Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI TIKALA, TORAJA UTARA Eka Risma Rissing; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8807

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam aktivitas pertambangan di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan, observasi, angket, dan wawancara dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, serta pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal. Pengawasan pertambangan masih lemah, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan belum maksimal, dan transparansi informasi belum memadai. Selain itu, pengakuan hak masyarakat adat dalam proses perizinan masih terbatas. Hambatan perlindungan hukum meliputi keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman hukum dan posisi tawar masyarakat adat. Diperlukan penguatan komitmen pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat adat guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of indigenous peoples in mining activities in Tikala District, North Toraja Regency, and to identify the inhibiting factors. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach through literature review, observation, questionnaires, and interviews with customary leaders, community leaders, company representatives, and local government officials. The results indicate that normatively, laws and regulations have provided a legal basis for the protection of indigenous peoples. However, empirically, its implementation has not been optimal. Mining supervision remains weak, indigenous peoples’ participation in decision-making is limited, and information transparency is inadequate. In addition, the recognition of indigenous peoples’ rights in the licensing process is still limited. The obstacles to legal protection include limited authority of local governments, weak law enforcement, lack of inter-agency coordination, and the low level of legal awareness and bargaining position of indigenous peoples. Therefore, strengthening government commitment and increasing indigenous participation are necessary to achieve fair and sustainable legal protection.
PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KAYU ILEGAL DI WILAYAH KOTA TARAKAN Muh. Farhan Ramadhan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal di wilayah Kota Tarakan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang memadukan kajian hukum normatif dengan realitas empiris di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kayu ilegal oleh pihak kepolisian, meskipun telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kehutanan serta telah dilakukan upaya preventif maupun represif hingga pada tahap vonis, belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Efek jera tersebut seharusnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas di bidang kehutanan. Adapun hambatan dalam penegakan hukum oleh Polres Tarakan terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal meliputi beberapa faktor, antara lain: luasnya wilayah hutan, keterlibatan oknum aparat, tekanan dari kelompok berkepentingan, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas ke daerah rawan penyelundupan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. This study aims to analyze the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of illegal timber smuggling in the Tarakan City area and the factors that become obstacles in the imposition of these criminal sanctions. The research method used in this paper is the normative-empirical legal research method, which combines normative legal studies with empirical realities in the field. The results of the study indicate that law enforcement against the crime of illegal timber smuggling by the police, although it has referred to the provisions of the legislation and the Regulation of the Minister of Forestry and has carried out preventive and repressive efforts up to the sentencing stage, has not been able to provide an optimal deterrent effect. The deterrent effect should not only be felt by the perpetrators, but also by other parties who are related to activities in the forestry sector. The obstacles in law enforcement by the Tarakan Police against perpetrators of illegal timber smuggling include several factors, including: the vastness of the forest area, the involvement of certain officers, pressure from interest groups, limited resources, low public awareness, limited access to areas prone to smuggling, lack of coordination between institutions, and limitations in the use of technology.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Indrat Moko; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan pengamatan terhadap praktik pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan manajemen risiko diimplementasikan oleh aparat kepolisian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan analisis risiko, evaluasi serta penanganan risiko, dan dilanjutkan dengan pemantauan serta reviu berkala terhadap potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum, serta adanya tekanan dari pihak luar terhadap penyidik yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan institusional, kompetensi personel, serta dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. This study aims to analyze the implementation of risk management in an effort to prevent abuse of authority in the South Sulawesi Regional Police (Polda) area, as well as to identify factors that inhibit its implementation. This study uses an empirical normative legal method, namely an approach that combines analysis of applicable legal norms with observations of implementation practices in the field. This approach is considered relevant to describe the extent to which risk management policies are implemented by the police in order to increase accountability and prevent abuse of authority. The results of the study indicate that the implementation of risk management in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police has been carried out through several stages, namely risk identification and analysis, risk evaluation and handling, and continued with periodic monitoring and review of potential abuse of authority. However, the implementation has not run optimally because there are still a number of obstacles, both from internal and external factors. Internal factors include limited competent human resources, lack of supporting facilities and infrastructure, and limited budget. Meanwhile, external factors include low public legal awareness, weak legal culture, and pressure from external parties on investigators that can affect independence in decision making. Based on this, it was found that the success of implementing risk management in preventing abuse of authority is highly dependent on the synergy between institutional policies, personnel competence, and community support for professional and integrated law enforcement efforts.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Sirajudin, Jamaluddin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih belum konsisten dan belum optimal. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kasus korupsi pada Tahun 2023–2024, serta banyaknya perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan atau mengalami stagnasi. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, khususnya dalam penguatan langkah-langkah preventif guna meminimalkan potensi kerugian negara. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain: kurangnya kooperasi dari saksi dalam memberikan keterangan secara jujur dan lengkap, hambatan dalam pelacakan serta penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk dijadikan barang bukti maupun pemulihan kerugian negara, lamanya proses audit kerugian negara oleh auditor, serta adanya indikasi intervensi dalam proses hukum. Diperlukan upaya sistemik dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. This study aims to analyze the handling of corruption in the procurement of goods and services by the South Sulawesi High Prosecutor's Office, and to identify various obstacles faced in the handling process. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and literature study. The results of the study indicate that the handling of corruption cases by the South Sulawesi High Prosecutor's Office is still inconsistent and suboptimal. This is reflected in the increasing number of corruption cases in 2023–2024, as well as the many cases from previous years that have not been resolved or have stagnated. This condition requires serious attention, especially in strengthening preventive measures to minimize potential state losses. The main obstacles faced include: lack of cooperation from witnesses in providing honest and complete statements, obstacles in tracking and confiscating assets resulting from corruption to be used as evidence or for recovering state losses, the length of the state loss audit process by auditors, and indications of intervention in the legal process. Systematic efforts and cross-sector coordination are needed to increase the effectiveness of eradicating corruption, especially in the procurement of goods and services sector.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Darwis, Indriani; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6671

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai langkah preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok aktif maupun pasif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penerapan regulasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KTR belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tampak dari tingginya tingkat pelanggaran di area yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok, lemahnya fungsi pengawasan, serta keterbatasan sarana pendukung seperti papan informasi, ruang khusus merokok, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain faktor struktural, hambatan kultural seperti kuatnya budaya merokok, rendahnya literasi kesehatan, kurangnya kampanye publik, serta inkonsistensi penegakan sanksi turut memperburuk implementasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah KTR sangat bergantung pada peningkatan komitmen pemerintah daerah, penguatan instrumen penegakan hukum, penyediaan anggaran yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor termasuk lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas kebijakan diharapkan meningkat sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of South Sulawesi Provincial Regulation Number 1 of 2015 on Smoke-Free Areas (Kawasan Tanpa Rokok/KTR), a preventive public health policy designed to protect communities from the harmful effects of both active and passive cigarette smoke exposure. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, focusing on selected government institutions in South Sulawesi Province where the regulation has been applied. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document review, and subsequently analyzed using qualitative procedures, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Smoke-Free Area regulation has not been fully effective. This is reflected in the high prevalence of violations, weak enforcement mechanisms, and limited availability of supporting facilities such as signage, designated smoking rooms, and reporting systems for breaches. In addition to structural barriers, sociocultural factors—including strong smoking habits, low health awareness, limited public campaigns, and inconsistent law enforcement—have contributed to the policy's weak implementation. The study concludes that improving the effectiveness of the regulation requires strengthening institutional commitment, enhancing law enforcement capacity, increasing budget allocation, and fostering multisector collaboration involving educational institutions, health facilities, and civil society organizations. Through these strategic measures, the Smoke-Free Policy is expected to function more effectively and sustainably in safeguarding public health.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Hijra, Hijra; Renggong, Ruslan; Madiong , Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6692

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi anak. Aparat penegak hukum juga berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan antara lain faktor keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi hal penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serta mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan restoratif. This study aims to analyze the form of law enforcement against children in conflict with the law as perpetrators of violent crimes in the jurisdiction of the Makassar City Police (Polrestabes), and to identify the factors underlying the involvement of children in these crimes. The research method used is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. The data are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement carried out by the Makassar Police against child perpetrators of violent crimes includes the stages of investigation, inquiry, arrest, detention, search, and confiscation, all carried out in accordance with the principles of legal protection for children. Law enforcement officers also strive to uphold children's rights in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and collaborate with relevant institutions, such as the Correctional Center (Bapas) and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). Factors that cause children to commit violent crimes include family, educational, and economic factors. Therefore, law enforcement against children must be carried out professionally, humanely, and oriented toward the child's best interests. Enhancing the roles of families, schools, and communities is crucial to preventing children from engaging in crime and to supporting the implementation of a just and restorative juvenile criminal justice system.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DI KOTA MAKASSAR Wahyu P. Manik; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6756

