p-Index From 2021 - 2026
8.874
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nusantara of Research : Jurnal Hasil-hasil penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri (e-journal) Journal of Nonformal Education JURNAL INTEGRASI PROSES JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus) Accounting Analysis Journal Educational Management The Journal of Educational Development Swabumi (Suara Wawasan Sukabumi) : Ilmu Komputer, Manajemen, dan Sosial Jurnal Pilar Nusa Mandiri SYUKUR (Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Masyarakat) BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika Serambi Saintia : Jurnal Sains dan Aplikasi Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi (JKF) Jurnal Kesmas dan Gizi (JKG) Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics) Indonesian Journal of Kidney and Hypertension JURNAL MUTIARA NERS Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman JUXTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga NURSING UPDATE JURNAL ILMIAH ILMU KEPERAWATAN Jurnal Sistem informasi dan informatika (SIMIKA) Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Prima Medika Sains Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Infortech Jurnal Sistem Informasi JMPO CRJIM (Clinical and Research Journal in Internal Medicine) Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT) SPEED - Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) Jurnal Lex Suprema Jurnal Puruhita Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial (JEMeS) Jurnal Riset Teknik Pertambangan Jurnal Yustitia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Pengmas Kestra (JPK) Jurnal Manajemen Retail Jurnal Penyakit Dalam Indonesia AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi) Jurnal Elektro Journal of Indonesia Vascular Access Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Journal of Computer Science and Information Technology Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Haga Journal of Public Health (HJPH) Journal of Geosciences and Applied Geology Deka in Medicine IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education Accounting Analysis Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL MENGGUNAKAN ALAT SETRUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Septian Dwi Nurwanto; Achmad Rifai; Riyan Asviyanda
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.983 KB)

Abstract

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di laut. Indonesia juga dikenal memiliki beragam satwa laut, mulai dari ikan sampai terumbu karang. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan penigkatan taraf  hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai larangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal seperti dengan menggunakan alat setrum. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal menggunakan alat setrum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.  Berdasarkan hasil analisis penulis  menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tetang Perikanan.
Pengelolaan Desa Wisata Hutan Mangrove Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Safa Putri Wulan Sari; Achmad Rifai
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 6, No 2 (2020): May 2020
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.6.2.121-138.2020

Abstract

Penelitian ini bertujuanmendeskripsikan: Perencanaan Program, Pelaksanaan Program dan Pengawasan Program Desa Wisata Hutan Mangrove Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek pada penelitian ini terdiri dari 1 pengelola Desa Wisata, 2 masyarakat Desa Bedono, dan 1 wisatawan Desa Wisata. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.Teknik keabsahan data menggunakan sumber dan metode.Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:Pengelolaan Desa Wisata Hutan Mangrove Desa Bedono dikelola oleh masyarakat lokal yang memanfaatkan potensi daerah Desa Bedono. Pengelolaan dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang seluruh masyarakat Desa Bedono ikut berpartisipasi dalam berjalannya pengelolaan Desa Wisata Hutan Mangrove Desa Bedono
KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA HIBAH DI ANTARA ORANG ISLAM (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp) Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.402 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v18i1.199

Abstract

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan  ekonomi syari'ah. Ketentuan tersebut guna membedakan dan memberikan kewenangan secara absolut kepada Lembaga Peradilan Agama terhadap Lembaga Peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri. Kendati Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili sengketa sejenis tersebut, namun khusus para pihak yang bersengketa dengan menganut agama non Islam. Tetapi Pengadilan Negeri Sumenep selaku Peradilan Umum dalam perkara Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp telah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hibah di antara orang-orang Islam. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah, sudah tepatkah Pengadilan Negeri Sumenep dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hibah diantara orang-orang Islam. Setelah dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah melampaui kewenangannya. Sebab baik berdasarkan teori kewenangan mengadili peradilan agama, teori kewenangan mengadili peradilan umum dan adagium iuscurianovit,[1]sifat pemeriksaan sengketa hibah di antara orang-orang oleh Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah melanggar hukum.1MertokusumoSudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2010. hlm.9
PENENTUAN PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TANAH SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.46 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v20i1.560

