p-Index From 2021 - 2026
5.477
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PENDAMPINGAN PENGURUS PONDOK PESANTREN MENGEMBANGKAN WEBSITE SEBAGAI UPAYA MENANGKAL RADIKALISME DI ERA INDUSTRI 4.0 Wahyudi Wahyudi; Hanif Amrulloh; Habib Shulton Asnawi; Nur Alfi Khotamin; Muhammad Yusuf; Haris Santoso
Al-Khidmat Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v4i2.10290

Abstract

Mobilization in the era of the industrial revolution 4.0 in various joints was extremely fast. This has an impact on the paradigm of people who want to meet their needs instantly, including in the aspect of religious education. Meanwhile, access to information in this era was also used by radicals to carry out propaganda and all things related to it. If these two interests meet (people learn religion instantly and propaganda by radicals) it will certainly endanger the stability and harmony of religious communities in this country. Pesantren as the oldest educational institution in this country must take a role, including building an easy access to information flow, one of which is a website so that the public does not get caught up in radicalist propaganda. Through assistance with the ABCD method, it is hoped that Islamic boarding schools will be able to contribute in spreading friendly Islam in cyberspace. So that radicalism that spreads through the website can be stopped.
TINJAUAN KRITIS TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM Habib Shulton Asnawi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.691 KB)

Abstract

The scientific by the fact injustice, discrimination, subordinated, depolitisasi and hak-hak violation of human rights ( HAM ) Women. This was caused by some of the articles in law . No. 1 in 1974 about the marriages ( UPP ). This study draw in terms of perspektif- approach \ philosophy islamic law ( FHI). Focus this writing: ( 1 ). How raights women in philosophy UPP perspective islamic law ? (2). What are the injustice and human rights violations women perspective philosophy islamic law?. This research is research library, review of critical thinking normativ and sociological implications, by using the method diskriftif, critical analysis, progressive. Scientific conclusions writing this is women experienced form injustice and human rights violations and some article in UPP declared contrary to the purpose of Islamic law namely the principle of maqasyid as-syari ah (kemashlahatan, justice and the protection of human rights). His discoveries in this writing is that country had violated a commitment to an agreement the united nations, because indonesia did not practice principles which is in the convention cedaw. And indonesia ratified convention cedaw through law No. 7 1984 regarding the ratification of the removal of all forms of discrimination against women.
DASAR HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NO.46/PUUVIII/2010 TENTANG STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA) Habib Shulton Asnawi
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2016): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.214 KB) | DOI: 10.25217/jf.v1i1.7

Abstract

Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak pada tahun 1990. Namun hal ini, belum mempunyai dampak positif dan siginifikan bagi pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak. Khususnya hak-hak anak di luar perkawinan (anak hasil nikah siri, hasil zina/selingkuh) mengalami ketidak-adilan dan diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh penerapan Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan tersebut selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 43 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan putusan mahkamah konstitusi No.46/PUUVIII/2010. Oleh karena itu, fokus dalam tulisan ini adalah apa dasar hukum hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.
Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Indonesia Eka Prasetawati; Habib Shulton Asnawi
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 3 No 1 (2018): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.496 KB) | DOI: 10.25217/jf.v3i1.283

Abstract

Tulisan ini tentang menggali wawasan Islam nusantara dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal di beberapa daerah di Indonesia. Nilai kearifan lokal di Indonesia sangat beragam, sehingga Indonesia memiliki semboyan yaitu “Bhineka Tunggal Ika”. Namun, Indonesia mendapat tantangan di mana perjumpaan Islam dengan budaya lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Sehingga kondisi ini menyebabkan ekpresi Islam tampil beragam dan bervariasi sehingga kaya kreativitas kultural-religius, tetapi dalam wilayah dan bidang tertentu telah terjadi penyimpangan dari Islam. Ditambah dengan kehadiran dua kelompok sekaligus yaitu liberal dan radikal, di mana dua kelompok ini terus berupaya menyudutkan penganut Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang mengutamakan sikap moderat (tawasuth), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manhaj Islam Nusantara di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana relevansi tradisi budaya lokal dengan Islam Nusantara. Metode penulisan ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu peneliti mendeskripsikan konstruksi dasar Islam Nusantara dan kearifan lokal (local wisdom), lalu dianalisis secara kritis dan komprehensif.
HAK DAN KEWAJIBAN JANDA CERAI MATI DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF GENDER Qosim Khoiri Anwar; Habib Shulton Asnawi; Annikmah Farida
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 3 No 2 (2018): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.081 KB) | DOI: 10.25217/jf.v3i2.390

