Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search
Journal : Jurnal Tomalebbi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2010-2013) ANNISA, ANA; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.591 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Tingkat pencabulan anak  di kota Makassar sejak tahun 2010-2013, 2). Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak  di kota Makassar, 3). Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak dikota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dokumen data pencabulan anak yang terjadi dalam wilayah kota Makassar tahun 2010-2013. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive, yaitu  sampel dalam penelitian ini diambil dari dokumen data pencabulan anak yang terjadi dalam wilayah kota Makassar tahun 2010-2013 yang tersedia pada Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini mengambil sampel pada tahun 2010-2013 karena pada kurun waktu 4 tahun tersebut jumlah pencabulan terhadap anak berfluktuasi. Dimana informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yaitu Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Makassar, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Tingkat pencabulan anak di Kota Makassar pada tahun 2010-2013 berfluktuasi dimana pada tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2012-2013 tingkat pencabulan terhadap anak menurun dan mulai dapat diminimalisir oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar serta mayoritas pelaku pencabulan itu sendiri berasal dari kerabat, sahabat, bahkan orang tuanya. 2). Faktor penyebab terjadinya pencabulan anak di Kota Makassar meliputi : faktor internal dan faktor eksternal. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan dalam diri seseorang dalam melakukan pencabulan terhadap anak di kota Makassar. 3). Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan perlindungan hukum dikota Makassar ada dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Tetapi pihak Pengadilan Negeri Makassar lebih cenderung keperan preventif dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti lewat seminar, diskusi, program konsultasi hukum pada media massa dan elektronik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pencabulan
PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR) ., RISKAWATI; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.367 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui proses penyidikan kasus cyber crime, 2) cara penyelesaian kasus cyber crime serta 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus cyber crime yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentai. Sementara, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus cyber crime dalam hal ini proses  penyidikan pada umumnya sama dengan penanganan kasus konvensional yang lain. Seperti dalam hal pengumpulan barang bukti, penggeledahan dan proses penyelesaiannya. Sementara perbedaanya terdapat pada proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan cyber crime sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak  tertentu seperti saksi ahli untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan,. kendala dalam proses penyidikan ini adalah kurangnya saksi ahli baik saksi ahli gambar maupun saksi ahli bahasa, serta tidak adanya unit yang secara khusus menangani kasus cyber crime. oleh  karena itu sangat dibutuhkan peran saksi ahli dalam penanganan kasus cyber crime dan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya cyber crime.Kata Kunci : Penanganan, Kasus Cyber Crime The purpose of this study are: 1) to know the process of investigation of cases of cyber crime, 2) way of solving cases of cyber crime as well as 3) the constraints faced in the case of cyber crime investigation process conducted by the method of this Makassar.Penelitian Polrestabes descriptive qualitative case study approach. The location is Polrestabes Makassar research and data collection techniques using interview techniques and dokumentai. Meanwhile, in this study the data sources obtained from primary and secondary data. The results showed that the handling of cyber crime cases in this respect the investigation process was generally similar to other conventional case management. As for the collection of evidence, searches and the process of completion. While the difference is found in the process of catching offenders and their coordination with certain parties. seen that the handling of cyber crime a little complicated compared to conventional crime, because it must first be coordinated with several parties such as expert witnesses to obtain assurance that it is actually a crime to criminal or not ,. obstacles in the investigation process is the lack of a good expert witness expert witness expert witness images and language, as well as the absence of a unit that deals specifically with cases of cyber crime. therefore it is very necessary role of expert witnesses in handling cases of cyber crime and the importance to disseminate to the public about the dangers of cyber crime.Keywords: Management, Cyber Crime Cases
PENERAPAN TATA TERTIB DI SMP NEGERI 2 WATANSOPPENG HIDAYATULLAH, AINUN; SAILAN, MANAN; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.486 KB)

Abstract

