Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.904
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPTK: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Dinamika Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Anterior Jurnal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai MAGISTRA Law Review ADHKI: Journal of Islamic Family Law Masyarakat Berdaya dan Inovasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Indonesian Journal of Community Services Cel Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Progressive Law and Legal Studies Journal of Innovative and Creativity Focus Journal Law Review Jurnal Medika: Medika Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Bakti UPPR KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Satriya Nugraha
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Pada E-commerce di Indonesia Karisma, Dian; Kusuma Putra, Rengga; Eko Mardani, Retno; Widhi Nugroho, Aziz; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19660

Abstract

Konsumen dalam transaksi e-commerce mempunyai posisi tawar yang lemah, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pelaku usaha atau penjual yang merugikan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli pada e-commerce di Indonesia. Penulisan ini mengunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Menurut penelitian ini bahwa hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce memerlukan perlindungan dari tindakan pelaku usaha atau penjual, di antaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memberikan jaminan hukum bagi konsumen dan mengatur tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen jika penjual melakukan wanprestasi
Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Etriani, Etriani; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20637

Abstract

Penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah telah menjadi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 untuk menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak sah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perda dalam penanggulangan penambangan emas ilegal dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan kajian dokumen hukum serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala sosial-ekonomi, birokrasi yang kurang efisien, serta pengawasan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam penerapan Perda. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam aparat penegak hukum memperlambat penegakan aturan. Meskipun demikian, Perda ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki pengelolaan pertambangan dan menjaga kelestarian lingkungan jika diimbangi dengan penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih efektif.
Peran Lembaga Hukum Dalam Mewujudkan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia Meru, Agustinus; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20806

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan respon terhadap kebutuhan akan sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga hukum dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme diversi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap norma hukum positif dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya pelatihan aparat, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi sosial dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas lembaga hukum, peningkatan koordinasi, dan sosialisasi publik sebagai langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih adil dan inklusif.
Legal Assistance (Social Advocacy) on The Civil Rights of Indonesian Migrant Workers in The Sumber Gede Community Nurhidayati; Nugraha, Satriya; Pitriani; Zulfikar, Ahmad Arif; Nuriasari, Selvia
Indonesian Journal of Community Services Cel Vol. 1 No. 3 (2022): Indonesian Journal of Community Services Cel
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.119 KB) | DOI: 10.70110/ijcsc.v1i3.23

Abstract

The phenomenon of migrant workers in Indonesia is one of the issues that often cause public unrest. Migrant workers are considered foreign exchange heroes for the country. However, often the problems that afflict these migrant workers are unknown and even untouched while still working or after working as a migrant workers. The purpose of the activity is to provide legal assistance (social advocacy) to the village government and migrant workers to ensure the fulfillment of the rights of migrant workers and increase the capacity of both knowledge and legal information for migrant workers and former migrant workers once a month, provide legal protection information and improve the competence of PMI families and increase the ability and competence of PMI candidates in Sumber Gede Village community every three months. The method used is the Participatory Rural Appraisal (PRA) method. It is carried out in Sumber Gede Village, East Lampung Regency, through the stages of problem identification, activity planning, coordination with partners, implementation of activities, and supervision and evaluation. The exercises are strengthening legal literacy through the socialization of the law. No. 18 of 2017 on the protection of Indonesian migrants and Sumber Gede Village Regulation No. 4 of 2021 on the protection of Indonesian migrants, Gender-responsive Case Management Training and Paralegal Training in case handling for women migrant workers. The result of this activity is to increase competence and knowledge for migrant workers, former migrant workers and migrant workers' families both in terms of regulatory knowledge, legal assistance, and improving entrepreneurial skills.
Discourse on the Debate on Bawaslu's Authority in Handling Election Violations After the Determination of National Vote Results: Satriya Nugraha
Focus Journal : Law Review Vol 3 No 1 (2023): Focus Journal Law Review Vol. 3 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v3i1.97