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Kota Makassar serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur fundamental dalam hukum pidana, yakni perbuatan melawan hukum, kesalahan (schuld), dan kemampuan bertanggung jawab. Perbuatan melawan hukum terbukti ketika tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bentuk manipulasi lain yang menyebabkan korban menyerahkan barang atau memberikan keuntungan kepada pelaku. Unsur kesalahan tercermin dari adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan penipuan, sebab tindak pidana ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya maksud tertentu untuk mengelabui korban. Sementara itu, kemampuan bertanggung jawab mengharuskan pelaku berada dalam kondisi psikis yang sehat dan mampu memahami akibat perbuatannya; apabila pelaku berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penipuan di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya kapasitas aparat dalam memahami modus-modus penipuan modern yang semakin kompleks, terutama penipuan berbasis teknologi seperti cyber fraud dan investasi fiktif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur penunjang, dan belum optimalnya teknologi forensik digital turut menghambat pembuktian perkara. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyidikan yang tidak efektif dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi aparat penegak hukum serta penguatan dukungan sarana teknologi agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap perkembangan kejahatan modern. This study aims to analyze the criminal liability of fraud perpetrators in Makassar City and to identify the various obstacles law enforcement officers face in enforcing the law. This study uses a normative-empirical juridical method, namely, combining analyses of statutory regulations, legal doctrine, and empirical data from interviews and observations of law enforcement officers in the region. The results of the study indicate that the imposition of criminal liability on fraud perpetrators is based on the fulfillment of fundamental elements of criminal law, namely unlawful acts, fault (schuld), and the ability to be responsible. An illegal act is proven when the perpetrator's actions fulfill the elements of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely the existence of trickery, a series of lies, or other forms of manipulation that cause the victim to hand over goods or provide benefits to the perpetrator. The element of fault is reflected in the perpetrator's intention to commit fraud, because this crime cannot occur without a specific intent to deceive the victim. Meanwhile, the ability to be responsible requires the perpetrator to be in a healthy psychological condition and able to understand the consequences of his actions; If the perpetrator is unable to take responsibility, criminal liability can be waived in accordance with applicable law. This study also found that law enforcement in fraud cases in Makassar City still faces several obstacles, including limited officer capacity to understand increasingly complex modern fraud methods, particularly technology-based fraud, such as cyber fraud and fictitious investments. Furthermore, limited human resources, minimal supporting infrastructure, and suboptimal digital forensic technology also hamper the collection of evidence. These conditions lead to ineffective investigations and may reduce legal certainty for the parties. These findings emphasize the need to improve law enforcement officers' competence and strengthen technological support so that law enforcement against fraud can be more effective and responsive to developments in modern crime.
FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP INTEGRITAS DAN PROFESIONAL PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Muh Awalul Mukhtadir; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi kepolisian dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menangani pengaduan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik implementasi di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk penyidik, unit pengawas internal, dan pelapor masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penyidik memahami prinsip keadilan, profesionalisme, transparansi, dan objektivitas sebagaimana diatur dalam Perkapolri dan standar etika profesi, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat masih dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal seperti tekanan kekuasaan, tarik-menarik kepentingan, kurangnya kompetensi komunikasi, serta tata kelola birokrasi yang kurang adaptif. Faktor penghambat utama dalam menjaga integritas penyidik meliputi lemahnya sistem pengawasan internal, tidak meratanya sumber daya manusia antarsatuan wilayah, keterbatasan infrastruktur penunjang, serta minimnya pelatihan berbasis etika dan pelayanan publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan melalui optimalisasi peran Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan sistem pelaporan berbasis digital yang transparan, peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan berkelanjutan, serta mekanisme umpan balik publik sebagai upaya strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan legitimasi institusi kepolisian di masyarakat. This study aims to analyze the role of the police in maintaining the integrity and professionalism of investigators at the South Sulawesi Regional Police in handling public complaints and to identify key factors that hinder its implementation. The research employs a normative-empirical legal method by examining the relevant legal framework and comparing it with field practices observed and documented through interviews with investigators, internal supervisory units, and complainants. The findings reveal that although investigators possess a theoretical understanding of fairness, professionalism, transparency, and objectivity as mandated by police regulations and professional codes of ethics, their implementation remains inconsistent. Internal and external pressures, including political intervention, conflicting interests, limited communication skills, and rigid bureaucratic procedures, often influence the handling of public complaints. Major barriers to maintaining investigator integrity include weak internal supervisory mechanisms, unequal distribution of qualified human resources across units, inadequate supporting infrastructure, and insufficient ethics-based and service-oriented training. These issues have contributed to declining public trust in the police institution, particularly regarding transparency and accountability in law enforcement. Based on these findings, the study recommends strengthening internal oversight through optimizing the role of the Professional and Security Division (Propam), developing a transparent digital-based complaint management system, enhancing investigator competency through continuous education, and institutionalizing community feedback mechanisms as strategic steps to improve professionalism, accountability, and institutional legitimacy
