Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.315
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Arsitektur DASENG USU LAW JOURNAL Jurnal Profesi Kependidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum University Of Bengkulu Law Journal Syntax Idea Legalitas: Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan) Jurnal Scientia Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan NOMOI Law Review Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal RIO LAW JURNAL Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pencerah Bangsa Outline Journal of Management and Accounting Paryaṭaka : Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Mahadi : Indonesia Journal of Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Journal of Environmental and Development Studies Mammiri: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Jurnal NORMATIF J-CEKI
Dedi Harianto
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 109 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 109 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penyelesaian Sengketa Pengurus Dengan Anggota Koperasi Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Medan) Salsabila Batubara; Tan Kamello; Saidin Saidin; Dedi Harianto
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki peran terhadap Koperasi dalam hal pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan tugas serta hadir untuk memberi solusi terhadap sengketa yang muncul dari koperasi. Salah satu peran tersebut adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa koperasi yang dilaksanakan secara non litigasi. Adapun pelaksanaan penyelesaian tersebut diberikan dalam bentuk mediasi untuk menghasilkan suatu perdamaian antara pengurus koperasi dengan pengawas sebagai organ dalam koperasi. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana aturan mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian perselisihan di Koperasi, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa pengurus dengan anggota Koperasi melalui mediasi, serta bagaimana upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dimana melakukan penelitian terlebih dahulu tentang duduk perkara perselisihan. Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi dimana dalam menyelesaikan perselisihan sengketa atau pengurus koperasi dengan anggota koperasi tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambatnya.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Melalui Perkawinan Campuran Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandung Joenari Anthony Marpaung; Suhaidi Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional juga menjadi salah satu pertimbangan pembaruan Undang-undang Keimigrasian di Indonesia dari yang sebelumnya UU RI No.9 Tahun 1992 menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2011. Adanya persyaratan-persyaratan di bidang keimigrasian, merupakan hambatan-hambatan dalam pola migrasi legal, telah mendorong munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola migrasi illegal. Kelompok ini memanfaatkan kondisi kelemahan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis masyarakat kelas bawah. Pola migrasi illegal menghasilkan imigran illegal yang berimplikasi kepada munculnya masalah kemanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (transnational crime) yang berkembang lebih lagi menjadi kejahatan lintas negara terorganisasi (transnational organized crime) seperti penyelundupan manusia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Regulasi tentang upaya penanggulangan penyelundupan manusia kaitannya dengan regulasi perkawinan campuran adalah -undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 13,42,89 dan 120. Regulasi ini kurang spesifik dimana ada skema perkawinan campuran yang tidak terbahas dalam penentuan hukuman bagi para pelaku. Akhirnya jerat pidana yang diberikan tidak spesifik dan disinyalir memiliki kelemaham dalam penerapan konsep keadilan. Tindak pidana penyelundupan manusia melalui skema perkawinan campuran dapat dicegah apabila dapat mencegah terjadinya perkawinan campuran.
Kajian Filosofis terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Rezim Hak Cipta Cheryl Yuswar; Runtung Sitepu; Dedi Harianto
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.7.2.98-107

Abstract

This paper aims to analyze the philosophical basis for the protection of Intellectual Property Rights together with the obstacles and challenges of protecting traditional cultural expressions in Copyright regime. To achieve this goal, this legal research method uses a normative legal writing method with analytical descriptive specifications. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the classification of the protection of traditional Indonesian cultural expressions under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is not appropriate because there are conflicting characteristics between copyright and traditional cultural expressions. It is necessary to further examine which Intellectual Property regime is in line with traditional cultural expressions or the preparation of a sui generis system for the purpose of protecting Indonesian's traditional cultural expressions. The placement of the protection of traditional cultural expressions in the appropriate IPR regime or sui generis system is expected to be able to maximize the economic rights that will be received by the owner and/or custodian of traditional cultural expressions. Keywords: Traditional Cultural Expression, Philosophy, Copyright
Comparison of Civil Law Regarding The Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions Ikhsan Lubis; Tarsisius Murwadji; Mahmul Siregar; Detania Sukarja; Robert Robert; Dedi Harianto; Mariane Magda Ketaren
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.981

