Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA MEDIA UNIKA - Majalah Ilmiah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Ius Constituendum Journal on Education Unes Law Review Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Journal Justiciabelen (JJ) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia JURNAL JUSTIQA Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Abdimas Indonesian Journal International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum dan Keadilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Leges Privatae Jurnal Profil Hukum Ipso Jure Leges Privatae Journal of Strafvordering Indonesian Journal of Adat Recht Rechtsnormen: Journal of Law
Henny Saida Flora
Universitas Katolik Santo Thomas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
EKSISTENSI PEKERJA DALAM MELAKSANAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Henny Saida Flora; Mymoonah R. M Sitanggang
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembinaan Hubungan Industrial sebagai bagian pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Salah satu sarana dalam mewujudkan amanat UUD 1945, yakni eksistensi pekerja dan/atau serikat pekerja/Serikat Buruh dalam melaksanakan fungsi hubungan industrial,selain menjalankan segi pengawasan menjaga kelangsungan produksi, tertib, aspiratif, memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,yang menyatakan bahwa serikat pekerja merupakan alat untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan serta kesejahteraan pekerja serta keluarga. Peran serikat pekerja dalam melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Selain itu serikat pekerja bertindak sebagai pembuat perjanjian kerja bersama dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja, disamping sebagai pelaksana serta penanggung jawab pemogokan. Fungsi, dan peran serikat pekerja dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di perusahaan. Oleh sebab itu institusi tersebut mempunyai fungsi dan peran signifikan dalam ikut memajukan bangsa, khususnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan
FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERETASAN WHATSAPP Henny Saida Flora
Jurnal Profil Hukum Volume 3 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peretasan merupakan suatu perbuatan /Pembobolan terkait jaringan, sistem, atau komputer tanpa izin dari pengguna. Cybercrime ialah kejahatan yagn dilakukan melalui media virtual yang bisa dilakukan oleh teknologi cyber dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Kemampuan membuat suatu program yang disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terjadinya sebuah pelanggaran norma atau hukum yang berlaku guna merugikan beberapa pihak yang telah sejak awal menjadi target sasaran. Faktor penyebab terjadinya peretasan whatsapp secara tidak sengaja korban menyetujui verifikasi sistem keamanan dua langkah atau two factor authentication, dengan cara peretas perlu nomor baru untuk mengaktifkan nomor sasaran dan kemudian diverifikasi melalui kode one time password yang bisa juga dilakukan melalui fitur pengalihan panggilan. Dampak negatif dari penggunaan aplikasi WhatsApp adalah masihmemungkinkan untuk terjadinya proses penyadapan dimana melibatkan dua device yaitu windows dan android. Dengan melakukan proses penyadapan pada aplikasi WhatsApp, pelaku kejahatan bisa mengetahui hal-hal yang penting dan bisa saja melakukan pembobolan data yang didapatkan melalui kode verifikasi WhatsApp
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA Henny Saida Flora
Jurnal Profil Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Profile Hukum Edisi Juli 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan dibeberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Penyelesaian dengan keadilan restoratif pada perkara pidana yang telah membuat kegaduhan atau ketidaknyamanan masyarakat, dipulihkan dengan penerapan penyelesaian melalui keadilan restoratif.
Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja Suhardin, Yohanes; Flora, Henny Saida
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6307

