Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.979
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum PRO JUSTITIA MEDIA UNIKA - Majalah Ilmiah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Ius Constituendum Journal on Education Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) University Of Bengkulu Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Journal Justiciabelen (JJ) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia JURNAL JUSTIQA Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Abdimas Indonesian Journal International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Rechtsnormen Journal of Law Jurnal Hukum dan Keadilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Leges Privatae Jurnal Profil Hukum
Henny Saida Flora
Universitas Katolik Santo Thomas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2531

Abstract

Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam layanan kesehatan. Pasien selaku konsumen perlu mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan hal perlindungan pasien demi menjamin kesehatan dirinya sendiri. Di dalam praktik kedokteran, dokter memberikan jasa upaya untuk mengobati dan merawat pasien, bukan menjanjikan hasil pengobatan atas kondisi yang diderita pasien. Oleh karena itu, pasien dan keluarga harus paham bahwa praktik kedokteran adalah pelayanan jasa dalam upaya dokter untuk memberikan pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan pasien, bukan terpaku pada hasil akhir dari pelayanan yang didapat. Perlindungan konsumen kepada pasien juga mencakup hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditentukan pemerintah. Hak lain pada pasien yang dijamin oleh undang-undang adalah mendapatkan layanan yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari kerugian fisik, emosional, dan materi.Pasien juga berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan mereka, namun dengan tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku di rumah sakit.
7 TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk apat melakukan tindakan medis tehadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu ‘’keterkaitan’’ dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.
FUNGSI INFORMED CONSENT BAGI DOKTER DAN PASIEN DALAM TINDAKAN MEDIS Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara dokter dengan pasien timbul saat pertama kali pasien datang dengan maksud untuk mencari pertolongan. Mulai saat itu sudah terbina apa yang dimaksud dengan informed consent, yaitu kedatangan pasien yang berarti ia telah memberikan kepercayaan kepada dokter untuk melakukan tindakan terhadapnya, dan pada diri dokter secara otomatis tertanam sikap yang bertujuan mengutamakan kesehatan pasiennya. Tetapi pasien mempunyai hak dan memutuskan apakah dokter boleh atau tidak meneruskan hubungan tersebut. Hal itu tergantung pada keterangan apa yang ia dapatkan mengenai tindakan dokter itu selanjutnya. Informed consent ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan baik dari pihak dokter dan tenaga kesehatan maupun pasien, karena informed consent ini hakikatnya ada demi kepentingan dan perlindungan hukum seluruh pihak dalam aktifitas pelayanan medis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku kejahatan, perlindungan hukum pelaku kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu seperti melalui pelayanan kesehatan, bantuan hukum, mendapatkan remisi dan lain sebagainya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, Pada Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa, Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Di samping itu pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memajukan, melindungi, menghormati, mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana di Rumah Tahanan.
ALTERNATIF DAMAI: PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan cara mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice menawarkan alternatif damai dalam menangani perkara pidana, khususnya untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan menciptakan harmoni sosial. Restorative justice merupakan pendekatan inovatif yang dapat melengkapi sistem peradilan pidana tradisional. Dengan fokus pada pemulihan dan harmoni, pendekatan ini berpotensi menciptakan solusi yang lebih adil dan manusiawi. Namun, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti peningkatan pemahaman dan penguatan regulasi yang mendukung penerapan restorative justice.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IMIGRAN ILLEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (925.391 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v1i1.904

Abstract

Law Enforcement is essentially the upholding of ideas or concepts as well as an effort to realize the ideas of people's expectations to become reality. Law enforcement against criminal acts of abuse of residence permit in the immigration environment is carried out by the Civil Servant Investigator. In enforcing the law against perpetrators of misuse of residence permits, Civil Servants of immigration can coordinate with domestic law enforcement agencies, namely the Indonesian National Police, prosecutors and judges. The reality in the field often results in problems in the criminal investigation process carried out by the National Police and Civil Servant Investigators (PPNS) always experiencing ups and downs. The ups and downs can take the form of an incomplete investigation or an incomplete investigation such as the completion of a filing. Many cases of abuse of residence permit only go to the stage of administrative action. Enforcement of criminal law against illegal immigrants entering and entering Indonesian territory without going through immigration checks, namely that in resolving cases or law enforcement criminal acts against illegal immigrants entering and entering Indonesian territory are carried out in two ways namely administrative immigration actions (outside the criminal justice system) and actions projustitia (justice process) included in the criminal justice system (Criminal Justice System).
FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAMPENANGGULANGAN KEJAHATAN Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v1i2.1151

Abstract

Pada dasarnya statistik kriminal  disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Arti statistik kriminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang sangat mendalam, bahwa kejahatan dapat diprediksikan.  Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Statistik kriminal dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat (korban) yang melapor, petugas polisi yang menerima laporan, petugas polisi yang ada di lapangan dalam kegiatan mencari penjahat. Hasil akhir dari penggunaan keleluasaan oleh mereka tersebut adalah statistik kriminal atau secara umum dapat dikatakan sebagai gambaran dari kejahatan dan penjahat untuk suatu daerah atau masyarakat tertentu. 
PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v2i1.1424

Abstract

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang telah dijalankan. Maksud dari pembebasan bersyarat adalah sebagai salah satu upaya untuk memulihkan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat dan memperoleh serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan. Adanya model pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan pemasyarakatan yang menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat selanjutnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan diharapkan agar warga binaan pemasyarakatan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya
KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v2i2.1766

Abstract

Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesa yang melakukan tindak pidana sangatlah terbatas sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam prakteknya harus mendapat surat perintah/tugas dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menjadi tidak sah. Kewenangan peradilan militer dalam persidangan perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dimana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempertimbangkan jumlah barang bukti dan mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika. Adapun kewenangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam kasus narkotika baik lingkup peradilan umum dan militer sangat berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana, karena kualitas barang bukti menentukan pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGHALANGI PENANGGULANGAN WABAH PADA PEMAKAMAN JENAZAH COVID -19 Flora, Henny Saida
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.087 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2126

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi serta untuk mengetahui upaya dalam mempertahankan hak konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan fokus pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada penyelesaian sengketa konsumen. Data atau keterangan diperoleh dari BPSK Medan. berupa catatan-catatan dan keterangan tentang penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan berbeda dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/ MPP/ Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Sengketa diselesaikan oleh para pihak dengan didampingi oleh majelis konsiliator yang ditunjuk oleh pimpinan BPSK. Setelah para pihak memperoleh kesepakatan, kemudian dilaporkan ke BPSK yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang akan dikuatkan dengan Putusan BPSK. Kenyataannya sengketa konsumen diselesaikan oleh para pihak di luar BPSK setelah BPSK menyelenggarakan pertemuan pertama, dan selanjutnya penyelesaian akhir tidak dilaporkan sehingga BPSK tidak dapat membuat keputusan untuk memperkuat perdamaian yang dicapai oleh para pihak.
Co-Authors Abdul, Kartini Maharani Abrori, Abrori Ahmad Burhanuddin, Ahmad Aiman, Muhammad Alghiffary, Idrus Alves, Livia Arief Fahmi Lubis Avivi Nur Laila, Siti Berlian SH.,M.Hum Cale, Woolnough Cut Fadhlan Akhyar Dadang Komara Devi Lawra, Rifqi Dewi, Putri Maha Dolfries Jakop Neununy Dwi Edi Wibowo Dwi Edi Wibowo Dwiprigitaningtias, Indah Edison Egry Winda Nababan Elisabeth Nurhaini Butarbutar Endah Rantau Itasari, Endah Endrawati, Eka Ari Erawati, Ratna Deliana Erwin Erwin Ester Julinda Simarmata, Ester Julinda Fatar Ferdinan Banjarnahor Feibe Engeline Pijoh Fernando, Jimmy Rian Firmansyah Firmansyah Fradhana Putra Disantara Ganap, Nita Cicilia Gaol, Selamat Lumban Godlif Sianipar Grenaldo Ginting Hajriana, Hajriana Harmono, Harmono Hartawati, A. Hartawati, Andi Hasnia Hasnia Hendri Darma Putra Herwantono, Herwantono Ica Karina Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Iyos Sutresna Johannes Johny Koynja Juliana Jumra, Jumra Khomaini Khomaini Khomaini, Khomaini Lina Maulidiana M. Syahputra Mac Thi Hoai Thuong Maharjan, Kailie Maidin Gultom Mark, Elladdadi Maruf, Irma Rachmawati Maulana, Sandrik Puji Mega Fitri Hertini Miharja, Marjan Munawwarah, Siti Mymoonah R. M Sitanggang Nanda Dwi Rizkia Nar Yan Thapa Neni Hardiati Ning Adiasih Ningrum Ambarsari ningrum, dedah - Nova Florentina Ambarwati Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Puspitasari, Dyah Rosiana Rahmat Setiawan Ramli, Kaharuddin Rasyid, Mukhawas Reflina Sinaga Sahata Manalu Sahrul Samosir, Parulian Sari, Nurmi Sarjono, Anastasia Sidabalok, Janus Simbolon, Netty Mewahaty Sobirov, Bobur Suhendar Suhendar, Suhendar Suningrat, Nining Suryani Intan Pratiwi Puwa Taqyuddin Kadir Thuong, Mac Thi Hoai Tiromsi Sitanggang Xavier, Murphy Xu, Shanshan Yohana Naomi Monica Sembiring Yusuf, Sachsyabillah Dwi Maharani Zuwanda, Zulkham Sadat