Abstract

In the era of modern technology as it is today and even more so in the Covid-19 pandemic, cyber notary is also mentioned as a post that needs to carry out each technical aspect of his/her authority and duties as a notary with the help of technology, especially that is related to the urgency of making a notary deed electronically. Article 16, Paragraph (1), lines C and M of the Law on Notary’s Position (Undang-Undang Jabatan Notaris-UUJN) requires a notary to embed a fingerprint as an attachment to the original deed and read out the deed/agreement in the presence of client attended by at least two (2) witnesses, and after being read, should be signed by the client, witnesses, and a notary. Meanwhile, the Law on Article 5 Paragraph (4) on Information Technology and Electronic Transaction (UU ITE) provides limitations by making exceptions to notary deed is not included in the category of electronic information or document. Therefore the problem concerning the creation of a legally binding relationship (a deed) using electronic means (e-Notary) has not yet received a solid legal basis and has not guaranteed legal certainty, especially regarding the authenticity and existence of the electronic deed. In addition, the research will also explore the practice of implementing the development of the cyber notary concept in the field of civil law in several countries, both those with the Common Law tradition and the Civil Law tradition, many of which have empowered the function and role of a notary in electronic transactions. The utilized research technique is the normative legal research technique by using the approach to legislation and analysis of legal concepts sourced from primary or secondary legal materials. The results indicate that the concept of a cyber notary in creating a deed by electronic means (e-Notary) requires arrangements that provide clear rules regarding the terms or conditions in the framework of making a notary or authentic deed conducted using the concept of a cyber notary. Thus, the notary can carry out professional duties without contradicting the laws and regulations. In addition, the development of the cyber notary concept that comes from the Common Law System tradition in practice has been widely applied and is no exception for the Indonesian state which is included in the tradition of countries that adhere to the Civil Law System as a modern legal state, of course, cannot escape developments outside the law.
Misrepresentation Sebagai Fraud Dalam Perkara Kontrak Asuransi Yang Dilakukan Penanggung Mulhadi Mulhadi; Dedi Harianto
Arena Hukum Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.4

Abstract

Perusahaan asuransi di Indonesia saat ini terjebak dalam stigma mencari premi setinggi-tingginya. Banyak agen tidak bekerja sesuai standar dan tidak menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban pihak tertanggung. Penelitian ini bertujuan mengetahui misrepresentasi dan bentuk-bentuk misrepresentasi yang dilakukan oleh penanggung dalam perkara kontrak asuransi berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode content analysis. Hasil menunjukkan bahwa penanggung gagal memberikan informasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan dalam kaitannya dengan asuransi jiwa, gagal menjelaskan hubungan antara kejujuran dalam mengungkapkan keadaan materil secara lengkap dengan risiko batalnya polis atau konsekuensi penolakan klaim asuransi ditolak, penanggung memberikan informasi keliru kepada pemegang polis dengan mengesankan selah-olah klaim bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan photocopy bukti pengeluaran biaya rumah sakit, dan gagal menyajikan informasi bahwa polis hanya dapat ditutup untuk orang lain, jika calon tertanggungnya memiliki akta kelahiran dan tidak bisa digantikan dengan sebuah surat pernyataan.
PENGAKUAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL Asmadi Lubis; Dedi Harianto
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3051

Abstract

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menghargai kedudukan daerah-daerah istimewa serta peraturan Negara yang terkait mengenai daerah-daerah tersebut yang akan tetap mengingati hak-hak asal-usul daerah. Tanah adat adalah hak masyarakat hukum adat yang sangat penting, Sehingga masyarakat hukum adat berusaha untuk tetap mempertahankannya. Akan tetapi tanah adat pada masa perkembangan pembangunan sekarang ini sangat banyak dialihkan menjadi bagian lahan dalam pembangunan untuk kepentingan Negara yang menimbulkan masalah.Sehingga tujuan tulisan ini mengkaji pegakuan tanah adat ditinjau dari hukum agraria nasional. Artikel ini memiliki tujuan secara teoritis dan praktis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasilnya  Masyarakat adat yang lebih banyak tinggal dan tertebar di wilayah hutan Indonesia luas,dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan program pembangunan maka masyarakat merasa terancam terusir dari tanah hutan yang mereka tempati. Sedangkan salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pembaharuan Undang-undang tentang agararia yaitukeberadaan masyarakat adat dan haknya atas tanah, khususnya dalam pembaharuan hukum Agraria yang sifatnya kolonial dan Feodal menjadi UUPA tujuannya lebih menghormati, menghargai serta melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat adat atas tanah dalam rangkakesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. Namun, pada kenyataanya yang dirasakan oleh masayarakat hukum adat seolah bertolak belakang. 
Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi yang Rangkap Jabatan Prawira Kamila; Budiman Ginting; Dedi Harianto; T. Keizerina Devi Azwar
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.142

Abstract

Fenomena rangkap jabatan direksi pada perseroan terbatas saat ini marak di Indonesia. Hal ini menimbulkan vested interest yang menjadi salah satu indikator pelanggaran prinsip fiduciary duty. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui korelasi antara fiduciary duty dan rangkap jabatan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kurangnya pengaturan mengenai rangkap jabatan menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, karena hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Prinsip Fiduciary Duty yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan perseroan terbatas dan para pemegang saham. Fiduciary Duty ada antara direksi dan perseroan terbatas. Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan. Mereka tidak boleh menyebabkan kerugian keuangan perusahaan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan ada konsekuensi hukum seperti tuntutan dari pemegang saham untuk mendapatkan sanksi yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 398 dan 399 KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap rangkap jabatan yang seolah-olah diperbolehkan namun dapat merugikan perusahaan. UUPT tahun 2007 telah mengatur bentuk pertanggungjawaban direksi dan perlindungan hukum bagi pemegang saham. Disarankan agar Fiduciary Duty dan rangkap jabatan diatur untuk mencegah kerugian keuangan perusahaan dan melindungi perusahaan dan pemegang sahamnya.
PROBLEMATIC OF REFUSAL THE APPLICATIONS FOR SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS FOR SUBSIDIARIES OF STATE OWNED ENTERPRISES Mhd Edwin Prananta Surbakti; Sunarmi Sunarmi; Budiman Ginting; Dedi Harianto
NOMOI Law Review Vol 4, No 1 (2023): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i1.14949

Abstract

The legal position of SOE subsidiaries does not have legal certainty, giving rise to multiple interpretations. There are multiple interpretations in statutory regulations and jurisprudential decisions, namely the decisions of the Supreme Court Number: 21P/HUM/2017 and the decision of the Constitutional Court Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019. The approach used is the law approach, and the case approach. Source of data used in the form of secondary data. Data collection techniques and tools used were library research, field research, document studies and interview guides. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the BUMN subsidiary, namely PTPN I, was a holding structure of PTPN III, which declared the status of a BUMN, due to direct state capital participation in the form of 1 Series A Dwi Warna share. In accordance with PP No. 72 of 2016 that a subsidiary in the holding structure, namely PTPN I, receives a special assignment from the government in the form of a Public Service Obligation (PSO), Management Rights (HPL) and the Partnership and Community Development Program (PKBL), Based on Article 2A Paragraph (7) ) a BUMN subsidiary in a holding structure, namely PTPN I, is treated the same as a BUMN. As a result, creditors are not authorized to apply for bankruptcy and PKPU, but are the Minister of Finance in accordance with Article 223 in conjunction with Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 Years.
Kedudukan Direksi Dalam Mewakili Perusahaan DalamPerkara Kepailitan (Studi Perkara No.3/PDT.SUS- PAILIT/2020/PN NIAGA MDN) Adji Suryapranata; Sunarmi Sunarmi; T Keizerina Devi Azwar; Dedi Harianto
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i2.7160

Abstract

Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang dalam Kerangka Perdagangan Bebas World Trade Oraganization (Wto) dan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Siti Nurahmi Nasution; Suhaidi Suhaidi; Dedi Harianto; Jelly Leviza
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9522

Abstract

Setiap Negara bebas untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Negara mana pun guna meningkatkan perekonomiannya yang didasarkan pada kesepakatan World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota WTO juga telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, salah satunya adalah Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Banyaknya produk China yang masuk ke pasar Indonesia membuat Pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan nasional dengan memberlakukan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini membahas tentang bagaimana standar internasional atas produk barang dalam kerangka kesepakatan WTO, bagaimana kebijakan pemerintah tentang standardisasi barang dalam menghadapi ACFTA, dan bagaimana harmonisasi SNI dengan standar internasional berdasarkan kesepakatan WTO dalam rangka ACFTA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang dianalisis melalui analisis kualitatif. Standar internasional atas barang melalui kesepakatan WTO kaitannya dengan ACFTA mengacu kepada perjanjian internasional yang telah disepakati melalui kesepakatan WTO yakni Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures (SPS) dan Agreement on Technical Barriers To Trade (TBT). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang standardisasi barang dalam menyikapi ACFTA yakni membuat Undang-Undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 serta melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal. Harmonisasi SNI dengan standar internasional dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade baik melalui adopsi maupun modifikasi.  
Co-Authors Adji Suryapranata Aflah Ahmad Ahmad Ahmad Sirfi Fatoni Aida Nur Hasanah Alfian Alfian Alvi Syahrin Andalan Zalukhu Andini Pratiwi Siregar Andrianti , Syarifah Lisa Andrianti, Syarifah Lisa Asmadi Lubis Azam, Syaiful Azis, Fajriani Badaruddin Anwar Bahri, Nur Alim Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Bridail, Bridail Budiman Ginting BUDIMAN GINTING Cesylia Anggita Fitri Chairuna, Tengku Mita Cheryl Yuswar Cut Nabilla Sarika Dickyhadino Tesa Djodie, Mohammad Effan Donny Mangiring Tua Siburian Dwi Ayu Siti Hartinah Edi Warman Edi Yunara Edi Yunara Erniyani, Erniyani Fahri, Anwar Faisal Akbar Farhan Dwinanda Hanisyahputra Fatimah Islamy Nasution Hamzah, Hajrah Hani Riadho Nasution Hasibuan, Dedean Herawani HASIM PURBA Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasyim Purba Hasyim, Sitti Hajerah Henny Putri Raya Bernice Marpaung Hidayat, Hayekal Huller Gabe Dimpos Sinaga Hutabarat, Apdal Hutagalung, Gomgomie Andrew Ibnu Kholik Ichsan Aulia Batubara Idha Aprilyana Sembiring Iman Jauhari Indra Kurniawan Intan Nurjannah Lase Irene Putri Kartikasari Siregar Irfan Hadi Isnaeny, Nurul Jelly Leviza Jelly Leviza Joenari Anthony Marpaung Juliani Simalango, Yessica Julieta Santi Simorangkir Jusnizar Sinaga Kartika, Sahnaz Kartina Pakpahan Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kemala Atika Hayati Khoirunnisa, Nabila Lamtiur Imelda P Nababan Lee, Marcella Lestari Victoria Sinaga Lingga, Nimrod Gandatua Liza Bayduri Nasution Lubis, Ikhsan Lubis, Tri Murti M Febriyandri Satria Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Majiding, Nurul Chalisa Manik, Candoro Tua Manik, Toga Manullang, Ganesti Gebryella Maria Kaban Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Mhd Edwin Prananta Surbakti Mubarak, Ridho Muhammad Hamdan Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mustamam Mustamam Nabila Khoirunnisa Nanda Lucya Gultom Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Novanema Duha Noviyanti Wulandari Sitepu Novrilanimisy Novrilanimisy Nugroho, M. Setyo Nur Rahmi Nuraisyiah Nuraisyiah, Nuraisyiah Nurwahida Panggabean, Artha Priscilia Margareth Perangin-angin, Donsisko Pierre H. Gosal Popy Roza Posma Otto Martua Manalu Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Purba, M Hadyan Yunhas Putra, Hadian Indrawan Putri, Zelika Annisa Rabiatul Adawiyah Rafiqi Rafiqi, Rafiqi Rafiqoh Lubis Rahman Frija Ramadani, Mutiara Rismawaty Rismawaty Ritonga, Joni Sandri Robert, Robert Rosnidar Sembiring Ruben Tambunan Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung Sitepu Runtung Sitepu Sahade Saidin Saidin Saidin Salsabila Batubara Saragih, Riahmawati Silfia Agustina Simanjuntak, Surya Ulies Resky Sipayung, Jekson Siti Nurahmi Nasution Sitinjak, Erizal Sitompul, Patartua H. Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, Reward Sri Asmira Sri Hartati Br. Nadapdap Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Syafruddin Kalo Syarifah Lisa Andrianti Syarifah Lisa Andriati T Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A. T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamelo Tan Kamelo Tarsisius Murwadji Tiffany, Tiffany Tranis Bella H Turnip, Palber Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Utary Maharany Barus Wanda Myra Carissa Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widya Sari Yordinand, Yordinand Yulandari, Mesy Yusrin Zaidar, Zaidar Zam Zam Jamilah Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zulyadi, Rizkan