Abstract

This study aims at analyzing the existence of Constitutional Court Ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 (Job Creation MK Decision) after Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This research is a normative legal research by prioritizing case approaches, concepts, and legislation. The results of the study confirmed that the existence of the Job Creation MK Decision after the passage of the Job Creation Law was as if the Job Creation MK Decision was between "there and not". It is said that there is because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, however substantively the Decision of the Job Creation MK, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, has not been implemented. Because, the government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation MK Decision. The legal implications of the Job Creation MK Decision after the Job Creation Law was passed is that the Job Creation Law has actually violated the substance of the Job Creation MK Decision. It can be seen that the Job Creation MK Decision orients the reformulation of the Job Creation Law through meaningful participation involving all components of society. The existence of disobedience to the Job Creation Law against the Decision of the Job Creation MK has the potential to cause a phenomenon of disregard for the constitution (constitutional disobedience). Therefore, in the future it is necessary to formulate the forms and types of sanctions against the Constitutional Court's Decision and also be oriented to the Constitutional Court being able to review a Law or UU that contradicts the Constitutional Court's Decision. Penelitian ini bertujuan pada analisis atas eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Cipta Kerja) pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam UU Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan MK Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki UU Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, justru tidak dilaksanakan. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) justru menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja. Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja sejatinya telah melanggar substansi dari Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa Putusan MK Cipta Kerja mengorientasikan perumusan ulang UU Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya ketidaktaatan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi terhadap Putusan MK serta diorientasikan pula MK dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK.   
Community Legal Assistance: Legal Socialization and Free Legal Clinics for the Restoration of Women Violence Victims’ Rights in Coastal Areas Flora, Henny Saida; Maruf, Irma Rachmawati; Aiman, Muhammad; Karina, Ica; Herwantono, Herwantono
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i2.1562

Abstract

This study investigates the role of community legal assistance, focusing on free legal clinics and legal socialization initiatives, in supporting the recovery and restoration of rights for women victims of violence in Indonesia’s coastal regions. Employing a qualitative research methodology, the research analyzes field data, organizational reports, statutory frameworks, and direct interviews with stakeholders involved in legal advocacy. Results reveal that socio-legal interventions—especially targeted legal empowerment actions integrating psychosocial support with accessible legal services—have significantly improved women’s legal knowledge and helped many to secure protection orders, initiate police reports, and access community-based support networks. Nonetheless, cultural barriers, limited funding, and geographical constraints remain major challenges. The findings support policy recommendations for sustainable legal outreach in marginalized communities and underscore the importance of multi-sectoral partnerships to ensure effective rights restoration in coastal zones of Indonesia.
EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS: ANTARA KEADILAN DAN PEMBINAAN Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parole is one of the instruments in the correctional system which aims to provide prisoners with the opportunity to re-adapt to community life. In the context of narcotics crimes, the application of parole often raises debates, especially regarding its effectiveness in achieving justice and guidance. This research aims to analyze the effectiveness of parole for narcotics convicts in correctional institutions, by reviewing juridical, sociological aspects and policy implementation in the field. The research method used is normative-empirical research by examining statutory regulations, legal doctrine, as well as the results of interviews and observations in prisons. The research results show that parole has positive potential in the process of resocialization of narcotics prisoners, but still faces obstacles in the form of high recidivism rates, limited coaching programs, and negative public perceptions. Therefore, the effectiveness of parole will be achieved if it is accompanied by strict supervision, a sustainable rehabilitation program, and support from the community in the social reintegration process. This research recommends strengthening regulations and collaboration between institutions so that correctional goals can run in line with the principles of substantive justice.
EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS: ANTARA KEADILAN DAN PEMBINAAN Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parole is one of the instruments in the correctional system which aims to provide prisoners with the opportunity to re-adapt to community life. In the context of narcotics crimes, the application of parole often raises debates, especially regarding its effectiveness in achieving justice and guidance. This research aims to analyze the effectiveness of parole for narcotics convicts in correctional institutions, by reviewing juridical, sociological aspects and policy implementation in the field. The research method used is normative-empirical research by examining statutory regulations, legal doctrine, as well as the results of interviews and observations in prisons. The research results show that parole has positive potential in the process of resocialization of narcotics prisoners, but still faces obstacles in the form of high recidivism rates, limited coaching programs, and negative public perceptions. Therefore, the effectiveness of parole will be achieved if it is accompanied by strict supervision, a sustainable rehabilitation program, and support from the community in the social reintegration process. This research recommends strengthening regulations and collaboration between institutions so that correctional goals can run in line with the principles of substantive justice.
MEDIATION EFFECT OF NOTARY VERIFICATION DALAM PERJANJIAN WARISAN DIGITAL Henny Saida Flora; edison; Taqyuddin Kadir
Leges Privatae Vol. 2 No. 3 (2025): OCTOBER-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/ttz7qh07

