Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.95
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Jurnal Daulat Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial International Journal of Supply Chain Management JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Al-Dustur JUSTISI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Academia Open Jurnal Scientia Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Hukum Lex Generalis SUPREMASI Jurnal Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Devotion: Journal of Research and Community Service Indonesian Journal of International Law JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) Law Development Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) International Journal Of Economics Social And Technology Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Business, Management and Social Studies Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Riwayat: Educational Journal of History and Humanities LamLaj Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Serina Abdimas
Ariawan Gunadi
Faculty of Law, Tarumanagara University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 134 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 134 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
A Legal Examination on Russia’s Threat on the Use of Nuclear Weapons during the Invasion of Ukraine based on the Applications under International Law Christopher David Nagaria; Ariawan Gunadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1999

Abstract

The purpose of this research hopes to provide viewers further awareness and contributions that promote the abolishment of nuclear weapons. The issue the researcher has found include what are the legal applications and laws regarding the threat and use of nuclear weapons. The research method used is doctrinal legal research which aims to examine and analyze the norms that govern the threat and use of nuclear weapons based on existing laws. The findings of this research include various regulations and treaty’s such as the Non-Proliferations Treaty which establishes the recognition of nuclear and non-nuclear weapon states, as well as the limits on the use of nuclear weapons, The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty is an agreement which aims to limit the development and testing of nuclear weapons, and most recently the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons which prohibits nuclear weapons. However, the results have shown that the current laws are insufficiently enforceable and mainly agreed upon under good faith. President Putin’s threats to nuclear warfare and the transfer and stationing of nuclear weapons to Belarus are evidence for further developments and amendments to the treaties in addressing this problem.
PENERAPAN SANKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Petrosina Matauseja Huka, Christia; Gunadi, Ariawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3012-3016

Abstract

Kegiatan operasi dari suatu organisasi seharusnya tidak hanya berfokus kepada memperoleh keutungan yang tinggi, tetapi harus juga dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sebagai salah satu bentuk bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatannya. Tanggungjawab tersebut dikenal juga dengan Corporate Social Responsilbity (CSR) dan diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, tetapi sangat disayangkan pengaturan terkait dengan pertanggungjawaban tersebut masih belum secara lengkap di atur terkait dengan sanksi di dalam pelanggarannya. Oleh karena itu, dalam mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan pendekatan konseptual. Adapun, kesimpulkan yang didapatkan adalah harus dilakukan perincian regulasi baru yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi apa saja yang kedepannya dapat diterapkan secara terperinci dan jelas apabila tidak dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) ini demi bentuk suatu kepastian hukum.
PENYULUHAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Gunadi, Ariawan; Michelle, Grace Bernadette; Cendranita, Ivannia; Wonohadidjojo, Christopher Howard
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A Limited Liability Company ("PT") has a central function of the country's economy. Provisions related to this pt can be found in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The relationship between the Limited Liability Company Law and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, regulates a new type of legal entity, namely Individual Companies, so that business entities incorporated today can be established by one person. However, there are still few people who understand the regulations related to the requirements and stages of establishing an Individual Company. Therefore, micro and small businesses that do not have permits or legalities arise that absorb 97% of the entire workforce. This hinders the progress of the country's national economy. Thus, individual companies should be the main concern, because there are many positive impacts that can be generated by the existence of licensed micro and small enterprises ("MSEs"), both for the people and the country. Perseroan Terbatas (“PT”) punya fungsi sentral perekonomian negara. Ketentuan terkait dengan PT ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perseorangan, sehingga badan usaha berbadan hukum pada masa kini dapat didirikan oleh satu orang. Namun, masih sedikit masyarakat yang memahami regulasi terkait persyaratan dan tahapan pendirian Perseroan Perseorangan. Maka dari itu, timbul usaha-usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin atau legalitas yang menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja. Hal tersebut menghambat kemajuan perekonomian nasional negara. Dengan demikian, perseroan perorangan seharusnya menjadi perhatian utama, karena banyak dampak positif yang dapat dihasilkan oleh eksistensi usaha-usaha mikro dan kecil (“UMK”) yang berizin, baik untuk rakyat dan negara.
Kepastian Hukum Bagi Pekerja PKWT yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Masa Kontrak Harjanto, Devy Yulyana; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50264

