Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
ANALISIS PELAKSANAAN TANGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH ATAS TERJADINYA SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA Fredy, Fredy; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer mencakup hasil wawancara dari informan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, sedangkan data tersier berupa kamus dan media sebagai penunjang. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terjadinya sengketa tanah yang bersertifikat ganda saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan penelusuran, verifikasi kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah. Namun, masih terdapat kendala dalam akurasi data, koordinasi antarinstansi, dan pencatatan perubahan data. Pengawasan terhadap tanah bersertifikat juga masih memerlukan peningkatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda meliputi kerumitan birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pengaruh mafia tanah. Konflik sering dipicu oleh dokumen yang tidak lengkap dan data yang tidak sinkron. Penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda di Mamuju Tengah masih kurang optimal, dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, lemahnya koordinasi, dan tantangan dalam harmonisasi hukum formal dengan norma adat setempat. Pendekatan berbasis musyawarah namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi aparat dan ketersediaan sarana serta prasarana. This study aims to (1) analyze the effectiveness of the implementation of the Land Office's responsibilities in resolving dual-certified land disputes and (2) identify the factors causing dual certificates in Mamuju Tengah District. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The sources of legal data in this study consist of primary, secondary, and tertiary data. Primary data includes the results of interviews with informants. Secondary data comes from laws and regulations, books, and journals, while tertiary data is in the form of dictionaries and media as supporting materials. In addition, data was obtained through interviews with officials of the Mamuju Tengah District Land Office. The results of the study indicate that with the occurrence of dual-certified land disputes, the Mamuju Tengah District Land Office has currently conducted tracing, verification of ownership, and resolution of land disputes. However, there are still obstacles in data accuracy, coordination between agencies, and recording data changes. Supervision of certified land also still needs improvement. Factors causing double certificates include bureaucratic complexity, lack of coordination between institutions, limited human resources and technology, and the influence of land mafia. Conflicts are often triggered by incomplete documents and unsynchronized data. The resolution of dual-certified land disputes in Central Mamuju is still less than optimal, influenced by limited technology, weak coordination, and challenges in harmonizing formal law with local customary norms. The approach is based on deliberation but its effectiveness is highly dependent on the competence of the apparatus and the availability of facilities and infrastructure.
EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Rahman, Alfia Ratu; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi peradilan tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini tercermin dalam studi terhadap putusan perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks. di mana proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, sehingga perkara tetap berlanjut ke tahap litigasi. Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, serta keterbatasan kapasitas mediator dalam mengelola konflik secara adil dan konstruktif. Sebagai upaya perbaikan, Pengadilan Negeri Makassar telah menempuh dua strategi utama, yaitu: (1) melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator guna memperkuat kompetensi dalam menangani sengketa tanah. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara pertanahan sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknis mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan kelembagaan dari pengadilan. This study aims to analyze the effectiveness of land dispute resolution through mediation mechanisms at the Makassar District Court, as well as to examine the various efforts made by the judicial institution in overcoming the obstacles faced in the mediation process. The research method used is the normative-empirical method with a qualitative approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with judges and mediators, as well as secondary data in the form of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study indicate that land dispute resolution through mediation at the Makassar District Court has not shown optimal effectiveness. This is reflected in the study of the decision of case No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks, where the mediation process failed to reach an agreement between the parties, so the case continued to the litigation stage. This low effectiveness is caused by several factors, including the low understanding of the parties regarding the benefits of mediation, as well as the limited capacity of mediators in managing conflicts fairly and constructively. As an improvement effort, the Makassar District Court has taken two main strategies, namely: (1) conducting continuous socialization to the community and the parties to the case regarding the importance of dispute resolution through mediation, and (2) improving the quality of human resources through training and certification of mediators to strengthen competence in handling land disputes. Thus, the success of mediation in land cases is highly dependent on the synergy between the technical readiness of the mediator, the legal understanding of the parties, and institutional support from the court.
EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI Jumadi, Muhammad Iqbal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6222

