Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.173
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Siasat Bisnis Al-Ulum Intizar JURNAL MAHKAMAH JURNAL IQRA´ FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya AL ISHLAH Jurnal Pendidikan Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman JURNAL MANAJEMEN INDUSTRI DAN LOGISTIK Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Journal on Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jambura Law Review BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling EDUTEC : Journal of Education And Technology Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum International Journal of Demos Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Borobudur Law Review Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Syiah Kuala Law Journal Bina Hukum Lingkungan Journal of Community Dedication Cross-border Begawan Abioso Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Cross-Border Journal of Business Management SASI E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum Society
Sardjana Orba Manullang
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam Sardjana Orba Manullang; Syarifuddin Syarifuddin; M Nur Shidiq; Irsan Rahman; Sahrul Sahrul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas fenomena perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Praktik perkawinan bersyarat merupakan tradisi yang melibatkan penambahan syarat-syarat tambahan di luar persyaratan dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat, dengan fokus pada faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk buku, jurnal, dokumen hukum, dan pendapat ulama. Berdasarkan analisis data kepustakaan, artikel ini menyajikan gambaran umum tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat. Perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara calon mempelai, serta pemenuhan syarat-syarat valid yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengedepankan prinsip keadilan, menjaga prinsip-prinsip agama, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan. Namun, perspektif ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diadopsi oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Dalam konteks perspektif adat, praktik perkawinan bersyarat sering kali terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai budaya, menjaga hubungan sosial dan keluarga, penyeimbangan kekuasaan dan harta, serta pemertahanan struktur sosial dalam masyarakat. Perspektif adat cenderung mencerminkan dinamika budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif adat terkait fenomena ini. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memahami perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum yang kompleks, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat yang terus berkembang.
Understanding the History of Globally Applying Omnibus Law and Its Relevance to the Context of Indonesian Socio-Cultural Law Irma Rachmawati Maruf; Sardjana Orba Manullang; Wiwi Yuhaeni; Kiki Amaliah; Karman Karman
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.7023

Abstract

It is important to understand the history of laws in a country to increase awareness and legal compliance. Likewise, in the context of Indonesia, many people still do not understand the history of the omnibus law. This research aim is to study the substance of the omnibus in the context of the Indonesian law and the socio-cultural background, this importance because the Omnibus law was a relatively new phenomena and received many criticsm from Indonesian Public. This is a Juridical normative research with the library and statutory research. This study relies on scientific evidence that has been published in many literary sources such as books, academy conferences, published journal papers and other sources that discuss omnibus law and its application in Indonesia. The Job Creation Law has been endorsed and has conveyed changes to the Indonesian people's presence, considering that an excellent authentic text should have social and severe principles that apply in Indonesia without putting the presence of local social classes aside. After analytical efforts and in-depth discussions, the research concludes that all citizens must understand the history of the omnibus law in context and its relevance to the socio-cultural context of Indonesia. Thus, citizens will obtain a clear understanding and comply with the omnibus law.
MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI WILAYAH JAKASAMPURNA BEKASI Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.16262

Abstract

Masyarakat di wilayah Jakasampurna Bekasi Barat masih belum memahami pentingnya melakukan jual beli tanah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya sertifikat tanah, sehingga banyak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hasil data yang diperoleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) warga di Jakasampurna, Bekasi Barat melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang terkadang tidak adanya sertipikat sebagai bukti bahwa sudah beralihnya hak milik dari penjual ke pembeli oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga Jakasampurna mengenai proses jual beli tanah.
EKSISTENSI CITIZEN LAWSUIT DALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Sardjana Orba Manullang
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.337

Abstract

 ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep Citizen Lawsuit terhadap pelanggaran  aturan – aturan lingkungan hidup di Indonesia melalui tinjauan normatif dari dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yang artinya mengupayakan kaidah, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakanmetode statuta (pendekatan undang-undang) dalam analisisnya terhadap teks-teks hukum. Arti Kata "Gugatan" Citizen gugatan adalah alat yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat umum dalam upaya melindungi diri mereka secara hukum dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak secara tegas mengatur jenis gugatan Citizen Lawsuit, penulis studi ini menemukan bahwa Hakim tetap menerima dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan melalui terobosan hukum. Hal ini terjadi meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengatur dengan jelas jenis gugatan Citizen Lawsuit. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkara Citizen Lawsuit diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri karena para hakim memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk gugatan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar proses Gugatan Citizen Lawsuit diakomodir ke dalam hukum acara Indonesia untuk mencapai tujuan mencapai kejelasan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi individu yang ingin mempertahankan hak konstitusionalnya.Kata kunci: Citizen Lawsuit; Hukum Lingkungan; Actio Popularis; Kerusakan Lingkungan.  ABSTRACTThis study discusses the Citizen Lawsuit concept of violating environmental regulations in Indonesia through a normative review of legal dogmatics. This research is a normative legal study, which means seeking legal principles, principles and doctrines to address real legal issues. This study uses the statute method (law approach) in its analysis of legal texts. Meaning of the word "Lawsuit" Citizen lawsuit is a tool that can be used by members of the general public in an effort to legally protect themselves from the consequences of unlawful acts committed by government officials. Even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not explicitly regulate the types of Citizen Lawsuit lawsuits, the authors of this study found that Judges still accept and try them based on the Judicial Powers Act and through legal advances. This happened even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not clearly regulate the type of Citizen Lawsuit lawsuit. However, in reality, not all Citizen Lawsuit cases are accepted by District Court Judges because the judges have different opinions regarding the type of lawsuit. This is due to differences of opinion regarding the form of this lawsuit. Therefore, the authors suggest that the Citizen Lawsuit Lawsuit process be included in Indonesian procedural law to achieve the goal of achieving legal clarity and providing fair legal protection for individuals who wish to defend their constitutional rights. Keywords: Citizen Lawsuit; Environmental law; Actio Popularis; Environmental damage.
EKSISTENSI CITIZEN LAWSUIT DALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Sardjana Orba Manullang
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.337

Abstract

 ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep Citizen Lawsuit terhadap pelanggaran  aturan – aturan lingkungan hidup di Indonesia melalui tinjauan normatif dari dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yang artinya mengupayakan kaidah, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakanmetode statuta (pendekatan undang-undang) dalam analisisnya terhadap teks-teks hukum. Arti Kata "Gugatan" Citizen gugatan adalah alat yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat umum dalam upaya melindungi diri mereka secara hukum dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak secara tegas mengatur jenis gugatan Citizen Lawsuit, penulis studi ini menemukan bahwa Hakim tetap menerima dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan melalui terobosan hukum. Hal ini terjadi meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengatur dengan jelas jenis gugatan Citizen Lawsuit. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkara Citizen Lawsuit diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri karena para hakim memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk gugatan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar proses Gugatan Citizen Lawsuit diakomodir ke dalam hukum acara Indonesia untuk mencapai tujuan mencapai kejelasan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi individu yang ingin mempertahankan hak konstitusionalnya.Kata kunci: Citizen Lawsuit; Hukum Lingkungan; Actio Popularis; Kerusakan Lingkungan.  ABSTRACTThis study discusses the Citizen Lawsuit concept of violating environmental regulations in Indonesia through a normative review of legal dogmatics. This research is a normative legal study, which means seeking legal principles, principles and doctrines to address real legal issues. This study uses the statute method (law approach) in its analysis of legal texts. Meaning of the word "Lawsuit" Citizen lawsuit is a tool that can be used by members of the general public in an effort to legally protect themselves from the consequences of unlawful acts committed by government officials. Even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not explicitly regulate the types of Citizen Lawsuit lawsuits, the authors of this study found that Judges still accept and try them based on the Judicial Powers Act and through legal advances. This happened even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not clearly regulate the type of Citizen Lawsuit lawsuit. However, in reality, not all Citizen Lawsuit cases are accepted by District Court Judges because the judges have different opinions regarding the type of lawsuit. This is due to differences of opinion regarding the form of this lawsuit. Therefore, the authors suggest that the Citizen Lawsuit Lawsuit process be included in Indonesian procedural law to achieve the goal of achieving legal clarity and providing fair legal protection for individuals who wish to defend their constitutional rights. Keywords: Citizen Lawsuit; Environmental law; Actio Popularis; Environmental damage.
Human Rights Perspectives on Resolving Medical Malpractice Cases through Penal Mediation in Indonesia Suwito Suwito; Liani Sari; Pham Thanh NGA; Mellisa Towadi; Sardjana Orba Manullang
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.19169

Abstract

This study aims to analyze human rights perspectives in resolving medical malpractice cases through penal mediation in Indonesia and the United States and find solutions to improve human rights protection in resolving such issues in Indonesia. The research was conducted by juridical normative research methods with a comparative approach, and the analysis was carried out by legal hermeneutics. The results showed that penal mediation in resolving medical malpractice cases needs to be improved in Indonesia to pay more attention to the human rights of victims and perpetrators, especially regarding equality and recognition of victims. In the United States, it is necessary to create consistent and detailed federal laws regarding penal mediation to resolve medical malpractice cases. The legal concept/regulation of human rights protection in resolving medical malpractice cases through penal mediation in Indonesia must ensure that the human rights of victims and perpetrators are protected and that the solutions found meet the needs of both parties fairly and humanely.
Analisis Asas Nilai Ekonomi dalam Sistem Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Agustian Budi Prasetya; Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Verawati Br Tompul; Iis Isnaeni Nurwanty
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah di wilayah daerah harus disroroti dan dilihat alurnya dengan baik, sebab melalui sistem ini pengelolaan sampah dapat memiliki nilai ekonomi yang baik. Lingkungan hidup bersifat dapat memperbaharui dirinya sendiri, namun dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah tertentu, selalu memerlukan manusia sebagai pemimpin ekosistem di dunia. Lingkungan hidup dalam keberlanjutannya tentu memerlukan kerjasama yang baik antar semua pihak, terutama pihak yang langsung ada di lapangan seperti para pemangku kepentingan di daerah, yakni pemerintah daerah. Pemerintah telah melaksanakan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam UU 32/2009 tentang PPLH dalam aturan tersebut sebagai landasan sistem pengelolaan lingkungan yang kemudian didalamnya termasuk juga terkait sampah. Penumpukan sampah tentu akan mengakibatkan permasalahan yang besar bagi semua pihak. Asas ekonomi bisa menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.
Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hakcipta/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Hki/Hakcipta/2020/Pn.Niaga.Sby) Denny Hartono; Sardjana Orba Manullang; Anwar Budiman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.815

Abstract

Legal protection for song copyrights is needed in order to create a better climate and atmosphere for the growth and development of music in Indonesia. The problem is how is the form of legal protection for song copyright holders for unlawful acts committed by corporations? What are the considerations of legal reasons and legal philosophical considerations by the Panel of Judges regarding Tort Towards Song Copyright by Corporations in the Court Ruling of the Central Jakarta District Court Number 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Court Ruling of the Surabaya District Court Number 4/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Sby.? Normative juridical research methods. In conclusion, legal protection for Tort toward song copyright by corporations. If there is a song copyright dispute, the settlement can be carried out through alternative dispute resolution, arbitration, a court where the court is a commercial court. The decision on the lawsuit must be pronounced no later than 90 (ninety) days after the lawsuit is registered. Therefore, the task of the judge to try cannot be separated from legal discovery activities. In the court decision verdict number 4/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Sby. November 12, 2020, which rejected the Plaintiff's lawsuit in its entirety, is inappropriate because the Panel of Judges should carry out legal discovery activities by looking at Government Regulation Number 20 of 2017 Concerning Import or Export Control of Goods Allegedly Consisting of or Originating from Intellectual Property Rights Violations.
PKPU AS AN INSTITUTION THAT ATTEMPTS RESTRUCTURING TO PREVENT BANKRUPTCY Rotua Sri Damayanti; Sardjana Orba Manullang; Retno Kus Setyowati
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 4 No 3 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v4i3.152