ABSTRAK:  Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kepatuhan siswa terhadap tata tertib di SMP Negeri 2 Watansoppeng, (2) mengetahui upaya mengatasi terjadinya pelanggaran tata tertib pada siswa di SMP Negeri 2 Watansoppeng, dan (3) mengetahui perilaku siswa setelah penerapan tata tertib di SMP Negeri 2 Watansoppeng. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Watansoppeng. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) siswa SMP Negeri 2 Watansoppeng belum sepenuhnya mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah tersebut. Tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah bervariasi yang disebabkan perbedaan karakter pada masing-masing siswa, (2) Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi pelanggaran tata tertib pada siswa adalah melakukan sosialisasi tata tertib kepada siswa, dan upaya penindakan atau penarapan sanksi yang tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, di antaranya melalui peringatan tertulis, pencatatan dibuku pelanggaran, dan siswa membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran tata tertib, (3) terjadi perubahan perilaku yang signifikan kearah yang positif pada perilaku siswa yang sering melakukan pelangaran setelah penerapan tata tertib sekolah. Kata Kunci: Penerapan, Tata Tertib  ABSTRACT: This study aims to (1) find out the students' adherence to the rules in Watansoppeng Junior High School 2, (2) find out the efforts to overcome the occurrence of disciplinary violations in students at Watansoppeng Middle School 2, and (3) find out the behavior of students after the application of discipline at Watansoppeng Middle School 2. This type of research is qualitative descriptive carried out at Watansoppeng Middle School 2. Data sources used are primary and secondary data with procedures for collecting data through observation, interviews and documentation. While data analysis techniques through the process of data reduction, data verification data presentation, and conclusion drawing. The results showed that; (1) students of SMP Negeri 2 Watansoppeng have not fully complied with and implemented the school rules. The level of student adherence to varied school discipline is due to differences in character in each student, (2) Efforts carried out in order to overcome violations of discipline in students is to socialize the rules to students, and enforcement efforts or the imposition of strict sanctions against students those who committed violations of the rules, including through written warnings, bookkeeping violations, and students made a written statement not to repeat violations of the rules, (3) a significant change in behavior towards the behavior of students who often violated after applying orderly school. Keywords: Application, Code of Conduct
TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PIDANA BERSYARAT OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BARRU (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BARRU) .B, UMYATUL UMRAH; TAHIR, HERI; MUIN, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.111 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru.(2) Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut : pertimbangan dari segi hukum (yuridis) seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang berupa dakwaan atau tuduhan yang memuat rumusan tindak pidana terhadap terdakwa, keterangan terdakwa yang berupa apa yang dinyatakan oleh terdakwa sesuai dengan apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, keterangan saksi berupa apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan dan dapat menjadi salah satu alat bukti dan pasal-pasal dalam unndang-undang tindak pidana. Pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) berupa pertimbangan yang bersifat sosiologis dan psikologis, serta hakim menelaah terlebih dahulu mengenai adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat belum terlaksana secara efektif dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur sanksi pengawasan pidana bersyarat baik itu pengawasan secara yuridis maupun pengawasan secara administrasinya serta pelaksanaannya kurang disiplin. Selain itu, pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat. Kata Kunci: Putusan, Pidana Bersyarat, Hakim  ABSTRACT: This study aims (1) to find out the judge's consideration in imposing conditional crimes in the Barru District Court. (2) To find out the supervision of the implementation of a conditional criminal decision at the Barru District Court. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used is descriptive qualitative. The results of the study show (1) consideration of the judge in deciding conditional crimes in the Barru District Court as follows: legal considerations (juridical) such as the indictment of the public prosecutor in the form of an indictment or charge containing the formulation of a criminal act against the defendant, the defendant's statement in the form of what stated by the defendant in accordance with what he did or knew himself or experienced by himself, witness testimony is in the form of what the witness stated before the court and could be one of the evidence and articles in the criminal act laws. Consideration in terms of non-legal (non-juridical) in the form of sociological and psychological considerations, and the judge examines in advance the existence of aggravating and mitigating elements. (2) Supervision of the implementation of conditional criminal decisions has not been carried out effectively in the absence of specific rules governing sanctions for conditional criminal supervision, both juridical and administrative supervision and lack of discipline. In addition, the supervision is only in the form of reports and notifications from prosecutors regarding the imposition of conditional crimes. Keywords: Decision, Conditional Criminal, Judge
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN REL KERETA API (STUDI DI KECAMATAN TANETE RILAU, KABUPATEN BARRU). . RISALDI; HERI TAHIR; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.784 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan (2)  untuk mengetahui faktor penghambat proses pengadaan tanah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) materi pembelajaran PKn yang berkontribusi dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi peserta didik yaitu :(1) Proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tidak sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Karena pelaksanaan atau proses pengadaan tanah untuk rel kereta api tersebut dilaksanakan tanpa mengacu sepenuhnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam proses pembentukan tim penilai, batasan waktu dan nilai dan bentuk ganti kerugian (2) Faktor penghambat proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kelalaian yang dilakukan baik oleh instansi yang memerlukan tanah, tim persiapan maupun panitia pengadaan tanah dalam melaksanakan tugasnya serta ketidakjelasan aturan mengenai jumlah bentuk ganti kerugian. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak yang berhak atau masyarakat. Yaitu adalah berbagai kondisi dan respon masyarakat yang berhak banyak menimbulkan penghambat. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Rel Kereta Api   ABSTRACT: This study aims to determine (1) the process of land acquisition for the benefit of railroad construction in Tanete Rilau District, Barru District based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest and (2) to determine the inhibiting factors the land acquisition process. To achieve this goal the researcher uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis. The results showed that: (1) Civics learning materials that contribute to the development of students' democratic values are: (1) The process of land acquisition for railroad construction in Tanete Rilau District, Barru Regency is not in accordance with Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition For Implementation of Development in the Public Interest. Because the implementation or process of land acquisition for the railroad is carried out without fully referring to the prevailing laws and regulations, especially in the process of establishing an assessment team, time limit and value and form of compensation (2) Factors inhibiting the land acquisition process for the construction of railroads Tanete Rilau District, Barru Regency, namely internal and external factors. Internal factors are negligence carried out by agencies that need land, preparation teams and land acquisition committees in carrying out their duties and unclear rules regarding the number of forms of compensation. External factors are factors that come from the right parties or the community. That is the various conditions and responses of the people who have the right to cause many obstacles. Keywords: Land Procurement, Railway Construction
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE (STUDI PADA POLRES BONE) KARMILA .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.311 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat  Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif  yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian,  dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.Kata Kunci: Perjudian Sabung Ayam, Faktor-Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan This study aims to determine the factors that cause the Crime of Gambling cockfighting in Bone regency society and to identify mitigation efforts cockfighting Gambling Crimes that occur in society, Bone regency. This research was conducted in Bone regency with select institutions associated with the case is that the research was conducted at the District Police Bone. Data collection method used is the method of literature and interview method and then the data were analyzed by descriptive qualitative that express the expected results and conclusions on the issue. The results showed that the factors that led to the crime of cockfighting gambling is a habit factors, educational factors, environmental factors, economic factors, and factors of weak law enforcement. For crime prevention efforts cockfight gambling pursued through preventive measures that must be done by each element, including the individual, the community and the police, and through repressive measures undertaken by law enforcement officials, namely the police, prosecutors and courts.Keywords: Gambling cockfighting, Factors Cause, Prevention Efforts
STUDI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PISING KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN . NURDALIA; HERI TAHIR; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.2 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) perencanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan bersamaan dalam perencanaan penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa Pising yang selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan APB Desa. 2) pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan oleh pemerintah desa Pising yang terdiri dari pelaksanaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur sarana kantor desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa pising kepada pemerintah kabupaten Soppeng yang tergabung dalam pertanggungjawaban APB Desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, pembangunan   ABSTRACT: This study aims to determine the planning, implementation and accountability of the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. This research is a qualitative descriptive study. To achieve the research objectives, researchers use data collection techniques through interviews and documentation. The data obtained from the results of the study were then processed using qualitative analysis to determine the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. The results of this study indicate that: 1) planning the use of village fund allocation is carried out simultaneously in the planning of Village APB preparation by the Pising Village Government which is then discussed in the APB Village discussion meeting. 2) the implementation of the use of village fund allocations was carried out in three forms of activities by the Pising village government consisting of the implementation of government, the construction of village office infrastructure and community empowerment. 3) accountability for the use of village funds allocation is carried out by the village government pising to the Soppeng district government which is incorporated in the Village APB accountability carried out at the end of the fiscal year. Keywords: Village Fund Allocation, Planning, Implementation, Accountability, Development
KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU DIAN EKA SAFITRI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.385 KB)

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru dan, 2).  Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Hakim Pengadilan Negeri Barru dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu berkas-berkas perkara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. Dari barang bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru sebagaimana diatur dalam prosedur penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru setelah melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa.Kata Kunci :  Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Pembunuhan This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.Keywords: Evidence, Court Judgment, Killing
PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO FIRMANSYAH .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.528 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji pengetahuan hukum berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 16.846 orang dan sampelnya mengunakan Random Sampling  (sampel acak) jadi jumlahnya disesuaikan dengan keperluan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Pitumpaua Kabupaten Wajo tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karna kurangnya sosialisasi dan perhatian masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Jika di lihat di lapangan masyarakat lebih cenderung  tidak memperdulikan peraturan yang ada jika dihadapkan dengan kepentingan pribadinya maupun kepentingan umum. Pada hal di dalam  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah banyak mengatur tentang keselamatan berkendara di jalan raya. 2) Faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo, terdapat 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana. 3) Faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo menurut masyarakat ada 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana, 4)Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalulintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyrakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jerah bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan. KATA KUNCI: Pemahaman Hukum Masyarakat, UU No. 22 Tahun 2009
PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MEMBERANTAS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI PELABUHAN TUNON TAKA NUNUKAN Nur Ayuni; Manan Sailan; Heri Tahir
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT, This article describes the role of Customs and Excise in Combating Narcotics Smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. This study aims to determine: 1) The role of customs and excise in combating narcotics smuggling in the Tunon Taka Nunukan port. 2) Constraints faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. 3) the solution of the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port The research method used in this thesis is a qualitative descriptive technique with data collection techniques namely interviews and documentation. By using primary data sources from 3 informants from Customs and Excise officers in charge of the investigation and prosecution section. Data obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis techniques. Based on the results of the study, namely: 1) Perana Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by conducting patrols and also carrying out the duties and functions of the Customs and Excise. 2) Constraints faced by Customs and Excise are the lack of personnel so that Customs and Excise work cannot be carried out to the maximum extent possible and the lack of detection devices in several locations that are often found in cases of drug smuggling. 3) The solution to the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by cooperating with the National Narcotics Agency (BNN) and the police in order to facilitate Customs and Excise in combating Narcotics smuggling.ABSTRAK, Artikel ini menguraikan masalah Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1)Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 2) Kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 3) solusi dari kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Metodepenelitian yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.Dengan menggunakan sumber data primer dari 3 informan dari petugas Bea dan Cukai yang bertugas dibagian penyelidikan dan penindakan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian yaitu: 1) Perana Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan patroli dan juga menjalankan tugas dan fungsi dari Bea dan Cukai tersebut. 2) Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai yaitu kurangnya personil sehingga membuat kerja Bea dan Cukai tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin dan kurangnya alat pendeteksi dibeberapa lokasi yang sering didapatkan kasus penyelundupan narkotika. 3) Solusi dari kendala yang dihadapi pihak Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian agar dapat memudahkan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan Narkotika tersebut.
