Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.099
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) COJ (Coastal and Ocean Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum Legalita Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik International Journal of Social Science and Humanity Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ J-CEKI
Irwan Triadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 110 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : IPSSJ

 1 
DINAMIKA SENGKETA LAUT CHINA SELATAN: KEPENTINGAN POLITIK, EKONOMI, DAN KEAMANAN REGIONAL Irwan Triadi; Elvina Aretha
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Juni (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu isu paling kompleks dan strategis di kawasan Asia Pasifik, melibatkan berbagai negara dengan klaim tumpang tindih atas wilayah dan sumber daya alam yang melimpah. Konflik ini tidak hanya mencerminkan persaingan klaim teritorial, tetapi juga kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan regional yang saling bertautan. China, dengan pendekatan asertif dan strategi “gray zone”, berupaya memperkuat dominasinya di kawasan melalui pembangunan infrastruktur, kehadiran militer, dan diplomasi ekonomi, sementara negara-negara ASEAN serta kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan kepentingan keamanan dan ekonomi mereka di tengah tekanan Beijing. Ketergantungan ekonomi negara-negara Asia Tenggara terhadap China menjadi dilema tersendiri, di mana upaya menegakkan kedaulatan harus diimbangi dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya menambah dimensi geopolitik yang semakin kompleks, menjadikan Laut China Selatan sebagai arena persaingan pengaruh global dan pengujian efektivitas norma hukum internasional. Dinamika ini menuntut pendekatan multidimensi dan kerja sama regional yang kuat guna mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.
TANTANGAN DAN SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM PATEN DALAM ERA INOVASI DIGITAL DI NEGARA BERKEMBANG Irwan Triadi; Iwan Erar Joesoef; Iswanti Rachmanisa; Vedita Akbar; Fandy Gultom; Rofi Ayyasy; Brian Mochamad F.
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Juni (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah wajah inovasi global dan mendorong lahirnya berbagai invensi berbasis perangkat lunak, kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), blockchain, hingga big data. Di perkembangan teknologi digital ini, keberadaan sistem perlindungan hukum terhadap suatu invensi menjadi sangat penting untuk menjaga hak eksklusif para pencipta serta mendorong inovasi keberlanjutan. Namun, pada negara berkembang khususnya Indonesia, sistem hukum paten masih menghadapi berbagai tantangan dalam merespons karakteristik unik dari inovasi digital yang berisfat dinamis, nonkonvensional dan lintas batas. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan regulasi, kurangnya literasi hukum paten, biaya administrasi yang tinggi dan belum optimalnya kapasitas institusional yang berpotensi menghambat perkembangan inovasi local dan menurunkan daya saing global yang mana berpotensi untuk melemahkan daya saing nasional di pasar global seta mengurangi insentif bagi para innovator untuk melindungi dan mengkomersialkan hasil karya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam melindungi invensi digital melalui sistem paten dan menawarkan solusi untuk menjadikan sistem hukum paten kuat, inkulisif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan solusi tersebut diharapkan negara berkembang dapat lebih maksimal dan memberdayakan potensi innovator local dan berperan aktif dalam ekositem dan inovasi global.
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BENTUK SANKSI HUKUM BARU YANG EFEKTIF DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PERLU ADANYA PEMIDANAAN Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar; Exal Sinaga; Irwan Triadi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perampasan aset sebagai bentuk sanksi hukum tanpa pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia saat ini sebelum adanya RUU Perampasan Aset serta implikasi penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi terdakwa maupun pihak ketiga yang beritikad baik. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel hukum ini menggunakan metode  yuridis normatif yaitu untuk mengetahui penerapan hukum positif dalam isu hukum yang diangkat tersebut dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.. Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945,Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua Publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan  suatu dan / atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi,tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Hasil pembahasan artikel menunjukkan konsep perampasan aset sebagai bentuk sanksi hukum tanpa pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia saat ini sebelum adanya RUU Perampasan Aset masih diberlakukannya pemidanaan berdasarkan hukum positif yang berlaku saai ini (Ius Constitutum). Sementara perampasan aset tanpa pemidanaan haruslah menunggu konsep pengaturan regulasi RUU Perampasan Aset di masa yang mendatang ( Ius Constituendum). Serta implikasi penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi terdakwa maupun pihak ketiga yang beritikad baik wajib mematuhi HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan proses putusan pengadilan bagi terdakwa serta pihak ketiga  yang beritikad baik.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SATU PAYUNG HUKUM: GAGASAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TUNGGAL Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar; Irwan Triadi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pengaturan tentang restorative justice di Indonesia saat ini, dan mengkritisi tentang banyaknya aturan tentang restorative justice ,sehingga penulis merasa perlu untuk dilakukan satu pengaturan dalam satu payung hukum tunggal terkait restorative justice untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. penulis menggunakan Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data untuk mengangkat isu hukum ini adalah bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan media massa. Terdiri dari peraturan perundang-undangan, Peraturan polisi, Peraturan Jaksa, Peraturan Mahkamah Agung. Sumber data sekuder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada. Hasil pembahasan artikel ini adalah ternyata pengaturan mengenai restorative justice diatur dalam berbagai peraturan pelaksana yang berbeda-beda dalam setiap tingkatan pemeriksaan yang menimbulkan ketidak pastian hukum serta ada kekosongan hukum yang menimbulkan perbedaan persepsi tidak hanya diantara para penegak hukum, bahkan akademisi, apalagi masyarakat luas tentang konsep “Restorative Justice” oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dengan membentuk dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan tunggal yang mengatur tentang “Restorative Justice” lebih detail dan komprehensif.
ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PEMUTUSAN PIDANA MATI BERTENTANGAN DENGAN HAM KEPADA  IRJEN. POL. FERDI SAMBO Exal Sinaga; Irwan Triadi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada Irjen. Pol. Ferdy Sambo serta Efektivitas Penemuan Hukum oleh Hakim dalam putusan kasus Irjen. Pol. Ferdy Sambo dengan prinsip HAM dan Tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel hukum ini menggunakan metode  yuridis normatif yaitu untuk mengetahui penerapan hukum positif dalam isu hukum yang diangkat tersebut dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.. Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945,Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua Publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan  suatu dan / atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi,tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Hasil Pembahasan artikel menunjukkan  analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada Irjen. Pol. Ferdy Sambo, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama, dan kemudian menjatuhkan pidana penjara seumur hidup Serta efektivitas penemuan hukum oleh hakim dalam putusan kasus Irjen. Pol. Ferdy Sambo dengan prinsip HAM dan tujuan hukum telah menyesuaikan dengan tiga tujuan hukum yaitu keadilan bagi pelaku, kepastian hukum memberikan putusan hukum yang wajib dijalankan oleh pelaku selama seumur hidup, dan kemanfaatan hukum yang diterima masyarakat bahwa putusan Mahkamah Agung memberikan manfaat bagi korban serta masyarakat dengan kejelasan hukuman yang diterima oleh pelaku.
Co-Authors Abdil Azizul Furqon Achmed Sukendro Adiatma Nugroho Adinda Kusumaning Ratri Aditama Candra Kusuma Adnan Hasanudin Adnan Madjid Adnasohn Aqilla Respati Afandono Cahyo Putranto Agil Masyhur Akbar Ahmad Haris Junaidi Akhfa Kamilla Sulaeman Albert S. Limbong Aldy Mirozul Alisya Rahma Saebani Anang Puji Utama Andi Sabila Putri Andre Rizaldy Angel Evelyn Angelica Nathaniella Aprilian Nurahsan Aprilian Nurahsan Ismail Arfah Naila Rahmah Ariel Lois Arif Pujawangsa Paksi Aslihatin Zuliana Aura Nasya Madhani Harahap Azelia Rizki Sarwono Azizah Arfah Azizah Azizah Balqis Tsabitah Azzahrah Bayu Suryadi Manggala Bella Intan Feronica Benedictus Haryo Gona Perdana Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar Brian Mochamad F. Christloy Totota Karo Karo Della, Ismarini Della Purnama Dimas Yanuarsyah Ekko Harjanto Elvina Aretha Emaeve Nur Berliantari Eriz Syawaldi Erva Yunita Erviyanti Rosmaida EVI FITRIANI Exal Sinaga Fachri Hafizd Selian FANDY GULTOM Fendy Oktavianto Frans Samuel Junero Butarbutar Gema Permana Rahman Ghifari Vioga Batubara Ghina Rhoudotul Jannah Giska Fajari Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hendra Parulian Heru Yoga Pamungkas Ighna Ikrimah Ika Yanuar Ika Yanuar Margiyanti Ilman Hadi Indra Hendrawan Isma Isyana Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jaury Douglas Pardomuan Jimmi Dohar Pandapotan Latisha, Najwa Ligina Tesalonika M. Adnan Madjid M. Reza Saputra Made Wipra Pratistita Maulida Fitriani mirozul, aldy Mohammad Haikal Rasyid Muhamad Afifullah Muhammad Anwar Ibrahim Muhammad Aryo Dwinanda Mukti Muhammad Damar Setyo Kumoro Muhammad Fahrudin Muhammad Rausyan Fikry Muhammad Yusuf Muda Azka Najwa Latisha Naue, Atiek Pratiwi Putri Nayara Dihati Nefrisa Adlina Maaruf Novaranty Zura Dwiputri Nurrachma Maharani Nurwidya Kusma Wardhani Osihanna Meita Kasih Paji Suwarno Parluhutan Sagala Pratistita, Made Wipra Pujo Widodo Putranto, Afandono Cahyo Putri, Nabila Diara Raden Panji Rahmatullah Rafi Oktario Mahdi Rafqi Rafshanjani Dalimunthe Raka Haikal Rakhbir Singh Ramelan, Michael Sanrio Ratu Wida Widyaningsih Suhandi Rayhan Syahbana Mahendra Raysha Aulia Fazila Retno Hariarti Retno Hariati Ricki Rahmad Aulia Nasution Risky Tara Nabita Sari Riyanto Riyanto Riyanto Riyanto Rofi Ayyasy Saskia Nursukma Saskia Nursukma Andriliani Satrio Wicaksono Adi Sefrina Linda Adilla Putri Slamet Tri Wahyudi Suryani Alawiyah Syabilal Ali Syahda Mauldiyani Tasya Darosyifa Taufiqurrohman Syahuri Tirsa Putri Indira Tomi Khoyron Nasir Tri Bowo Hersandy Febrianto Tulus Mampetua Lumban Gaol Vedita Akbar Vinka Arzetta Fiana Weko Satya Guntoro Witasya Aurelia Sulaiman Yohana Sekar Pawening