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR GOWA Muh Zainal Muttaqin; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Gowa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data lapangan melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada kasus kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Gowa dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Proses tersebut meliputi tahapan mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya, serta pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Mekanisme ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (restorative) dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Namun demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari tiga aspek utama, yaitu: (1) dari pelaku, yang sering kali tidak mengakui perbuatannya, bersikap tidak kooperatif, atau tidak mampu memberikan ganti rugi karena keterbatasan ekonomi; (2) dari korban, yang menolak upaya mediasi akibat trauma, dorongan emosional untuk menuntut keadilan formal, atau karena menetapkan syarat-syarat yang sulit dipenuhi; serta (3) dari masyarakat, yang memberikan tekanan sosial kepada korban untuk memaafkan atau kepada pelaku untuk dihukum berat, disertai dengan rendahnya pemahaman terhadap prinsip keadilan restoratif dan isu kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Kepolisian Resor Gowa meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan anak, serta memperkuat pemahaman tentang psikologi anak dan teknik komunikasi yang empatik. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan proses penyelesaian yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai korban. This study aims to analyze the mechanism for out-of-court dispute resolution for perpetrators of child abuse crimes at the Gowa Police Resort, and to identify factors that hinder its implementation. The research method used is normative-empirical legal research, combining a statutory regulatory approach and field data through interviews with police officers and related parties. The results of the study indicate that out-of-court dispute resolution in cases of child abuse at the Gowa Police Resort is implemented through a restorative justice approach. This process includes mediation stages facilitated by investigators, a peace agreement between the perpetrator and the victim or their family, and the provision of compensation as a form of the perpetrator's responsibility. This mechanism aims to provide justice that is oriented towards restorative recovery and the protection of the child's best interests, both physical and psychological. However, the implementation of out-of-court dispute resolution still faces several obstacles originating from three main aspects, namely: (1) from the perpetrator, who often does not admit his actions, is uncooperative, or is unable to provide compensation due to economic limitations; (2) from victims, who reject mediation efforts due to trauma, emotional urges to seek formal justice, or because they impose conditions that are difficult to meet; and (3) from the community, who exert social pressure on victims to forgive or on perpetrators to receive severe punishment, coupled with a low understanding of the principles of restorative justice and the issue of violence against children. Based on these results, it is recommended that the Gowa Police Department increase its investigators' capacity through specialized training on the application of restorative justice in handling child violence cases, as well as by strengthening its understanding of child psychology and empathetic communication techniques. This step is expected to create a more just, humane, and supportive resolution process that prioritizes the best interests of children as victims.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PEMBALAKAN LIAR PADA KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rosmania Rosmania; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pembalakan liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut di kawasan hutan Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model hukum normatif-empiris, yaitu mengintegrasikan kajian peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan hukum di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Polisi Kehutanan (Polhut), serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian kehutanan, penuntutan oleh kejaksaan, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri serta kasasi di Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal akibat adanya hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan, serta kurangnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan patroli dan penyidikan. Selain itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaktahuan terhadap batas kawasan hutan, lemahnya pemahaman terkait dampak ekologis dan konsekuensi hukum pembalakan liar, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan strategi komunikasi publik, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan kolaboratif diperlukan guna memastikan perlindungan hutan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan. This study aims to analyze law enforcement efforts against illegal logging and identify the factors influencing the persistence of such practices in forest areas of Soppeng Regency, South Sulawesi Province. The research employs a qualitative method through a normative-empirical legal approach, combining a review of statutory regulations with their practical enforcement in the field. Primary data were collected through in-depth interviews with the Head of the Walanae Forest Management Unit (KPH) and the Forestry Police (Polhut), and through questionnaires distributed to communities residing near the forest area. The findings indicate that law enforcement has been carried out in accordance with applicable legal procedures, including investigations and criminal inquiries by forestry law authorities, prosecution by the public prosecutor, and judicial proceedings at the District Court level, followed by cassation at the Supreme Court. However, the effectiveness of law enforcement remains limited due to internal constraints, such as insufficient human resources, limited availability of Civil Servant Investigators (PPNS) and Forestry Police, and inadequate operational facilities to support patrol and investigative activities. External obstacles also persist, including low legal awareness among communities, limited understanding of forest boundaries, limited knowledge of ecological impacts and the legal sanctions for illegal logging, and low levels of community participation in reporting violations. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing community-based forest governance, and improving public legal education are essential measures to ensure integrated, accountable, and sustainable forest protection.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli