Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.88
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPTK: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Dinamika Hukum Spektrum Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Anterior Jurnal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai MAGISTRA Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum ADHKI: Journal of Islamic Family Law Masyarakat Berdaya dan Inovasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Prophetic Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Journal Evidence Of Law Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Indonesian Journal of Community Services Cel Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Progressive Law and Legal Studies MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Focus Journal Law Review Jurnal Medika: Medika Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Ulil Albab Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Indonesia Media Law Review Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Bakti UPPR KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science Kertha Patrika Open Access DRIVERset Discourse on Law and Society Journal of Civil Criminal Law Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Satriya Nugraha
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENYULUHAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MEDIA SOSIAL SEBAGAI HAK ASASI WARGA NEGARA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Nugraha, Satriya; Susilowati, Eny
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.30602

Abstract

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya pemahaman mengenai hak kebebasan berpendapat di media sosial sebagai salah satu hak asasi warga negara, khususnya bagi mahasiswa. Mahasiswa, sebagai generasi muda dan pengguna aktif media sosial, perlu dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai agar dapat memanfaatkan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa Universitas PGRI Palangka Raya mengenai batasan dan implikasi hukum dari kebebasan berpendapat di media sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah ceramah interaktif yang melibatkan diskusi dan tanya jawab, serta penyebaran materi edukatif melalui media cetak dan digital. Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui pendekatan Service Learning. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap hak kebebasan berpendapat dan batasan hukumnya di media sosial. Mahasiswa juga menunjukkan kesiapan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktivitas sehari-hari di media sosial. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini berhasil menciptakan lingkungan akademik yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah Farina, Thea; Mulyawan, Agus; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1852

Abstract

Penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi subjek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Peluang yang kiranya sangat berkaitan dengan penerapan hukum adat mencakup peningkatan pelestarian lingkungan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum adat juga memberikan landasan bagi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mempromosikan ketahanan lokal. Namun, penerapan hukum adat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat adat mendapatkan perlindungan hak terhadap tantangan utama sulitnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat sebagai sumber daya alam di Kalimantan Tengah menurut perspektif hukum adat. Menurut hasil penelitian, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah seharusnya memegang kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat, serta memperkuat keterkaitan antara hukum adat dan hukum formal. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam, yang menghargai pengetahuan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat resiliensi ekosistem dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatn hutan adat sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan.
Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum Kristanto, Kiki; Noerdajasakti, Setiawan; Nugraha, Satriya; Fransisco, Fransisco; Mugopal, Undang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.624

Abstract

Ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya menyebutkan bahwa hak hidup merupakan non derogable rights secara horizontal bertentangan dengan KUHP dan sejumlah UU di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati. Konflik norma ini mencerminkan tidak adanya relevansi di antara aturan yang memberlakukan pidana mati dengan aturan yang menyebutkan bahwa hak hidup adalah non derogable rights. Menanggapi adanya konflik norma tersebut, perlu dikaji pengaturan pidana mati dan hak hidup sebagai non derogable rights dalam perspektif ius constituendum. Jenis penelitian ini yakni penelitian Hukum normatif dengan metode pendekatan statute approach, historical approach, dan conceptual approach. Hasil dan pembahasan bahwa kedepan tentang pidana mati masih dipertahankan, sehingga perlu melakukan perubahan UUDN RI Tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights. Selain itu, dalam KUHP baru eksistensi pidana mati tetap dipertahankan, tetapi pengaturannya dilakukan secara khusus (eksepsional).
Legal Counseling on Cybercrime: Educating Students of State Vocational High School 2 Palangka Raya on Digital Offenses and Their Legal Protection Indang Sulastri; Satriya Nugraha; Bulan Tri Hardianty Hasanah; Dea Ariesta
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v5i3.8412

