Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.179
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 102 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search
Journal : Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA TERKAIT PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP WARGA SIPIL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM MILITER Andi Sabila Putri; Rayhan Syahbana Mahendra; Ighna Ikrimah; Rafi Oktario Mahdi; Azizah, Azizah; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i2.657

Abstract

Pembunuhan merupakan tindak pidana melanggar kemanusiaan yang dapat dilakukan siapapun baik masyarakat umum ataupun oknum aparatur negara. Pada kasus pembunuhan yang terjadi di Surabaya dilakukan oleh salah satu oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan anggota militer terhadap warga sipil. Urgensi dari penelitian ini adalah guna menelaah secara yuridis perspektif hukum militer terhadap kasus yang diputus oleh pengadilan militer khususnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas korban yang hanya sebagai warga sipil.Dalam hal ini hak hidup dari salah satu warga sipil telah direnggut secara paksa oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran pidana. Dalam penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian yuridis-normatif. Hal tersebut sebab dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber literatur, undang-undang baik Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 223-K/PM.III-12/AD/XII/2018. Sehingga hasil dari penelitian ini hendaknya memuat penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil serta kesesuaiannya dengan hukum militer yang berlaku Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM MELALUI SANKSI PIDANA TERKAIT KEJAHATAN LINGKUNGAN PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA Tri Bowo Hersandy Febrianto; Riyanto, Riyanto; Tulus Mampetua Lumban Gaol; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2714

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak salah satunya mendapat lingkungan hidup dengan kualitas yang baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pada hakikatnya lingkungan hidup yang baik adalah anugrah tuhan yang seharusnya dijaga dan dipelihara serta tidak seharusnya dirusak untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekataan perundang-undangan (statute approach) dan juga pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian yaitu bahwa pada dasarnya regulasi pengaturan tentang penerapan hukum terkait kejahatan lingkungan kebakaran hutan sudah diatur dalam beberapa undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diketahui penegakan hukum kejahatan lingkungan dapat melalui sanksi hukum administrasif, perdata, maupun pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa secara seksama tentang analisis yuridis tentang penerapan hukum melalui sanksi pidana terkait kejahatan lingkungan pembakaran hutan di Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMULIHAN LINGKUNGAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN ATAS PENCEMARAN LIMBAH ALUMINIUM PT SIDO AGUNG ALUMINIUM Witasya Aurelia Sulaiman; Tomi Khoyron Nasir; Rakhbir Singh; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3187

Abstract

Penulisan ini bertujuan mengetahui peranan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sehingga lingkungan hidup dapat dinikmati oleh generasi berikutnya di masa yang akan datang. Kasus perusakan lingkungan yang baru – baru ini terjadi tepatnya pertengahan tahun 2023 di daerah Pasuruan dimana PT Sido Agung Aluminium membuang limbah produksi aluminiumnya kedalam sungai persawahan di Pasuruan Jawa Timur sehingga mengakibatkan rusaknya padi yang ditanam di persawahan tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan literatur (library research). Dari pembahasan disimpulkan bahwa mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Kemudian, dalam mengatasi kerusakan lingkungan pertanian di Pasuruan maka PT Sido Agung Aluminium diharuskan membayar ganti rugi berupa uang denda kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dan masyarakat sekitarnya serta perusahaan tersebut memperbaiki unit pengolahan limbahnya sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan oleh dinas lingkungan setempat. Sebagai pendukung terlaksananya aturan perlindungan lingkungan hidup tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah daerah setempat yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai pedoman perlindungan lingkungan hidup.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN TANTANGAN HUKUM KONTEMPORER ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI Irwan Triadi; Rakhbir Singh
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3197

