Garuda - Garba Rujukan Digital

Political Configuration of Law in Law Enforcement in Indonesia Khoirunnisa; Didi Jubaidi
Ilomata International Journal of Social Science Vol 4 No 4 (2023): October 2023
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijss.v4i4.880

This article discusses the configuration of legal politics towards law enforcement and its impact on the legal system in Indonesia. The politicisation of law enforcement is one of the negative implications of legal politics that can cause injustice and imbalance in the justice system. In law enforcement, it is important for the state to ensure the independence of legal institutions, avoid politicisation of law enforcement, and increase the accountability of the justice system as well as maintain public trust in the legal system and government. This research aims to find out the impact of the development of legal politics on the law enforcement system in Indonesia and the existence of legal politics in the law enforcement system in this country. The method used in this research is a normative juridical approach. The results of the study show that Legal politics has a big role in law enforcement, often in enforcing the law the role of politics is not applied properly, where law enforcers prioritise the interests of political elites. The impact of legal politics on law enforcement has a negative impact on society and the justice system. The law should be enforced based on the principles of justice, without political interference or involvement. Law enforcement officers should not give different treatment to anyone because everyone has equal rights under the law.

Political Configuration of Law in Law Enforcement in Indonesia Khoirunnisa; Didi Jubaidi
Ilomata International Journal of Social Science Vol 4 No 4 (2023): October 2023
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijss.v4i4.880

This article discusses the configuration of legal politics towards law enforcement and its impact on the legal system in Indonesia. The politicisation of law enforcement is one of the negative implications of legal politics that can cause injustice and imbalance in the justice system. In law enforcement, it is important for the state to ensure the independence of legal institutions, avoid politicisation of law enforcement, and increase the accountability of the justice system as well as maintain public trust in the legal system and government. This research aims to find out the impact of the development of legal politics on the law enforcement system in Indonesia and the existence of legal politics in the law enforcement system in this country. The method used in this research is a normative juridical approach. The results of the study show that Legal politics has a big role in law enforcement, often in enforcing the law the role of politics is not applied properly, where law enforcers prioritise the interests of political elites. The impact of legal politics on law enforcement has a negative impact on society and the justice system. The law should be enforced based on the principles of justice, without political interference or involvement. Law enforcement officers should not give different treatment to anyone because everyone has equal rights under the law.

PEMILU DAN POLITIK IDENTITAS: DILEMA ANTARA KEBANGSAAN DAN KEAGAMAAN Khoirunnisa Khoirunnisa
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v9i1.6999

Artikel ini menganalisis dilema yang muncul dalam konteks politik identitas terkait pemilu di Indonesia. Munculnya perdebatan yang menghubungkan isu agama dan politik dalam pemilu, juga untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi antara konsepsi kebangsaan dan keagamaan dalam pemilu di Indonesia. Terutama yang terkait dengan Politik identitas yang telah mempengaruhi panggung politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tulisan ini bertujuan untuk memahami realita politik identitas di Indonesia saat ini dengan fokus pada dua kelompok identitas utama, yaitu kelompok keagamaan dan kelompok nasionalis. Metode pendekatan yuridis normatif, dengan studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber seperti tulisan ataupun artikel ilmiah baik berbentuk buku, media online, disertasi ataupun literatur yang lain merupakan metode yang dipilih dalam penulisan artikel ini. Hasil dari kajian menemukan bahwa polarisasi politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme menyebabkan gangguan terhadap stabilitas negara. Namun keberadaan politik identitas bukanlah menjadi faktor utama penyumbang kehancuran integritas nasional di Indonesia, tapi merupakan pondasi penting dalam membangun identitas nasionalisme bangsa.

CRIMINAL LIABILITY FOR JUSTICE COLLABORATORS INVOLVED IN CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA Khoirunnisa Khoirunnisa; Didi Jubaidi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.33822

Corruption has become increasingly pervasive in society, necessitating solutions to combat it. One such solution involves the collaboration of witnesses, known as Justice Collaborators. This study aims to determine the criminal liability of Justice Collaborators involved in corruption crimes. This study adopts a normative juridical method, which involves examining library materials comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. The data for this study is derived from literature, existing research, as well as relevant laws and regulations. The findings indicate that Justice Collaborators can be held criminally liable by applying the concept of strict liability, as they fulfill the elements of a criminal offense, namely actus reus and mens rea. However, it is important to note that even though a Justice Collaborator may be convicted, they are still entitled to their rights and may be granted leniency.

PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA DI ERA PANDEMI COVID 19 Ummi Zakiyah; Khoirunnisa Khoirunnisa
PANDAWA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022): PANDAWA: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pandawa.v1i2.6442

Pembangunan menjadi suatu proses dalam kehidupan bernegara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan merupakan sesuatu yang mutlak karena bentuk dari proses aktualiasasi, dan kolaborasi guna menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya peran pemuda sebagai penerus generasi untuk memajukan dan penghidupan bangsa, sehingga perlu kita dilakukan kegiatan pelatihan kapasitas pemuda dalam pembangungan. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui Partisipasi pemuda dalam pembangunan di masa pandemic covid-19 di RW 07 kelurahan Sunter Jaya. Metode yang digunakan dalam kegaitan ini adalah berkumpul berdiskusi bersama “Sharing knowledge” secara langsung dengan standar protokol kesehatan di Kantor RW Kelurahan Sunter Jaya. Kegiatan ini menemukan beberapa hal dari partisipasi pemuda dalam pembangunan diantaranya adalah seperti menurunnya minat dan partisipasi pemuda, kemudian adanya ruang lingkup pergaulan pemuda yang cenderung dominan untuk membahas sesuatu yang bersifat kekinian dan kurang etis jika membahas masalah pembangunan. Akhirnya berdampak di masyarakat dalam hal ini pemuda cenderung membatasi peran dan partisipasinya. Disisi lain ruang partipasi pemuda cenderung tidak mampu dipenuhi oleh pemuda itu sendiri, sehingga menyebabkan rendahnya kapasitas pemuda untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan. Hasil yang diharpakan dari pengabdian masyarakat ini bisa meningkatkan keinginan, minat dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa selama masa pandemic covid 19 melalui ide-ide kreatif yang meraka meliki dan masih terpendam. Kegiatan Pelatihan ini dilakukan selama satu bulan. Adapun luaran yang dari dari kegiatan ini pemuda di kelurahan Sunter Jaya mampu menghasilkan ide-ide dan melakukan kegiatan dalam mengahadapi tangan dan kemajuan serta globalisasi

BAKTI SOSIAL PEMBAGIAN MASKER DALAM KEGIATAN VAKSINASI KEPADA ANAK-ANAK USIA 6-11 TAHUN DI KELURAHAN SUNTER JAYA, JAKARTA UTARA Samsul Ode; Ummi Zakiyah; Ani Khoirunnisa; Hendra Wijayanto; Made Fitri Maya; Saiful Saiful; Amelia Nova Lestari
PANDAWA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2022): PANDAWA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/pandawa.v1i1.5851

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan produk kesehatan berupa masker kepada anak-anak dalam kegiatan vaksinasi anak di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara. Pemberian masker secara gratis kepada anak-anak yang melakukan vaksinasi dalam rangka untuk memberikan proteksi agar mereka tetap aman ketika kegiatan tersebut berlangsung.Kelurahan Sunter Jaya dipilih karena merupakan salah satu kelurahan terpadat di Kawasan Jakarta Utara serta menjadi Kawasan dengan paparan covid-19 tertinggi. Hasil dari kegiatan ini berupa pembagian produk masker dan juga sosialisasi protokol Kesehatan kepada anak-anak dan juga orang tua yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tantangan dalam kegiatan ini yaitu partisipasi dan informasi yang masih kurang dari masyarakat dalam hal ini adalah anak-anak dan orang tua yang menjadi obyek dalam kegiatan vaksinasi

Pola Perdagangan Politik dalam Media: Evaluasi Ekonomi Politik terhadap MNC Media Group dalam Komodifikasi Keberpihakan Politik Khoirunnisa, Khoirunnisa; Rusadi, Udi
PRoMEDIA Vol 9, No 2 (2023): PROMEDIA
Publisher : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/promedia.v9i2.7227

AbstractCompetition in the mass media industry is becoming increasingly intense in an effort to compete for market share. Media owners in Indonesia are competing to attract market attention and secure their business position, sometimes even using the media as a commodity tool that can be sold to generate profits. Some even suspect that the media is being used as a propaganda tool for certain political interests. MNC Media Group is one of the media companies owned by Hary Tanoesoedibjo, a businessman and politician from the Perindo Party. So, Hary Tanoesoedibjo can apply the commodification principles of Media Political Economy Theory to optimize the exchange value and profit of MNC Media Group in the context of the mass media industry in Indonesia. The author conducts an analysis to reveal the hidden power relations in the production, consumption, and distribution processes that occur in MNC Media Group. The commodification process in MNC Media Group is divided into three types, namely the commodification of content, audiences, and workers. This commodification is used by the owner, Hary Tanoesoedibjo, as a tool to strengthen his economic and political power. This approach is applied through the integration of business units and synergy between all business units owned by him, while creating a positive image for himself by trying to justify existing power relations.Keywords: Mass Media, Commodification, Power Relationship Abstraksi Persaingan dalam industri media massa menjadi semakin ketat dalam upaya untuk memperebutkan pangsa pasar. Para pemilik media di Indonesia berlomba-lomba untuk menarik perhatian pasar dan mengamankan posisi bisnis mereka, bahkan terkadang menggunakan media sebagai alat komoditas yang dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa bahkan mencurigai bahwa media dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk kepentingan politik tertentu. MNC Media Group adalah salah satu perusahaan media yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo, seorang pengusaha dan politisi dari Partai Perindo. Bagaimana caranya Hary Tanoesoedibjo menjadikan MNC Media Group sebagai komoditas? Jadi, Hary Tanoesoedibjo dapat menerapkan prinsip-prinsip komodifikasi dari Teori Ekonomi Politik Media untuk mengoptimalkan nilai tukar dan keuntungan dari MNC Media Group dalam konteks industri media massa di Indonesia. Penulis melakukan analisis untuk mengungkap hubungan kekuasaan yang tersembunyi dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi yang terjadi di MNC Media Group. Proses komodifikasi di MNC Media Group terbagi menjadi tiga jenis, yakni komodifikasi isi, khalayak, dan pekerja. Komodifikasi ini digunakan oleh pemiliknya, Hary Tanoesoedibjo, sebagai alat untuk mengukuhkan kekuatan ekonomi dan politiknya. Pendekatan ini diterapkan melalui integrasi unit bisnis dan sinergi antara seluruh unit usaha yang dimilikinya, sekaligus menciptakan citra positif bagi dirinya sendiri dengan upaya membenarkan relasi kuasa yang ada.Kata Kunci: Media Massa, Komodifikasi, Relasi Kuasa

Pola Perdagangan Politik dalam Media: Evaluasi Ekonomi Politik terhadap MNC Media Group dalam Komodifikasi Keberpihakan Politik Khoirunnisa, Khoirunnisa; Rusadi, Udi
PRoMEDIA Vol 9, No 2 (2023): PROMEDIA
Publisher : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/promedia.v9i2.7227

AbstractCompetition in the mass media industry is becoming increasingly intense in an effort to compete for market share. Media owners in Indonesia are competing to attract market attention and secure their business position, sometimes even using the media as a commodity tool that can be sold to generate profits. Some even suspect that the media is being used as a propaganda tool for certain political interests. MNC Media Group is one of the media companies owned by Hary Tanoesoedibjo, a businessman and politician from the Perindo Party. So, Hary Tanoesoedibjo can apply the commodification principles of Media Political Economy Theory to optimize the exchange value and profit of MNC Media Group in the context of the mass media industry in Indonesia. The author conducts an analysis to reveal the hidden power relations in the production, consumption, and distribution processes that occur in MNC Media Group. The commodification process in MNC Media Group is divided into three types, namely the commodification of content, audiences, and workers. This commodification is used by the owner, Hary Tanoesoedibjo, as a tool to strengthen his economic and political power. This approach is applied through the integration of business units and synergy between all business units owned by him, while creating a positive image for himself by trying to justify existing power relations.Keywords: Mass Media, Commodification, Power Relationship Abstraksi Persaingan dalam industri media massa menjadi semakin ketat dalam upaya untuk memperebutkan pangsa pasar. Para pemilik media di Indonesia berlomba-lomba untuk menarik perhatian pasar dan mengamankan posisi bisnis mereka, bahkan terkadang menggunakan media sebagai alat komoditas yang dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa bahkan mencurigai bahwa media dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk kepentingan politik tertentu. MNC Media Group adalah salah satu perusahaan media yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo, seorang pengusaha dan politisi dari Partai Perindo. Bagaimana caranya Hary Tanoesoedibjo menjadikan MNC Media Group sebagai komoditas? Jadi, Hary Tanoesoedibjo dapat menerapkan prinsip-prinsip komodifikasi dari Teori Ekonomi Politik Media untuk mengoptimalkan nilai tukar dan keuntungan dari MNC Media Group dalam konteks industri media massa di Indonesia. Penulis melakukan analisis untuk mengungkap hubungan kekuasaan yang tersembunyi dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi yang terjadi di MNC Media Group. Proses komodifikasi di MNC Media Group terbagi menjadi tiga jenis, yakni komodifikasi isi, khalayak, dan pekerja. Komodifikasi ini digunakan oleh pemiliknya, Hary Tanoesoedibjo, sebagai alat untuk mengukuhkan kekuatan ekonomi dan politiknya. Pendekatan ini diterapkan melalui integrasi unit bisnis dan sinergi antara seluruh unit usaha yang dimilikinya, sekaligus menciptakan citra positif bagi dirinya sendiri dengan upaya membenarkan relasi kuasa yang ada.Kata Kunci: Media Massa, Komodifikasi, Relasi Kuasa

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK: EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK NO. 25/2009 DI INDONESIA Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7233

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang penting karena dampaknya yang terbatas terhadap transformasi masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta standar dan prinsip yang mengatur layanan tersebut. Pasal 20 dari undang-undang tersebut menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik. Standar ini merupakan pedoman yang mengikat untuk memastikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah ditekan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang mengandalkan data sekunder untuk mengatasi permasalahan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelayanan barang publik dan pelayanan administrasi yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan yang diamanatkan oleh pemerintah dapat ditemukan pada paragraf pertama Pasal 20 UU yang sama. Arahan ini memaksa pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Soft Power Strategy: The Role of Indonesia’s Diplomacy in the Peace Mission to the Russian-Ukraine Conflict Khoirunnisa, Khoirunnisa; Didi Jubaidi
Papua Journal of Diplomacy and International Relations Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/pjdir.v4i1.3447

The conflict between Russia and Ukraine has adversely affected global stability and triggered crises. Indonesia took the initiative to facilitate the peace mission. This study aims to analyze the concept and application of soft power strategies in Indonesia’s diplomacy related to the peace mission in the Russia-Ukraine Conflict. A qualitative explanatory method is used to explain the reasons underlying this move. Data collection was conducted through a literature study, while data analysis used a qualitative approach. Soft Power Theory was used as a theoretical framework to understand how Indonesia uses its power of attraction in diplomacy, while the First Track Diplomacy Concept became the foundation to understand the government’s direct role in resolving conflicts. The results showed that Indonesia used the first line diplomacy instrument as part of its peace mission in the conflict between Russia and Ukraine. This is realized through the use of dialogue, negotiation, and cooperation efforts made by both countries. This is in line with Indonesia’s Soft Power goals which seek to improve security in the external environment through the projection of an image as a peaceful and attractive country. KEYWORDS Conflict; Indonesian Diplomacy; Russia-Ukraine; Soft Power

Title

Found 88 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 88 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 88 Documents
Search