Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Resolusi Konflik Sipil-Militer Dalam Era Disinformasi: Klaim Ilegal Pasukan Garuda Hitam PMPP TNI Tadore Alauddin, Nur Afiyin; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan; M. Adnan Madjid; Kusuma, Kusuma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13257

Era digital menghadirkan kompleksitas baru dalam hubungan sipil–militer, di mana disinformasi menjadi salah satu bentuk ancaman non-tradisional terhadap stabilitas nasional. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik sipil–militer di era disinformasi dengan studi kasus “Pasukan Garuda Hitam” yang mencatut nama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana narasi palsu terbentuk, menyebar, serta memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital dapat menimbulkan konflik perseptual, mengikis kepercayaan publik, dan menciptakan ketegangan sipil–militer. Melalui integrasi teori hubungan sipil–militer (Huntington), kekerasan struktural (Galtung), transformasi konflik (Lederach), komunikasi krisis (Coombs), dan ketahanan informasi nasional, penelitian ini menemukan bahwa strategi resolusi yang efektif perlu berbasis kolaborasi multi-aktor, literasi digital, serta komunikasi strategis pertahanan. Selain itu, teori information warfare (Bennett, 2020), cognitive security, dan strategic communication (NATO StratCom, 2022) memperkuat pemahaman bahwa disinformasi merupakan instrumen geopolitik yang dapat dimitigasi melalui diplomasi militer dan pendekatan digital peacebuilding. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model resolusi konflik adaptif berbasis ketahanan informasi nasional.

Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Anggitadewi, Kananita Saras; Utama, Anang Puji; Saragih, Herlina Juni Risma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.

Integrasi Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Militer Di Kepulauan Riau Hakim, Siti Rabbani; Yusnaldi, Yusnaldi; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14767

Wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi geopolitik strategis sebagai beranda terdepan Indonesia, namun hal ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap ancaman keamanan non-militer seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi model Pentahelix dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain analisis sistem Input-Process-Output (IPO), penelitian ini memetakan sinergi antara lima aktor utama: Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Masyarakat, dan Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah perbatasan bersifat asimetris dan transnasional, sehingga menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik ke arah keamanan insani (human security). Integrasi Pentahelix berperan penting dalam menutup celah koordinasi dan ego sektoral antar-instansi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya literasi digital masyarakat pesisir, dan tumpang tindih kewenangan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan masyarakat sebagai "pagar hidup" negara melalui dukungan teknologi komunikasi, kemandirian ekonomi, dan revisi kerangka hukum kolaboratif sangat krusial untuk menciptakan ketahanan wilayah yang berkelanjutan serta menjaga kedaulatan nasional di perbatasan

Peran Korban Dalam Peacebuilding Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Afithasari, Devi; Widodo, Pujo; Kusuma, Kusuma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 5 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i5.1040

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma peran korban dalam proses pembangunan perdamaian serta implikasinya terhadap keamanan nasional di Indonesia. Secara historis, korban sering diposisikan sebagai penerima pasif kebijakan negara, hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau penerima bantuan kemanusiaan. Namun, melalui perspektif viktimologi aktif dan teori peacebuilding yang dikembangkan oleh Johan Galtung dan John Paul Lederach, penelitian ini menunjukkan bahwa korban dapat menjadi aktor strategis dalam proses rekonsiliasi dan rekonstruksi pascakonflik. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder, studi ini menelaah berbagai kasus di Indonesia dan dunia, termasuk Ambon, Kolombia, dan Rwanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi korban berkontribusi terhadap transformasi konflik dalam tiga aspek utama: narasi (pergeseran wacana dari kebencian ke dialog), struktur (pembangunan ruang komunitas inklusif), dan relasi (pemulihan kepercayaan sosial). Partisipasi aktif korban memperkuat legitimasi negara, mencegah radikalisasi, dan memperluas dimensi keamanan manusia. Dengan demikian, pelibatan korban dalam peacebuilding bukan sekadar keharusan normatif, melainkan strategi keamanan nasional untuk menciptakan stabilitas yang inklusif dan tangguh.

The Regional Representative Council of The Republic of Indonesia and Civil Security Governance: Bridging Political Polarization in The Special Capital Region of Jakarta Hamdi, Abdul Aziz; Widodo, Pujo; G. Samudro, Eko; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Ariifuddin
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2947

This study examines the role of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in civil security governance and its contribution to mitigating political polarization in the Special Capital Region of Jakarta. Drawing on Collaborative Governance Theory, the study conceptualizes security and political stability as outcomes of coordinated interaction among representative institutions, security actors, and governance processes rather than hierarchical control. Using a qualitative descriptive approach based on document analysis of official records, policy reports, and relevant academic literature, the study analyzes how the DPD RI exercises oversight, coordination, regional representation, and policy advocacy in security-related and politically sensitive contexts. The findings indicate that the DPD RI contributes to civil security governance by institutionalizing non-operational oversight, facilitating inter-institutional coordination, and enhancing democratic accountability within the security sector. In addition, the Council plays a bridging role in mitigating political polarization by articulating regional aspirations, maintaining center–region balance, and advancing non-partisan policy recommendations that address structural sources of political division. The study concludes that representative institutions operating outside party-based competition can significantly support civil security governance and political cohesion through collaborative and facilitative governance mechanisms in plural democratic settings.

Integration of Infrastructure Asset Management in Disaster Mitigation and Sustainable Development Strategies in Densely Populated Coastal Areas: A Literature Review Poetra, Auliya Wildana; Kurniadi, Anwar; Ali, Yusuf; Setiawibawa, Rachmat
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 5 No. 01 (2026): International Journal of Education, Vocational and Social Science( IJVESS)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v5i01.2962

Densely populated coastal areas face serious threats due to sea level rise and land subsidence, which accelerate the deterioration of mitigation infrastructure. This study aims to formulate the integration of Infrastructure Asset Management (IAM) into sustainable disaster mitigation strategies using the Systematic Literature Review (SLR) method with the PRISMA protocol. From 345 initial documents, 20 leading articles were selected for in-depth analysis. The results of the study show that coastal resilience requires a transformation from reactive maintenance to proactive risk-based management. Key findings identify three pillars of integration: (1) the use of digital technologies (BIM, GIS, Digital Twin) for real-time monitoring; (2) innovation in corrosion-resistant materials and hybrid (green-gray) infrastructure approaches; and (3) the application of Life Cycle Cost Analysis (LCCA) for long-term budget efficiency. The study concludes that synchronizing data governance across agencies is crucial to the success of mitigation efforts. The practical implication emphasizes that adopting an adaptive IAM framework can minimize the risk of structural failure and ensure public safety amid global climate uncertainty.

Strategi Resolusi Konflik Sipil-Militer Dalam Era Disinformasi: Klaim Ilegal Pasukan Garuda Hitam PMPP TNI Tadore Alauddin, Nur Afiyin; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan; M. Adnan Madjid; Kusuma, Kusuma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13257

Era digital menghadirkan kompleksitas baru dalam hubungan sipil–militer, di mana disinformasi menjadi salah satu bentuk ancaman non-tradisional terhadap stabilitas nasional. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik sipil–militer di era disinformasi dengan studi kasus “Pasukan Garuda Hitam” yang mencatut nama Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana narasi palsu terbentuk, menyebar, serta memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital dapat menimbulkan konflik perseptual, mengikis kepercayaan publik, dan menciptakan ketegangan sipil–militer. Melalui integrasi teori hubungan sipil–militer (Huntington), kekerasan struktural (Galtung), transformasi konflik (Lederach), komunikasi krisis (Coombs), dan ketahanan informasi nasional, penelitian ini menemukan bahwa strategi resolusi yang efektif perlu berbasis kolaborasi multi-aktor, literasi digital, serta komunikasi strategis pertahanan. Selain itu, teori information warfare (Bennett, 2020), cognitive security, dan strategic communication (NATO StratCom, 2022) memperkuat pemahaman bahwa disinformasi merupakan instrumen geopolitik yang dapat dimitigasi melalui diplomasi militer dan pendekatan digital peacebuilding. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model resolusi konflik adaptif berbasis ketahanan informasi nasional.

Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Anggitadewi, Kananita Saras; Utama, Anang Puji; Saragih, Herlina Juni Risma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.

Integrasi Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Militer Di Kepulauan Riau Hakim, Siti Rabbani; Yusnaldi, Yusnaldi; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14767

Wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi geopolitik strategis sebagai beranda terdepan Indonesia, namun hal ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap ancaman keamanan non-militer seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi model Pentahelix dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain analisis sistem Input-Process-Output (IPO), penelitian ini memetakan sinergi antara lima aktor utama: Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Masyarakat, dan Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah perbatasan bersifat asimetris dan transnasional, sehingga menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik ke arah keamanan insani (human security). Integrasi Pentahelix berperan penting dalam menutup celah koordinasi dan ego sektoral antar-instansi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya literasi digital masyarakat pesisir, dan tumpang tindih kewenangan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan masyarakat sebagai "pagar hidup" negara melalui dukungan teknologi komunikasi, kemandirian ekonomi, dan revisi kerangka hukum kolaboratif sangat krusial untuk menciptakan ketahanan wilayah yang berkelanjutan serta menjaga kedaulatan nasional di perbatasan

Maritime Security in an Era of Geopolitical Rivalry: Strategic Implications of Great Power Competition in Indo-Pacific Sea Lanes Pandoe, Ridha Munawir Masly; Setiawibawa, Rachmat; Hutabarat, Harri Dolli; Saputro, Guntur Eko; Prakoso, Lukman Yudho
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v7i2.2220

The escalating geopolitical rivalry between major powers, particularly the United States and China, has profoundly reshaped the maritime security landscape of the Indo-Pacific region. Strategic sea lanes, such as the Strait of Malacca and the South China Sea, have become central arenas for this competition, creating a volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) environment with direct implications for regional stability. This study analyzes the impact of this great power competition on Indonesia's maritime security and formulates an optimal national strategy. Employing a qualitative approach, the research utilizes a SWOT analysis strengthened by Internal Factor Analysis Summary (IFAS) and External Factor Analysis Summary (EFAS) matrices. The findings reveal that Indonesia is positioned in Quadrant I of the SWOT matrix, indicating significant internal strengths and substantial external opportunities. Consequently, a Strength-Opportunity (SO) strategy emerges as the most optimal choice. This strategy advocates for Indonesia to leverage its geostrategic position and diplomatic capital to lead regional cooperation, enhance maritime domain awareness through technology, and pursue adaptive defense diplomacy, thereby maintaining the stability of strategic sea lanes amidst great power rivalry.

Title

Found 72 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 72 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 72 Documents
Search