Abstract

Jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara perlindungan lingkungan dan tantangan hukum kontemporer, dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi. Di dunia yang saling terhubung seperti saat ini, isu lingkungan melampaui batas-batas nasional, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Studi ini menyelami kompleksitas hukum lingkungan, mempertimbangkan interaksi dinamis antara prinsip-prinsip hukum, formulasi kebijakan, dan strategi implementasi praktis. Melalui pendekatan multidisipliner, jurnal ini menguji lanskap evolusi tata kelola lingkungan di tengah-tengah kekuatan globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Dengan menganalisis studi kasus dan kerangka regulasi secara kritis, jurnal ini menilai efektivitas kebijakan lingkungan saat ini dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan menjaga integritas ekologis. Selain itu, jurnal ini membahas peran kerja sama internasional, mekanisme hukum, dan kerangka kerja institusional dalam mempromosikan konservasi lingkungan dan mengatasi ancaman lingkungan lintas batas. Jenis Penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Jurnal ini bertujuan menambah wawasan yang diperoleh dari analisis ini agar berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang interaksi antara hukum, kebijakan, dan perlindungan lingkungan dalam konteks global kontemporer, menawarkan perspektif berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, sarjana, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola lingkungan dan upaya keberlanjutan
ANALISIS SENGKETA LAUT NATUNA DAN IMPLIKASINYA BAGI KEAMANAN REGIONAL Irwan Triadi; Bayu Suryadi Manggala
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i9.3316

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa wilayah di Laut Natuna, yang dipengaruhi oleh konflik Laut Cina Selatan antara Tiongkok, Brunei, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Malaysia. Laut Natuna, bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas alam, serta merupakan jalur strategis perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana klaim kedaulatan teritorial di Laut Natuna mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Pasifik, dan bagaimana penyelesaian sengketa Laut Natuna mempengaruhi stabilitas keamanan regional, khususnya dalam konteks sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Tiongkok atas Laut Natuna menimbulkan ketegangan dengan Indonesia, yang mempengaruhi hubungan bilateral dan stabilitas regional. Penyelesaian sengketa ini memerlukan penguatan diplomasi maritim, pengawasan perbatasan, eksplorasi ekonomi di Natuna, serta peningkatan kemampuan pertahanan. Penyelesaian hukum internasional juga menjadi penting jika upaya diplomasi gagal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Natuna dapat terjaga.
ANALISIS LEGALITAS SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA: PERSPEKTIF HUKUM LAUT Mohammad Haikal Rasyid; Ghina Rhoudotul Jannah; Vinka Arzetta Fiana; Adnasohn Aqilla Respati; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menyelidiki dan mengevaluasi landasan hukum yang mendasari klaim kedua negara terhadap wilayah perairan yang bersengketa. Analisis yang mendalam tentang legalitas sengketa memungkinkan identifikasi titik-titik kesamaan dan perbedaan antara klaim kedua negara. Hal ini dapat menjadi dasar bagi negosiasi damai yang konstruktif untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan konflik bersenjata atau tindakan yang merugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah Pentingnya membangun perbatasan maritim dengan negara tetangga, terutama terkait penegakan kedaulatan, pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi kelautan, dan pencegahan konflik perbatasan maritim, juga disoroti. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum dalam mengelola batas-batas maritimnya, masih ada tantangan dalam menegakkan hukum dan peraturannya, termasuk penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, dan pembajakan. Penulis ingin memberikan penjelasan mendetail tentang latar belakang historis dan geografis dari sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Ini termasuk penjelasan mengenai klaim-klaim yang diajukan oleh kedua negara serta menganalisis sengketa ini dari perspektif hukum laut internasional, khususnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDAULATAN MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA TERHADAP ANCAMAN ILLEGAL FISHING Mohammad Haikal Rasyid; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3383

Abstract

Potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, akan mengundang berbagai pihak asing terutama negara-negara tetangga yang juga ingin menikmatinya. Hal tersebut menyebabkan kejahatan maritim berupa illegal fishing semakin meningkat terutama di wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Perairan Natuna. Potensi perikanan di Laut Natuna sering dicuri oleh nelayan asing seperti Vietnam, Filipina, China, Thailand, dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab illegal fishing disebabkan beberapa faktor seperti overfishing yang dilakukan negara tetangga, luas wilayah laut yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan implementasi hukum laut dalam melindungi dan menegakkan kedaulatan maritim dari ancaman illegal fishing. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi pembaca supaya dapat mengetahui implementasi hukum laut dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim dari ancaman illegal fishing.
PENCEMARAN LAUT TIMOR: RESPONSIBILITAS NEGARA AUSTRALIA ATAS KEBOCORAN MINYAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM LAUT 1982 Ghina Rhoudotul Jannah; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i12.3407