Abstract

This community service activity was carried out by the Faculty of Law, University of Palangka Raya, at SMK Negeri 2 Palangka Raya as an effort to enhance legal awareness among students. The background of this program lies in the increasing legal issues related to digital crimes and the urgent need for students to understand their legal rights and obligations in everyday life. The rapid growth of digital technology has led to an increased risk of cybercrimes, such as online fraud, cyberbullying, and data privacy violations, which have significant implications for individuals, particularly students. The main objective of this activity is to provide students with a comprehensive understanding of cybercrime, misuse of information technology, and the importance of responsible behavior in using social media. The methods applied in this program include interactive lectures, group discussions, case studies, and role-playing simulations, which encouraged students to actively participate in the learning process. The results indicated that students were able to grasp the fundamentals of laws related to cybercrime, recognize the potential dangers of irresponsible technology use, and demonstrate improved critical attitudes in responding to possible legal issues in daily activities. Furthermore, the program strengthened collaboration between the academic environment and vocational schools in building a young generation with strong legal awareness. In conclusion, interactive-based legal counseling proved effective in fostering legal awareness values among students, helping them make informed decisions in their digital interactions
Legal Construction of The Green Economy in Enviromental Management in The Era of Climate Change Satriya Nugraha; Rosmawiah
Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science Vol. 2 No. 1 (2024): Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science 202
Publisher : Asosiasi Pengelola Publikasi Ilmiah (APPI) PT PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55506/icdess.v2i1.91

Abstract

Climate change is an urgent global challenge requiring innovative approaches to environmental management. One such approach that is gaining traction is the green economy, which integrates economic growth with ecological sustainability. This research aims to analyze the legal construction of the green economy in the context of environmental management in Indonesia, particularly in addressing the impacts of climate change. This study employs a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, exploring national regulations such as Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, as well as policies related to a low-carbon economy, including carbon taxes and renewable energy incentives. The findings indicate that although relevant regulations exist, their implementation still needs to be improved, such as the lack of economic incentives for businesses to transition to environmentally friendly practices and weak law enforcement. Within the framework of the green economy, there is a need to strengthen legal instruments that promote innovation, investment, and cross-sector cooperation. This study recommends further integration of environmental and economic policies through a progressive legal approach, which emphasizes not only the mitigation of climate change impacts but also the protection of the rights of vulnerable communities and ecological justice. Thus, the legal construction of the green economy can become a key pillar in building sustainable environmental management in the era of climate change.
The Urgency of Meaningful Participation in the Law Making Process from the Perspective of Democratic Countries (Comparison of Indonesia, South Africa and the United States) Rengga Kusuma Putra; Aziz Widhi Nugroho; Geofani Milthree Saragih; Siti Fatimah; Satriya Nugraha
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5270

Abstract

Meaningful participation in law formation is a crucial aspect of a democratic country. The existence of this participation not only reflects the voice of the people but also increases the legitimacy of the resulting law. A legislative process that involves the community can create rules that are more responsive and in line with community needs. In this context, this research discusses meaningful participation practices in Indonesia, South Africa, and the United States. Each country has different approaches and mechanisms for involving the public in the legislative process. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a comparative legal approach. Through this approach, the study analyzes the laws and regulations governing public participation and identifies best practices from each country. The research results show that South Africa implements an effective public consultation system, where the public can provide direct input in the discussion of draft laws. Meanwhile, the United States has a structured participation mechanism, including public hearings and gathering input from various stakeholders, thereby creating a space for constructive dialogue between policymakers and the public. On the other hand, Indonesia still faces challenges in ensuring meaningful participation, despite efforts through public discussion mechanisms. These findings suggest the need to improve participation mechanisms in Indonesia to optimize the quality of democracy and legal legitimacy. Apart from that, support from the government and society is needed to create a stronger culture of participation, so that every individual feels they have a role in the legislative process. In this way, it is hoped that the resulting law will not be just a formality, but wil.Keywords:Meaningfull Participation; Legislation; Law Making; Democratic.
Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Muda di Kabupaten Wonogiri Aziz Widhi Nugroho; Retno Eko Mardani; Rengga Kusuma Putra; Satriya Nugraha; Linda Ikawati; Bagus Hermanto; Sandra Leoni Prakasa Yakub; Dian Karisma; Sitta Saraya; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kese
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/dinsos.v2i4.2601