Abstract

This research examines the facts of injustice against the divorcee died in the customary law of Lampung Lampung Pepadun Marga Anak Represents the Middle Lampung. The fact of the injustice done to the women starting from the existence of a pattern of relations of power that lame between men with women. Justification authorities it can be born is backed by the social perception of perception in the form of the myths of superiority a man trusted by the community. This research method is the type of field research, which are sociological qualitative analysis method with ethnographic. The primary data source is the custom of Lampung Pepadun, religious figures, as well as widows divorcees to death. The purpose of this research is to know the rights and obligations of the divorcee died in the customary law of Lampung Lampung Pepadun Marga Anak Represents the Middle Lampung in the perspective of Gender. Research results themselves that the provisions of the law on the rights and obligations of the divorcee died in the customary law of Lampung Lampung Pepadun Marga Anak Represents the middle of conflicting and inconsistent with the principles of fairness and gender equality
PEMBERDAYAAN PEMBUATAN NATA DECOCO BAHAN LIMBAH AIR KELAPA PADA FATAYAT NU METRO Annikmah Farida; Rita Rahmawati; Habib Shulton Asnawi; Andika Ari Saputra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa Vol 4, No 1 (2021): APRIL
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpmk.v4i1.1082

Abstract

ABSTRAKTujuan dari pendanpingan pemberdayaan  masyarakat ini adalah ntuk pemanfaatan dan  mengatasi masalah pencemaran lingkungan limbah air kelapa menjadi olahan yang bermnanfaat dan bernilai ekonomis dalam bentuk nata decoco untuk para anggota Fatayat  NU Kecamatan Metro Utara Kota Metro sehingga air kelapa yang selama ini tidak dimafatkan oleh para pedagang kelapa dipasar-pasar tradisisonal  yang ada di Kecamatan Metro Utara  dan sekitarnya bisa dirmanfaatkan. Metode yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan Asset Based Community Development (ABCD). Adapun jumlah peserta yang hadir  20  orang terdiri dari  Pengurus Fatayat NU  Cabang Kota Metro , Pengurus  Fatayat NU  Anak Cabang Kecamatan Metro Utara dan Pengurus  Fatayat NU Ranting  Kecamatan Metro Utara. Hasil dari pemberdayaan ini adalah  memiliki ketrampilan dalam pengolahan limbah air kelapa menjadi suatu olahan yang bermnafaat  dan bernilai ekonomis sehingga penambah pendapatan bagi keluarga.Kata Kunci: Limbah Air Kelapa, Nata Decoco, PelatihanABSTRACTThe purpose of this community empowerment guidance in to utilize overcome the problem of environmental pollution of coconut water waste into useful economical processing in the form of nata decoco for members of Fatayat NU, Metro Utara District, Metro City so that coconut water has not been ignored by coconut traders. In the traditional markets in Metro Utara District and its surroundings, it can be utilized. The method used in community empowerment uses the Asset Based Community Development (ABCD) mentoring approach. The number of participants who attended was 20 people consisting of the Fatayat NU Management Branch of the Metro City, the Executive of the Fatayat NU Branch of the North Metro District and the Fatayat NU Management, the North Metro District. The result of this empowerment is having skills in processing coconut water waste into a useful and economical process so that it can increase family income.Keywords: Coconut Water Waste, Nata Decoco, Training
STATUS HUKUM DAN HAM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Habib Shulton Asnawi
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.158 KB)

Abstract

Background This article departs from concern about the high violation of children's rights in Indonesia, particularly children in conflict with the law (child in conflict with the law), either as witnesses, victims or perpetrators of crime. In this article, focusing on the study of the question of the juvenile criminal justice system, namely Law. No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (Law SPPA), which still left many problems so that justice and the rights of children difficult to materialize. However, it should be realized that the product legislation is the result of a political compromise so much criticism even guguatan shown in SPPA law shortly after enactment. Although, on the other hand the Act SPPA lot of progress compared to the previous juvenile justice law. Therefore, in this article that will be studied is what are the issues in the Act SPPA and how efforts to optimize the Act SPPA in justice and human rights protection for children in Indonesia against the law.
PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG MIGAS Habib Shulton Asnawi
Jurnal Yudisial Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i3.10

Abstract

ABSTRAKPembahasan dalam analisis putusan ini berangkat dari keprihatinan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas) yang telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa. Undang-Undang Migas tidak memungkinkan negara mengolahminyak mentahnya sendiri di dalam negeri kemudian mengekspornya ke luar negeri. Kenyataan yang terjadi selama ini, Indonesia hanya menjual minyak mentah kemudian diolah di luar negeri. Selanjutnya Indonesia membeli minyak tersebut yang sesungguhnya minyaknya sendiri dengan harga minyak dunia.Pun penjualan dan pembelian dilaksanakan melalui perantara. Sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang migas, para pemohon mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas. Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan UUD NRI 1945. Penelitian dalam analisis putusan ini dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan metode penafsiran hukum,dengan pendekatan yuridis (normatif) dan analisis kualitatif. Kesimpulannya, dalam beberapa pasal Undang-Undang Migas dinilai bertentangan dengankonstitusi yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai sebagai sebuah pilihan bijaksana serta langkah progresif di bidanghukum khususnya perlindungan terhadap hak rakyat Indonesia.Kata kunci: penafsiran hukum, undang-undang migas, kedaulatan negara.ABSTRACTThe focus discussion of this analysis arises from the concern of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas Law) which has failed the state sovereignty and the national economy. Oil and Gas Law does not permit the state to cultivate its own crude oil domestically, then export it to overseas. The fact that happened so far is that Indonesia only sells crude oil to be taken up overseas. Furthermore, Indonesia buys the oil, which in fact is its own oil, with the world oil price. Even then, the sales and purchases are effected by intermediaries. As an effort to reduce the sovereignty of Indonesia in the field of oil and gas, the petitioners filed a judicial review of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. The Constitutional Court as a state institution take in its stride is to decide thecase through the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 on the Dissolution of Executing Agency of Upstream Oil and Gas Industry. The Constitutional Court did an in-depth interpretation of Law Number 22 Year 2001 which is attributed to the 1945 Constitution. The research of this decision is done through library research using legal interpretation method for juridical (normative) and qualitative analysis. In conclusion,several articles of the Oil and Gas Law are considered contradictory to the Constitution, such as Article 33 the 1945 Constitution. The Constitutional Court Decision are appraised as a wise choice as well as progressive measures in the legal field, notably for the protection of the rights of the people of Indonesia.Keywords: legal interpretation, oil and gas law, state sovereignty. 
MEMBONGKAR POSITIVISME HUKUM DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UPAYA MENEGAKKAN KEADILAN HAM KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA Habib Shulton Asnawi
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 1 No 1 (2013): Jurnal Nizham
Publisher : Postgraduate State Islamic Institute (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.027 KB)

Abstract

Law enforcement (judges, prosecutors and police) in Indonesia is still dominated by the positivistic paradigm and-legalistic way of thinking, especially in the legal meaning of the Criminal Code. The way to think of this kind proved to make the process of law enforcement in Indonesia is arid dry from morality. As a result, justice becomes the ultimate goal of law is often not achieved. Especially is justice and Human Rights (HAM) women. The inequality of women is certainly contrary to the concept of Indonesia as the "rule of law". As in Article 1 (3) UUD 1945 Indonesia is the "rule of law". The hallmark of the Rule of Law (Rechtsstaat / Rule of Law) is a rule of law that protects human rights (Human Rights). Law as supreme commander (commander) should not ignore the value of the legal basis of "justice" and "human rights protection". Legal positivism in the Criminal and Code is a sharp criticism of the various theories, especially the law of Islam. In Islamic law the concept of justice, equality and the protection of human rights is a philosophy or principles that should not be overlooked. Therefore, efforts to dismantle legal positivism in the Criminal Code is a necessity.
Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Habib Shulton Asnawi; M Anwar Nawawi; Agus Setiawan; Fathul Mu'in
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i1.248

Abstract

Abstrak Upaya perlindungan perempuan dan anak mendapat perhatian yang sangat baik baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Negara Indonesia juga telah meratifikasi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Namun nyatanya sampai saat ini perdagangan perempuan dan anak (Human Trafficking) masih sangat tinggi. Fokus artiel ini adalah bagaiamanakah perlindungan korban human trafficking dan faktornya perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Jenis artikel ini adalah kualitatif, yang dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil analisis bahwa komitmen pemerintah sebagai upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia telah cukup memadai, namun masih terdapat faktor sehingga trafficking perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi. Masalah trafficking perempuan dan anak dengan alasan dan tujuan apapun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perempuan, Anak, Pidana, Hak Asasi Manusia
Co-Authors A, M. Luthfi A. Khumaidi Ja'far Adi Bimantoro Afifah Asma AGUS SETIAWAN Agus Setiawan Agus Setiawan Agus Setiawan Ahmad Sukandi, Ahmad Alamsyah - Alamsyah Alamsyah Alamsyah Alamsyah Alfin Almustajab Alfina Damayanti Ambariyani Ambariyani, Ambariyani Amrulloh, Hanif Andika Ari Saputra Anggraini, Vira Mesi Ani Mardiantari Annikmah Farida Annikmah Farida Aprezo Pardodi Maba Bakr, Omaima Abou Damrah Khair Dedi . DESI WAHYUNI Eka Prasetawati el-Hajjami, Aicha Elok Api Senta Laily Masitoh Erham As’ari Faisal Faisal Faqihuddin Abdul Kodir Farhana Sabri Fathul Mu’in Fatul Mu’in Fikri, Arif Firman Nur Hidayat Habib Ismail, Habib Haris Santoso Hendriyadi Hendriyadi Hernisawati Hernisawati Hervin Yoki Pradikta Ibnu Burdah Ikhwan Aziz Q Ilham Wahyudin Illy Yanti Indah Saputri Iwan Setiawan Iwannudin Iwannudin Iwannudin Iwannudin Iwanudin Iwanudin Jaenullah Karismatul Syari’ah Kartika Kartika Kartika Kartika Khair, Damrah Kushendar Kushendar, Kushendar Lailatul Munawaroh Linda Firdawaty M Muslih M Nurdin Zuhdi M. Anwar Nawawi M. Anwar Nawawi M. Anwar Nawawi M. Anwar Nawawi, M. Anwar M. Muslih M. Wigyt Sugiharto M.Muslih Martinouva, Rissa Afni Martinouva, Rissa Afni Mispani Mispani Muh. Ngali Zainal Makmun Muhamad Agus Mushodiq, Muhamad Agus Muhammad Irfan Muhammad Irfan Muhammad Yusuf Mukhlishin, A Mukhlishin, Ahmad Mukhlisin, Ahmad Muslimin, A. Mu’in, Fathul Nawawi, M Anwar Niaz, Noorjehan Safia Novita Sari Nur Alfi Khotamin Nur Hidayati Nur Laili Putri Ayu Lestari Qosim Khoiri Anwar Rahman, Ricky Rahmanita, Ajeng Gaiska Rahmat Dahlan Riki Maryadi Rita Rahmawati RR. Ella Evrita Hestiandari Sadari Sadari Salma Roidah Sari Safitri Sarif Hidayat, Sarif Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Siti Mahmudah Suhendri, Aan Suja'i Suja'i Tunnur, Muti Aulia Zahro Ummah Karimah Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah Wahyudi Wahyudi Yuliatin yuliatin Zainudin Hasan Ziba Mir Hosseini Zubad, Muhammad