p-Index From 2021 - 2026
7.581
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Moral Kemasyarakatan JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal on Education International Journal of Demos Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Pelita Masyarakat Randwick International of Education and Linguistics Jurnal Kewarganegaraan Berajah Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Kewarganegaraan ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Konstitusi Jurnal Dunia Pendidikan Mediation : Journal Of Law Jurnal Pendidikan Jompa Indonesia jurnal administrasi politik dan sosial Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Kartika: Jurnal Studi Keislaman Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Student Research Journal Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Journal of Accounting Law Communication and Technology CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Claim Missing Document
Check
Articles

Eksplorasi Karakter Politik Demokrasi Buya Hamka Dalam Membentuk Civic Disposition Pada Mahasiswa Ramsul Nababan; Ira Safitri; Junaidi Junaidi; Surya Dharma; Hodriani Hodriani
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2025): Volume 10, Nomor 2 - Desember 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i2.12395

Abstract

Saat ini, demokrasi di Indonesia belum secara maksimal terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran demokrasi. Untuk itu, agar demokrasi pada masa kini dan pada masa yang akan datang menjadi lebih baik, maka mahasiswa sebagai agen perubahan sangat diperlukan kehadirannya. Membentuk mahasiswa yang berkarakter demokrasi, salah satu hal yang dapat dilakukan ialah dengan menelusuri karakter politik demokrasi Buya Hamka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakter politik demokrasi Buya Hamka dalam membentuk civic disposition (karakter kewarganegaraan) pada mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemikiran Buya Hamka memiliki relevansi kuat dalam membentuk civic disposition mahasiswa di era kontemporer. Tiga pilar utama yang ditekankan yaitu kepemimpinan berakhlak, musyawarah, dan ketakwaan sebagai landasan moral. Pilar-pilar ini membentuk karakter kewarganegaraan yang religius, bertanggung jawab, adil, dan menjunjung persatuan. Nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan melalui aktivitas akademik dan sosial mahasiswa. Pemikiran Buya Hamka berkontribusi pada pengembangan demokrasi yang etis, humanis, dan berlandaskan Pancasila.
Peran Lembaga Adat Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Lintong Nihuta) Tawarika Maritoda Pandiangan; Parlaungan Gabriel Siahaan; Sri Yunita; Ramsul Nababan; Dewi Pika Lbn Batu
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research originated from an inheritance dispute between the Panjaitan Family and the Siahaan Family in Lintong Nihuta Village, which was resolved through mediation conducted by the Dalihan Na Tolu Customary Institution based on Batak Toba customary law. The problem arises because the mediation results of the Dalihan Na Tolu Customary Institution possess strong social legitimacy but have not yet fully obtained legal certainty within the national legal system. This study aims to analyze the role of the Dalihan Na Tolu Customary Institution in resolving inheritance disputes and the legal strength of its mediation outcomes according to customary law and national law. The research method employed is empirical normative legal research with a qualitative approach through literature study, observation, interviews, and documentation. The findings indicate that mediation conducted by the Dalihan Na Tolu Customary Institution encourages deliberation to achieve fair agreements while maintaining harmony among the disputing parties. However, the mediation results are still categorized as privately executed documents, thereby requiring legal reinforcement through a deed of settlement or administrative legalization. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to strengthen the legal certainty of mediation outcomes produced by the Dalihan Na Tolu Customary Institution. Keywords:  Dalihan Na Tolu Customary Institution, Mediation, Inheritance Dispute.   Abstrak Penelitian ini berangkat dari permasalahan sengketa waris antara Keluarga Panjaitan dan Keluarga Siahaan di Desa Lintong Nihuta yang diselesaikan melalui mediasi oleh Lembaga Adat Dalihan Na Tolu berdasarkan hukum adat Batak Toba. Permasalahan muncul karena hasil mediasi lembaga adat Dalihan Na Tolu memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi belum sepenuhnya memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Lembaga Adat Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa waris serta kekuatan hasil mediasinya menurut hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi lembaga adat Dalihan Na Tolu mendorong penguatan musyawarah untuk mencapai hasil kesepakatan yang adil dan tetap menjaga kedamaian antar pihak yang bersengketa. Namun, hasil mediasi masih berkedudukan sebagai alat bukti di bawah tangan sehingga memerlukan penguatan hukum melalui akta perdamaian atau legalisasi administratif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk memperkuat kepastian hukum hasil mediasi dari lembaga adat Dalihan Na Tolu. Kata kunci: Lembaga adat Dalihan Na Tolu, Mediasi, Sengketa Waris.
Implementasi Prinsip Diversi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan) Friska Lorentina Br Purba; Sri Hadiningrum; Majda El Muhtaj; Parlaungan G Siahaan; Ramsul Nababan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8381