Abstract

Pencemaran Laut adalah suatu tindakan yang sangat merugikan dan hal tersebut terjadi di Indonesia tepatnya di Laut Timor, Kejadian itu menjadi Tanggung Jawab dari PTTEP Australia karena Negara Australia yang memberi izin kepada PTTEP untuk melakukan pengeboran di zona ekonomi eksklusif (ZEE), maka tindakan perusahaan tersebut menjadi tanggungjawab mutlak Austalia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana Responsibilitas pihak Australia dalam menangani kesalahannya dan bagaimana penyelesaian sengketa yang dilewati. Penulis dalam meneliti kasus ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu teknik pengumpulan data studi pustaka (library research) yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, jurnal tulisan-tulisan, cybermedia, serta kumpulan pendapat ahli yang berhubungan. Bentuk Responsibilitas yang telah dilakukan oleh pihak australia yakni dengan melakukan beberapa kali operasi penyelamatan atau pembersihan laut dari tumpahan minyak, serta ingin memberikan ganti rugi yang tidak sebanding dengan kerusakan yang ada maka dari itu Pihak Indonesia menolak dan Tahap penyelesaian sengketa yang diambil ialah Negosiasi.
MENGUNGKAP PRAKTIK ILLEGAL FISHING : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KAPAL MV HAI FA Vinka Arzetta Fiana; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i12.3408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih dalam praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal MV Hai Fa serta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Serta penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang mendeskripsikan fenomena IUU Fishing di Indonesia dan mengidentifikasi faktor pandorong terjadinya Illegal Fishing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah menelusuri lebih jelas insiden IUU Fishing yang melibatkan kapal motor Hai Fa dari China sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia sendiri. Penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Dalam hal ini, penulis ingin meningkatkan kesadaran publik tentang isu illegal fishing, terutama kebijakan dan regulasi hukum yang ada terkait dengan penangkapan ikan ilegal, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kasus nyata seperti kapal MV Hai Fa.
EFEKTIVITAS KONSEP KEAMANAN MARITIM DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA UNTUK MENDORONG VISI POROS MARITIM DUNIA Najwa Latisha; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i1.3432

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis batas perairannya dengan negara lain. Pada tahun 2022, Indonesia dan Vietnam telah resmi melakukan kesepakatan terkait batas perairan kedua negara tersebut, yang terletak di Laut Natuna Utara. Namun, pada tahun 2023-2024 masih terdeteksi tindakan illegal fishing oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia. Isu illegal fishing adalah salah satu kelemahan Indonesia untuk menuju Poros Maritim Dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep keamanan maritim dengan pendekatan Chris Rahman efektif untuk menangani isu illegal fishing di Indonesia dan bentuk penanganan Indonesia menggunakan konsep keamanan maritim dilihat dari variable Chris Rahman terbilang masih kurang untuk bisa mempercepat Pembangunan visi Poros Maritim Dunia. Jadi dapat disimpulkan jika Indonesia dapat melakukan tindakan penanganan menggunakan konsep keamanan maritim dengan pendekatan variable Chris Rahman, maka Indonesia juga dapat mendorong optimalisasi visi Indonesia menuju Poros Maritim Dunia. Lalu, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif konsep keamanan maritim untuk menangani isu illegal fishing di Indonesia dan bagaimana penanganan Indonesia menggunakan konsep keamanan maritim untuk mendorong visi Indonesia menuju Poros Maritim Dunia.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Agil Masyhur Akbar Ahmad Haris Junaidi Akhfa Kamilla Sulaeman Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Anang Puji Utama Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angel Evelyn Angelica Nathaniella Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Aura Nasya Madhani Harahap Azizah Arfah Azizah Azizah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Suryadi Manggala Benedictus Haryo Gona Perdana Brian Mochamad F. Christloy Totota Karo Karo Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida EVI FITRIANI Fachri Hafizd Selian FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Ilman Hadi Indra Hendrawan Isma Isyana Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Latisha, Najwa Ligina Tesalonika M. Adnan Madjid M. Reza Saputra Made Wipra Pratistita Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Najwa Latisha Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Parluhutan Sagala Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putranto, Afandono Cahyo Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Tasya Darosyifa Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Weko Satya Guntoro Witasya Aurelia Sulaiman Yohana Sekar Pawening