Abstract

The advancement of digital technology has transformed various aspects of human life, including the management of digital inheritance comprising assets such as cryptocurrencies, online accounts, and digital intellectual property rights. However, the transfer of digital inheritance often encounters both legal and technical obstacles, particularly in relation to authentication, identity verification, and disputes among heirs. This study aims to explore how notarial verification functions as a mediator in digital inheritance agreements, examining whether such verification can bridge conflicts or enhance legal certainty. The research adopts a normative juridical approach combined with comparative perspectives from religious (Islamic and Christian) and customary law systems to analyze mediation principles and the validity of notarial verification across different legal traditions. The findings reveal that notarial verification plays a significant mediating role by reducing potential disputes over digital inheritance, facilitating consensus among heirs, and reinforcing the certainty of digital inheritance execution— provided that verification procedures and standards are properly regulated. The discussion links these findings to emerging practices of digital notarization and mediation mechanisms in religious and customary law. In conclusion, notarial verification as a mediating instrument holds strategic potential in digital inheritance agreements, particularly when supported by adaptive regulations that accommodate the unique characteristics of digital assets. 
Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study: Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik Flora, Henny Saida
Rechtsidee Vol. 10 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v11i0.836

Abstract

The existence of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (UU KUHP) as the new Criminal Code (KUHP) in Indonesia seeks to apply the legal ideals of Restorative justice is one of the concepts substantively constructed in the newly ratified Criminal Code. This study aims to analyze the existence and implications of restorative justice after ratifying the Draft Criminal Code (RKHUP) as a law. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study confirm that the existence of the concept of restorative justice from a prophetic law perspective fulfills the three fundamental values of prophetic law, namely: divinity, humanity, and justice. So, that the application of restorative justice in a prophetic law perspective strengthens the substance of the legal state of Indonesia as a nation-state based on the Godhead. Almighty. The implications of restorative justice after the ratification of the RKUHP became the Criminal Code Law in the perspective of prophetic law; that is, the substance of restorative justice has been facilitated in the Criminal Code Law and is spread across various articles. One of the affirmations in the Criminal Code Law is that punishment must not demean human dignity, which means protecting human dignity is God's commandment and a person who ignores the dignity of fellow human beings is a person who transgresses limits. Thus, who can conclude that the substance of restorative justice facilitated in the Criminal Code Act is relevant to prophetic law.
Position of a Single Judge in a Small Claim Court: Role and Responsibilities Flora, Henny Saida; Adiasih, Ning; Lumban Gaol, Selamat; Mustikarini, Indriyana Dwi; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.903