Abstract

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kerana seorang anak belum mempunyai pemahaman tentang hukum tidak seperti orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip diversi dalam penanganan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan diversi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran LBH dalam mendampingi anak selama proses diversi. Jenis penelitian hukum normatif – empiris yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan – undangan dan bagaimana pelaksanaan nya di tengah masyarakat. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi sangat lah penting yang mengutamakan kepentiangan anak, namun dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum LBH banyak mengalami kendala salah satunya perbedaan kepentingan dari korban, walaupun banyak kendala banyak upaya yang dilakukan oleh LBH demi adanya kesepakatan dalam proses diversi tanpa merugikan pihak manapun. Kata Kunci: Diversi, Anak , Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Keadilan Restoratif, Perma No. 4 Tahun 2014
Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Terhadap Karakter Peduli Sosial Siswa Di Sma Negeri 2 Medan Sri Susanti Simanjuntak; Hapni Laila Siregar; Ramsul Nababan; Maryatun Kabatiah; Abdinur Batubara
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 6 No 5 (2026): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v6i5.5068

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) terhadap karakter peduli sosial siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu untuk melihat hubungan antara variabel kegiatan PMR sebagai variabel bebas (X) dan karakter peduli sosial siswa sebagai variabel terikat (Y). Sampel penelitian berjumlah 60 siswa yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui angket skala Likert dan dokumentasi. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan hasil uji linearitas menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara kedua variabel. Berdasarkan hasil analisis Model Summary diperoleh nilai R = 0,692 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kegiatan PMR dan karakter peduli sosial siswa. Nilai koefisien determinasi (R²) = 0,478 menunjukkan bahwa kegiatan PMR memberikan pengaruh sebesar 47,8% terhadap karakter peduli sosial siswa, sedangkan 52,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kegiatan PMR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin aktif siswa dalam mengikuti kegiatan PMR, maka semakin tinggi pula tingkat kepedulian sosial yang dimiliki oleh siswa.
Upaya Perempuan Karo dalam Memperoleh Kesetaraan Hak Waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten karo Devi Permata Br Bangun; Reh Bungana Beru PA; Ramsul Nababan; Parlauangan G. Siahaan; Taufiq Ramadhan
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v8i2.787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta upaya yang dilakukan oleh perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur, Kabupaten Karo. Dalam sistem kekerabatan patrilineal Karo, hak waris secara tradisional diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga, sementara anak perempuan hanya menerima pemere yang sifatnya tidak pasti dan tidak dianggap sebagai warisan. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakadilan serta kesenjangan hak antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga mengkaji pertentangan antara ketentuan adat Karo dan hukum nasional, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 yang telah di Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 03/Yur/Pdt/2018 yang menegaskan kesetaraan hak waris bagi perempuan. Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dengan tokoh adat, perempuan Karo dan pemerintahan desa di Desa Bukit Makmur. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat Karo dan hukum nasional dalam pembagian warisan, di mana hukum adat masih dominan sehingga hak perempuan belum sepenuhnya setara. Upaya perempuan Karo dalam memperoleh hak waris umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga karena keterbatasan akses dalam forum adat. Kesimpulan penelitian ini adalah kesetaraan hak waris perempuan Karo belum sepenuhnya terwujud dan masih bergantung pada keputusan keluarga, meskipun mulai terlihat adanya perubahan menuju kesetaraan. Kata Kunci: Perempuan Karo, Hak Waris
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INDIKATOR KEBERHASILAN GOOD GOVERNANCE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI Yosua Gabe Maruli Sijabat; Prayetno Prayetno; Ramsul Nababan; Halking Halking; Yakobus Ndona
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1012

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah sejak lahirnya otonomi daerah. Dalam konteks Good Governance, pelayanan publik sudah saatnya berlandaskan kepada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, pengimplementasian di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang tidak sesuai diharapkan, salah satunya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Oleh sebab itu penelitian ini hendak mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dalam melaksanakan tugasnya dengan indikator good governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini berguna untuk menguraikan informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang di teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai belum berjalan optimal, walaupun walaupun terdapat pelayanan yang mengacu pada SOP, layanan gratis, keterbukaan informasi. Namun, masih ditemukan kendala seperti belum optimalnya partisipasi masyarakat, ketidak konsistenan waktu pelayanan, serta terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik belum berhasil sepenuhnya dalam menggunakan indikator penerapan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.
Peran Kader Sekolah Lansia Mandiri Dalam Mewujudkan Lansia Tangguh Di Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Elsa Prida Br Tarigan; Hodriani Hodriani; Ramsul Nababan; Julia Ivanna; Yakobus Ndona
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1049-1058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader Sekolah Lansia Mandiri dalam mewujudkan lansia tangguh di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Lurah Petisah Tengah, pembina Sekolah Lansia Mandiri, kader Sekolah Lansia Mandiri, peserta Sekolah Lansia Mandiri, serta keluarga lansia di Kelurahan Petisah Tengah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader Sekolah Lansia Mandiri memiliki peran yang penting, antara lain sebagai pengelola kelompok, penyuluh, pembina, pelaksana kunjungan rumah, penghubung rujukan layanan, serta pelaksana pelaporan kegiatan. Dalam menjalankan perannya, para kader juga menghadapi beberapa tantangan. Meskipun demikian, kader tetap berupaya memberdayakan lansia agar mampu menjadi lansia tangguh melalui penerapan tujuh dimensi lansia tangguh, yaitu dimensi spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, vokasional, dan lingkungan.
Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum Ade Tiyo Warman; Ameytia Rizka Aulia; Josua Armando Tamba; Nurul Fazira Damanik; Thessa D Triputri Manurung; Ramsul Nababan
Realisasi : Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Realisasi : Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain
Publisher : Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/realisasi.v2i2.597