Abstract

Pembangunan manusia di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya tidak dapat melepaskan ketergantungan terhadap tanah.Tanah dalam pembangunan di bidang pendidikan menjadi sarana dan prasarana, karenanya tanah menjadi kebutuhan sentral, sehingga  tanah kerap menjadi rebutan danacapkaliter­jadi sengketa di antara sesamanya. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah guna menentukan pemilik hak atas tanah. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang disajikan dalam tulisan ini adalah menentukan pihak yang paling berhak terhadap tanah yang menjadi obyek fasilitas pendidikan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka penentuan pihak yang paling berhak atas tanah adalah terpenuhinya data fisik dan data yuridis sebagai syarat mutlak.
PENAFSIRAN HUKUM SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk) Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.755 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v21i1.812

Abstract

Sistem pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam pasal 163 HIR yang pada pokoknya menentukan “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu”. Ketentuan hukum tersebut cukup jelas untuk diterapkan dalam suatu perkara perdata, sehingga hakim selaku pihak yang berwenang mengadili perkara dimaksud dapat secara tepat membebankan pembuktian kepada para pihak yang bersengketa. Penggugat merupakan pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa dalam suatu gugatannya, dalam sistem beban pembuktian perkara perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan segala hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil gugatan dimaksud, baik berbentuk mengakui suatu hak atau menyatakan suatu peristiwa. Sistem beban pembuktian demikian juga berlaku sama terhadap Tergugat yang telah mengemukakan dalil, baik bersifat menolak suatu hak ataupun menolak suatu peristiwa. Sistem beban pembuktian dalam perkara tersebut akan menjadi hal yang berbeda jika Penggugat ansichtidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun dapat dibuktikan oleh pihak lainnya yaitu Turut Tergugat. Sehingga dengan peran Turut Tergugat dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan. Keadaan posisi hukum dalam pembuktian dalil gugatan demikian menjadi tidak sesuai dengan ketentuan sistem beban pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR.
KEKUATAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS PENGIKATAN KEMBALI OBJEK JAMINAN DENGAN HAK GADAI TANAH Achmad Rifai & Sapto Wahyono
Jurnal Yustitia Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.849 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v22i1.1110

Abstract

Kebutuhan akan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang tidak lepas dari transaksi perbankan dengan jalan dilaksanakannya perjanjian kredit antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana yaitu perbankan. Pihak yang membutuhkan dana berkedudukan sebagai debitor dan pihak perbankan selaku penyedia dana berkedudukan sebagai kreditor. Dalam perjanjian kredit tersebut perbankan selaku menerapkan prinsip kehatiihatian terhadap dana yang dipinjamkan kepada debitor dengan cara mengikat objek jaminan kredit khusus yang berupa tanah dengan Hak Tanggungan. Namun dalam praktiknya tidak jarang tanah yang telah dijadikan objek jaminan kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan dijaminkan kembali kepada orang lain, mengingat tanah yang telah dijaminkan pada perbankan tersebut masih dapat dibebani dengan hak garap pada pihak lain yaitu dengan cara digadaikan secara adat.
IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN CIREBON Urip Giyono, Nur Rahman& Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.143 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v23i1.1534

Abstract

Pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi telah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara heterogen .Keberanian pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa depan.Tidak seperti yang diidealkan atau dimiliki oleh rakyat bahwa pemilu harus mampu menghasilkan wakil yang berkualitas.Hal ini menarik untuk diteliti di masjid khususnya yang berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan pemilihh terhadap calon DPRD Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif 2019 di Desa Gempol Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon
PENENTUAN PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TANAH SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.941 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v19i2.474

Abstract

Pembangunan manusia di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya tidak dapat melepaskan ketergantungan terhadap tanah.Tanah dalam pembangunan di bidang pendidikan menjadi sarana dan prasarana, karenanya tanah menjadi kebutuhan sentral, sehingga  tanah kerap menjadi rebutan danacapkaliter­jadi sengketa di antara sesamanya. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah guna menentukan pemilik hak atas tanah. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang disajikan dalam tulisan ini adalah menentukan pihak yang paling berhak terhadap tanah yang menjadi obyek fasilitas pendidikan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka penentuan pihak yang paling berhak atas tanah adalah terpenuhinya data fisik dan data yuridis sebagai syarat mutlak.
KEKUATAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN Achmad Rifai & Gatot Subroto
Jurnal Yustitia Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1168.431 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v21i2.984

Abstract

Perjanjian pembebanan obyek jaminan dengan Fidusia antara kreditor dengan debitor melahirkan hak yang bersifat zakelijk (hak kebendaan) bagi kreditor atas perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya. Pembebanan Fidusia atas obyek jaminan melahirkan  konsekuensi droit de suiteyaitu Kreditor berhak mengambil barang jaminan yang hak kepemilikannya telah diserahkan kepada Kreditor oleh Debitor dari pihak manapun. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang di ucapkan pada sidang pleno tanggal 6 Januari 2020 sifat Hak kebendaan yang melekat pada Lembaga Jaminan Fidusia hapus. Sehinggadapatditarikrumusanmasalah,bagaimana kekuatan mengikat Fidusia sebagai lembaga jaminana yang bersifat kebendaan?.Setelah dikaji denganmenggunakanmetodeyuridisnormatifyakni denganmenggunakandata sekunderyangberupabahanhukum primer,makaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 tersebut telah menghilangkan sifat kebendaan yang melekat asas droit de suite.
Comparison of Hospital Mortality, Length of Stay, Renal Recovery, and Needs for Hemodialysis in Acute Kidney Injury (AKI) Patients due to Septic and Non-septic, and Factors Affecting Patients’ Mortality Marzuki, Mochammad Jalalul; Nursamsu, Nursamsu; Rifai, Achmad
Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 9, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Introduction. Acute kidney injury (AKI) is a major complication in critically ill patients that affects mortality. Sepsis is a major predisposing factor for AKI and provides a poor prognosis and high mortality rate. Thisstudy aimed toidentifythe difference of hospital mortality, length of stay, renal recovery, and needs for hemodialysis between AKI patients due to sepsis and non-sepsis, as well as to determine the factors that influence the mortality of patients with AKI.Methods. An analytical observational study was conducted among patients with AKI according to the KDIGO criteria and aged ≥40 years old. Data were obtained from patients’ medical records in Saiful Anwar Hospital Malang in January-June 2019. Patients were categorized into sepsis or non-sepsis group. Patients were then followed during hospitalization for mortality, length of stay, renal recovery, and need of hemodialysis outcome. The difference in the incidence of mortality, renal recovery, and need of hemodialysis between the two groups were analyzed by Chi Square bivariate analysis, while the difference in length of stay was analyzed by Mann Whitney test. Risk factors that influence mortality will be tested by multivariate analysis of binary logistic regressionResults. There were 135 subject consist of 80 (59.25%) subjects of AKI due to sepsis and 55 (40.74%) subjects of AKI non-sepsis. Patients with AKI due to sepsis has higher hospital mortality (p=0.002), increased needs for hemodialysis (p=0.017), low renal recovery (p=0.022), and longer length of stay (p=0.004) compared to non-sepsis. From multivariate analysis, we revealed that the contributing factors for mortality in patients with AKI were sepsis [OR 3.468 (IK 95% 1.438-8.366); p=0.006], oligoanuria [OR 2.923 (IK 95% 0.950-8.990); p=0.041], and decreased of consciousness [OR 3.817 (IK 95% 1.589-9.168); p=0.003].Conclusion. Higher hospital mortality, longer length of stay, increased needs for hemodialysis, and lower renal recovery in patients with AKI due to sepsis compared to those without sepsis. The conditions of sepsis, oligoanuria and decreased of consciousness have a very significant influence on the mortality of AKI patients.
Co-Authors - STMIK Nusa Mandiri Jakarta, Rizki Aulianita - UBSI, Muizzu Muhaimin Abdul Rojak, Syaifur Rahmatullah Achmad Slamet Adi Gunawan, Adi Ahmad Nurkhin aida fitria Alfian Fatahillah, Izet Ali, Noor Faqih Udin Annisa Hidayatun Anton Irawan Ardyansyah, Faisal Arief Maulana Ariyanto, Rio Febri Asrori Asrori Ate, Keleng Atma Gunawan Azifa, Annisa Andra Azmi, Aulia Ulul Azzah Soniati, Diana A’ziiz Amali, Fajri Bangun, Sri Melda Br Bangun, Sri Melda Br. Baswara, Satsya Yoga Camelia, Noer Dini Caroline, Stefany Damanik, Derma Wani Delita Ayu, Mite Delita Br Panjaitan Dewi, Rani Sartika Dianita Nursiami Dwi CAS, Insana Melia Dwi Intani, Andini Dwi Ratnaningsih, Dwi Dwi Septiani Eflin Giawa Eka Daryanto Eko Budi Koendhori, Eko Budi Fachrizal Jodi, Faris Fajar Imaduddin Fakhruddin Fakhruddin Fakhruddin Fakhruddin Felix Kasim Fikarwin Zuska Folanida Ginting, Desideria Yosepha Haliza, Nazwa Nur Hanayanti, Citra Siwi Harahap, Fatma Sylvana Dewi Haryanto, Ahmad Farid Hasan Mayditia Hasibuan, Rizki Kurniaty Hery Widijanto Heryanti, Febrina Heryanto, Tanto Hulu, Victor Trismanjaya Ilham Fiqri, Muhammad Ima Widiyanah Imam Nawawi, Imam Indah Dwi Astorini Indriani, Restutri irma yunita Irmawati Irmawati Isandarsyah, Teuku Yan Waliana Muda Islami, M. Irfan Ismail, Mahsun Jamal Maulana Hudin Jefri Pratama Susanto, Jefri Pratama Joko Sutarto Juniansha, Dedi Ketut Purwantoro Khoirul Umam Kudiantoro Widianto, Kudiantoro Kurnianingsih, Novi Liesmayani, Elvi Era Liliek Desmawati Lubis, Basyariah Lutfiadi, Lutfiadi Madina, Nura Safira Maman Rachman Marzuki, Mochammad Jalalul Mazen, Mazen Mintarsih Arbarini Mohammad Fahrur Rozi Mohammad Mohammad Muarifuddin Muarifuddin, Muarifuddin Mustari, Zir Nuriyah Nabella, Ratih Intania Nadir Nadir, Nadir Nana Sulaksana Narenda, Alfa Nauval, Radhiya Niam, Sufa’ah Hurumun Noviani, Lona Noviar Armanda Nurdin Nugroho, Pamuji Fitria Nur Samsu Nurhayati Nurhayati Nuri Aslami Nurlaely HS Pakendek, Adriana Pakpahan, Dosni Ana Ragita Pangestika, Isnaeni Parinduri, Anggi Isnani Pepy Dwi Endraswari, Pepy Dwi Pradnya Paramarta Raditya Rendra Pratama, M. Thoriq Maulidi Pratiwi, Mutiara Nur Purwandi, Agustri Putra, Citra Permana Putri, Youlinda Loviyani Rahma, Nisa Dian Rahmi, Nur Silviyah Rambey, Harris Ratieh Widhiastuti Ray, Miza Fazlina Retno Muslinawati Ristiani, Riya Rayi Riyan Asviyanda Rizki Aulianita - STMIK Nusa Mandiri Jakarta Rony, Zahara Tussoleha S, Buenita Safa Putri Wulan Sari Sagala, Ida Meita Sakinah, Asha Salis, Abdul Rozaq Samsudi Samsudi Saragih, Julwansa Sari, Indry Purnama Satiti, Ika Ayu Dewi Sekar Anggayuh Laras Septian Dwi Nurwanto Septian, Akbar SETYA CHENDRA WIBAWA Setyabudhi, Verina Siregar, Rahmi Wahida Sita Anggraeni Sita Anggraeni, Sita SITI MAHMUDAH Siwi Hanayanti, Citra Sri Hartanto Suhaimi Suhaimi Sukmawati Anggraeni Putri, Sukmawati Anggraeni Sulastri, Murni Sulinantin, Sri Sungkowo Edy Mulyono Syaifur Rahmatullah, Syaifur Teguh Kurniawan Tidel, Caesar Totok Rochana Tri Joko Raharjo Tri Suminar Tyas Setiyorini Usman, Andi Usri Utsman Utsman, Utsman W, Suparta Wahyono, Sapto Wardani, Win Yuli Wasliati, Balqis Widiawati, Lenny Widyaningsih, Fadlilah Winarti Wulandari, Ayuni Putri Yanuar Ramadhan Yasin, Fahri Hananto Yosepha Ginting, Desideria Yuani Setiawati Yudha, Angga Tinova yul Hendra Yunia, Eva Anita Yuniati . Zebua, Arianus