Abstract

Violations in the electoral process in Indonesia are an issue that often occurs during the electoral process, where the Election Supervisory Body (Bawaslu) is tasked with preventing and taking action related to alleged election violations, not only during the election but also when the vote results have been determined nationally, with the hope of realizing a fair and integrity election. This study aims to describe the limitations of Bawaslu in carrying out its duties fully to oversee the entire series of elections following statutory regulations. This research uses a normative juridical research method through a statutory approach. The results of this study reveal that Bawaslu is unable to fully carry out its duties in taking action against alleged election violations after the determination of the vote until the stage of taking the oath or pledge because there is a legal vacuum in Article 93 letter d of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which outlines that Bawaslu is only tasked with overseeing the implementation of the election until the stage of determining the election results. Law Number 7/2017 on General Elections must be reviewed to provide legal certainty to Bawaslu in carrying out its duties under statutory regulations.
PENYULUHAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MEDIA SOSIAL SEBAGAI HAK ASASI WARGA NEGARA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Nugraha, Satriya; Susilowati, Eny
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.30602

Abstract

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya pemahaman mengenai hak kebebasan berpendapat di media sosial sebagai salah satu hak asasi warga negara, khususnya bagi mahasiswa. Mahasiswa, sebagai generasi muda dan pengguna aktif media sosial, perlu dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai agar dapat memanfaatkan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa Universitas PGRI Palangka Raya mengenai batasan dan implikasi hukum dari kebebasan berpendapat di media sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah ceramah interaktif yang melibatkan diskusi dan tanya jawab, serta penyebaran materi edukatif melalui media cetak dan digital. Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui pendekatan Service Learning. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap hak kebebasan berpendapat dan batasan hukumnya di media sosial. Mahasiswa juga menunjukkan kesiapan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktivitas sehari-hari di media sosial. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini berhasil menciptakan lingkungan akademik yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah Farina, Thea; Mulyawan, Agus; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1852

Abstract

Penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi subjek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Peluang yang kiranya sangat berkaitan dengan penerapan hukum adat mencakup peningkatan pelestarian lingkungan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum adat juga memberikan landasan bagi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mempromosikan ketahanan lokal. Namun, penerapan hukum adat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat adat mendapatkan perlindungan hak terhadap tantangan utama sulitnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat sebagai sumber daya alam di Kalimantan Tengah menurut perspektif hukum adat. Menurut hasil penelitian, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah seharusnya memegang kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat, serta memperkuat keterkaitan antara hukum adat dan hukum formal. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam, yang menghargai pengetahuan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat resiliensi ekosistem dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatn hutan adat sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan.
Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum Kristanto, Kiki; Noerdajasakti, Setiawan; Nugraha, Satriya; Fransisco, Fransisco; Mugopal, Undang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.624

Abstract

Ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya menyebutkan bahwa hak hidup merupakan non derogable rights secara horizontal bertentangan dengan KUHP dan sejumlah UU di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati. Konflik norma ini mencerminkan tidak adanya relevansi di antara aturan yang memberlakukan pidana mati dengan aturan yang menyebutkan bahwa hak hidup adalah non derogable rights. Menanggapi adanya konflik norma tersebut, perlu dikaji pengaturan pidana mati dan hak hidup sebagai non derogable rights dalam perspektif ius constituendum. Jenis penelitian ini yakni penelitian Hukum normatif dengan metode pendekatan statute approach, historical approach, dan conceptual approach. Hasil dan pembahasan bahwa kedepan tentang pidana mati masih dipertahankan, sehingga perlu melakukan perubahan UUDN RI Tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights. Selain itu, dalam KUHP baru eksistensi pidana mati tetap dipertahankan, tetapi pengaturannya dilakukan secara khusus (eksepsional).
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Daring Menurut Perspektif Hukum Perdata Nasional Putra, Mikhael Stepanus; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3961

Abstract

Perubahan dalam teknologi informasi telah merevolusi metode transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih praktis melalui platform daring, dengan nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp512 triliun pada 2024. Namun, pesatnya pertumbuhan ini diiringi risiko hukum bagi konsumen, seperti penipuan daring, ketidaksesuaian produk, keterlambatan pengiriman, dan kebocoran data pribadi. Berdasarkan data Kominfo, 1.730 kasus penipuan daring terjadi antara 2018–2023 dengan kerugian Rp 18 triliun. Hukum perdata nasional, melalui KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, menyediakan landasan normatif untuk perlindungan konsumen, namun implementasinya masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital, dan kompleksitas verifikasi identitas dalam transaksi daring. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran hukum dalam menjaga hak-hak konsumen saat melakukan perjanjian jual beli daring dari perspektif hukum perdata, mengidentifikasi celah hukum, dan merekomendasikan pembaruan regulasi yang adaptif serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan solusi praktis untuk mendukung ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan terpercaya.
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Fasilitas Umum dalam Demonstrasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Sosial Mantikei, Cindi Kristian; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4203

Abstract

Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia kerap diwarnai dengan tindakan perusakan fasilitas umum yang memunculkan dilema antara perlindungan kebebasan sipil dan pemeliharaan ketertiban sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai perusakan fasilitas umum dalam konteks demonstrasi, mengidentifikasi problematika penegakan hukumnya, serta merumuskan arah reformulasi kebijakan hukum pidana yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan KUHP, UU No. 9 Tahun 1998, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam membedakan peserta demonstrasi damai dan pelaku anarkis, serta kecenderungan aparat dalam melakukan kriminalisasi secara kolektif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana diperlukan dengan menekankan prinsip pertanggungjawaban individual, penerapan restorative justice terhadap kerugian material, serta adopsi praktik internasional yang lebih humanis dan proporsional. Reformulasi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban sosial dalam negara hukum demokratis.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Agustin, Rizky Ade Ali, Nuraliah Andika Wijaya, Andika Anovanko, Uria Bernandus Aprilyansyah, Mahdi Surya As’ad , Ihwana Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bangas, Karlinae D. Br. Simanungkalit, Meldasyel Bulan Tri Hardianty Hasanah Claudia Yuni Pramita Damanik, Eko Rinaldo Dea Ariesta Dedi Sorongan, Yuliana Mose, Reonaldy A Berikang Dhania , Hanrezi Dian Karisma Eka Siskawati Eko Mardani, Retno Erlangga, Duta Erni Dwi Puji Setyowati, Erni Dwi Puji Etriani, Etriani Farina, Thea Fauzi Rahman Fitria Husnatarina Fransisco, Fransisco Fuji Syifa Safari Hayati, Mulida Indah Widiastuti Indang Sulastri Infa Minggawati Ivans Januardy Jasiah Jasiah Jasiah Juwita, Dewi Ratna Karisma, Dian Kristanto, Kiki Kusuma Putra, Rengga Liberty, Amira Fauziah Lihandri, Yoga Linda Ikawati Mantikei, Cindi Kristian Mantiqa, Yuka Latieful Mardani, Retno Eko Marselino, Fernando Martriwati Meru, Agustinus Mugopal, Undang Muhammad Thaariq Darmawan Muljo , Ariyani Nawa Angkasa, Nawa Nugroho, Aziz Widhi Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nuris Kushayati Odi Andanu Oktarindini, Devina Oktaviana Ayuningrum, Clara Pieresky, Andrea Pitriani Pratama, Diaz Jorge Putra, Mikhael Stepanus Putra, Rengga Kusuma Rengga Kusuma Putra Reslawati Reslawati Retno Eko Mardani Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah, Rosmawiah SALSABILA, ANNISA Saragih, Geofani Milthree Sari , Fitri Maulina Sari , Ika Purnama Selvia Nuriasari Seran, Diego Fernando Setiawan , Zunan Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Silvia Arianti Siti Fatimah Sumiatie Sumiatie Susilowati, Eny Tangkasiang, Yos Andy Theresia Dessy Wardani Tiara Tobing, Rudyanti Dorotea Towip, Towip Wardani, Theresia Dessy Widhi Nugroho, Aziz Widi Hartono, Frensius Wulandari, Vicka Prama Yessiarie Silvanny Sibot Yolita Elgeriza Agustin Yongky Yongky Yustha, Yulia Zulfikar, Ahmad Arif