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya jumlah pelanggaran etika oleh anggota Polri yang mencerminkan tantangan dalam menegakkan profesionalitas dan integritas di tubuh institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur penjatuhan sanksi, serta menganalisis implementasinya melalui data empirik dari pelaksanaan sidang disiplin dan sidang kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan sanksi telah diatur secara sistematis melalui Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan sanksi, efektivitas pembinaan, serta transparansi proses penegakan. Data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran, yang sebagian besar diselesaikan melalui sidang kode etik. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penjatuhan sanksi dipengaruhi oleh faktor institusional, kepatuhan prosedural, serta kepemimpinan internal yang tegas. Diperlukan reformasi kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pembinaan karakter dan pemantauan berkelanjutan terhadap integritas anggota. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman bagaimana sistem sanksi dapat berfungsi secara efektif untuk menjaga citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas. This study examines the effectiveness of sanction imposition for violations of the Police Code of Professional Ethics within the Indonesian National Police Headquarters. The research is motivated by the rising number of ethical breaches by police officers, indicating ongoing challenges in upholding professionalism and integrity within the institution. A normative juridical approach was employed to assess the legal framework governing sanctions and to analyze its practical implementation using empirical data from disciplinary and ethical hearings. The findings reveal that although the enforcement mechanisms are formally regulated under Police Regulation Number 7 of 2022, several issues persist in terms of consistency of application, the impact of corrective measures, and the transparency of the enforcement process. Data from 2023 and 2024 indicate an increasing number of violations, most of which were adjudicated through ethical tribunals. The research also highlights that the effectiveness of sanctions is influenced by institutional support, procedural compliance, and decisive internal leadership. Institutional reform is required that emphasizes not only punitive measures but also character development and continuous oversight of officers’ ethical conduct. This study contributes to a deeper understanding of how a sanctions system can function effectively in maintaining the Indonesian Police’s image as a professional and trustworthy law enforcement institution.
IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Purba, Arnold; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6223