Abstract

A clear national insight can guarantee the achievement of national interests, both internally and externally. This means that national insight provides a clear picture and direction for the nation's survival, as well as the future development of the nation and state. The organization of national and state life must proceed on the basis of mutual agreement, namely Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). Indonesia's existence as a state based on the rule of law (rechtstaat) based on Pancasila and the 1945 Constitution requires the development of Pancasila ideology and national insight as instruments that serve as catalysts or drivers in strengthening national insight and spirit, love of the homeland, democracy, legal awareness, respect for diversity, and participation in building a Pancasila-based nation in Wonogiri, especially among intellectuals. In accordance with its function, the Pancasila Ideology and National Insight Development organizes national, democratic, legal, multicultural and citizenship education to support the realization of citizens who are aware of their rights and obligations, as well as intelligent, skilled and have character so that they can be relied upon to build the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Penerapan Sanksi Adat Singer Terhadap Pelanggaran Perkawinan Dayak Ngaju di Kedamangan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Marolop Alfredo Siregar; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2800

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan singer sebagai bentuk sanksi adat dalam perkawinan masyarakat Dayak Ngaju di Kedamangan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Singer merupakan mekanisme hukum adat yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial, mengatur tata tertib perkawinan, serta memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar norma adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan singer tidak hanya memiliki dimensi hukum adat, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan religius yang memperkuat identitas budaya Dayak Ngaju. Selain itu, keberadaan singer menjadi sarana mediasi untuk menyelesaikan konflik keluarga, mempertegas peran lembaga kedamangan, serta memperlihatkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat lokal. Dengan demikian, singer berfungsi sebagai instrumen pelestarian adat sekaligus mekanisme kontrol sosial dalam menjaga keharmonisan perkawinan di masyarakat Dayak Ngaju.
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Banjir Melalui Pelatihan dan Penerapan Rumah Amfibi di Wilayah Rawan Bencana Kalimantan Tengah Dhimas Ari Yudha Pratama; Mochammad Fabian Athaya; Aurora Maria Sagak Abel; Thea Farina; Nuraliah Ali; Satriya Nugraha
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Vol. 2 No. 2 (2025): Desember: Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/prosemnasproit.v2i2.57

Abstract

This study examines community capacity building for flood mitigation in flood-prone regions of Central Kalimantan through disaster education, technical training, and the construction of an amphibious house prototype. Using a community-based disaster risk reduction (CBDRR) framework, the program integrates participatory training, field surveys, and adaptive structural innovation. Findings indicate a 40% increase in community knowledge based on Community Empowerment Level Analysis results, active engagement of 35 participants in disaster education, and significant improvement in technical skills among 22 trainees involved in amphibious foundation construction. The prototype achieved 100% completion within four effective working days, demonstrating the feasibility of amphibious technology using locally available materials. Strengthening youth organization structures further enhances community readiness and institutional resilience. Overall, the integration of participatory learning and adaptive technology effectively builds community self-efficacy and disaster preparedness in flood-prone environments.
Kajian Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Andrea Pieresky; Andika Wijaya; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3933