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir. Permasalahan muncul akibat ketidakharmonisan norma antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang menimbulkan ambiguitas dalam penentuan hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja ketika terjadi pemutusan sebelum waktunya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai tingkat perlindungan dan prediktabilitas hukum bagi pekerja PKWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum positif telah mengatur mekanisme kompensasi dan pemutusan hubungan kerja, penerapannya masih belum konsisten. Perbedaan penafsiran antarperadilan dan lemahnya pengawasan menyebabkan kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pekerja PKWT masih bersifat formal, belum substantif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman interpretasi nasional, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar asas keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang.
Legal Certainty Regarding the Rights of Secured Creditors to Execute Collateral in Bankruptcy Proceedings in Indonesia Sari, Ayu Puspita; Gunadi, Ariawan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2600

Abstract

Separate Creditors as Holders of Security Rights possess a preferential claim over the secured collateral. However, under bankruptcy law, their rights to execute and auction the collateral are subject to statutory limitations. In practice, Supreme Court Decision No. 521 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 and Supreme Court Decision No. 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 have provided divergent interpretations regarding the execution rights of Separate Creditors over their collateral once the debtor has been declared bankrupt. The core issues examined in this research are: (1) How legal certainty is afforded to the execution rights of Separate Creditors pursuant to Supreme Court Decisions No. 521 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 and No. 527 K/Pdt.Sus-Pailit/2020; and (2) What legal consequences arise for Separate Creditors who fail to execute their collateral under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This study employs normative legal research using a statutory approach and case-based analysis, focusing on judicial interpretations of bankruptcy decisions affecting the execution rights of Separate Creditors. The research relies on secondary data obtained through literature review and applies qualitative analytical methods. Separate Creditors are granted a two-month period following insolvency to initiate execution proceedings by filing a public auction request with the KPKNL, which is calculated from the commencement of the execution process not from the completion of the auction. Furthermore, the rights of Separate Creditors are not absolute, as they are constrained by a statutory stay period of 90 (ninety) days from the date the debtor is declared bankrupt. During this stay period, the Curator is entitled to demand that the collateral held by Separate Creditors be transferred to the Curator for sale either through public auction or private sale, under the supervision of the Supervisory Judge. It is therefore necessary to revise Law No. 37 of 2004 to clarify the scope of authority held by Separate Creditors in executing collateral, and to establish a digital oversight mechanism for curatorial functions to ensure transparency and accountability when collateral is handed over to the Curator for auction.
Tinjauan Yuridis atas Perlindungan Paten Obat Pencegah Tromboembolik dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Mayvians, Tidelstein; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50557

Abstract

Paten memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi di bidang farmasi, termasuk dalam pengembangan obat pencegah tromboembolik yang memerlukan riset ilmiah, biaya, serta uji klinis yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap paten obat pencegah tromboembolik berdasarkan ketentuan hak eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta menelaah penerapan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dalam menentukan kelayakan paten atas invensi farmasi yang berkaitan dengan metode pencegahan dan pengobatan penyakit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui hak eksklusif pemegang paten untuk membuat, menggunakan, menjual, dan memberikan lisensi atas invensinya. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena negara tetap berwenang menerapkan lisensi wajib demi menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat. Selain itu, penerapan Pasal 4 menegaskan bahwa metode pengobatan tidak dapat dipatenkan, sementara Pasal 5 dan Pasal 7 berfungsi menilai kebaruan dan langkah inventif suatu invensi. Dengan demikian, kelayakan paten pada obat pencegah tromboembolik hanya dapat diberikan apabila invensi tersebut berbentuk produk farmasi yang baru serta memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan dan tidak bersifat obvious.
Tindakan Bank dalam Penahanan Jaminan Kredit sebagai Klausula Baku yang Merugikan Konsumen Sari, Nike Kumala; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50555

Abstract

Penelitian ini membahas praktik penahanan jaminan kredit oleh bank setelah nasabah melunasi kewajiban kreditnya, yang dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai klausula baku yang merugikan konsumen. Perjanjian kredit pada umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku sehingga menempatkan nasabah pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan bank sebagai pelaku usaha. Dalam kondisi demikian, penahanan jaminan sering kali dilakukan berdasarkan kebijakan internal bank yang tidak transparan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan jaminan pasca pelunasan bertentangan dengan Pasal 18 UUPK karena menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh kembali hak miliknya. Selain itu, perlindungan hukum bagi nasabah dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif, yaitu pengaduan internal bank, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan, serta gugatan melalui jalur perdata. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan OJK, peningkatan literasi hukum konsumen, dan komitmen bank untuk menjalankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanan jasa keuangan.
Efektivitas Pengawasan OJK terhadap Influencer dalam Mencegah Promosi Investasi Ilegal Makawowor, Chelsea The; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50554

Abstract

Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya influencer sebagai pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi masyarakat. Namun, fenomena ini juga dimanfaatkan untuk mempromosikan investasi ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap aktivitas promosi investasi oleh influencer di media sosial, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, literatur hukum, serta praktik penegakan yang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK dilaksanakan melalui mekanisme pencegahan, pemantauan, penindakan administratif, dan koordinasi lintas lembaga seperti Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena terdapat kekosongan pengaturan khusus mengenai tanggung jawab influencer dalam promosi jasa keuangan, keterbatasan teknologi pemantauan konten digital, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan pedoman hukum khusus mengenai promosi layanan keuangan oleh influencer, penguatan pemanfaatan regulatory technology dalam pengawasan konten digital, serta peningkatan edukasi keuangan berbasis media sosial untuk mencegah kerugian konsumen.
Legal Protection for Esports Athletes Against Freeze Contract Clauses in Employment Relationships Charomain, Mochammad Imam; Gunadi, Ariawan
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.355

Abstract

The rapid expansion of the esports industry in Indonesia has not been accompanied by adequate legal certainty regarding employment relationships between athletes and teams, thereby creating opportunities for detrimental contractual practices, including freeze contracts that restrict athletes’ mobility and fundamental rights. This study aims to (1) identify forms of workers’ rights violations arising from the implementation of freeze contracts and (2) assess the adequacy of the existing regulatory framework—including PBESI Regulation Number 034/PB-ESI/B/VI/2021, the Sports Law, and the Manpower Law—in providing legal protection for esports athletes. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case-based analytical approaches. The findings indicate that freeze contracts have the potential to violate the rights to freedom of employment, income security, and equality within the employment relationship. Moreover, the current regulatory framework does not specifically address employment protection for esports athletes. In conclusion, regulatory reform and strengthened contract oversight mechanisms are required to ensure effective and equitable legal protection for athletes.
Legal Protection for Franchisors and Franchisees in Cases of Breach of Franchise Agreement Daniel, Daniel; Gunadi, Ariawan
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48994

