Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Masri, Masri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan untuk mengetahui penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu penerapan restorative justice yang melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses restorative justice juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang terkena dampak dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan restorative justice adalah bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat oleh penyidik polri sesuai Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya: 1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara; 2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum; dan 3) penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. This research aims to find out the settlement of mining crime cases with restorative justice in the West Sulawesi Regional Police area and to find out the termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police. The research method used is normative law research. The research results show that the resolution of mining crime cases using restorative justice in the West Sulawesi Regional Police Area is the application of restorative justice which involves a structured dialogue process between the parties involved, guided by a trained mediator or facilitator. This process is designed to provide an opportunity for victims to express their pain and disappointment, while perpetrators are allowed to admit their mistakes and take action to repair the damage that has been done. The restorative justice process can also involve family, friends, and communities affected by conflict or crime. One of the advantages of a restorative justice approach is that this approach can produce a more satisfying and beneficial solution for all parties involved in a conflict or crime. Termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police by police investigators in accordance with Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation Management including: 1) termination of investigation is carried out through a case title; 2) termination of investigation can be carried out to fulfill legal certainty, a sense of justice, and legal expediency; and 3) termination of investigation is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Ichsan, Muhammad Nur; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan 1 sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik. This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the effectiveness of investigating class 1 methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction is by receiving reports, taking first action, arresting, searching, confiscating, examining suspects and witnesses, detaining, and transferring case files to the prosecutor's office. Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction are influenced by internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.
Legal Protection of Taka Bonerate Coral Reefs: Community Empowerment Perspective Hasan, Yulia; Muhammmad Rusli; Baso Madiong; Andi Rijal Bangsawan
International Journal of Law Analytics Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijla.v2i1.1266

Abstract

Takabonerate is one of the national parks and the third-largest atoll area in the world. The Indonesian government has designated Selayar Regency, South Sulawesi, as a tourist destination because of its charming underwater panorama, which attracts foreign tourists to visit and see hundreds of species of fish and other natural resources. The aim of this research is to analyze the protection of the Takabonerate Coral Reef through community empowerment. This study uses a qualitative approach that refers to legal norms. The study results show that several international agreements regulating the importance of communities being involved in coral reef management have been ratified by the Indonesian Government and have been implemented in several laws and regulations
THE ROLE OF CUSTOMARY LAW IN SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SOUTH SULAWESI Madiong, Baso; Karim, Abdul; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 2 No. 2 (2023): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v2i2.49

Abstract

Pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena keragaman budaya dan kondisi geografis, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemanfaatan sumber daya alam masyarakat adat dan menganalisis implementasi hukum adat dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui bahan kajian hukum primer dan sekunder untuk mencari jawaban atas penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi hak adat masyarakat adat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan penyerahan tanah oleh pemerintah bersama masyarakat adat berdasarkan kesepakatan antar masyarakat adat dan peraturan yang berlaku. Dalam pembangunan infrastruktur suatu kawasan memerlukan sumber daya alam baik berupa tanah maupun hutan, tentunya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terkadang masuk ke dalam kawasan hutan adat dan tanah adat sehingga menimbulkan konflik yang semakin tajam, apalagi masyarakat adat telah menerima hak negara atau hak milik. pengakuan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
ANALISIS HUKUM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Alwi, Alwi; Madiong, Baso; Hamid, Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi terkait perlindungan data pribadi, serta implementasinya dalam praktik kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditreskrimsus menjalankan fungsi penegakan hukum melalui tahapan sistematis yang meliputi penerimaan laporan masyarakat, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, analisis digital forensik, penegakan ketentuan hukum terhadap pelanggaran, serta pelaksanaan tindakan represif berupa penangkapan pelaku kejahatan siber. Selain itu, upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait keamanan data pribadi dalam ruang digital. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang digital forensik, minimnya infrastruktur pendukung teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat khususnya dalam memahami risiko penyalahgunaan data dalam layanan pinjaman online. Temuan ini menegaskan perlunya strategi penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas lembaga guna mewujudkan efektivitas penanganan penyalahgunaan data pribadi di tingkat daerah. This study aims to comprehensively analyze the role and function of the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the West Sulawesi Regional Police in handling cases of personal data misuse in online lending applications, and to identify key challenges affecting the effectiveness of law enforcement in cybercrime cases. This research employed a normative legal method, with a statutory and conceptual approach, to examine the relevance and implementation of legal provisions under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and personal data protection regulations within law enforcement practices. The findings indicate that Ditreskrimsus fulfills its mandate through a structured sequence comprising public complaint handling, investigation and criminal inquiry, digital forensic examination, enforcement of applicable legal provisions, and repressive measures, including the apprehension of cybercrime perpetrators. In addition, preventive measures such as public education and awareness campaigns form an essential component in strengthening data protection literacy among users of online financial services. Despite these efforts, several obstacles remain, including limited human resources with expertise in digital forensics, insufficient technological infrastructure, and low public awareness of the risks associated with the misuse of personal data on financial technology platforms. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving technological infrastructure, and enhancing interagency coordination are critical measures to ensure effective law enforcement against personal data misuse within regional policing systems.
ANALISIS PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DI DIREKTORAT NARKOTIKA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Afrisal, Afrisal; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan justice collaborator dalam kewenangan penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang memadukan antara kajian normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang justice collaborator sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan praktik kewenangan penyidik dalam menentukan dan menerapkan justice collaborator di lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, yang bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan kondisi faktual, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan justice collaborator oleh penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memberikan kontribusi positif dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika, terutama dalam memperoleh informasi penting untuk menelusuri pelaku utama. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait perlindungan hukum bagi justice collaborator yang dinilai belum optimal. Di samping itu, regulasi yang mengatur mekanisme dan perlindungan bagi justice collaborator masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan justice collaborator meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keseluruhan faktor tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan justice collaborator oleh penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pengaturan mengenai perlindungan bagi justice collaborator diperkuat melalui revisi atau penambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, guna memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif terhadap kedudukan serta hak-hak justice collaborator dalam proses peradilan pidana. This study aims to analyze the application of justice collaborators within the authority of investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police, and to identify factors that influence its application. The research design is descriptive, with a juridical-empirical approach that combines normative and empirical studies. The normative approach examines the legal provisions governing justice collaborators as stipulated in applicable laws and regulations, while the empirical approach describes investigators' practice in determining and implementing justice collaborators in the field. The nature of this research is descriptive and prescriptive, aiming not only to explain the factual conditions but also to provide normative recommendations for implementing this authority. The results of the study indicate that the application of justice collaborators by investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police has made a positive contribution to uncovering narcotics distribution networks, especially by providing key information to trace the main perpetrators. However, its implementation still faces several obstacles, particularly regarding legal protection for justice collaborators, which is considered suboptimal. Furthermore, regulations governing the mechanisms for protecting justice collaborators still require strengthening to provide clear legal certainty. Factors influencing the implementation of justice collaborators include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. All of these factors have been shown to significantly influence the effectiveness of the implementation of justice collaborators by investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police. Based on these findings, it is recommended that regulations regarding the protection of justice collaborators be strengthened through revisions or the addition of specific provisions in Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, to provide a clearer and more comprehensive legal basis for the position and rights of justice collaborators in the criminal justice process.
FUNGSI INSPEKTORAT PENGAWASAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENGANIAYAAN Rejeki, Anggi Sri; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.8048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online melalui metode phishing pada transaksi digital di wilayah hukum Polrestabes Makassar, serta mengidentifikasi strategi dan efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan mengintegrasikan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan data empiris lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maraknya tindak pidana phishing dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, rendahnya literasi digital, serta faktor psikologis seperti sikap mudah percaya dan dorongan memperoleh keuntungan instan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga menjadikan tindak pidana phishing sebagai bentuk kejahatan siber yang kompleks dan sulit diberantas hanya melalui satu pendekatan penegakan hukum. Adapun upaya Polrestabes Makassar dalam menangani kejahatan ini dilakukan melalui strategi preemtif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, preventif melalui patroli siber dan pemblokiran akses ilegal, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Meskipun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam forensik digital, keterbatasan sarana pendukung teknologi, perkembangan modus kejahatan siber yang sangat dinamis, serta hambatan pelacakan pelaku lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta intensifikasi edukasi publik guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana phishing di Kota Makassar. This study aims to analyze the contributing factors behind online fraud involving phishing-based digital transactions within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), and to examine the strategies and effectiveness of law enforcement efforts to address such crimes. This research applies a normative-empirical legal method by combining statutory, conceptual, and field-based empirical approaches. The findings reveal that interconnected factors, including economic motives, social environmental influences, low levels of education and digital literacy, and psychological aspects such as trust, vulnerability, and the desire for instant financial gain, drive phishing-related online fraud. These intertwined factors create a complex cybercrime ecosystem, making phishing difficult to eradicate through a single legal or operational strategy. Polrestabes Makassar has implemented a structured and continuous approach through preemptive strategies such as public awareness campaigns, preventive measures including cyber patrols and blocking illegal access, and repressive actions involving investigation, digital forensics, prosecution, and the arrest of perpetrators. However, several challenges remain, including limited law enforcement personnel specialized in digital forensics, inadequate technological infrastructure, rapidly evolving crime patterns, and cross-jurisdictional difficulties in tracking offenders. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing multi-agency collaboration, and intensifying public digital literacy programs are crucial to improving the effectiveness of prevention and law enforcement in combating phishing crimes within Makassar's jurisdiction.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG Muhammad Rizal Ismail; Baso Madiong; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6610

