Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK TERGUGAT DALAM PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP Zainal, Ertifah; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3818

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama sidrap. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk prilaku hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian bahwa penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar tergugat melakukan gugatan terhadap penggugat. Rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena ketika gugatan cerainya diajukan, posisi anak berada dalam kuasa Ibunya. Penerapannya dalam proses persidangan ketika ada gugatan tentu harus dibuktikan. Dalam menggugat hak asuh anak ada dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak. Faktor terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak pada umumnya dilatarbelakangi dengan memperhatikan kebutuhan anak pasca perceraian terjadi sesuai dengan prinsip berperkara yang sederhana, cepat, dan ringan. Proses perceraian digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak adalah bagian dari akibat putusnya perkawinan. Tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga proses penyelesaian perkaranya lebih sederhana. This study aims to determine the application of reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court and to find out the factors that cause reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court. The type of research is normative law research that uses normative case studies in the form of legal behavior products that are conceptualized as norms that apply in society as a reference for everyone's behavior. This research method uses qualitative research. The results of the study showed that the application of reconvention as a defendant's right in childcare at the Sidrap Religious Court is a privilege given by the Civil Procedure Law to the defendant to file a lawsuit so that the defendant makes a lawsuit against the plaintiff. Reconvention in childcare often occurs because when the divorce lawsuit is filed, the child's position is in the power of his mother. Its application in the trial process when there is a lawsuit must be proven. In suing for child custody there is a basic background so that he wants to apply for child custody. The factor of reconvention as the defendant's right in childcare is generally motivated by paying attention to the needs of the child after the divorce occurs in accordance with the principles of simple, fast, and light litigation. The divorce process is combined with child custody because child custody is part of the consequences of the dissolution of marriage. Defendants can sue for child custody without being separated so that the process of resolving the case is simpler.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Amsa, Albertus; Madiong, Baso; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3819

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar (Polsek Biringkanaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu insitusi pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban umum dan di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan berdasarkan pada peraturan yaitu Pasal 1 angka 4 jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidik Polri mengalami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana Pengguna Busur Panah  Dalam  Kejahatan Penganiayaan  Di Wilayah Kota Makassar, yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana berupa CCTV dan lampu-lampu penerangan jalan, kedua kurangnya orang yang mau menjadi saksi, yang ketiga adalah jika pelaku adalah anak di bawah umur dalam penyidikannya terkendala dengan waktu yang singkat dalam proses penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari sudah harus di limpahkan ke Jaksa Penuntut umum sedangkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan UU perlindungan anak sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan khusus untuk menangani kasus-kasus  tindak pidana Pengguna Busur Panah  Dalam  Kejahatan Penganiayaan terutama yang melibatkan anak, keempat sulitnya menemukan barang bukti yang sering di buang atau disembunyikan oleh para pelaku. This research aims to find out and understand the role of the Police in handling criminal acts of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area. This research is empirical normative research. This research was conducted in Makassar City (Biringkanaya Police). The results of the research show that the National Police is one of the government sites that maintains security and maintains public security and gives permission by law to carry out investigations and investigations into criminal cases of using bows and arrows in the crime of assault based on regulations, namely Article 1 number 4 in conjunction with number 5 of the Criminal Procedure Code, Article 1 number 1 in conjunction with number 2 of the Criminal Procedure Code, Article 14 paragraph (1) letter f and Article 14 paragraph (1) letter g Law No. 2 of 2002 concerning the Police. National Police investigators experienced obstacles in the process of investigating the criminal act of using bows and arrows in the crime of assault in the Makassar City area, namely first ensuring facilities and infrastructure in the form of CCTV and street lights, secondly providing people who want to be witnesses, thirdly if the perpetrator The perpetrator is a minor whose investigation is constrained by a short time. In the investigation process, a maximum of 15 (fifteen) days must be handed over to the public prosecutor. Meanwhile, the handling of children in conflict with the law must be in accordance with the Child Protection Law, so it needs to be considered. special handling is carried out to handle criminal cases of using bows and arrows in crimes of abuse, especially those involving children, fourthly, it is difficult to find evidence which is often thrown away or hidden by the perpetrator.
ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA DAERAH SULAWESI SELATAN Ipdulkipli, Iip; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3831

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa yang melanggar disiplin di SPN Daerah Sulawesi Selatan, berupa (a) pelanggaran ringan atas tata tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan  berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu  melanggar   peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana  dapat  diberhentikan. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin SPN Daerah Sulawesi Selatan yaitu (a) kurangnya aturan yang  sanksi sehingga  sulit menegakkan peturan kehidupan siswa, (b) kurang efektif penegakan hukum/disiplin  (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi kualitas harus ditingkatkan karena 16,7 %  tenaga pendidik masih berpendidikan SMA dan 0%  S3, demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. This study aims to determine and analyze law enforcement against students who violate discipline and analyze the factors that become obstacles in law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional Police School. This research is an empirical normative study with a qualitative approach, which was conducted at the South Sulawesi Regional Police School. The results of this study indicate that law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics because they do not understand the applicable rules, (b) moderate violations, violating the rules which he already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human resources of educators and provos, which exist in terms of quantity. sufficient, but in terms of quality it must be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received a university education.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE Mustafa, Firman; Madiong, Baso; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3889

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Partai Politik tahun 2014 dan 2019. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil Penleitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kuota 30% keterwakilan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare belum efektif, karena hanya terpenuhi pada tahap pengajuan dan tahap penetapan calon tetap, namun pada tahap pentepan calon terpilih belum terpenuhi karena keterwakilan perempuan pada pemilihan legilatif tahun 2014 dan 2019 dbawah 30%,faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare yaitu Pertama Faktor Internal ,bersumber dari peserta dan penyelenggara seperti faktor hukum dan faktor sumber daya caleg perempuan, Kedua faktor eksternal, bersumber dari luar peerta pemilu dan penyelenggara seperti faktor nilai budaya masyarakat yang tidk ingin dipimpin oleh perempuan, dan faktor partisipasi masyarakat yang tidak memilih caleg perempuan. This study aims to determine and analyze, the effectiveness of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare, andfactors that hinder the implementation of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Office of the General Election Commission of Parepare City. The General Election Supervisory Board of Parepare City, Political Parties participating in the 2014 and 2019 elections. The methods used are literature studies, interviews, and documentation studies. The results show that , the implementation of the 30% representation quota in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City has not been effective, because it is only fulfilled at the submission stage and the stage of determining permanent candidates, but at the stage of determining elected candidates it has not been fulfilled because women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections is below 30%, the factors that hinder the implementation of the 30% quota of women in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City are: Internal factors, originating from participants and organizers such as legal factors and resource factors of female candidates, external factors, originating from outside the election participants and organizers.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS Salim, Muhammad Aznur Awal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3892

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan menganalisis apa kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan bagaimana penyelesainnya. Metode analisis yang digunakan adalan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa kewajiban perpajakan, kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, serta biaya yang mahal untuk melakukan pendaftaran tanah. Kewajiban perpajakan sebagai pembebanan pajak atas tanah berupa BPHTB sehingga pendaftaran tanah berjalan lancar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Selanjutnya biaya, kebanyakan developer di Kecamatan Tanralili tidak begitu terkendala terkait biaya pembuatan Sertipikat, karena mereka membeli tanah dari warga setempat tidak begitu mahal. The objectives of this study are: (1) to examine and analyze how the implementation of land registration for housing areas, (2) to examine and analyze the obstacles faced in the implementation of land registration for housing areas and (3) how to solve them. The analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results show that land registration is carried out to provide legal certainty and protection to holders of rights to a plot of land, apartment units and other registered rights so that they can easily prove themselves as holders of the rights concerned. The implementation of land registration activities for residential areas in Tanralili District, Maros Regency is in accordance with the rules of Government Regulation No. 24 of 1997. The land registration process includes collecting and determining the correctness of physical data and juridical data for registration purposes, in its implementation it is inseparable from the obstacles that must be faced. These obstacles are in the form of tax obligations, lack of understanding of the functions and uses of certificates, as well as expensive costs to carry out land registration. Tax obligations as taxation on land in the form of BPHTB so that land registration runs smoothly. Lack of public understanding related to certificates which are proof of rights to land or land. Furthermore, the cost issue, most developers in Tanralili District are not so constrained regarding the cost of making certificates, because they buy land from local residents is not so expensive.
ANALISIS HUKUM JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Mustafa, Muchlis; Madiong, Baso; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4471

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan Justice colaborator dalam tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan faktor penilaian hakim dalam permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di pengadilan negeri makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, advokat yang menangani tindak pidana korupsi, metode yang digunakan wawancara langsung dan study kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak Justice Colaborator terhadap terdakwa karena terdakwa adalah pelaku utama yang sudah memenuhi unsur unsur mengenai adanya keterlibatan. Pihak lain yang disebutkan terdakwa dalam permohonannya baru sebatas keterangan dan belum didukung oleh alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukun yang berlaku sehingga hakim memberi pertimbangan menolak justice kolaborator terdakwa karena berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011. Sedangkan faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan Justice colaborator meliputi Keterlibatan dalam Tindak Pidana Korupsi, Relevansi Informasi yang Diberikan, Kesesuaian dengan Tujuan Hukum, Kerjasama yang Jujur dan Penuh Kerelaan, Kecukupan Bukti Tambahan, Keamanan dan Perlindungan Saksi, Ketentuan Hukum dan Kebijakan Negara. This study aims to analyze the judge's consideration in the application of a justice collaborator in a corruption crime in Makassar District Court and the factors that affect the justice collaborator in a corruption crime can be granted by the panel of judges. The research method used is empirical normative research with a qualitative approach conducted in Makassar District Court on corruption defendants, advocates who handle corruption crimes, methods used direct interviews and literature studies. The results showed that the judge's consideration rejected the collaborator's justice against the defendant because the defendant was the main perpetrator who had fulfilled the elements regarding involvement. The other party mentioned by the defendant in his application is only limited to information and has not been supported by other evidence in accordance with the applicable legal provisions so that the judge gave consideration to reject the defendant's collaborator justice because it was guided by SEMA No.4 of 2011. Meanwhile, the factors assessed by the judge in granting the request for Justice Collaborator include Involvement in Corruption, Relevance of Information Provided, Conformity with Legal Objectives, Honest and Willing Cooperation, Adequacy of Additional Evidence, Security and Witness Protection, Legal Provisions and State Policy.
ANALISIS HUKUM FUNGSI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM MEWUJUDKAN KEPOLISIAN PRESISI DI KEPOLISIAN SEKTOR ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG Renggong, Alamsyah; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja personil pada sentra pelayanan kepolisian terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang serta faktor-faktor apakah yang menghambat kinerja personil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Personil SPKT Polsek Anggeraja sesuai dengan Perkap Nomor 22 tahun 2010 adalah pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, yaitu penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di TKP dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas), pengamanan. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jenis layanan yang diberikan di SPKT Polsek Anggeraja adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Faktor penghambat kinerja Personil SPKT di Polsek Anggeraja adalah masih kekurangan personil yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bahwa setiap polsek harus memiliki 90 personil tetapi di Polsek Anggeraja hanya memiliki 14 personil yang mana bisa menjadi penghambat dalam pemberian layanan dan menurunkan kinerja instansi. This study aims to determine the performance of personnel at the integrated police service center in handling community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang Regency and what factors hinder the performance of Integrated Police Service Center personnel in handling community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang District. The research method used is normative juridical research. The results of the research show that the performance of the Anggeraja Police SPKT personnel in accordance with Perkap Number 22 of 2010 is coordinating and providing aid and assistance, namely handling the crime scene including the first action at the crime scene and processing the crime scene, turjawali (road management and traffic control), security . Community services include telephone, short messages, fax, internet (social networking), and letters. Presentation of general information relating to public interests in accordance with statutory provisions. The types of services provided at the Anggeraja Police SPKT are crime scene handling, road management and traffic control and administrative services. The inhibiting factor for the performance of SPKT personnel at the Anggeraja Police is that there is still a shortage of personnel which is not in accordance with the established policy that each police station must have 90 personnel but the Anggeraja Police only has 14 personnel which can be an obstacle in providing services and reduce the agency's performance.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR Chakti C., Muh. Chikal; Madiong, Baso; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar.  Faktor apa yang mempengaruhi perjanjian kontrak terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPN) di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar (BBPVP Makassar) didasarkan pada Undang-Undang ASN, yang mengatur status dan hak-hak PPNPN. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja, serta mekanisme untuk mengajukan keberatan atau sengketa jika hak-hak mereka dilanggar. Kesejahteraan dan jaminan sosial juga harus dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup program kesehatan dan pensiun. Dengan demikian, PPNPN di BBPVP Makassar memiliki dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak mereka dalam hubungan kerja. Kontrak kerja di BBPVP Makassar didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman pegawai, dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti pendidikan, keterampilan, dan komunikasi. Kontrak juga mencantumkan hak dan kewajiban pegawai, termasuk hak gaji dan tunjangan, serta kewajiban kepatuhan dan pengembangan diri. Spesifikasi pekerjaan yang rinci dalam kontrak membantu memastikan pemahaman yang jelas antara pegawai dan organisasi tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, BBPVP Makassar memiliki kerangka kerja yang solid untuk mengelola hubungan kerja yang sehat dan produktif. This research aims to analyze legal protection for non-civil servant government employees within the Makassar Vocational and Productivity Training Center.  What factors influence contract agreements for non-civil servant government employees within the Makassar Center for Vocational Training and Productivity. The research method used is empirical normative legal research. The research results show that legal protection for non-civil servant government employees (PPNPN) within the Makassar Vocational Training and Productivity Center (BBPVP Makassar) is based on the ASN Law, which regulates the status and rights of PPNPN. They have rights and obligations regulated in the employment contract, as well as a mechanism to submit objections or disputes if their rights are violated. Welfare and social security must also be guaranteed in accordance with applicable regulations, including health and pension programs. Thus, PPNPN at BBPVP Makassar has a strong legal basis for protecting their rights in employment relationships. Employment contracts at BBPVP Makassar are based on employee qualifications and experience, taking into account important aspects such as education, skills and communication. The contract also lists employee rights and obligations, including salary and benefit rights, as well as compliance and personal development obligations. Detailed job specifications in the contract help ensure a clear understanding between the employee and the organization about the duties and responsibilities to be carried out. Thus, BBPVP Makassar has a solid framework for managing healthy and productive work relationships.
ANALISIS PENERAPAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAMASA Jamaluddin, Jamaluddin; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh petugas registrasi dan identifikasi dalam hal penghapusan registrasi kendaran bermotor di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum kualitatif, berorientasi pada data yang didapat dari narasumber, dokumen-dokumen, dan wawancara atau bahan hukum yang berkaitan.  Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan registrasi kendaraan bermotor belum diterapkan di Kabupaten Mamasa, walaupun terdapat kendaraan yang STNK-nya lewat waktu diakibatkan karena belum adanya penekanan dan pelatihan dari satuan atas serta masih belum jelasnya pejabat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam aturan penghapusan registrasi kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi adalah kendala sumber daya manusia, aturan yang belum jelas dan tegas, sarana dan prasarana yang belum memadai, partisipasi masyarakat dan luasnya medan wilayah Kabupaten Mamasa. This research aims to determine the implementation and obstacles faced by registration and identification officers in removing motor vehicle registrations in Mamasa Regency. This research uses a qualitative type of legal research, oriented to data obtained from sources, documents, and interviews or related legal materials.. The data analysis technique used is qualitative. The results showed that the elimination of motor vehicle registration has not been implemented in Mamasa Regency, although there are vehicles whose vehicle registration has expired due to the lack of emphasis and training from the upper unit and the unclear motor vehicle registration and identification officials in the regulation on the elimination of motor vehicle registration. The obstacles faced are human resource constraints, unclear and firm rules, inadequate facilities and infrastructure, community participation and the vast terrain of Mamasa Regency.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU Lisangan, Yusri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di RSUD Anutapura Palu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus penelitian serta menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis dengan analisis menyeluruh tentang standar perawatan medis, saksi ahli, dan dampak pada praktik medis. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor 871/Pid/2018 adalah adanya ketidakseimbangan dalam memberikan keadilan di mana hakim memberikan keadilan untuk terdakwa secara penuh dengan putusan bebas dalam perkara ini akan tetapi untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti. This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of medical malpractice at Anutapura Regional General Hospital of Palu and analyze the Judge's consideration in deciding the medical malpractice case in the verdict case Number: 871K/Pid/2018. The research method used is normative legal research using field data as the focus of research and using legislation as a source of research data. The results showed that criminal liability for perpetrators of medical malpractice at Anutapura Palu Hospital by considering aspects of law and medical practice, where a thorough analysis of the standard of medical care, expert witnesses, and the impact on medical practice. And the analysis of the judge's consideration in deciding the medical malpractice case in verdict Number 871/Pid/2018 is that there is an imbalance in providing justice, where the judge provides justice for the defendant in full with an acquittal in this case but for the victim does not get certain justice.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli