Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional Ahlul Nazar; Sri Karyati; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.229

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan dengan indikasi geografis Indonesia menurut hukum nasional dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan (rendang) dengan indikasi geografis Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitattif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian disimpulkan menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum yang positif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum untuk mengatur hak kekayaan intelektual produk makanan dengan informasi geografis Indonesia didasarkan pada perspektif internasional, ketentuan preventif dan represif yang diuraikan dalam Undang-Undang Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menyediakan 5 (lima) pasal untuk mengatur informasi geografis, yaitu Pasal 56-60. Ada hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk melakukan investigasi, dan hak untuk menerima perlindungan. Selain itu, undang-undang ini membuat perbedaan yang jelas antara informasi geografis dan informasi merek, memungkinkan pemerintah untuk mengatur informasi geografis yang mungkin ada di Indonesia. Sistem konstitutif digunakan untuk melindungi, dengan pendaftaran sebagai syarat utama untuk perlindungan dan kepastian hukum lebih mudah untuk dilindungi. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrin prior in filling, pihak yang telah mendaftarkan indikasi geografis memiliki hak atas indikasi geografis, berdasarkan asumsi kepemilikan. Dengan demikian, pendaftaran memberikan hak atas indikasi geografis, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pendaftar sebagai hak mutlak.  
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Suhardiman; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan Usaha Pariwisata Di Tinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dan Apakah sanksi yang diatur dalam Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 sudah memadai untuk menanggulangi pelanggaran dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat, Adapun hasil penelitian yaitu Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Peran ini mencakup fasilitasi proses perizinan berbasis risiko secara elektronik, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan, termasuk promosi, perlindungan wisatawan, pelatihan SDM, pengembangan UMKM, dan pelestarian aset pariwisata. Namun, dalam implementasinya, Pemerintah Kota Mataram menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, kurangnya fasilitas penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi terpadu, penguatan penegakan hukum, edukasi kepada pelaku usaha, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan koordinasi antar instansi dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif.  
Peran Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah S. Januar Ashadi; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Akta Tanah ditinjau dari Hukum Positif  dan bagaimana Peran Kepala Desa sebagai Penjabat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT-S) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum diambil dari pendekatan kepustakaan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, karya ilmiah, dan buku-buku terkait, bahan hukum sekunder diambil dari hasil penelitian berupa jurnal-jurnal, pendapat para ahli. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif logis yaitu bahan hukum dianalisi melalui hal-hal umum untuk mengambil kesimpulan yang khusus, penjabaran akhir hasil penelitian menggunakan pendekatan deskriptif atas hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hukum positif, akta tanah adalah akta otentik yang vital, dibuat oleh PPAT atau PPAT Sementara (PPAT-S)—sebuah peran yang diemban Kepala Desa di daerah terpencil sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016. Akta ini berfungsi sebagai bukti sah atas setiap perbuatan hukum terkait tanah, diakui oleh Pasal 1867 KUH Perdata, dan menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah. Dengan kekuatan hukum yang setara, baik akta PPAT maupun PPAT-S, keduanya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengatasi kendala geografis, dan mencegah sengketa.   
Co-Authors Ahlul Nazar Ainuddin -, Ainuddin Ali Solikin Althofia, Zanadira Ammar Surya Sorimuda Lubis Andriyani, A Anny Rosiana M Anny Rosiana Masithoh Anny Rosiana Masithoh Anny Rosiana Masithoh Arham, Zawil Ary Wahyudi Aswadi, Khairul Aulia, Qurrotu A'yuni Bidara, Tanaya Trustha Darwin Witarsa Della Puspita, Dwi Dewi Hartinah Dewi, Yetty Kusuma Dhina Megayati Diah Andriani Kusumastuti Diah Andriani Kusumastuti, Diah Andriani Diana Lestari Diana Lestari, Diana Diana Tri Lestari Dwi ASTUTI Dwi Astuti Dwi Astuti Dzulfania, Rishma Edi Wibowo Suwandi Edi Wibowo Suwandi Edi Wibowo Suwandi Effendi, Raden Gunawan Eka Nihayatur Rohmah Endang Sulandari Estetika Putri Eswanti, Noor Eva Untar Fadhilah Sekar Aji Widyawati Fauziyah, Aulia Fera Wardana Fredella, Gayla Fuji Nurul Hidayah Gusti Ayu Ratih Damayanti Hadi Sabdo Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hanifah, Sirli Heny Siswanti Hidayah, Fuji Nurul IKA RISTIYANINGSIH Ika Ristiyaningsih Ika Widyawati Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Indah Risnawati Indanah Irma Istihara Zain Islami Islami Islami, Islami Ismiyati Haniah Itrawadi, Itrawadi Junariah Junariah Kamil, M. Ikhsan Kusuma, Jauhari Dewi Kusumaningrum, Rafika Putri Ayu L, Nur Rochma Hestu Listyaninsih, Siti Luluk Ulya Lulut Yatmiatun M. Octaviano Eka Mahendra M. Sukarno Maryani, Wiwin Miftahul Jannah Muhamad Jauhar Muhammad Hanafi Muhammad Hanafi Muhammad Kamil Muhammad Maulana Saparudin Muhammad Purnomo Muhammad Purnomo Noor Azizah Noor Azizah Noor Azizah Noor Cholifah Noor Cholifah Noor Cholifah Noor Hidayah Noor Hidayah Novie Afif Mauludin Nugraheni, Sofiana Dewi Nur Astu Dwi Rahma Nur Rochma Hestu L Nurfaiz Najunda Sari Nurfajri Lutfiana Pranata, Vicky Riyan pri Astuti Pri Astuti Puji Krisbiantoro Purnomo, M. Putri Ani Putri, Estetika Qurrotu A'yuni Aulia R Rusnoto Rahmasari, Lutfir Fitri Rina Yuliana Rinda Rizky Ananda Riyan, Vicky Rizka Himawan Rochmawati, Lia Rohmah, Eka Nihayatur Rokhani, Siti rusnoto rusnoto Rusnoto, R S Sukarmin S. Januar Ashadi Saepul Rahman Safitri, Adinda Anisa Salis Nur Hidayah Sari, Nurfaiz Najunda Septiningsih, Yuni Setyowati Setyowati Setyowati Setyowati Setyowati, Ety Retno Shofanida, Nabila Adisty Sholihah - Sholihah Sholihah SHOLIHAH SHOLIHAH, SHOLIHAH Sigit Yuliardi Cahyo Siti Listyaninsih Siti Rokhani Sri Handayani Dwi Astuti Sridamayanti, Kardina Putri Subiwati Subiwati Suhardiman Sukarmin Sukarmin Sukarmin Sukarmin, S Sukarmo , I Gede Sukarmo, I Gede Sukesih Sukesih Sukesih Sukesih, Sukesih Suranto - Suranto Suranto Suranto Suranto Tukiyo Tukiyo Ulum, Hafizatululum Umi Faridah Vicky Riyan Vicky Riyan Pranata Wahana, Haryo Srijaya Wardana, Fera Widaningsih Widaningsih Wina Yuliati Wiwin Maryani Wulandari, Ni Luh Risma Melda Y Yusminah Yuliati, Wina Yulisetyaningrum Yuni Rustianawati Yuni Septiningsih Yusminah, Y Z Zuliana Zuliana Zuliana Zuliana, Z