Claim Missing Document
Check
Articles

Pedagogical Competence of Civic Education Teacher in 21st Century: A Systematic Literature Review Kabatiah, Maryatun; Batubara, Abdinur; Ramadhan, Taufiq; Rachman, Fazli
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 21 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jk.v21i2.53446

Abstract

AbstractThe objective of this study is to ascertain the standards for pedagogical proficiency among civic education teacher in the 21st century, as well as to identify approaches for enhancing their competency. The research method chosen is the Systematic Literature Review (SLR), which uses data from international and national journal articles. The findings indicate that (1) the essential competencies that Civic Education Teachers in the 21st century must possess include life and career skills, encompassing self-regulation, social interaction, and a culture of leadership, productivity, and responsibility; (2) The acquisition of learning and innovation skills, encompassing critical thinking, problem-solving abilities, effective communication, and collaborative engagement in creative endeavors and information sharing; (3) The acquisition of skills in information media and technology, encompassing both information technology and media abilities, is of paramount importance. Teachers must have a comprehensive understanding of information literacy, media literacy, and ICT literacy. Digital pedagogy is a strategy to improve the competence of 21st-century PPKn teachers. Digital pedagogy presents not only digital learning but also digital ethics in utilizing digital resources or learning media.---------------------------------------Abstrak Penelitian menelaah standar kemahiran pedagogi di kalangan guru PPKn pada abad ke-21, serta mengidentifikasi pendekatan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Metode penelitian yang dipilih adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber data terdiri dari gabungan artikel jurnal internasional dan nasional. Temuan menunjukkan bahwa: (1) kompetensi esensial yang harus dimiliki guru di abad 21 meliputi keterampilan hidup dan karir, meliputi pengaturan diri, interaksi sosial, dan budaya kepemimpinan, produktivitas, dan tanggung jawab, (2) perolehan keterampilan belajar dan inovasi, yang mencakup pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi efektif, dan keterlibatan kolaboratif dalam upaya kreatif dan berbagi informasi, (3) perolehan keterampilan dalam media dan teknologi informasi, yang mencakup kemampuan teknologi informasi dan media, adalah hal yang sangat penting. Urgen bagi guru untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang literasi informasi, literasi media, dan literasi TIK. Pedagogi digital hadir sebagai strategi upaya peningkatan kompetensi guru PPKn abad 21. Pedagogi digital tidak hanya menghadirkan pembelajaran digital, tetapi juga etika digital dalam menamfaatkan sumber daya atau sebagai media pembelajaran digital.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAM WARGANEGARA INDONESIA DARI AKSI RADIKALISME KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA Rizal, Balqis; Ramadhan, Taufiq; Siburian, Jojor Bonatua; Wulandari, Dewi; Ardila, Dinda Maulida; Sinaga, Lia Damayanti; Sitompul, Ken Wiliam; Barus, Febriani Br
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36454

Abstract

Kepastian hukum yang tegas diperlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah indonesia terhadap hak asasi manusia warga negara indonesia atas aksi radikalisme oleh sekelompok masyarakat Papua akibat adanya rasa ketidakpuasan. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kajian normative dengan sumber sekunder nya ialah jurnal-jurnal yang sudah membahas kasus radikalisme oleh KKB. Penelitian ini menemukan bahwa perlunya tindakan yang tegas oleh pemerintah kepada KKB yang telah melakukan tindakan separatis terhadap masyarakat sipil. Kepastian hukum yang konkret di perlukan oleh semua pihak sebagai pengaturan hukum negara yang baik. Negara merupakan tokoh utama yang harus bertindak dalam menghilangkan aksi pelanggaran atas hak asasi manusia. Di perkuat dengan adanya dasar hukum yang mengatur HAM yaitu uu no 39 tahun 1999.
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MASYARAKAT INDONESIA Khoirunnisa, Fauzia; Ridho, Ainur; Manurung, Elisa; Silaen, Lastiar; Saragih, Anggi Lorenta Br.; Kristina, Maria; Amelia, Ribi; Jauhara, Ghina; Ramadhan, Taufiq
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36986

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus KDRT yang bisa merusak nilai-nilai Pancasila dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi latar belakang adanya pengkajian ini. Pengkajian ini berpendekatan kualitatif secara menghimpun data dari sebagian jurnal yang telah ada dengan metode analisis deskriptif data. Pengkajian ini menampilkan bila banyaknya kasus KDRT memerlukan upaya yang signifikan, misalnya ialah penerapan nilai-nilai Pancasila. Bisa dibuat simpulanya bila nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting guna mencegah KDRT serta menjadi acuan guna menetapkan hukum yang adil.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENEBANGAN POHON DIDALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2023/PN Psp) Arpani, Putri; Intan Siringo Ringo, Putri; Sembiring, Febiola; Pratama Depari, Samuel; Margareth Simarmata, Anne; Sarah Sitompul, Yunike; Adnes Saragih, Yuli; Ramadhan, Taufiq
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i7.2024.3020-3030

Abstract

Penelitian ini mengkaji kasus tanggung jawab pidana terkait penebangan pohon ilegal di kawasan hutan, dengan fokus pada Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2023/PNPsp yang melibatkan Bapak Narul Ritonga. Masalah utama yang dibahas adalah tindakan Narul Ritonga yang menebang pohon tanpa izin di area hutan yang telah dilarang untuk aktivitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum dalam kasus ini dan menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan dalam melindungi sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, yang mengkaji pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Narul Ritonga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Narul Ritonga dinyatakan bersalah melanggar Undang-undang Kehutanan dengan menebang pohon tanpa izin. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan hukuman, termasuk kesengajaan dalam tindakan Narul Ritonga. Akhirnya, Narul Ritonga dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 9 bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang merusak lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum lingkungan harus ditindak tegas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Penanganan Pencemaran Lingkungan Pasaribu, Anjelina; Febriana, Febriana; Sanusi Hasibuan, Rizal; Ramadhan, Taufiq
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.537

Abstract

Abstract The national environmental law development agenda includes the creation of environmental administration law ideas, especially those related to the supervision of environmental management from a policy and legal perspective. In the context of the basic framework for national development, law has two sides. The concept of environmental administration law in monitoring environmental management which is based on UUPPLH is based on several things that require change or development that is more progressive, not conservative. It cannot be denied that institutions are very important for overseeing environmental management. According to Law no. 32 of 2009, legal efforts that can be taken in cases of environmental pollution by industry fall into three categories: law enforcement efforts in the administrative, criminal and civil fields. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, in addition to the government's authority to determine administrative sanctions, there are also strengthening aspects, namely forms of administrative sanctions and Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 concerning guidelines for implementing administrative sanctions. in the field of environmental protection and management. Keywords: Environment, State Administrative Law, Law Abstrak Agenda pembangunan hukum lingkungan hidup nasional mencakup penciptaan gagasan hukum administrasi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang kebijakan dan hukum. Dalam konteks kerangka dasar pembangunan nasional, hukum memiliki dua sisi. Konsep hukum administrasi lingkungan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada UUPPLH didasarkan pada beberapa hal yang menuntut perubahan atau pengembangan yang lebih progresif, bukan konservatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelembagaan sangat penting untuk mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri termasuk dalam tiga kategori: upaya penegakan hukum dalam bidang administrasi, pidana, dan perdata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di samping adanya kewenangan pemerintah atas penetapan sanksi administratif di dalamnya juga terdapat aspek penguatan yaitu bentuk-bentuk sanksi administratif dan Peraturan menteri lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kata Kunci : Lingkungan, Hukum Administrasi Negara, Undang- Undang
Waqf Fintech Innovation: Opportunities, Challenges, and Increasing Community Waqf Literacy Ramadhan, Taufiq; Taufik; Bayu Arif Mahendra; Nur Majdina
Veteran Law Review Vol 8 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i2.12118

Abstract

This study aims to identify the role of fintech innovation in improving public literacy on endowments (wakaf) in Indonesia, as well as the opportunities and challenges in its implementation. Although the potential of endowments in Indonesia is vast, public understanding of its concepts and benefits remains limited. The research gap shows that the traditional and opaque management of endowments requires innovation to optimize it. Fintech innovation can bridge this gap by offering digital platforms that ease access and enhance transparency in endowment management. The research method used is a qualitative approach with a literature review, collecting data from relevant written sources, such as books, articles, and journals. Data analysis follows the Miles and Huberman interactive model, involving data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that fintech for endowments has significant potential to improve public literacy through digital platforms that provide comprehensive and easily accessible information. However, this innovation also faces challenges such as unclear regulations, low digital literacy, and security threats. Therefore, collaboration among the government, endowment institutions, and fintech providers is necessary to develop clear regulations, improve digital literacy, and ensure transaction security. With these steps, fintech for endowments can effectively optimize the potential of endowments as an Islamic philanthropy instrument.
EVALUASI POLA PERESEPAN & PENGARUH RASIONALITAS ANTIBIOTIK PROFILAKSIS TERHADAP KEJADIAN INFEKSI DAERAH OPERASI PADA PASIEN BEDAH ANAK : Evaluation of Prescribing Patterns & Influence of Rationality of Prophylactic Antibiotics on the Incidence of Surgical Site Infections in Pediatric Surgery Patients Yety Lindawati, Novena; Ramadhan, Taufiq
Jurnal Farmasi (Journal of Pharmacy) Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Farmasi (Journal of Pharmacy), October 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional & Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sukoharjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.373013/yg1g2073

Abstract

Infeksi daerah operasi (IDO) merupakan salah satu infeksi terkait pelayanan kesehatan yang paling banyak ditemukan, dengan insidensi mencapai satu dari 3 pasien yang menjalani operasi. Pemberian antibiotik perlu dilakukan secara rasional untuk memaksimalkan efikasi serta mencegah perkembangan resistensi antimikroba. Penelitian terkait IDO pada pasien bedah anak akan dapat membantu para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah yang paling efektif dalam pencegahan IDO. Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan kohort retrospektif, yang melibatkan rekam medik pasien anak yang menjalani prosedur bedah invasif pada periode 1 Juli hingga 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah rasionalitas dari terapi antibiotik profilaksis yang diberikan kepada pasien bedah anak, dan luaran klinis berupa kejadian IDO. Rasionalitas antibiotik profilaksis dinilai dengan algoritma Gyssens, mengacu pada seri tatalaksana pencegahan IDO yang diterbitkan oleh POP-NeoPed Study Group dan tatalaksana antibiotik profilaksis oleh American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). Luaran klinis berupa kejadian IDO ditentukan dengan kriteria yang disusun oleh CDC. Data dari 268 terapi antibiotik profilaksis pada pasien bedah anak, terdapat 33 terapi (12,31 %) yang masuk ke dalam kategori VI (data tidak lengkap), 94 terapi (35,07 %) yang masuk ke dalam kategori V (tidak ada indikasi pemberian antibiotik), 2 terapi (0,75 %) yang masuk ke dalam kategori IVd (ada antibiotik lain yang spektrumnya lebih sempit), 125 terapi (46,64 %) yang masuk ke dalam kategori IIa (tidak tepat dosis), dan 14 terapi (5,22 %) yang masuk ke dalam kategori I (tidak tepat waktu pemberian).
Pengembangan Buku Ajar Microteaching  Berbasis Gamification Untuk Meningkatkan Kreativitas Mengajar Mahasiswa Sebagai Calon Guru Rulyani, Ayu; Sitompul, Astrid; Sa‘diyah, Halimatus; Ramadhan, Taufiq; Putra, Mulhady; Siregar, Gabriel Josua Saputra
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/hnxj6c91

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kreativitas mengajar mahasiswa calon guru dalam mata kuliah microteaching yang ditunjukkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan kurang variatif Minimnya inovasi dalam merancang pengalaman belajar menyebabkan mahasiswa belum mampu mengembangkan kemampuan pedagogik secara optimal Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku ajar microteaching berbasis gamification guna meningkatkan kreativitas mengajar mahasiswa Penelitian menggunakan model pengembangan ADDIE yang meliputi tahap analisis desain pengembangan implementasi dan evaluasi Instrumen penelitian berupa tes kreativitas mengajar lembar validasi ahli dan angket respon mahasiswa Uji coba dilakukan pada mahasiswa calon guru program studi Pendidikan Antropologi Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ajar berbasis gamification yang dikembangkan memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media Hasil uji efektivitas menunjukkan adanya peningkatan kreativitas mengajar mahasiswa secara signifikan ditunjukkan oleh naiknya skor rata rata dari 64 pada pretest menjadi 79 pada posttest Perhitungan menggunakan rumus N Gain menghasilkan nilai 0 42 yang termasuk dalam kategori peningkatan sedang Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan gamification dalam buku ajar microteaching dapat menjadi alternatif inovatif untuk meningkatkan kreativitas mengajar mahasiswa calon guru < p>
Telaah Pembelajaran Berbasis Understanding by Design pada Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Ramadhan, Taufiq; Zahro, Ahmad; Arifin, Zaenal
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 3 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (November)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i3.427

Abstract

This research stems from the urgency of understanding the complexity of curriculum development in Indonesia, particularly the implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious Education (PAI) learning at SMK PGRI 2 Kediri. The primary objective of this study is to examine the practice of the Independent Curriculum by PAI teachers, analyze the methods and strategies employed, identify the challenges faced, and assess its suitability in relation to the Understanding by Design (UbD) principle for designing learning that fosters in-depth understanding and competency achievement. This study employed qualitative methods to gather contextual data on PAI learning practices. The results show that PAI teachers have optimized the Independent Curriculum through planning based on learning outcomes and objectives, developing learning modules according to student characteristics, and implementing authentic assessments that foster Islamic character. These findings demonstrate the alignment between the Independent Curriculum and UbD, where teachers act as designer-facilitators who connect Islamic values ​​with industrial work culture, while also emphasizing that the curriculum is not merely a document, but an instructional culture to shape the Pancasila Student Profile with Islamic character.
Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama Ramadhan, Taufiq; Ismail, Habib; Khotimah, Khusnul; Maulana, Muhamad Ridho; Durin, Ramzi
al Hairy | Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 1 (2025): al Hairy
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/hry.v1i1.12

Abstract

The issue of justice in the distribution of joint property after divorce is still a crucial issue in Indonesia, both in the practice of religious justice and in the life of the Muslim community. This article discusses the concept  of distributive justice from the perspective of Islamic law and its implementation in the settlement of common property disputes. The purpose of this study is to analyze the extent to which the principles of distributive justice derived from Islamic teachings, such as proportional justice, benefits, and gender equality, are applied in the practice of sharing common wealth. The method used is library research with a normative qualitative approach, examining some of the data obtained and then analysis is carried out by examining how the principles of distributive justice are formulated in Islamic legal theory and how their implementation is reflected (or even neglected) in the practice of resolving joint property disputes in court. The findings of the study show that in Islamic legal theory, the division of common property emphasizes the principle of justice based on the contributions and needs of each party, rather than merely equal distribution. In practice, the implementation of this principle often encounters obstacles, both due to the limitations of proof of economic contribution and cultural bias factors that are still strong in the community and the legal apparatus. In conclusion, the application of distributive justice in common property disputes requires a deep understanding of the principles of maqāṣid al-sharī'ah and innovation in proving contributions, so that the goal of substantive justice is truly achieved in every court decision.
Co-Authors Adnes Saragih, Yuli Adriani, Natasya Agnes Irene Silitonga Agustina, Mawar Ahmad Zahro Ahmad, Midun Aisyah, Neri Amanda, Elza Amelia, Ribi Anhar, Ina Ansori, Mohammad Ar, Jefri Ardila, Dinda Maulida Ariyani, Ririn Dhea Arkan, Syaukani Ali Arpani, Putri Ayu Rulyani Azhizah, Nurul Barus, Deo Agung Haganta Barus, Febriani Br Barus, Rory Jelika Rani Br Batu, Dewi Pika Lbn Batubara, Abdinur Batubara, Mahdiyana Aisyah Bayu Arif Mahendra Devi, Sri Rahayu Dewi Wulandari Diniyah, Naziah Durin, Ramzi Eko Ganis Sukoharsono Fadhilah, Ulul Azmi Febriana Febriana, Febriana Fithri Muliawati Gabriella, Alfyiona Gea, Mayland Ginting, Geby Theresa Grace, Teovilla Greace, Desy Habib Ismail, Habib Halimatun Sakdiah, Halimatun Halimatus Sa'diyah Handoyo, Dwi Hanum, Fauziah Harahap, Sanjaya Hascarjani, Haura Rifqa Hidayat Hidayat Hikmawan Syahputra Hutagalung, Ningsih Hutajulu, Gissa Poala Pratiwi Idris, Shayka Anisa Intan Siringo Ringo, Putri Jauhara, Ghina Kabatiah, Maryatun Kana Saputra S Khoirunnisa, Fauzia Khotimah, Umi Khusnul khusnul khotimah Khusnul Khotimah, Umi Lahagu, Halima Laia, Andika Latifiana, Nabila Adiesty Putri Liani, Irma Lilik Purwanti Lumbantobing, Lyla Riani Malau, Sentia Br Malik, Naufal Shidqi Manalu, Sabrina Manik, Krisdayanti Manik, Pero Saputra Manotas, Heri Manurung, Depi Yohana Manurung, Elisa Margareth Simarmata, Anne Maria Kristina, Maria Maulana, Muhamad Ridho Meilany, Latifah Hanum Michela, Michela Muhammad Iqbal Munawar, Sofyan Mustika, Cahaya Nababan, Limra Nadiyah Nadiyah Naibaho, Thalia Cornelia Angelica Nasution, Chairunnisa Nasution, Putri Wulandari Nasution, Rosa Sari Amalia Novena Yety Lindawati, Novena Yety Nur Majdina Nurlita, Nurlita Nurwiyanti, Dyah Kartika P, Chyntia Angel Valentina Pane, Maria Grace Panjaitan, Agape Anjumarito Panjaitan, Anisali Panjaitan, Dahlya Parhusip, Wantryni Pasaribu, Anjelina Pasaribu, Natalia Pinem, Windawati Prananda, Nadya Pratama Depari, Samuel Pratama, Zahari Gilang Prayetno Prayetno Prayetno Pulungan, Anggiat Batara Nauli Purba, Helga Irene Purba, Nasywa Yasmin Purba, Stela Tri Yuni Purba, Yohana L Purwandari, Betty Putra, Mulhady Putri, Alika Putri, Diah Tri Utami Putri, Rita Ivanka Pratama Putri, Wichita Azzahra Sheika Rachman, Fazli Rahmadani, Herlisa Pitri Rajagukguk, Grace Putri Johana Rambe, Fadil Azury Farega Rangkuti, Nastiar Saputra Ridho, Ainur Ringo, Valentina Rentauli Br Siringo Rizal, Balqis Rochman, Kholilur Salsabila, Cinta Sanusi Hasibuan, Rizal Saragih, Anggi Lorenta Br. Saragih, Hesti Maya Sari Saragih, Mujahid Widian Sarah Sitompul, Yunike Sari, Amalia Vita Sembiring, Febiola Siahaan, Alvando Siahaan, Parlaungan Gabriel Siahaan, Sarah Agustin Siboro, Santiana Siburian, Jojor Bonatua Sidabutar, Eirene Dahlia Sihite, Yolanda Dealova Sihombing, Thesa Febrianti Sihotang, Agustin Pratama Sihotang, Magdalena Mori Silaban, Marchiana Ivo Silaen, Lastiar Silitonga, Jenia Silitonga, Mela Yanna Simajuntak, Fresthy Flora Simamora, Yohana Tirta Widia Swari Simangunsong, Tresia Simanjorang, Bartolomeus Simanullang, Tessa Lonika Simanungkalit, Junika Simaremare, Greace Simatupang, Yuliana Simbolon, Jose Andrian Sinaga, Esabella Sinaga, Lia Damayanti Sinaga, Putri Agresia Sinaga, Stefani Damayanti Sipayung, Dea Enjelina Siregar, Dhea Anisa Siregar, Gabriel Josua Saputra Siregar, Rio Manuel Matthew Siregar, Tri Oktavia Siringoringo, Johanes Michael Sitanggang, Jelita Yulianti Br Sitinjak, Prischila Sitompul, Astrid Sitompul, Ken Wiliam Situmorang, Agtrimas Sthefany, Gloria Suci Frisnoiry Suharta, Suharta Susanti Susanti Susilowati Susilowati Syafitri, Aura Mutasyifa Syahfitri, Aulia Syamsuddin, Nurfiani Tambunan, Rosmayani Tarigan, Calvin Mahaga Taufik Tiur Malasari Siregar, Tiur Malasari Tohang, Lestari Br Toruan, Suryawati Lumban Tri Kesuma, Fajar Tria Wulandari Umayra, Umayra Yety Lindawati, Novena Yolanda, Lola Zaenal Arifin Zalukhu, Nobel Arta