Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.897
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Indonesian Legal Studies Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review TSAQAFAH Jurnal Yudisial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Journal De Facto Batulis Civil Law Review Jurnal hukum IUS PUBLICUM Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bacarita Law Journal Bina Hukum Lingkungan Protection: Journal Of Land And Environmental Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Nusantara Berbakti Damhil Law Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Law and Legal Reform Referendum Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Suara Edukasi Hukum Journal of State Public Policy (JSPP)
Mohamad Hidayat Muhtar
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Navigating constitutional amendments between aspiration and under-standing substance Mohamad Hidayat Muhtar; Andi Bau Mallarangeng; Moh. Arpat Rasyid; Saharuddin Saharuddin
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 5 (2025): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i4.1461

Abstract

Constitutional amendments serve as the primary mechanism that guarantees the fundamental law's relevance amidst social, political, and economic changes. In the Indonesian context, this process consistently involves a conflict between public ambitions, representing the collective will, and the need to uphold the consistency and integrity of fundamental values. This research employs a normative juridical method, including philosophical and conceptual analysis, to investigate the interplay between popular desires and the comprehension of content, while also evaluating the possible hazards associated with amendments influenced by transient populist or elitist conservatism. The study's findings indicate that public ambitions provide significant social legitimacy for change; but, without a comprehension of content, modifications may disregard the concept of justice and jeopardize the stability of the legal system. Conversely, a strategy that prioritizes content while neglecting the desires of the populace jeopardizes the constitution's relevance to social reality. The equilibrium of the two necessitates an inclusive deliberative framework, ongoing constitutional education, and the sophistication of political culture. Consequently, seeing the constitution as a collective social compact is essential to ensure that constitutional change transcends immediate political reactions and evolves into a strategic initiative to fortify democracy and achieve real justice.
Model Pelegalan Peraturan Daerah Bernuansa Agama Nuvazria Achir; Janwar Hippy; Mohamad Hidayat Muhtar; Sofyan Piyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1832

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model maupun konsep terkait legalisasi pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yang selama ini masih menjadi polemik antara kewenangan pusat dan daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normative, dengan menelaah kajian pustaka dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang relevan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait model pelegalan pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yaitu; melakukan amandemen konstitusi dan mempertegas pasal mengenai urusan agama yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah; Penambahan uraian dalam klausul “Penjelasan” UU Pemerintahan Daerah tentang batasan pengaturan agama oleh pemerintah pusat. Tolok ukur pengaturan masalah hubungan sosial keagamaan dalam undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan pelegalan keberadaan perda benuansa agama agar tidak lagi menjadi polemik; dan Pembentukan perda bernuansa agama melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membuat barometer sebagai ukuran sekaligus penegasan terhadap batasan masalah agama yang diatur pemerintah pusat secara nasional dan menyeluruh, dengan urusan publik dalam aspek mua’mallah (sosial kemasyarakatan). Penegasan ini mengingat ada aspek hubungan sosial keagamaan yang juga berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Batasan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun menambahkan dalam bagian “Penjelasan” UU dimaksud.
Hak Cipta Musik dan Keadilan Bagi Pencipta Sri Ajeng Sukmawati; Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1843

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan implikasi hukum terkait pelanggaran royalti musik dalam performing rights di Indonesia dengan menyoroti dinamika regulasi, kelembagaan, serta praktik penegakannya. Fokus utama diarahkan pada analisis kewajiban pembayaran royalti terhadap pemanfaatan musik dalam ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kajian normatif yang digunakan menelusuri ketidaktegasan pengaturan tentang pihak yang bertanggung jawab, dualisme kewenangan antara LMK dan LMKN, serta kelemahan prosedural seperti kewajiban mediasi yang kerap diabaikan. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa pelanggaran performing rights dapat menimbulkan konsekuensi perdata, administratif, dan pidana, yang seluruhnya bertujuan menjaga nilai ekonomi karya serta memberikan perlindungan yang layak bagi pencipta. Pengaruh perjanjian internasional, terutama Konvensi Bern, TRIPS, dan WIPO Copyright Treaty, menjadi landasan penting yang memperkuat urgensi harmonisasi regulasi nasional dengan standar global. Kajian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola royalti musik untuk mencapai sistem yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan industri kreatif.
UPAYA PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM Supriyadi Arief; Mohamad Hidayat Muhtar; Geofani Milthree Saragih
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i1.475

Abstract

Perbedaan perlakuan di depan hukum masih terjadi, misalnya pada dua kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA. Satu kasus dihentikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus lainnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, persoalan tindakan pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum, serta proses penyelesaiannya melalui keadilan restoratif menjadi bermasalah. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undang dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan proses hukum dalam kasus pembelaan diri yang dialami oleh MIB dan ZA tidak mencerminkan adanya persamaan di hadapan hukum. Intervensi terhadap salah satu kasus, yakni kasus MIB dan adanya klasifikasi tertentu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan upaya keadilan restoratif tidak dapat dijalankan pada proses penyidikan dan penuntutan di kasus ZA. Hal ini juga ditambah dengan penafsiran hakim yang keliru terhadap unsur pembelaan diri ZA, yang tidak mempertimbangkan ancaman pelecehan dan pemerkosaan terhadap kekasih ZA. Upaya mengakomodir keadilan restoratif melalui Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN.Kpn merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam proses peradilan. Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dapat menerapkan konsepsi keadilan restoratif. Namun, hal tersebut masih belum dapat diterapkan sepenuhnya dan secara komprehensif.
Disparity in the Doctrine of Promissory Estoppel between Indonesia, the Philippines and the United Kingdom Dolot Alhasni Bakung; Thanh Nga Pham; Mohamad Hidayat Muhtar
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2122

Abstract

There is a legal vacuum that regulates the settlement and legal consequences of pre-contractual promises between parties in Indonesia. This research aims to examine the legal application of the Promissory Estoppel Doctrine in filling legal gaps while comparing it with a number of Common Law countries, including England, which implemented this doctrine earlier. This research uses normative legal research using a comparative approach, case approach and conceptual approach. The sources of legal materials in this research consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The application of the Promissory Estoppel doctrine to the Indonesian legal system can be done because there are similarities between the legal system in common law (England, the Philippines) and the legal system in Indonesia, so that courts in Indonesia can use this doctrine to fill legal gaps. Pre-contracts have been regulated in such a way both through legislation and the application of relevant legal doctrines in a number of developed countries. with the doctrine of promissory estoppel, an agreement that has not fulfilled certain conditions or objects, in this case a pre-agreement, can protect a party who has placed a trust in another party in the process of carrying out negotiations which causes him to carry out certain legal actions (rechtshandeling) and causes the birth of reliance. loss. Promissory estoppel is an important concept in English law however, the legal requirements for promissory estoppel may differ from country to country.
Historical Evolution of Indonesia's Legal System (Transformations Across Different Eras) Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar; Muhammad Iqbal Mustapa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5188

Abstract

This study analyses the impact of Dutch colonial law on the evolution of the Indonesian legal system following independence, as well as the integration of local and global principles in the establishment of National Legal Policy across several historical periods. The primary issue encountered was the legal duality between Dutch law and customary law, alongside the difficulty of establishing an autonomous national legal system. This study employs normative legal methodologies and a literature-based methodology to examine the progression of legal systems from the colonial era to the reform period. The findings indicated that, although Indonesia's independence, the remnants of colonial law continue to prevail within the legal framework, particularly in civil and criminal domains. Legal reforms initiated in the late 1990s aimed to eliminate colonial influences and include local values with global standards. The difficulty in achieving equilibrium between these two elements remains a significant topic of discussion in Indonesia's legal reform.
Optimization of Blockchain: Realizing Transparency and Data Integrity in Civil Law Contract Transactions Fidhela Putri Fadhila; Mutia Cherawaty Thalib; Mohamad Hidayat Muhtar
Damhil Law Journal Volume 6 Issue 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v6i1.3304

Abstract

The development of blockchain technology and smart contracts opens new opportunities for reforming contract law in Indonesia, particularly in realizing transparency and data integrity in electronic contract transactions. This study aims to analyze the optimization of blockchain in fulfilling the valid requirements of an agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and to identify regulatory and technical challenges hindering its implementation. This research employs normative legal research (juridical normative) with statutory, conceptual, and case approaches, including an analysis of Jakarta Barat District Court Decision No. 588/Pdt.G/2020 as well as various related regulations such as the ITE Law, the PDP Law, and sectoral policies. The findings show that blockchain can strengthen the requirement of mutual consent through permanent and transparent recording of changes to the agreement, and reinforce the lawful cause requirement by guaranteeing data integrity through cryptographic hashing and distributed validation. However, implementation still faces regulatory challenges in the form of the absence of a specific law explicitly recognizing smart contracts, as well as technical challenges such as limited scalability, the risk of 51% attacks, and low interoperability. This study concludes that optimizing blockchain requires synergy between adaptive regulatory reform and the development of secure, scalable technical infrastructure, as well as improving the capacity of legal-tech human resources.
Reconstructing Institutional Governance Capabilities to Accelerate the Sustainable Bioeconomy Transformation in Indonesia Mohamad Hidayat Muhtar; Alaa Abouahmed; Arief Fahmi Lubis; Enas Qutieshat
Journal of State Public Policy Vol. 1 No. 2 (2026): Journal of State Public Policy
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/jspp.v1i2.268