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di kantor pertanahan Kabupaten Pinrang dan faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak mewaris di kantor pertanahan Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan hambatan administratif. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta kelengkapan dokumen sering kali memperlambat proses, sementara sengketa antar ahli waris turut menjadi faktor penghambat. Upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini agar pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. The purpose of this research was to analyze the implementation of registration of transfer of land rights due to inheritance in the land office of Pinrang Regency and the factors that hinder the implementation of registration of transfer of inheritance rights in the land office of Pinrang Regency. The research method used was qualitative with normative-empirical approach. The research techniques used by the author were literature studies and interviews with related parties. The results of this research showed that the implementation of registration of transfer of land rights due to inheritance at the Pinrang Regency Land Office was in accordance with applicable procedures, but still faced obstacles such as low public awareness and administrative obstacles. Lack of understanding of the importance of land registration and the completeness of documents often slows down the process, while disputes between heirs also become an inhibiting factor. Socialization efforts and human resource capacity building was important steps in overcoming these problems so that registration can run more effectively and provide legal certainty for the community.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT HEWAN PELIHARAAN: ANALISIS DI KABUPATEN MUNA BARAT Arjunasat Dariatno; Baso Madiong; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pemilik hewan peliharaan terhadap kerugian yang ditimbulkan, mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab tersebut, serta menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa akibat hewan peliharaan di Kabupaten Muna Barat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik hewan, masyarakat yang dirugikan, dan aparat desa, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik hewan sebagian besar masih bersifat moral dan sosial, belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum tertulis. Hambatan utama meliputi ketiadaan peraturan daerah khusus, rendahnya sosialisasi hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap hewan peliharaan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi di tingkat desa dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Disarankan adanya regulasi daerah dan peningkatan edukasi hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah konflik di masyarakat. This study aims to analyse the form of legal responsibility of pet owners for losses caused, identify factors inhibiting the implementation of these responsibilities, and explain the dispute resolution mechanism due to pets in West Muna Regency. The research uses a juridical-empirical approach with a qualitative method. Primary data was obtained through interviews with animal owners, aggrieved communities, and village officials, while secondary data was sourced from legislation, literature, and supporting documents. The results showed that the responsibility of animal owners is still mostly moral and social, not fully referring to the provisions of written law. The main obstacles include the absence of specific local regulations, low socialisation of the law, and weak supervision of pets. Dispute resolution is generally done through mediation at the village level by prioritising family principles. Regional regulations and increased legal education are recommended to strengthen legal certainty and prevent conflict in the community.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI TAKALAR: Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Tka. Fauzi Iskandar; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan sistem penjatuhan pidana yang diberlakukan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Takalar kasus yang dianalisis menunjukkan adanya bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, di mana beberapa pelaku secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan pembagian peran yang jelas. Hal ini termasuk dalam kategori medepleger atau turut serta melakukan, mengingat para pelaku bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan pencurian dengan kekerasan. Sistem Penjatuhan Pidana terhadap para pelaku berdasarkan asas pertanggungjawaban individual dalam kerangka penyertaan. Masing-masing pelaku dijatuhi pidana yang merujuk pada Pasal 365 KUHP yang mengatur pencurian dengan kekerasan, serta memperhatikan keadaan memberatkan berupa unsur bersama-sama dan potensi kekerasan terhadap korban. This study aims to analyze the form of participation in the crime of theft with violence carried out together and the criminal sentencing system applied to the perpetrators. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and case studies. Data were collected through literature studies and document analysis of the Takalar District Court Decision Number 18/Pid.B/2023/PN Tka. The results of the study indicate that the crime of theft with violence in Takalar, the case analyzed, shows a form of participation (deelneming) as referred to in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, where several perpetrators consciously and together commit a criminal act with a clear division of roles. This is included in the category of medepleger or participating in doing, considering that the perpetrators work together in planning and carrying out the theft with violence. The criminal sentencing system for the perpetrators is based on the principle of individual responsibility within the framework of participation. Each perpetrator was sentenced to a sentence referring to Article 365 of the Criminal Code which regulates theft with violence, and takes into account aggravating circumstances in the form of joint elements and the potential for violence against the victim.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli