Claim Missing Document
Check
Articles

EKSISTENSI PEKERJA DALAM MELAKSANAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Henny Saida Flora; Mymoonah R. M Sitanggang
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembinaan Hubungan Industrial sebagai bagian pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Salah satu sarana dalam mewujudkan amanat UUD 1945, yakni eksistensi pekerja dan/atau serikat pekerja/Serikat Buruh dalam melaksanakan fungsi hubungan industrial,selain menjalankan segi pengawasan menjaga kelangsungan produksi, tertib, aspiratif, memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,yang menyatakan bahwa serikat pekerja merupakan alat untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan serta kesejahteraan pekerja serta keluarga. Peran serikat pekerja dalam melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Selain itu serikat pekerja bertindak sebagai pembuat perjanjian kerja bersama dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja, disamping sebagai pelaksana serta penanggung jawab pemogokan. Fungsi, dan peran serikat pekerja dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di perusahaan. Oleh sebab itu institusi tersebut mempunyai fungsi dan peran signifikan dalam ikut memajukan bangsa, khususnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan
FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PERETASAN WHATSAPP Henny Saida Flora
Jurnal Profil Hukum Volume 3 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peretasan merupakan suatu perbuatan /Pembobolan terkait jaringan, sistem, atau komputer tanpa izin dari pengguna. Cybercrime ialah kejahatan yagn dilakukan melalui media virtual yang bisa dilakukan oleh teknologi cyber dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Kemampuan membuat suatu program yang disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terjadinya sebuah pelanggaran norma atau hukum yang berlaku guna merugikan beberapa pihak yang telah sejak awal menjadi target sasaran. Faktor penyebab terjadinya peretasan whatsapp secara tidak sengaja korban menyetujui verifikasi sistem keamanan dua langkah atau two factor authentication, dengan cara peretas perlu nomor baru untuk mengaktifkan nomor sasaran dan kemudian diverifikasi melalui kode one time password yang bisa juga dilakukan melalui fitur pengalihan panggilan. Dampak negatif dari penggunaan aplikasi WhatsApp adalah masihmemungkinkan untuk terjadinya proses penyadapan dimana melibatkan dua device yaitu windows dan android. Dengan melakukan proses penyadapan pada aplikasi WhatsApp, pelaku kejahatan bisa mengetahui hal-hal yang penting dan bisa saja melakukan pembobolan data yang didapatkan melalui kode verifikasi WhatsApp
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA Henny Saida Flora
Jurnal Profil Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Profile Hukum Edisi Juli 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan dibeberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Penyelesaian dengan keadilan restoratif pada perkara pidana yang telah membuat kegaduhan atau ketidaknyamanan masyarakat, dipulihkan dengan penerapan penyelesaian melalui keadilan restoratif.
Community Legal Assistance: Legal Socialization and Free Legal Clinics for the Restoration of Women Violence Victims’ Rights in Coastal Areas Flora, Henny Saida; Maruf, Irma Rachmawati; Aiman, Muhammad; Karina, Ica; Herwantono, Herwantono
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i2.1562

Abstract

This study investigates the role of community legal assistance, focusing on free legal clinics and legal socialization initiatives, in supporting the recovery and restoration of rights for women victims of violence in Indonesia’s coastal regions. Employing a qualitative research methodology, the research analyzes field data, organizational reports, statutory frameworks, and direct interviews with stakeholders involved in legal advocacy. Results reveal that socio-legal interventions—especially targeted legal empowerment actions integrating psychosocial support with accessible legal services—have significantly improved women’s legal knowledge and helped many to secure protection orders, initiate police reports, and access community-based support networks. Nonetheless, cultural barriers, limited funding, and geographical constraints remain major challenges. The findings support policy recommendations for sustainable legal outreach in marginalized communities and underscore the importance of multi-sectoral partnerships to ensure effective rights restoration in coastal zones of Indonesia.
EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS: ANTARA KEADILAN DAN PEMBINAAN Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parole is one of the instruments in the correctional system which aims to provide prisoners with the opportunity to re-adapt to community life. In the context of narcotics crimes, the application of parole often raises debates, especially regarding its effectiveness in achieving justice and guidance. This research aims to analyze the effectiveness of parole for narcotics convicts in correctional institutions, by reviewing juridical, sociological aspects and policy implementation in the field. The research method used is normative-empirical research by examining statutory regulations, legal doctrine, as well as the results of interviews and observations in prisons. The research results show that parole has positive potential in the process of resocialization of narcotics prisoners, but still faces obstacles in the form of high recidivism rates, limited coaching programs, and negative public perceptions. Therefore, the effectiveness of parole will be achieved if it is accompanied by strict supervision, a sustainable rehabilitation program, and support from the community in the social reintegration process. This research recommends strengthening regulations and collaboration between institutions so that correctional goals can run in line with the principles of substantive justice.
EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS: ANTARA KEADILAN DAN PEMBINAAN Henny Saida Flora
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parole is one of the instruments in the correctional system which aims to provide prisoners with the opportunity to re-adapt to community life. In the context of narcotics crimes, the application of parole often raises debates, especially regarding its effectiveness in achieving justice and guidance. This research aims to analyze the effectiveness of parole for narcotics convicts in correctional institutions, by reviewing juridical, sociological aspects and policy implementation in the field. The research method used is normative-empirical research by examining statutory regulations, legal doctrine, as well as the results of interviews and observations in prisons. The research results show that parole has positive potential in the process of resocialization of narcotics prisoners, but still faces obstacles in the form of high recidivism rates, limited coaching programs, and negative public perceptions. Therefore, the effectiveness of parole will be achieved if it is accompanied by strict supervision, a sustainable rehabilitation program, and support from the community in the social reintegration process. This research recommends strengthening regulations and collaboration between institutions so that correctional goals can run in line with the principles of substantive justice.
MEDIATION EFFECT OF NOTARY VERIFICATION DALAM PERJANJIAN WARISAN DIGITAL Henny Saida Flora; edison; Taqyuddin Kadir
Leges Privatae Vol. 2 No. 3 (2025): OCTOBER-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/ttz7qh07

Abstract

The advancement of digital technology has transformed various aspects of human life, including the management of digital inheritance comprising assets such as cryptocurrencies, online accounts, and digital intellectual property rights. However, the transfer of digital inheritance often encounters both legal and technical obstacles, particularly in relation to authentication, identity verification, and disputes among heirs. This study aims to explore how notarial verification functions as a mediator in digital inheritance agreements, examining whether such verification can bridge conflicts or enhance legal certainty. The research adopts a normative juridical approach combined with comparative perspectives from religious (Islamic and Christian) and customary law systems to analyze mediation principles and the validity of notarial verification across different legal traditions. The findings reveal that notarial verification plays a significant mediating role by reducing potential disputes over digital inheritance, facilitating consensus among heirs, and reinforcing the certainty of digital inheritance execution— provided that verification procedures and standards are properly regulated. The discussion links these findings to emerging practices of digital notarization and mediation mechanisms in religious and customary law. In conclusion, notarial verification as a mediating instrument holds strategic potential in digital inheritance agreements, particularly when supported by adaptive regulations that accommodate the unique characteristics of digital assets. 
Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study: Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik Flora, Henny Saida
Rechtsidee Vol. 10 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v11i0.836

Abstract

The existence of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (UU KUHP) as the new Criminal Code (KUHP) in Indonesia seeks to apply the legal ideals of Restorative justice is one of the concepts substantively constructed in the newly ratified Criminal Code. This study aims to analyze the existence and implications of restorative justice after ratifying the Draft Criminal Code (RKHUP) as a law. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study confirm that the existence of the concept of restorative justice from a prophetic law perspective fulfills the three fundamental values of prophetic law, namely: divinity, humanity, and justice. So, that the application of restorative justice in a prophetic law perspective strengthens the substance of the legal state of Indonesia as a nation-state based on the Godhead. Almighty. The implications of restorative justice after the ratification of the RKUHP became the Criminal Code Law in the perspective of prophetic law; that is, the substance of restorative justice has been facilitated in the Criminal Code Law and is spread across various articles. One of the affirmations in the Criminal Code Law is that punishment must not demean human dignity, which means protecting human dignity is God's commandment and a person who ignores the dignity of fellow human beings is a person who transgresses limits. Thus, who can conclude that the substance of restorative justice facilitated in the Criminal Code Act is relevant to prophetic law.
Position of a Single Judge in a Small Claim Court: Role and Responsibilities Flora, Henny Saida; Adiasih, Ning; Lumban Gaol, Selamat; Mustikarini, Indriyana Dwi; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.903

Abstract

In the context of litigation, a simple lawsuit is one that has no legal recourse. It is an objection that is heard by judges who are senior in the field. This type of lawsuit is convenient for the community at large, encompassing companies, People's banks, and other banks whose proof is simple. The data collection methods employed in this research are observation, interview, and documentation. The subject of this research is the application of a straightforward lawsuit in the Jakarta District Court, specifically, the types of cases that may be resolved by such a suit. This is a qualitative study employing an empirical juridical approach, employing a descriptive methodology. This research provides a conclusion that a simple lawsuit based on Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 represents a significant advancement over Supreme Court Regulation Number 2 of 2015. However, it was subsequently amended by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. The value of the lawsuit is set at IDR 500,000,000.00, with a case subscription period of 25 days. The categories of this simple lawsuit are default (breach of promise) and tort, with the exception of those concerning land issues. The application of this simple lawsuit at the Pekanbaru District Court is commendable, although a few obstacles remain. However, these do not impede the resolution of existing cases. With regard to the obstacles for judges in this simple lawsuit, namely the District Court, it is necessary to implement a more extensive socialization program to educate the public about this simple lawsuit. This will help to prevent any errors when filing a case resolved through a simple lawsuit.
The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia Flora, Henny Saida; Ginting, Grenaldo; Ambarsari, Ningrum; Miharja, Marjan; Neununy, Dolfries Jakop
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1089

Abstract

The Indonesian Land Acquisition Law serves as a crucial legal instrument in facilitating national development. However, the implementation of this law often gives rise to criticism, particularly with regard to the welfare of landowners whose property is acquired for the public good. This article seeks to provide a critical analysis of the implementation of the Land Acquisition Law in Indonesia and its impact on the welfare of landowners. The methodology employed is a literature review that examines previous research, related legislation, and cases of land acquisition implementation. The findings indicate that, despite the law's objective of enhancing welfare through fair compensation, there are still shortcomings in its implementation that result in injustice to landowners.
Co-Authors Abdul, Kartini Maharani Abrori, Abrori Adiasih, Ning Ahmad Burhanuddin, Ahmad Ahmad Yani Aiman, Muhammad Alghiffary, Idrus Alves, Livia Anastasia Sarjono Andi Hartawati Anstasia Sarjono Ari Prabowo Arief Fahmi Lubis Asnal Hafiz Avivi Nur Laila, Siti Bambang Ismaya BENI SETIAWAN Berlian SH.,M.Hum Bertrand Sitohang Cale, Woolnough Cindy Mariam Magdalena Rantung Cut Fadhlan Akhyar Dadang Komara Darsis Humah Deassy J.A. Hehanussa Devi Lawra, Rifqi Dodi Rusmana Dolfries Jakop Neununy Dwi Edi Wibowo Dwi Edi Wibowo Dwi Nurahman Dwiprigitaningtias, Indah Edison Edison Egry Winda Nababan Elisabeth Nurhaini Butarbutar Elladdadi Mark Endah Rantau Itasari, Endah Endrawati, Eka Ari Erawati, Ratna Deliana Erwin Erwin Ester Julinda Simarmata, Ester Julinda Etty Sri Wahyuni Fatar Ferdinan Banjarnahor Fathullah Fathullah Feibe Engeline Pijoh Fernando, Jimmy Rian Firmansyah Firmansyah Fradhana Putra Disantara Ganap, Nita Cicilia Godlif Sianipar Grenaldo Ginting Hajriana, Hajriana HARMONO HARMONO Harmono, Harmono Hartawati, A. Hartawati, Andi Hasnia Hasnia Hendri Darma Putra Henry Apan Henry Aspan Herwantono, Herwantono Ica Karina Ichsan Sjuhudi Idrus Alghiffary Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Irene Mariane Irsan Rahman Iyos Sutresna Jimmy Nasroen Jimmy Rian Fernando Johannes Johny Koynja Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Juliana Jumra, Jumra Kailie Maharjan Khomaini Khomaini Khomaini, Khomaini Kumala, Brik Lena Claudia Angwarmasse Lina Maulidiana Livia Alves M. Syahputra Mac Thi Hoai Thuong Maharjan, Kailie Mahfud Ramadhani Maidin Gultom Mark, Elladdadi Maulana, Sandrik Puji Mega Fitri Hertini Miharja, Marjan Mohamad Ali Syaifudin Munawwarah, Siti Murphy Xavier Mymoonah R. M Sitanggang Nanda Dwi Rizkia Nar Yan Thapa Neni Hardiati Neununy, Dolfries Jakop Ning Adiasih Ningrum Ambarsari ningrum, dedah - Nova Florentina Ambarwati Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Puspitasari, Dyah Rosiana Putri Maha Dewi, S.H., M.H R. Irma Rachmawati, R. Irma Rahmat Setiawan Ramli, Kaharuddin Rasyid, Mukhawas Reflina Sinaga Sachsyabillah Dwi Maharani Yusuf Sahata Manalu Sahata Manalu Sahrul Salmon, Harly Clifford Jonas Samuel Frans Boris Situmorang Saptaning Ruju Paminto Sari, Nurmi Sarjono, Anastasia Selamat Lumban Gaol Seno Wibowo Gumbira2 Shanshan Xu Shintia Alvernia Gorrettie Gijoh Sidabalok, Janus Simbolon, Netty Mewahaty Suhendar Suhendar, Suhendar Suningrat, Nining Suryani Intan Pratiwi Puwa Taqyuddin Kadir Taqyuddin Kadir Thuong, Mac Thi Hoai Tiromsi Sitanggang Woolnough Cale Wulandari Wulandari Xavier, Murphy Xu, Shanshan Yenny Febrianty Yohana Naomi Monica Sembiring Yudha Ginanjar Yusuf, Sachsyabillah Dwi Maharani Zuwanda, Zulkham Sadat