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik kasus tindak pidana narkotika, serta didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan dengan penyidikan perkara narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, dan penggeledahan), gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan meliputi keterbatasan jumlah personel, kekurangan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kompleksitas jaringan pelaku kejahatan narkotika yang lintas wilayah, serta semakin canggihnya modus dan teknik peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penegakan hukum, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. This study aims to analyze the implementation of police functions in investigating narcotics crimes and identify the obstacles faced by the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. This study uses an empirical legal approach, namely legal research conducted by reviewing field data through interviews and documentation. The objects of the study include police officers who serve as investigators of narcotics crime cases, and are supported by secondary data in the form of literature and documents relevant to the investigation of narcotics cases at the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. The results of the study indicate that the implementation of police functions in investigating narcotics crimes is carried out through several stages, namely investigation, issuance of a Letter of Notification of Commencement of Investigation (SPDP), implementation of coercive measures (arrest, detention, and search), case title, completion of case files, submission of case files to the public prosecutor, and submission of suspects and evidence. The obstacles faced in the implementation of the investigation include limited number of personnel, lack of facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcement officers, the complexity of the network of narcotics criminals that spans regions, and increasingly sophisticated modes and techniques of narcotics distribution. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources, strengthen law enforcement infrastructure, and optimize cross-agency coordination in supporting the effectiveness of the police function in eradicating narcotics crimes.
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEPOLISIAN RESOR MAMUJU TENGAH Junardi, Anto; Madiong, Baso; Hamid, Abd Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum dan wawancara lapangan terhadap para pejabat kepolisian yang terlibat langsung dalam proses PTDH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PTDH telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi pengakhiran dinas. Prosedur yang dilalui mencakup pelaporan, audit investigasi, pemeriksaan pendahuluan, pembentukan Komisi Kode Etik, sidang, hingga pelaksanaan upacara PTDH. Faktor utama dalam penjatuhan PTDH antara lain meliputi beratnya pelanggaran, rekam jejak anggota, dan dampak terhadap institusi. Meskipun proses PTDH berjalan sesuai aturan, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta kebutuhan penguatan kapasitas personel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik secara transparan dan adil guna menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. This study aims to analyze the implementation of Dishonorable Dismissal (PTDH) procedures for members of the Indonesian National Police at the Central Mamuju Resort Police, as well as to identify the key factors considered in the imposition of such sanctions. Employing a normative-empirical approach, the research combines legal document analysis with field interviews involving police officers directly engaged in the PTDH process. The findings indicate that the procedures follow the provisions set out in Police Regulation Number 7 of 2022 on the Code of Professional Ethics and Police Regulation Number 1 of 2019 concerning the termination of service administration. The procedural stages include reporting, investigative audits, preliminary examinations, the formation of the Ethics Code Commission, hearings, and the formal PTDH ceremony. The main considerations in issuing PTDH sanctions include the severity of the offense, the officer’s track record, and institutional impact. Although the PTDH process aligns with legal standards, the study identifies challenges such as limited public outreach and the need for enhanced personnel capacity. This research underscores the importance of upholding the professional ethics code transparently and fairly to maintain institutional integrity and strengthen public trust in the police.
KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POLEWALI NOMOR 139/PID.B/2023/PNPOL Riyandi, Ahmad Riyandi S; Madiong, Baso; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pol. Studi ini mengevaluasi bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, baik berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, hingga petunjuk hukum, dalam menerapkan asas pembuktian sesuai dengan Pasal 184 dan 183 KUHAP. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, dengan objek utama berupa putusan pengadilan yang kemudian dikaji melalui perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas pembuktian secara sistematis dan menolak penerapan asas in dubio pro reo karena diyakini bahwa alat bukti telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Vonis pidana 20 tahun yang dijatuhkan mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini juga mengungkap pentingnya pertimbangan sosial dan moral dalam putusan hakim, terutama untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi masyarakat. Temuan ini memberi kontribusi terhadap diskursus penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. This study aims to examine in depth the strength of evidentiary application in the case of premeditated murder, focusing on a juridical analysis of the Polewali District Court Decision Number 139/Pid.B/2023/PN Pol. The research evaluates how the judge assessed various types of evidence—ranging from witness statements, physical evidence, expert testimony, to legal indications—in applying evidentiary principles in accordance with Articles 183 and 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code. Employing a normative approach, this study analyzes the court ruling through juridical, sociological, and philosophical lenses. The findings indicate that the judge systematically applied the principles of evidence and ruled out the use of the in dubio pro reo doctrine, as the evidence was deemed sufficient to establish the defendant’s guilt. The 20-year prison sentence rendered reflects a proper implementation of justice and legal certainty in premeditated murder cases. Furthermore, this study emphasizes the importance of integrating moral and societal considerations into judicial decisions to ensure that the law serves not only as a repressive tool but also as a responsive solution for society. These findings contribute to the discourse on criminal law enforcement that balances positive law and substantive justice.
Land degradation, flood disaster, and local wisdom in Tempe Lake of South Sulawesi coastal community Harifuddin, Harifuddin; Azuz, Faidah; Madiong, Baso
Journal of Degraded and Mining Lands Management Vol. 12 No. 5 (2025)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15243/jdmlm.2025.125.8693

Abstract

Floods that hit the coast of Lake Tempe are caused by land degradation and poor land management. This research aims to analyse (1) land degradation as a determinant factor in the occurrence of flood disasters, (2) the function of local wisdom as an adaptation to flooding, (3) the effects of land degradation on the sustainability of the fishermen’s livelihoods of coastal communities. This research used an exploratory-consequential (qualitative-quantitative) design. This research was conducted on the coast of Tempe Lake, utilizing data collection methods that included interviews, observations, literature studies, questionnaires, and documentation. Data analysis used 3-step technique (qualitative) and descriptive statistics (quantitative). The results showed that (1) almost all respondents stated that land degradation such as sedimentation and land erosion that lasted for a long time and the amount of critical land due to wrong land management triggered flooding. (2) In reading natural signs, local wisdom serves as an early warning so that people are aware of the disasters that will occur, (3) the professions most affected by flooding are farmers, fishermen, and transport boat drivers. When flooding occurs farmers and fishermen cannot work but they can become transport boat drivers. For the transport boat driver, his boat can be rented out when he isn’t working. The conclusion is that land degradation causes floods. However, the experience of flooding over the years has made people adapt, including in terms of work, so that they still have alternative productive activities despite being hit by floods.
ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MAROS Siahaya, Franssiscus Patrick; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3814

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros dan yang menjadi kendala pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros. Penelitian empiris digunakan sebagai metode penelitian. Kajian menunjukkan bahwa pihak Polres Maros telah menyelesaikan pelaksanaan dan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. sesuai dengan aturan yang berlaku. Keefektifan pada proses pelayanan serta pelaksanaannya telah berdasarkan Sumber Daya Manusianya yang cukup namun memenuhi kualitas pelayanan yang juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana yang memadai serta Kesadaran Masyarakat yang produktif terhadap aturan Hukum Lalu Lintas. Dalam Proses penerbitan SIM di Polres Maros, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat terwujudnya kelengkapan surat-surat bagi pengemudi. Biaya yang masih relatif memberatkan untuk kalangan masyarakat di desa, edukasi terhadap persyaratan serta akses jaringan internet yang harus diperhatikan. This study aims to determine the implementation of the driving license issuance at Maros Resort Police and the obstacles in the driving license issuance at Maros Resort Police. Empirical research is used as a research method. The study shows that the Maros Resort Police has completed the implementation and service of making a driver's license. in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the service process and its implementation has been based on sufficient Human Resources but fulfills the quality of service which is also supported by adequate Facilities and Infrastructure and productive Public Awareness of the rules of Traffic Law. In the process of issuing a SIM at the Maros Resort Police, there are still several obstacles that hinder the realization of the completeness of the documents for the driver. Costs are still relatively burdensome for rural communities, education on requirements and internet network access must be considered.
EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN Arif, Arif; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3815

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan cara: (a) formal: dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (b) informal: dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. (2) Faktor penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah (a) aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, (b) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (c) sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator semuanya berasal dari kalangan hakim, tidak ada mediator dari non hakim, (d) para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan (e) kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama. This study aims to determine and analyze the mediator's efforts in mediating divorce cases at the Barru Religious Court and the inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Barru Religious Court. The methods used are interviews, and documentation. The results showed that (1) the mediator's efforts in mediating divorce cases in the Barru Religious Court were carried out by: (a) formal: conducted in the Barru Religious Court based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures in Court, (b) informal: conducted outside the Barru Religious Court by the Judge Mediator visiting the residents' residence. (2) The inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court are (a) the existing legal rules are not fully adequate because there are no rules governing mediation outside the court, (b) the existing facilities are not adequate, (c) human resources, in this case the mediators are still lacking because there are only 4 mediators, all of whom come from among judges, there are no mediators from non-judges, (d) the parties who want to divorce many do not want to attend the Barru Religious Court and (e) the culture that exists in the community which still often views divorce as unnecessary to attend the Religious Court.
ANALISIS HAMBATAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA DI KOTA MAKASSAR Syamsur, Syamsur; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3817

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dan upaya penyelesaian hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data hak atas tanah masyarakat di Kota Makassar. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan memeriksa, meneliti dan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan beberpa pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk narasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan beberapa sumber literatur bahwa implementasi dari kebijakan sertipikat elektronik sejak diterbitkan pada tahun 2021 sampai sekarang belum bisa diterapkan dan masih dalam tahap persiapan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai teknologi informasi dan validasi data, baik data fisik maupun data yuridis yang belum rampung. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar perlu melakukan upaya-upaya percepatan dan inovasi dalam rangka mengatasi hambatan tersebut. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of electronic certificates and efforts to resolve obstacles in the implementation of electronic certificates in providing legal protection against data security and community land rights in Makassar City. The type of research is normative legal research with a statutory approach and an analytical approach. The research method used is qualitative research method. Data analysis techniques are conducted by checking, examining and analyzing data that has been obtained from the results of research through interviews with several officials at the Land Office of Makassar City and then the data is processed and presented in narrative form. Based on the results of research at the Land Office of Makassar City and several sources of literature, the implementation of the electronic certificate policy since it was issued in 2021 has not been implemented and is still in the preparation stage. This is due to several inhibiting factors, including the readiness of human resources related to the ability to master information technology and data validation, both physical data and juridical data that have not been completed. Therefore, Land Office of Makassar City needs to make efforts to accelerate and innovate in order to overcome these obstacles.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli