Articles
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI TIRANG KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
Muttaqin, Imam;
Purnaweni, Hartuti;
Priyadi, Budi Puspo
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 1: Januari 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v13i1.42444
Pantai Tirang merupakan pantai yang tergolong baru dan belum diketahui masyarakat, namun memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Semarang. Kondisinya yang masih berkembang tentu membutuhkan perhatian dalam rangka pengembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan merumuskan strategi dalam pengembangan Pantai Tirang di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dengan strategi penelitian exploratoris sekuensial. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT dan Tes Uji Litmus. Hasil penelitian yang didapat adalah pada lingkungan internal Pantai Tirang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, namun belum terdapat listrik dan sumber air bersih. Pada lingkungan eksternal Pantai Tirang unggul secara fasilitas dibanding kompetitor, namun harga tiket masuknya lebih mahal jika dibandingkan kompetitor dan juga belum ada kerja sama dengan pihak swasta. Rumusan strategi yang didapat dari isu-isu strategis dengan nilai paling tinggi adalah melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk memperbaiki fasilitas yang masih kurang. Dengan adanya strategi tersebut diharapkan kekurangan yang ada di Pantai Tirang dapat teratasi dan Pantai Tirang dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Semarang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA JATIBARANG KOTA SEMARANG
Nabila Fuadilah Al Khumairoh, Adinda;
Purnaweni, Hartuti;
Rina Herawati, Augustin
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43649
Kebijakan pengelolaan sampah Kota Semarang dilakukan di TPA Jatibarang yang dilatarbelakangi tingginya produksi sampah akibat peningkatan aktivitas manusia, pola konsumsi, dan jumlah penduduk. Produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.200 ton/hari dengan daya tampung TPA Jatibarang yaitu 900 ton/hari. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemda Kota Semarang mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima ketepatan Riant Nugroho serta teori kombinasi Edwards III & Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah para pelaksana kebijakan yang berperan langsung dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang atas arahan DLH Kota Semarang melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, juga dokumen sedangkan analisis data yang digunakan adalah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan TPA Jatibarang sudah tepat kebijakan meskipun belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah di hilir. Pengelolaan sampah di TPA Jatibarang juga sudah tepat dilakukan dengan harapan dapat mencapai target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditentukan DLH Kota Semarang di tahun 2025 yaitu 30% dan 70%. Pelaksanaan, lingkungan, dan proses sudah berjalan tepat. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang yaitu komunikasi & standar dan sasaran kebijakan sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumber daya & lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di TPA Jatibarang
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Wulandari, Elisa Ayu;
Purnaweni, Hartuti;
Priyadi, Budi Puspo
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 1: Januari 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v13i1.42283
Fenomena pernikahan dini mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Dengan adanya dispensasi kawin adalah pengecualian hukum bagi pelamar yang akan menikah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan untuk pria dan Wanita yang telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan undang-undang ini diharapkan untuk menekan angka perkawinan usia dini, namun kenyataannya justru menambah lonjakan perkawinan usia dini di Indonesia. Begitupun di Kabupaten Temanggung, untuk mendapatkan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan melalui Layanan Terpadu Dispensasi Kawin bersama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian ini menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini di Kabupaten Temanggung serta mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran Dinas Sosial dalam penanganan perkawinan usia dini yang dilihat melalui teori Jam Ife dan Frank Tesoriero. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melakukan peran edukasional, peran representatif, dan peran teknik dalam melakukan penasehatan dispensasi kawin sebagai tindak lanjut dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin. Faktor pendorong, adanya MoU antara Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dimulai pada 1 Juli 2022 Tentang Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, Faktor Penghambat adalah klien yang tertutup dan tidak kooperatif, klien yang menggunakan wawancara, dan putusan dispensasi kawin.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN TERHADAP KASUS PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOGIRI
Ocsar Rahma Intanningrum, Chyntha;
Purnaweni, Hartuti;
Rina Herawati, Augustin
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 4: Oktober 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v13i4.46437
Pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri meningkat pada tahun 2020 dan 2021 sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berawal dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan inisiasi Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di kabupaten tersebut. Proses tersebut melahirkan efektivitas kebijakan karena adanya kesamaan dalam mencapai tujuan yakni menurunkan kasus pernikahan dini. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan aturan tersebut di Kabupaten Wonogiri menggunakan teori Riant Nugroho yang meliputi 5 indikator, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan dini di Kabupaten Wonogiri yang meliputi lima indikator sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan aturan batas minimal usia perkawinan sebagai upaya penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri efektif menurunkan angka kasus pernikahan sebesar 29,3% pada tahun 2022-2023, yang dapat dikatakan cukup signifikan dibanding tahun 2020-2021 yang mengalami penurunan 6,1%. Beberapa faktor pendorongnya, yaitu kesamaan tujuan yang dicapai dan koordinasi yang baik antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri. Adapun faktor yang masih menjadi penghambat adalah belum adanya keterlibatan pihak eksternal dan minimnya partisipasi akademisi, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan batas minimal usia perkawinan dan dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan demikian, diperlukan kerja sama pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pihak swasta dan akademisi agar dapat menambah sumber daya baik SDA dan sumber daya anggaran dalam mengoptimalkan kebijakan dan menambah pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Kholisoh, Hera;
Puspo Priyadi, Budi;
Purnaweni, Hartuti
Journal of Public Policy and Management Review Vol 13, No 2: April 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jppmr.v13i2.43688
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Jakarta Enterpreneur (Jakpreneur) memberdayaan masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Jakpreneur adalah program untuk menciptakan wirausaha yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu termasuk Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan program Jakpreneur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Jakpreneur sudah berjalan dengan baik. Penelitian dilakukan berdasarkan kriteria indikator implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter berdasarkan standar, sasaran, dan tujuan kebijakan diperlihatkan dengan ketepatan sasaran bagi binaan Jakpreneur, dan kesesuaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya kebijakan melalui anggaran kebijakan dan dukungan kelembagaan yang sudah berjalan dengan baik melalui pemberian fasilitas pada program Jakpreneur. Namun, proses kegiatan belum optimal karena proses sosialisasi yang tidak maksimal, dan pelaksanaan kegiatan yang belum efektif. Terdapat penghambat pada pelaksanaan Program Jakpreneur, yaitu pelaku usaha yang masih minim kualitasnya dan modal yang terbatas. Pendamping masih kurang pengalaman dan juga jumlah pendamping jauh dari ideal yaitu 1 pendamping harus mendampingi lebih dari 500 UMKM. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dilakukannya sosialisasi terutama kepada wirausaha muda untuk menarik minat generasi muda, meningkatkan kualitas UMKM melalui pemberian motivasi oleh pendamping, dan menambah jumlah pendamping dan memperhatikan kualitas.
Evaluation of solid medical waste management system in Undata Regional General Hospital, Palu city, Central Sulawesi Province, Indonesia
Palita, Fadel Banna;
Purnaweni, Hartuti;
Luqman, Yanuar
Journal of Bioresources and Environmental Sciences Vol 3, No 2 (2024): August 2024
Publisher : BIORE Scientia Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61435/jbes.2024.19923
Waste is an environmental problem that is still not fully resolved properly even though the resulting impact has a major effect on environmental pollution, especially solid medical waste. The purpose of this study was to assess the characteristics of solid medical waste at Undata Hospital based on its sources and types, calculate the average weight of solid medical waste generated per day, and evaluate the solid medical waste management system with sorting, packaging, collection and transportation modes in accordance with the criteria of Permen of Environment and Forestry Number 56 of 2015 and Permenkes Number 2 of 2023. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. This research was conducted in August-September 2023. The sampling technique in this study used Purposive Sampling, with 18 informants selected from each unit/room/installation at Undata Hospital, Palu City. Based on the results of the study, it was found that every day Undata Palu Hospital produces domestic waste as much as ± 270 kg / day. The results of the evaluation of the solid medical waste management system at Undata Palu Hospital show that basically it is quite effective but not optimal, because the storage process shows non-compliance with the guidelines for medical waste management by the Ministry of Health Number 2 of 2023, namely storage in TPS which should not be more than 2x24 hours, but in fact the accumulation of solid medical waste is stored for 1 month in the LB3 TPS due to delays in transportation by third parties. This causes a large amount of solid waste in the TPS so that the TPS becomes full and dangerous because the waste undergoes a process of decomposition and decay, which is harmful to the environment and human health. Undata Hospital needs to maximize the procurement of internal medical waste processing equipment (incineration equipment) which needs to be supported by the Environmental Agency and the relevant Health Office to prevent environmental pollution from medical activities.
Analisis Penerapan Smart Governance di Kota Semarang
Deni Triyanto;
Kismartini;
Hartuti Purnaweni;
Yanuar Luqman
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 2 (2024): PERSPEKTIF April
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/perspektif.v13i2.10817
Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisis penerapan smart governance di Kota Semarang, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Indikator dalam penelitian ini yaitu keikut sertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung atau online, peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik, dan transparansi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian yaitu pengelola smart city Kota Semarang yaitu Dinas Komunikasi dan informatika Kota Semarang dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keikut sertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara langsung atau online belum maksimal diterapkan dikarenakan untuk saat ini masih melibatkan satu perwakilan masyarakat yang sudah ditentukan sehingga masyarakat secara umum belum dapat mengikuti pengambilan keputusan secara online; indikator peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik menunjukan adanya perbaikan pelayanan dengan adannya smart governance pelayanan menjadi mudah, cepat, tepat dan gratis; indikator transparansi menunjukan Pemerintah Kota Semarang sudah menunjukan keterbukaan informasi secara online melalui website Kota Semarang atau website smart city disana sudah terdapat informasi seperti laporan-laporan kinerja tahunan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerpan smart governance cukup efektif.
Refleksi Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 yang Menjadi Kontroversi Pemerintah Pusat dari Perspektif Teori George C. Edwards III
Vitriana;
Hartuti Purnaweni
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 6 NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The issue of forest and land fires continues to be suppressed by the Government of Indonesia to achieve the target of 2030 FOLU Net Sink in order to realize the commitment to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and sustainable development goal (SDG) No. 13: Climate Action. However, on the other hand, the Lampung Government issued a controversial regulation in 2020, was Lampung Governor Regulation Number 33 of 2020 concerning Management of Sugarcane Harvest and Productivity, which legalizes the practice of burning. With the case study method and literature review with the perspective of George C. Edwards III Theory, the implementation of the regulation is effective from the bureaucratic structure factor, but not the communication, resources, and disposition factors. After a request for formal and material objections, finally on March 19, 2024, by the Supreme Court Decision Number: 1P/HUM/2024, ordered the Governor of Lampung to revoke the regulation.
Sustainability of Water Availability: A Study of Tanjung Pinang, Bintan Island
Kurniawan, Hendra;
Kismartini, Kismartini;
Purnaweni, Hartuti
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30589/proceedings.2024.1129
Water is a basic need of all living things. Since the beginning of life all living things really need water for their survival, so that water needs must be met properly. The fulfilment of water needs in Tanjungpinang City comes from Sei Pulai Reservoir and Gesek Reservoir which are fully rain-fed reservoirs. However, the condition of Sei Pulai Reservoir is damaged so that its sustainability is worrying. The damage to the condition of the reservoir is caused by various factors that are very complex until finally the water discharge has decreased. This research was conducted with the aim of describing the condition of water availability in Tanjungpinang City and analysing the urgency of management carried out by the government in meeting the needs of Water Resources in the perspective of public administration. Through a qualitative approach, the results showed that the water needs in Tanjungpinang City had only been fulfilled around 35.27%. With the increasing population in the future, the need for water will certainly also increase, requiring the government to be present to solve the problems that occur and carry out the best management in fulfilling water needs.
Special Settlement Development Program for Suku Anak Dalam (SAD): Merangin Regency (in press)
Auzafani, Fadhillah;
Purnaweni, Hartuti;
Priyadi, Budi Puspo
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 13, No 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/pjia.13.2.%p.2024
The Resettlement of Alienated Communities (PKMT) program, in the aspect of social development carried out by the government. This research focuses on the effectiveness of the SAD settlement development program through the PKSTM program. The formulation of the problem How is the effectiveness of the special housing construction program for SAD through the Program for the Welfare of Alienated Communities (PKSMT). The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the special house construction program for SAD through the Development of the Welfare of Alienated Communities (PKSMT) program. The urgency of the research is as a forum for the development of government programs for disadvantaged communities, especially SAD, through this program can provide welfare and openness of SAD to the outside world. The method used in this research is field research with a qualitative descriptive approach, with the type of data used primary data and secondary data. Data sources were obtained from the Social Service, mass media, journal articles and documentation. Data collection was carried out using the interview method. This research was conducted. The results of the analysis show that the SAD settlement building program has not been effective, because: the construction of special SAD settlements is not evenly distributed throughout the SAD community, the government's efforts are not optimal in running the PKSMT program and psychologically it takes a long time to change the patterns and habits of life of the SAD community from living in melangun (moving) to living in a settled area.