Abstract

The transition toward a sustainable bioeconomy in Indonesia is severely hindered by institutional governance failures rather than regulatory deficits. This study evaluates the structural bottlenecks within centralized governance and the policy capacity deficits of the state apparatus in driving circular economy transformations. Utilizing a multi-method qualitative design, this research integrates institutional policy analysis and socio-legal normative approaches. The findings reveal that extractive path dependence, scalar mismatches, and semantic hijacking have triggered severe policy lock-ins. Furthermore, the state bureaucracy exhibits acute analytical, operational, and political capacity deficits, rendering it captive to the hegemony of extractive industries. As a prescriptive intervention, this paper proposes the capability-based institutional reconstruction model. This framework advocates for executive meta-governance, durable legally binding designs, and polycentric tenure restitution for indigenous communities. Ultimately, accelerating this sustainable bioeconomy necessitates a shackled leviathan, a mission-oriented state rigorously constrained by democratic civic oversight to guarantee long-term ecological justice across the nation.
Co-Authors Adnan, Raihan Sahrul AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Alaa Abouahmed Amer, Nabih Andi Bau Mallarangeng Anna Triningsih Apripari, Apripari Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Awad Al Khalaf BAKUNG, Dolot Al Hasni Bendriss, Halima Beni Setiawan Benseghir, Mourad Bentria, Maamar Bintang Idrus, Muhammad Ch. Thalib, Mutia Chami Yassine Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Deby Fatria Ntobuo Dede Agus Dian Ekawaty Ismail Dian Mentari Gobel Diharjo, Nugroho Noto Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny A Enas Qutieshat Enny Agustina Erman I. Rahim Erman I. Rahim Farida Tuharea Fathullah Fathullah Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fidhela Putri Fadhila Fitran Amrain Geofani Milthree Saragih Geofani Milthree Saragih Grenaldo Ginting Huruji, Rahmat I Rahim, Erman Irma Suryani Irsan Irsan Rahman, Irsan Janwar Hippy Jaya, Belardo Prasetya Mega Jufryanto Puluhulawa Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Lahmado, Novia Grace Luh Putu Vera Astri Pujayanti M Mongdong, Novita Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Meinarni, Ni Putu Suci Mexsasai Indra Misnah Irvita Moh. Arpat Rasyid Moh. Ihsan Husnan Moh. Ihsan Husnan Moha, Rivaldi Mohammad Syafril Rinaldy hulalata Moodoeto, Fayza Khairunnisa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Iqbal Mustapa Mutia Cherawaty Thalib Nabih Amer Naue, Karmila Ngabito, Rafyanka Ivana Putri Nijam Hiliwilo Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nugrahayu, Zainun Zakya Nur Mohamad Kasim Nurkhalifah Kaharu, Siti Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Dian Paputungan, Mardiono Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Puluhulawa, Moh Rusdiyanto U Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda RAHMAT SETIAWAN Rahmat Teguh Santoso Gobel Raihan Sahrul Adnan Razak, Askari Rio Akmal Syahbana Rivera, Kevin M Rivera, Kevin M. Rusdiyanto U Puluhulawa, Mohamad Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saharuddin Saragih, Geofani Milthree Siburian, Henry Kristian Sofyan Piyo Sri Ajeng Sukmawati Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Supriyadi Arief Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Thanh Nga Pham Umar, Supriandi Utama, Liza Vica Jillyan Edsti Saija Wenny Almoravid Dungga Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Wiwik Widyo Widjajanti Yassine, Chami Yogi Muhammad Rahman Yuniar Supu Yustiana Yustiana, Yustiana Yusuf, Arni Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zainun Zakya Nugrahayu Zamroni Abdussamad Zerara, Aouatef