Co-Authors . MUSTARING . NURDALIA . RISALDI .B, UMYATUL UMRAH A. FATIR LUKMAN A. Rizal A. Rizal AA Sudharmawan, AA Abdul Rahman Abdul Rahman Sakka Abdul Sakban Ahmad Jamalong, Ahmad Amaliyah, Amaliyah ANA ANNISA, ANA Andi Aco Agus, Andi Aco Andi Dewi Riang Tati Andi Fachruddin Andi Kasmawati ANDI SUYUTI, ANDI Aprisal, Wahyu Ardani, Aulia Raihanah Salwa Ashari Ismail Asmunandar, Asmunandar Asnawi Ojen Asri Ainun Bakhtiar Asri Ismail Aulia Raihanah Salwa Ardani Azhari, Yudhistira Bahri bahri Bakhtiar, Bakhtiar. Darman Manda Manda DENNI DAHLAN DEWI ANGRAENI DIAN EKA SAFITRI Dian Novita Sari, Dian Novita EDRIN . Ernawati . Ernawati S.K Fadhilah, Arwina Fajri Utari, Ni’matul Aliyah Fediyatun Muntazarah Firman Muin FIRMAN MUIN FIRMAN MUIN, FIRMAN FIRMAN UMAR Firman Umar FIRMAN UMAR, FIRMAN Firmansyah . Firmansyah Firmansyah Fitriani Fitriani G, Andika Wahyudi H, Rahma H, Ririn Nurfaathirany H., Ririn Nurfaathirany Haedar Akib Haerad, Iswatul Hairul Saleh Satrul HASNAWI HARIS, HASNAWI HERI, RIRIN NURFAATHIRANY Heri, Ririn Nurfaathirany Heri, Ririn Nurfaathyrani Herman Herman HIDAYATULLAH, AINUN Husain, Raja I Gusti Bagus Wiksuana Ihsan, Rifkah Auliah Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Irsyad Dhahri Samad Jumadi Sahabuddin, Jumadi Junaeda, Siti Junaeda, St Junaeda, St. KARMILA . Manan Sailan Manan Sailan Manan Sailan MANTASIA . Marwah Marwah Maya Kasmita MISKAWATI . Muh. Rizal Muh. Rizal MUHAMMAD AKBAL Muhammad Akbal Muhammad Amri Muhammad Aswan Muhammad Jihad Firman Muhammad Rusdi MUHAMMAD SAYADI Muhammad Syukur Muntazarah, Fediyatun Mustari Mustari Mustaring Mustaring Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Natasya, Ira NOVIA ASMITA Nur Ayuni Nur Nashri Rahman Nurfaathirani Heri, Ririn Nurfaathirany, Ririn Nurfajri Nurfajri Nurharsyah Khaer Hanafie NURUL LATIFAH KURNIA PUTRI Pabali, Adeni Muhan Daeng PATMAWATI, SUSI ANITA putri nurfadilla nurfadilla Rahmadani, Nanang Rahmi, Muthiah Realizhar Adillah Kharisma RESKI AMELIAH KASBA Rifdan . Ririn Nuraathirany Heri Ririn Nurfaathirany Ririn Nurfaathirany Heri Ririn Nurfaathirany Heri RIRIN NURFAATHIRANY HERI Ririn Nurfaatirany Heri Riskawati ., Riskawati Riskawati Riskawati, Riskawati Rohmah Rifani Romansyah Sahabuddin ROSNAH RIDWAN Rusdi, Puspitasari S, Hairul Saleh Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul Salim, Nurlela Salmiah Salmiah Salwa, Aulia Raihana Sara Nur, Restu Mayang Sari, Erlika Satrul, Hairul Saleh Siti Syarifah Wafiqah Wardah St Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda Suarlin SUDIRMANTO . Suliana, Andi Syafar, Irfan Syarif, Kurnia Ali Syarifuddin H M Syarifuddin Syarifuddin Tati, Andi Dewi Riang Wahid, Abdhika Salafi Wahyuddin Wahyuddin Wahyudi Gani, Andika Wiwik Handayani