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia’s positive law in providing legal certainty and justice for the parties in resolving franchise disputes arising from breach of contract. The research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that Indonesia’s legal framework on franchising has been comprehensively regulated under Government Regulation No. 42 of 2007, Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019, and the Civil Code provisions. Normatively, these regulations have provided a foundation of legal certainty and protection for both franchisors and franchisees. However, the effectiveness of implementation remains limited due to the lack of administrative compliance among business actors, weak government supervision, and the inequality of bargaining power in standard contracts. Therefore, it is necessary to strengthen state supervision, enhance legal awareness among business actors, and enforce principles of justice and good faith in the execution of franchise agreements, so that the law not only ensures formal certainty but also achieves substantive justice for both parties.
Co-Authors Agustin, Dila Wahyu Alberta, Alberta Alexander Arcelino Gunadi Amad Sudiro Ambarita, Dicki Candra Amrie Firmansyah Andre Kiemas Anthony Willyus Wongkar Antonius Ferry Bastian Aprilia, Indah Siti Aulia, Riska Awuy, Euginia Nataniela Ayu Puspita Sari Baehaqi Bianty, Thisia Bondan Cahyadi Budi Prana Prasetyo Calvita Candra, Marvin Carsnelly, Eileen Cendranita, Ivannia Chandra, Edwin Chandra, Yulius Charomain, Mochammad Imam Christina, Nadya Christopher David Nagaria Claudia, Zulian Clementino Moningka, Yosia Cornelia Alpha Daniel Daniel Darren Andreas Dave Chrysander Defilania, Oktri Dewi Rahma Dewi Wulandari Dharmasetya, Lani Ekaratri, Azkia Elysia Wilhelmina Rengkung Endison Ravlindo Evelyn Fahri, Achmad Febrianto, Rizky Ferdinandus Zulvacar, Nathanael Ezekiel Fionita, Jessica Frederick Septian Tuwan Fredrik Siregar, Aristoteles Gerhard Frisca Delicia, Nadya Frisca Frisca Grace Priskilla Suwanto Graciella, Eunike Gumintang, Galuh Gilang Hakim, M. Rizky Aulia Harjanto, Devy Yulyana Hasan, Laura Kurniadi Herman Joseph Hummerson, Laureen Aurora Ilyasa, Farhan Hamka Irma, Febriana Jennifer Jennifer Jessica Candakentjana Jessica Jessica Joeliant, Hanz Bryan Juan Davis Elhanan Kamil, Renita Kevin Veronica Halim Khanifa Fauziah Khantidevi Lukmadi, Fionna Khutub, Muhammad Kiemas, Andre Kurniawan, Cicelly Chiesa Lestari, Novianti Lina Kristie Yonathin Lisa Putri Utami Lukita, Hans Made Aubrey Josephine Angelina Mahardhika, Dutasena Mahieu, Feybiola Cecilia Makawowor, Chelsea The Marchel Thobie Maria Cecilia Nugroho Marshella Cenyvesta Martheo, Felicia Martono Martono Matheus, Juan Mayvians, Tidelstein Melani Harly Melvina Michelle Nathania Michelle Starla Ongko Michelle, Grace Bernadette Mingga, Britney Wilhelmina Berlian Mita, Ermita Ekalia Monica Blazinky Muhammad Abdurrohim Muhammad Awal Alishakur Muhammad Theo Rizki Putra Muzacky, Ahmad Nadhea Tungga Devi Naftalie, Livia Aurelia Nagaria, Christopher David Nugroho, Hizkia Ivan Oping, Timothy Farrel Pagrelia, Yuda Tri Panji Ramadhan Paramitha, Chintya Lie Pascal Amadeo Yapputro Pasyah, Rabbil Arya Petrosina Matauseja Huka, Christia Prasanti, Nandani Bayu Puspa Hartanto, Adinda Puspita, Lidya Putri, Amanda Fitriani Eka Putri, Amelia Natalie Putri, Destia Liana Putri, Pricilia Dwi Anggreni Putri, Qonita Rizqi Iffani Raymond Kusuma Reyza Julianda Mahabati Ricky Ricky Rimandita, Tiffani Rizki, Muhamad Abdul Jamil Rohaya, Nizla Salim, Gerardus Aldo Samudra, Muhammad Bima Samuel, Maria Gabriela Samuel, Yoel sari, nike kumala Shahan, Akbar Helmie Nur Shasmita, Sylvia Stephanie Patricia Prasetyo Suwinto Johan Sylvia, Sylvia Tanera, Lauren Teddy Francis Theresia Wijaya Tsabita, Nabilla Mahva Vanessa Widjaja Vianka, Maria Ibella Vina Octavia Vincent Vincent, Vincent Vivi Heniasy Wanibe, Kenji Dustin Wonohadidjojo, Christopher Howard Yanuar Putra Erwin Yolanda, Maureen Keisha Yudha, Ivan Tirta