Abstract

In the context of litigation, a simple lawsuit is one that has no legal recourse. It is an objection that is heard by judges who are senior in the field. This type of lawsuit is convenient for the community at large, encompassing companies, People's banks, and other banks whose proof is simple. The data collection methods employed in this research are observation, interview, and documentation. The subject of this research is the application of a straightforward lawsuit in the Jakarta District Court, specifically, the types of cases that may be resolved by such a suit. This is a qualitative study employing an empirical juridical approach, employing a descriptive methodology. This research provides a conclusion that a simple lawsuit based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 represents a significant advancement over Supreme Court Regulation Number 2 of 2015. However, it was subsequently amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. The value of the lawsuit is set at IDR 500,000,000.00, with a case subscription period of 25 days. The categories of this simple lawsuit are default (breach of promise) and tort, with the exception of those concerning land issues. The application of this simple lawsuit at the Pekanbaru District Court is commendable, although a few obstacles remain. However, these do not impede the resolution of existing cases. With regard to the obstacles for judges in this simple lawsuit, namely the District Court, it is necessary to implement a more extensive socialization program to educate the public about this simple lawsuit. This will help to prevent any errors when filing a case resolved through a simple lawsuit.
Co-Authors Abdul, Kartini Maharani Abrori, Abrori Adiasih, Ning Ahmad Burhanuddin, Ahmad Aiman, Muhammad Alghiffary, Idrus Ali Syaifudin, Mohamad Alves, Livia Ambarsari, Ningrum Anastasia Sarjono Andi Hartawati Ari Prabowo Arief Fahmi Lubis Asnal Hafiz Avivi Nur Laila, Siti Bambang Ismaya BENI SETIAWAN Berlian SH.,M.Hum Cale, Woolnough Cindy Mariam Magdalena Rantung Cut Fadhlan Akhyar Dadang Komara Darsis Humah Deassy J.A. Hehanussa Devi Lawra, Rifqi Dolfries Jakop Neununy Dwi Edi Wibowo Dwi Edi Wibowo Dwi Nurahman Dwi Nurahman Dwiprigitaningtias, Indah Edison Edison Egry Winda Nababan Elisabeth Nurhaini Butarbutar Elladdadi Mark Endah Rantau Itasari, Endah Endrawati, Eka Ari Erawati, Ratna Deliana Erwin Erwin Ester Julinda Simarmata, Ester Julinda Etty Sri Wahyuni Fatar Ferdinan Banjarnahor Fathullah Fathullah Feibe Engeline Pijoh Fernando, Jimmy Rian Firmansyah Firmansyah Fradhana Putra Disantara Ganap, Nita Cicilia Gaol, Selamat Lumban Ginanjar, Yudha Godlif Sianipar Grenaldo Ginting Hajriana, Hajriana HARMONO HARMONO Harmono, Harmono Hartawati, A. Hartawati, Andi Hasnia Hasnia Hendri Darma Putra Henry Apan Henry Aspan Herwantono, Herwantono Ica Karina Ichsan Sjuhudi Idrus Alghiffary Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Irene Mariane Irsan Rahman Iyos Sutresna Jimmy Nasroen Jimmy Rian Fernando Johannes Johny Koynja Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Juliana Jumra, Jumra Kailie Maharjan Khomaini Khomaini Khomaini, Khomaini Kumala, Brik Lina Maulidiana Livia Alves Lumban Gaol, Selamat M. Syahputra Mac Thi Hoai Thuong Maharjan, Kailie Mahfud Ramadhani Maidin Gultom Mark, Elladdadi Maulana, Sandrik Puji Mega Fitri Hertini Miharja, Marjan Munawwarah, Siti Murphy Xavier Mymoonah R. M Sitanggang Nanda Dwi Rizkia Nar Yan Thapa Neni Hardiati Neununy, Dolfries Jakop Ning Adiasih Ningrum Ambarsari ningrum, dedah - Nova Florentina Ambarwati Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Pratiwi Puwa, Suryani Intan Puspitasari, Dyah Rosiana Putri Maha Dewi, S.H., M.H R. Irma Rachmawati, R. Irma Rahmat Setiawan Ramli, Kaharuddin Rasyid, Mukhawas Reflina Sinaga Rusmana, Dodi Sachsyabillah Dwi Maharani Yusuf Sahata Manalu Sahrul Salmon, Harly Clifford Jonas Samuel Frans Boris Situmorang Saptaning Ruju Paminto Sari, Nurmi Sarjono, Anastasia Seno Wibowo Gumbira2 Shanshan Xu Shintia Alvernia Gorrettie Gijoh Sidabalok, Janus Simbolon, Netty Mewahaty Suhendar Suhendar, Suhendar Suningrat, Nining Suryani Intan Pratiwi Puwa Taqyuddin Kadir Taqyuddin Kadir Thuong, Mac Thi Hoai Tiromsi Sitanggang Woolnough Cale Wulandari Wulandari Xavier, Murphy Xu, Shanshan Yenny Febrianty Yohana Naomi Monica Sembiring Yusuf, Sachsyabillah Dwi Maharani Zuwanda, Zulkham Sadat