Articles
Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy Tentang Fiqh Zakat Di Indonesia
Herman;
Abdul Halim Talli;
Kurniati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.639
Muhammad Hasybi adalah seorang otodidak, ia menempu pendidikan hanya birkisar satu tahun lebih di bangku sekolah Al-Irsyad (1926). Namu, melalui pendidikan formal yang singkat tersebut ia mampu menojolkan dirinya menjadi seorang pemikir. Keahlian Hasybi dalam ijtihad ia mampu memperkenalkan diri sebagai intelektul yang tekenal di dunia internasional. Terkait dengan hasil ijtihad Hasybi mennggambarkan keadaan fiqh ke-Indonesiaan dapat dilihat pada ijtihad Hasbi tentang zakat dengan mengacu pada pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama – Hasybi bependapat bahwa mesin-mesin produksi di pabrik besar wajib di zakati. Pandangan ini cukup relevan dengan konteks pembangun negara yang membutuhkan banyak modal. Pendapat Hasybi mengenai zakat diserahkan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Sebab, bagi Hasybi zakat tersebut sepaket dengan pengebangan untuk kemakmuran masyarakat, baik non muslim maupun muslim. Oleh karena itu, pungutan zakat seharusnya juga tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, akan tetapi juga kepada kaum nonmuslim. Kemudian, prinsip zakat, yaitu diambil pada jenis harta yang berkembang, harta yang sudah cukup nishabnya, dan zakat harta.
Studi Pengaruh Beban Puncak Terhadap Susut Umur Transformator di PT.PLN(Persero) Rayon daya
Afriansyah Anca;
Bakhtiar Bakhtiar;
Ruslan L
Jurnal Teknologi Elekterika Vol 16, No 2 (2019): Nopember
Publisher : Politeknik Negeri Ujung Pandang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31963/elekterika.v3i2.1550
Transformator berfungsi menyalurkan tenaga listrik dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan kemudian menyalurkan dari dari suatu rangkaian listirik ke rangkaian listrik lainnya. Transformator didesain dengan suhu sekitar 20 tetapi beroperasi pada suhu lingkungan 30 di Indonesia, maka transformator tersebut harus disesuaikan pembebanannya. Semakin tinggi suhu setempat semakin pendek operasional dan semakin besar susut umur dari transformator tersebut.. Pemanasan pada belitan trafo dapat mengkibatkan isolasi menjadi rusak dan kenaikan temperatur minyak akan mengubah sifat serta komposisi minyak trafo. Apabila perubahan-perubahan tersebut dibiarkan akan mengakibatkan nilai isolasi dari minyak menurun. suhu belitan pada sebuah transformator dapat dipengaruhi oleh besarnya beban serta temperatur lingkungan. Perlu dianalisis nilai suhu belitan pada sebuah transformator berdasarkan standar IEC354 yang diterapkan yaitu maksimal 98ºC.Pada tulisan ini meneliti pengaruh beban puncak terhadap susut umur transformator di PT.PLN (Persero) Rayon Daya. Hasil penelitian diperoleh pembebanan tranformator PT.IBT.007 dan transformator PT.IBT.SPTC masing-masing 90.3 % dan 91.5% . susut umur yang didapatkan sebesar 122% dan 136% sehingga sisa umur transformator diperkirakan 15 tahun dan 12 tahun.
Hubungan Tipe Kepribadian dengan Kejadian Burnout
Alberto Taolin;
Suharmanto Suharmanto;
Sutarto Sutarto
Jurnal Penelitian Perawat Profesional Vol 4 No 3 (2022): Agustus 2022, Jurnal Penelitian Perawat Profesional
Publisher : Global Health Science Group
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37287/jppp.v4i3.1081
Burnout dapat menjadi masalah karena munculnya sindrom patologis yang disebabkan stres berkepanjangan yang berdampak pada kelelahan fisik maupun emosi sehingga muncul perilaku maladaptif. Burnout dapat dipengaruhi oleh tipe kepribadian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tipe kepribadian dengan kejadian burnout melalui analisis artikel nasional dan internasional. Peneliti mendapatkan artikel sebanyak 37 artikel, tahun 2010-2022 dari Pubmed, NCBI dan Google Scholar sebanyak 12 artikel yang memenuhi kriteria. Peneliti menggunakan kata kunci “tipe kepribadian” dan “burnout”. Artikel kemudian dirangkum, dilakukan analisis dan diinterpretasikan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi burnout antara lain adalah tipe kepribadian, seperti kepribadian introvert.
Penyuluhan terhadap Orang Tua dalam Mendidik Prilaku Beribadah Anak
Rifa Fauzi Rosmerry;
Dede Supendi
ABMAS Vol 22, No 1 (2022): Jurnal Abmas, Juni 2022
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17509/abmas.v22i1.47586
ABSTRAKPengabdian berbasis penelitian ini tentang “Penyuluhan terhadap Orang Tua dalam Mendidik Prilaku Beribadah Anak di Rt 011 Rw 002 Desa Cikaobandung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif analisis yang mengungkapkan situasi dengan keadaan seseorang lebih rinci dan penulisannya berupa uraian atau pernyataan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Peserta kegiatan pengabdian dan penelitian ini merupakan orang tua siswa serta anak-anak yang bersekolah di jenjang SD sampai SMP. Bentuk kegiatan pengabdian berbasis penelitian ini adalah penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya peran pendidikan Islam orang tua terhadap perilaku beribadah pada anak dan pembinaan terhadap anak agar lebih giat dalam beribadah kepada Tuhannya. Tujuan penelitian dan pengabdian ini menguatkan peran pendidikan Islam orang tua agar lebih intensif lagi serta perilaku beribadah anak agar lebih baik dan hubungannya dengan Sang Pencipta dapat lebih dekat. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, hasilnya dapat dilihat bahwa peran orang tua sangat penting dalam perilaku beribadah pada anak. Orang tua yang memerintahkan anak untuk beribadah anak menjadi lebih rajin shalat berjmaah di masjid dan pergi mengaji sedangkan orang tua yang masih acuh terhadap perilaku beribadah anaknya, anaknya pun masih jarang melakukan ibadah-ibadah rutin seperti shalat, mengaji dan membaca Al-Qur’an. Kata Kunci: orang tua ; penyuluhan ; perilaku beribadah. ABSTRACTThis research-based service is about "Parenting Counseling in Educating Children's Worship Behavior at Rt 011 Rw 002 Cikaobandung Village. This research method uses a descriptive analysis type of research that reveals a situation with a person's situation in more detail and the writing is in the form of a description or statement according to the actual situation. The participants of this service and research activity are parents of students and children who attend elementary to junior high school levels. The form of this research-based service activity is counseling parents about the importance of the role of parents' Islamic education in worshiping behavior in children and coaching children to be more active in worshiping their God. The purpose of this research and service is to strengthen the role of parents' Islamic education to be even more intensive and the children's worship behavior to be better and their relationship with the Creator can be closer. Based on the results of community service activities and the discussions that have been described previously, the results can be seen that the role of parents is very important in worshiping behavior in children. Parents who order their children to worship their children become more diligent in praying in congregation at the mosque and going to the Koran while parents who are still indifferent to their child's worship behavior, their children still rarely perform routine worship such as praying, reciting the Koran and reading.Kata Kunci: parent ; counseling ; worshiping behavior.
Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Pengujian Legitimasi dan Validitas
Faiz Rahman
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 4 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.248 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1842
The review of the constitutionality of norms is a control mechanism that is carried out on the law-making procedures (procedural review) and the substance of the norm (substantive review). This is a consequence of a constitutional state and the rule of law. Cases of procedural review have often occurred in Indonesia, but the understanding and regulation is still relatively inconsistent as on substantive review. One of the reasons why this condition occurred is due to the lack of regulation regarding the procedure for the law-making process in the Constitution which is an indicator of the procedural review. Therefore, this study tries to answer the nature or urgency of the procedural review, by questioning what was tested by the Constitutional Court in the formal examination? This is doctrinal research which using a conceptual and cases approach in Indonesia, Kolombia, and South Africa. The selection of the case are carried out according to the functional comparative law method, which also considered on non-legal factors such as social and political factors that influence the norm. The results of the study found that the urgency of procedural review is to ensure that the law has fulfilled the aspects of legitimacy and validity. Legitimacy is arisen through meaningful participation, whereas validity comes from the conformity of the law-making processes with the procedures and can be proven materially, not only fulfilling formal requirements.
Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Faiz Rahman
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 3 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.978 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1836
The constitution states that as long as the customary law community unit and its traditional rights are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia, the state recognizes and respects it. However, many problems faced by indigenous peoples have made them aware of their rights, so they have tried several times to make their constitutional rights recognized by positive law. One of them is the Matteko customary law community who lives in Erelembang village, Tompobulu sub-district, Gowa district, South Sulawesi. In order to obtain customary land (forest/land) rights, indigenous peoples must receive recognition and receive recognition in the form of legal products. The purpose of this study was to determine the recognition of the Matteko customary law community in the examination of the Constitutional Court Law and to determine the legal position of the Matteko customary law community in the examination of the Constitutional Court Act. The research method used is empirical normative legal research with primary and secondary data types, where the data sources come from field data and literature. The results of this study are known so far, the Matteko customary law community does not have the legal standing to submit an assessment at the Constitutional Court because it cannot prove recognition as an indigenous community either in the form of a Regional Regulation or a Regional Head Decree. In fact, the legal position of customary law community units in judicial review at the Constitutional Court is clearly stated in the legislation, so that many customary law community units that have not received legal recognition from the state do not have the legal standing to apply for judicial review. Law in the Constitutional Court
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN PADA PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
Sahrullah Sahrullah;
Wahyuni Wahyuni
INVOICE : JURNAL ILMU AKUNTANSI Vol 2, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (689.107 KB)
|
DOI: 10.26618/inv.v2i2.4114
This study aims to determine the distribution of profits in Islamic accounting at the Panin Dubai Syariah Bank. This study uses a quantitative descriptive analysis method in which company data used are financial statements and an explanation of the desired data in this study is the 2016-2018 financial statements. The results showed that the didtribution of profits to companies that apply Islamic accounting has been distributed proportionally where the profits are nit only distributed to capital owners, but the distribution is also carried out to customers, employees, alms, and general reserves. Although for 2017-2018 there is no distribution of zakat. Implementation of the fair value of the distribution of profits has reached fair value in accordance with company policy rules. Although it has not been fully realized according to Islamic rules because the distribution of shareholders’ profit is greater than that of customers.
Hukum Internasional sebagai Alat Interpretasi dalam Pengujian Undang-Undang
Umbu Rauta;
Ninon Melatyugra
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.824 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1514
Tulisan ini ingin menjawab dua isu utama mengenai hubungan hukum internasional dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Isu pertama adalah legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai alat interpretasi dalam pengujian undang-undang, sedangkan isu kedua adalah urgensi penguasaan hukum internasional oleh hakim MKRI. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis dalam menjelaskan perkembangan pengujian undang-undang di Indonesia sekaligus menemukan legitimasi penggunaan hukum internasional oleh MK RI. Kesimpulan dari tulisan ini menegaskan bahwa hukum internasional memiliki sumbangsih yang penting dalam perannya sebagai alat interpretasi dalam proses pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait hak asasi manusia. Justifikasi keabsahan praktik penggunaan hukum internasional tersebut ditarik dari tradisi ketatanegaraan yang secara implisit dikehendaki UUD NRI Tahun 1945. Manfaat positif yang diberikan hukum internasional nyatanya harus disertai juga dengan penguasaan hukum internasional oleh hakim MK RI supaya hukum internasional dapat digunakan secara tepat. Pembahasan dalam tulisan ini dibagi ke dalam empat sub bahasan inti yakni, pengujian undang-undang, penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang oleh MK, legitimasi penggunaan hukum internasional sebagai the interpretative tool dalam pengujian undang-undang, pentingnya penguasaan hukum internasional oleh hakim MK.This article intentionally answers two principal issues regarding the relationship between international law and judicial review by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The first issue is the legitimacy of international use as an interpretative tool in judicial review. The second issue talks about the necessity of urgent international law mastery by the Constitutional Court’s judges. This legal research utilizes both a conceptual approach and a historical approach to explain the development of judicial review in Indonesia, and to find legitimacy of international law by the Constitutional Court. The analysis in this article affirms that international law positively contributes as an interpretative tool in judicial review by the Constitutional Court, particularly pertaining to human rights. A justification of a legitimate international law use is withdrawn from constitutional tradition which is implicitly desired by the Indonesian Constitution (UUD NRI 1945). Since international law has provided better insights into norms, a mastery of international law should be encouraged. There are four main discussions in this article: judicial review, application of international law in judicial review process, legitimacy of international law application in judicial review, and the importance of international law mastering by Constitutional Court judges.
Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi
Faiz Rahman;
Dian Agung Wicaksono
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 2 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.55 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1326
The result of this legal research show the existence of conditionally constitutional and conditionally unconstitutional decision in reviewing laws from 2003 to 2015, although that model of decision is not regulated in the positive law. There are 5 characteristics of conditionally constitutional decision, those are (1) Court gives interpretation or certain requirements in order to remain constitutional provisions tested throughout implemented according to the specified requirements of the Constitutional Court; (2) based on the rejected verdict; (3) a conditionally constitutional clause can be found only on the consideration of the Court, or can be found on the judgment and injunction; (4) conditionally constitutional decision require re-judicial review if the norm is not in line with the interpretation of the Constitutional Court; (5) encouraging legislative review. Regarding the conditionally unconstitutional decision, there are 4 characteristics, those are (1) the verdict certainly include a conditionally unconstitutional clause; (2) a conditionally verdict can be the meaning or interpretation of a norm, or give the terms of the norm is unconstitutional; (3) based on the granted verdict either partially or completely; (4) does not substantially different from the conditionally constitutional clause.
Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang
Faiz Rahman
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31078/jk1926
Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 became the first formal review decision granting the submission and using a conditionally unconstitutional model. Slightly different from material review, in a formal review, what is declared unconstitutional is the procedure. Consequently, it affects the differences in applying conditionally clauses in a formal review. This research explores the conditionally clauses model used in formal review and its implication. Furthermore, this research illustrates those three clauses are likely always accompanied the conditionally unconstitutional ruling, namely: order to lawmakers to revise the law-making process in a specific period; statement regarding the transitional period of the enforcement of the Law; and statement that the Law will become permanently unconstitutional if no changes are made. Nevertheless, considering the design of formal review in the Constitutional Court Law and implications of conditionally decision in formal review, the appropriateness of conditionally decision model for formal constitutional review need to be reconsidered.