Abstract

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan kepada pelakunya serta memulihkan kerugian negara dan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis regulasi yang berlaku seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum mengenai perampasan aset telah tersedia, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, inkonsistensi putusan pengadilan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan keterbatasan kemampuan aparat dalam menelusuri transaksi keuangan yang kompleks. Selain itu, aspek perlindungan terhadap korban belum mendapat perhatian yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama nasional dan internasional agar perampasan aset dapat lebih efektif menekan ruang gerak tindak pidana pencucian uang sekaligus mewujudkan keadilan substantif.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Agustin, Rizky Ade Ahmad Alsharu Ali, Nuraliah Alpi Emkananta Tarigan Anatasya Christina Pattipeilohy Andhyka Triwan Putra Andika Wijaya Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Andrea Pieresky Anovanko, Uria Bernandus Aprilianto Aden Aprilyansyah, Mahdi Surya Ariyani Muljo Asmawi Aurora Maria Sagak Abel Aziz Widhi Nugroho Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bangas, Karlinae D. Br. Simanungkalit, Meldasyel Bulan Tri Hardianty Hasanah Cindi Kristian Mantikei Claudia Yuni Pramita Damanik, Eko Rinaldo Dea Ariesta Dedi Sorongan, Yuliana Mose, Reonaldy A Berikang Dhimas Ari Yudha Pratama Dhimas Ari Yudha Pratama Dian Karisma Duta Erlangga Eka Siskawati Eko Mardani, Retno Elidar Sari Elin Sudiarti Eny Susilowati Erni Dwi Puji Setyowati, Erni Dwi Puji Ervinda Ervinda Etriani, Etriani Fahrizal S.Siagian Farina, Thea Fauzi Rahman Fitria Husnatarina Fransisco, Fransisco Frensius Widi Hartono Fuji Syifa Safari Fuji Syifa Safari Gandik Prasetyo Budi Geofani Milthree Saragih Hadi Iskandar Hank Mengket, Stephen Hanrezi Dhania Ihwana As’ad Ika Purnama Sari Indah Widiastuti Indang Sulastri Indang Sulastri Infa Minggawati Ivans Januardy Ivans Januardy Jasiah Jasiah Jasiah Jhosef Deniro Tampubolon Juwita, Dewi Ratna Karisma, Dian Karlinae D. Bangas Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kiki Kristanto Kiki Kristanto Kristanto, Kiki Kusuma Putra, Rengga Liberty, Amira Fauziah Lihandri, Yoga Linda Ikawati Linda Ikawati Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Mantiqa, Yuka Latieful Mardani, Retno Eko Marolop Alfredo Siregar Marsela Marsela Marselino, Fernando Martriwati Meru, Agustinus Mikhael Stepanus Putra Mochammad Fabian Athaya Mugopal, Undang Muhamad Rapli Muhammad Izwar Fradiva Muhammad Thaariq Darmawan MULIDA HAYATI Nawa Angkasa, Nawa Nazira Azwa Nikmah Fitriah Nikmah Fitriah Nugroho, Aziz Widhi Nur Hidayah Nur Hidayati Nuraliah Ali Nuraliah Ali Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nuribadah Nuribadah Nuris Kushayati Odi Andanu Oktarindini, Devina Oktaviana Ayuningrum, Clara Pardomuan Putra Andespa Tambunan Pitriani Pratama, Diaz Jorge Putra, Rengga Kusuma Putri Fransiska Purnama P Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Rensi Rensi Reslawati Reslawati Retno Eko Mardani Retno Eko Mardani Retno Saraswasti Retno Saraswati Rianmahardhika Sahid Budiharseno Rizki Setyobowo Sangalang Rizki Setyobowo Sangalang Rizki Setyobowo Sangalang Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah, Rosmawiah SALSABILA, ANNISA Sandra Leoni Prakasa Yakub Saraya, Sitta Sari , Fitri Maulina Selvia Nuriasari Seran, Diego Fernando Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Silvia Arianti Siti Fatimah SITTA SARAYA Sofyan Jafar Sumiatie Susilowati, Eny Syariful Anam Tangkasiang, Yos Andy Tanto Satryatama Thea Farina Theresia Dessy Wardani Tiara Tobing, Rudyanti Dorotea Towip, Towip Wardani, Theresia Dessy Widhi Nugroho, Aziz Wulandari, Vicka Prama Yessiarie Silvanny Sibot Yolita Elgeriza Agustin Yongky Yongky Yosa Nikolas Notoe Saleh Yustha, Yulia Zulfikar, Ahmad Arif Zunan Setiawan