Abstract

This research discusses equality before the law in Indonesia by highlighting the role of the second principle of Pancasila, “Just and civilized humanity,” as the philosophical foundation of law enforcement. Although the constitution and various policies have affirmed the principle of equality, practice on the ground still shows injustice and discrimination, especially against low-income groups and those from certain social backgrounds. This study highlights the structural and cultural challenges, as well as the weak resources and integrity of law enforcement officials, that have led to suboptimal law enforcement. In addition, this study also evaluates the effectiveness of government policies in integrating Pancasila values into the legal system and highlights the importance of policy reforms to ensure fair treatment for all citizens. The findings of this research recommend the need to strengthen the implementation of Pancasila values and supervise the implementation of the law to realize substantive justice in Indonesia.
Legal Analysis of the Rehabilitation and Social Reintegration of Pedophile Perpetrators at Sidikalang Class IIb Detention Center Seevaira Chyta Simanullang; Parlaungan Gabriel Siahaan; Hapni Laila Siregar; Ramsul Nababan; Arief Wahyudi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v10i1.10281

Abstract

This study aims to analyze the conformity of rehabilitation practices and social reintegration mechanisms for pedophilia offenders at the Class IIB State Detention Center in Sidikalang with the legal provisions of the correctional system. The research method applied is normative-empirical legal research with a qualitative approach, combining statutory analysis and field data collection through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that correctional regulations serve as the foundation for rehabilitation and reintegration, yet they do not specifically regulate rehabilitation for pedophilia offenders. Personality development, self-reliance training, and integration programs have been implemented according to existing rules, but they lack continuous psychological services, sexual behavior therapy, and professional counseling. Supporting factors include inmate awareness, family support, and inter-agency coordination, while obstacles involve the absence of specific technical guidelines, limited resources, and persistent social stigma. This research is expected to contribute to more effective correctional policies.
Community Participation in the Land Dispute Resolution Process Through Deliberation Within the Batak Toba Indigenous Community in Paniaran Village, North Tapanuli Regency Iwain Oktaviona Nababan; Parlaungan Gabriel Siahaan; Ramsul Nababan; Dewi Pika Lumban Batu; Majda El Muhtaj
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v10i1.10315

Abstract

Land inheritance disputes in Paniaran Village are generally caused by unclear land boundaries that have been passed down through generations via oral tradition without written documentation. The community resolves these disputes through Batak Toba customary deliberation (adat deliberation), as it is considered consistent with kinship values ​​and local culture. However, community participation in the deliberation has not been fully inclusive, which has the potential to create uncertainty and recurring conflict. This study aims to analyze the forms and levels of community participation in the resolution of land disputes. The method used is qualitative research with a descriptive method and a case study approach, employing observation, interviews, and documentation. The results show that the forms of community participation in the land dispute resolution process are manifested through attendance at customary deliberations, the provision of information and testimony regarding the history and boundaries of the land, the expression of opinions and arguments, and involvement in deliberation prior to the customary decision being made. Although the community is given the opportunity to be involved, the level of participation that occurs remains consultative, as the final decision is still dominated by customer leaders and parties considered to have greater knowledge of the land's history. Factors that encourage community participation include the high level of trust in customary institutions and the strong sense of kinship within the Batak Toba community. Meanwhile, factors that hinder community participation include the culture of deference toward customer leaders, a patriarchal system that limits women's involvement, low acceptance of the opinions of the younger generation, a lack of confidence among community members in voicing their opinions, and minimal documentation of the outcomes of customary deliberations. This study shows that customary deliberation remains an effective mechanism for maintaining social harmony; However, efforts are needed to increase more inclusive participation so that the land dispute resolution process can proceed in a fairer, more transparent, and more sustainable manner.
Co-Authors Abdinur Batubara Abdinur Batubara Ade Tiyo Warman Adelina Martha Aritonang Agustin Pratama Sihotang Ahmad Aridho Al Firman Mangunsong Ali Nurman Alissa P. Simbolon Alti Laksana Simaremare Ameytia Rizka Aulia Andreas Tampubolon Andri Pratama Pencawan Anjelika Andriani Anugerah Chrisjon Natalis Simanjuntak Apni Nurita Saragih Ardilla Sulvina Arief Wahyudi Batubara, Abdinur Bayhaqi Sitorus, Al Fariz Br Sembiring, Feby Florenza Budi Ali Mukmin Chairun Nisa Dahlia Natalia Lumban Gaol Daniel R Sihite Depi Yohana Manurung Devi Permata Br Bangun Dewi Pika Lumban Batu Dewi Romantika Tinambunan Dhea Amanda Nasution Egrin Manurung Eka Putriani Sihombing Elsa Prida Br Tarigan Enjellina Sinaga Ertika Susanti Pasaribu Esra Julita BR PA Esra Natasya Br Sitepu Fani Nolpiana Nadapdap Fatimah, Ulfa Faudzi, Wan Shazmien Daniel bin Mohamed Fazli Rachman Fazril Anshari Febriana Febriana Florensia Silaban Friska Lorentina Br Purba Friska Lorentina Purba Gadis Prasiska Gadis Prasiska Sembiring Ginting, Desy Brema Sevriani Gita Oktaviani Sitorus Halking Halking Halking Halking Hanifa Putri Ramadhani Hapni Laila Siregar Hapni Laila Siregar Hary Fitra Ramadani Herlide Purba Hodriani Hodriani Ibrahim, Maulana Indah Puja Claudia Damanik Indah, Novita Ira Safitri Iren Br Bangun Ivanna, Julia Iwain Oktaviona Nababan Iwain Oktaviona Nababan Johan Pardamean Simanjuntak Johan Pardamean Simanjuntak Johana Andriani Nainggolan Jojor Mindo Manullang Josua Armando Tamba Joy Novi Yanti Lumbantobing Jufri Darma Julia Ivanna Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Kaerul Saleh Kanaka Wirasana Pradityo Kania Nova Ramadhani Kania Nova Ramadhani Khairunnisa Wahidah Laras Sati Sintania Latifah Hannum Gultom Limra G.M. Nababan M Farouq Ghazali Majda El Muhtaj Majda El Muhtaj Mangido Nainggolan Manotar Leryaldo Sinaga Mantasia Hasibuan Mario Fany Manurung Maryatun Kabatiah Maryatun Kabatiah Maulana Ibrahim Maulana Ibrahim Mima Defliyanti Saragih Mima Defliyanti Saragih Muhammad Hafis Faisal Murniwati Lase Nabila Syalita Naila Ghinaya Damanik Nasywa Yasmin Purba Ndona, Yakobus Nike Margaretha Br Sembiring Nisa Andriani Regar Novita Sari Nur Anisa Simbolon Nurhalimah Br Ginting Nurul Fazira Damanik Parlauangan G. Siahaan Parlaungan G Siahaan Parlaungan G. Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Pebryna Riosa Siburian Pingky Monica Hasugian Prayetno Prayetno Prayetno Prayetno Putri Andini Putri Apriani Harahap Putri Widia Ningsih Rahma Dhani Fitria Sinaga Rahmi Siregar Rani Oktavia Purba Reh Bungana Beru PA Reh Bungana Beru Perangin-angin Reylan Silverius Sinaga Rini Armianti Berutu Ruth Yessika Siahaan Salsabila Balqis Salwa Andini Samadam Boangmanalu San Mikael Sinambela Saparutdin Brutu Sarah Lestari Tampubolon Sayyidina Sayyidina Sayyidina, Sayyidina Seevaira Chyta Simanullang Shaerleen Naviry Br Kembaren Siahaan, Parlaungan Gabriel Simamora, Anggiat P. Simamora, Roy Martin Simbolon, Herti Noita Siregar, Salsabila Balqis Siti Zahra Siagian Sri Hadiningrum Sri Susanti Simanjuntak Sri Yunita Surya Dharma Surya Dharma Talita Sembiring Taqiyyah Nabila Putri Taufik Ramadhan Taufiq Ramadhan Tawarika M. Pandiangan Tawarika Maritoda Pandiangan Thereza Dwi Ningrum Siburian Thessa D Triputri Manurung Tri Bayu Armanda Ture Ayu Situmeang Ulfa Fatimah Wahyudi , Arief Wulan Ayu Trisna Yakobus Ndona Yana Sebha Pasaribu Yosua Gabe Maruli Sijabat Zoan Gaharu Perangin-angin