Abstract

This study aims to analyze PKPU in implementing debt restructuring in Decision No. 718/K/ Pdt.Sus-Pailit/2019. jo. No. 4/ Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding the judge's consideration in terms of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The research method used is a qualitative method using data collection techniques in the form of literature studies. This research is studied based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy by combining the theory of justice as a Grand Theory. The results of this research are in the form of Judex Jurist considerations that grant the petition of the Applicant for the cancellation of the peace agreement that has been homologated based on Decision No. 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst because the peace agreement dated November 1, 2011, which was homologated by the court, is a decision that is final and legally binding, so it cannot be changed for any reason, let alone changes made outside the court. As well as the PKPU Applicant, PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk. has admitted everything argued by the Bankruptcy Applicant, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. especially regarding all substantial requirements of the PKPU Applicant.
PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH TERINDEKS SINTA Derlini Derlini; Tony Siagian; Sardjana Orba Manullang; Mulyadi Nur; Setiawan Putra Syah; Andi Muh Akbar Saputra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.20648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penulisan artikel ilmiah terindeks SINTA melalui kegiatan "Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks SINTA" yang dilaksanakan secara online pada tanggal 11 Agustus 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 44 peserta dari berbagai kalangan, termasuk dosen, mahasiswa, dan guru. Alasan pemilihan topik ini adalah pentingnya kontribusi akademik dalam penelitian dan publikasi ilmiah serta peningkatan indeks SINTA sebagai parameter evaluasi kualitas publikasi. Metode kegiatan mencakup sesi pelatihan, diskusi interaktif, praktik penulisan, review dan koreksi artikel, serta sharing pengalaman. Hasil kegiatan ini mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penulisan artikel ilmiah terindeks SINTA, perbaikan artikel ilmiah yang ada, dan kolaborasi lintas sektor. Peserta juga merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas. Pentingnya hasil kegiatan ini terletak pada kontribusi yang lebih besar dalam perkembangan penelitian dan pendidikan di Indonesia serta peningkatan indeks SINTA para peserta.
Co-Authors Abdul Samad Arief Abdul Wahab Syakhrani ADE RISNA SARI Ade Sathya Sanathana Ishwara Agustian Budi Prasetya Alam, Sitti Nur Ali Pirdaus Anas Pattaray Andi Elrika Natsir Andi Muh Akbar Saputra Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha Anita Ninasari Anwar Budiman Arne Huzaimah Asep Saepullah Ashri Andevi Putri Rahmadhani Aslan Aslan Aslan Aslan Avelia Rahmah Y Mantali B.M.A.S. Anaconda Bangkara Baren - Sipayung Baren Sipayung Baren Sipayung Budi Sulistiyo Nugroho Budi Sulistiyo Nugroho Chindy Rahmadhanty Dayan Abdurrahman Dedi Dwi Pamungkas Denny Hartono Derlini Dewi, Dyah Handayani Diah Lestari Djakasaputra, Arifin Eko Setyo Nugroho Nugroho Emy Yunita Rahma Pratiwi Endang Fatmawati Esti Ningrum Fadli Fadli Febrina Nafasati Prihantini Febrina, Monica Yesica Fina Amalia Masri Gunawan Widjaja Hadi Priyono Hamid Wijaya Handy Ferdiansyah Harmadi, Ashur Hendra Haryanto Hendri Khuan Hendriarto, Prasetyono Hendrik ES Samosir Hendro Siburian Henry Kristian Siburian Hotmaria Hertawaty Sijabat Husna Amin Huzaini Husin Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Nurwanty Imanuddin Hasbi Irfan Nurdiansyah Irsan Rahman, Irsan Iwan Henri Kusnadi Jalaluddin Jalaluddin Jenita Jenita Joko Sabtohadi Karman Karman Karman Karman Karnawi - Kamar Kholis Ernawati Khuan, Hendri Kiki Amaliah Liani Sari Liani Sari Louisa Yesami Krisnalita Lusy Tunik Muharlisiani M Nur Shidiq M. Rikhardus Joka M. Trihudiyatmanto Made Ayu Anggreni Manjayani, Rizka Anindya Mardani Mardani Maria Yeti Andrias Maruf, Irma Rachmawati Mawarni Fatma Megasuciati Wardani Mellisa Towadi Miharja, Marjan Mislan Sihite, Mislan Monica Yesica Febrina Muhammad Ridhwan Muliyadi Hamid Mulyadi Nur Munadi Munadi Mustika Mustika Mutiarany Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nor Ipansyah Nugraheni Eko Wardani Nugroho, Budi Sulistiyo Nursakina Husen Oskar Hutagaluh Oskar Hutagaluh Palupi Rantau Pham Thanh NGA Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Purbaningsih, Yuli Putri, Viorizza Suciani Rai Iqsandri Resdati Retno Kus Setyowati Risa Risa Rita Kartika Sari Rolib Sitorus Rotua Sri Damayanti Rr. Endang Sri Sulasih sabil sabil, sabil Sahrul Sahrul Saiful Rachman Sangia, Rohib Adrianto Satria, Erwinsyah Siburian, Henry Kristian Silvia Ekasari Sitorus, Rolib Sitti Asnaeni Sri Sudono Saliro Sudarmo Sudarmo Sumar’in Sumar’in Suwito Suwito Suyanto Syah, Setiawan Putra Syahril Syahril Syam'un Syam'un Syarifuddin Syarifuddin Tama Karnia Novianti Tamaulina Br Sembiring Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Tamrin Titin Samsudin Tony Siagian Verawati Br. Tompul Verawati Verawati Vivit Fitriyanti Wa Ode Riniati Wisnu Nugraha Yeasy Agustina Sari Yesika Prisilia Tuwoliu Yessy Kusmadevi Yessy Kusumadewi Yuhaeni, Wiwi Yulianus Payzon Aituru Zahari, Muhammad