Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.007
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPTK: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Dinamika Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Anterior Jurnal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai MAGISTRA Law Review ADHKI: Journal of Islamic Family Law Masyarakat Berdaya dan Inovasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Prophetic Law Review Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Indonesian Journal of Community Services Cel Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Progressive Law and Legal Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Focus Journal Law Review Jurnal Medika: Medika Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Bakti UPPR KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science Kertha Patrika Open Access DRIVERset
Satriya Nugraha
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya Mulyawan, Agus; Nugraha, Satriya; Susilowati, Eny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.495

Abstract

Penyuluhan hukum tentang pemenuhan hak-hak anak binaan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada anak-anak yang berada dalam sistem peradilan anak atau anak yang sedang menjalani hukuman penjara. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak-hak mereka yang berada dalam sistem peradilan. Pentingnya hak-hak anak binaan seperti: Perlindungan Hak Asasi Anak, Pemahaman terhadap Proses Hukum, Penghapusan Diskriminasi, Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Rehabilitasi dan Reintegrasi, Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi dan Pemberdayaan Anak-Anak Binaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Metode Service Learning (SL). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan anak-anak daripada hukuman semata
Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 Ali, Nuraliah; januardy, ivans; Farina, Thea; Sibot, Yessiarie Silvany; Nugraha, Satriya
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13634

Abstract

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.
Hospital Bylaws Hospitals in Providing Legal Protection Against Criminal Acts of Medical Personnel Yongky, Yongky; Kristanto, Kiki; Nugraha, Satriya
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 8 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i8.50988

Abstract

Hospitals have a strategic role in providing comprehensive health services and ensuring legal protection for medical personnel in carrying out their professional practices. The existence of Hospital Bylaws or internal hospital regulations is an important instrument in creating good hospital governance and providing legal protection for medical personnel against possible lawsuits due to alleged negligence or malpractice. This study examines the role of Hospital Bylaws in providing legal protection for medical personnel with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that Hospital Bylaws have a role in setting ethical and professional standards, dispute resolution mechanisms, and legal responsibilities of hospitals and medical personnel. Therefore, the optimal implementation of Hospital Bylaws can be a preventive effort in reducing potential medical disputes and improving the quality of health services in hospitals.
Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penangangan Pengungsi Nugraha, Satriya; Bangas, Karlinae D.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10825

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran negara dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui respon terhadap krisis kemanusiaan dan penanganan pengungsi. Fokus utama adalah menganalisis strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia para pengungsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif untuk mendeskripsikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan serta penanganan pengungsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, namun terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti kebijakan imigrasi, respon masyarakat, dan dukungan internasional memengaruhi efektivitas respon negara terhadap krisis kemanusiaan. Kesimpulannya, pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks krisis kemanusiaan dan pengungsi membutuhkan kerjasama antar-negara, kebijakan yang inklusif, serta komitmen yang kuat dari negara-negara dalam menangani tantangan ini secara holistik.
Implikasi Hukum Perdata terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kontrak Komersial Anovanko, Uria Bernandus; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18718

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memunculkan tantangan baru dalam praktik hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum perdata yang masih berlandaskan paradigma klasik. Kontrak berbasis AI, seperti smart contracts, memperlihatkan karakteristik otonomi, otomatisasi, dan ketidakpastian algoritmik yang seringkali bertentangan dengan syarat sah kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya konsensus, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Ketidakcocokan ini diperparah oleh ketiadaan pengaturan hukum yang secara khusus mengakomodasi peran AI dalam hubungan kontraktual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak, terutama konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis benturan antara prinsip hukum kontrak Indonesia dengan karakteristik AI, serta menawarkan model regulasi alternatif yang adaptif dan responsif. Temuan penelitian menunjukkan perlunya pengakuan normatif terhadap AI sebagai proxy kehendak manusia, penerapan prinsip explainable AI (XAI) untuk transparansi algoritma, integrasi prinsip fairness by design dalam desain teknologi, serta penguatan tanggung jawab hukum berbasis pengendalian manusia atas sistem AI. Dengan demikian, hukum kontrak Indonesia dituntut untuk merekonstruksi prinsip-prinsip klasiknya agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dalam menghadapi era digital berbasis AI.
Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen Seran, Diego Fernando; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18721

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam perjanjian layanan digital yang banyak menggunakan Klausula baku. Klausula ini umumnya disusun sepihak oleh pelaku usaha dan wajib disetujui oleh konsumen tanpa negosiasi. Dalam perspektif KUH Perdata, Klausula baku dinilai sah selama memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun dalam praktiknya sering kali mencederai hak konsumen. Untuk menanggapi hal tersebut, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap kebebasan berkontrak, khususnya dengan melarang pencantuman Klausula yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Klausula baku dalam KUH Perdata, meninjau bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, serta mengkaji problematika dan kedudukan Klausula baku dalam perjanjian layanan digital. Temuan menunjukkan adanya benturan prinsip antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan standar Klausula baku, serta literasi hukum bagi konsumen untuk menciptakan kontrak yang lebih adil dan seimbang di era digital
Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Agustin, Rizky Ade; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19347

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus utama kajian adalah pengaturan hukum yang mengatur kedudukan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta dualisme pendekatan antara penegakan hukum pidana dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan sistem peradilan pidana anak, khususnya mekanisme diversi dan keadilan restoratif, serta permasalahan yang muncul mulai dari tahap penyidikan hingga pemidanaan. Studi ini juga mengkaji kesesuaian praktik peradilan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi perlindungan khusus bagi anak, terdapat kelemahan regulasi dan kendala dalam praktik yang menghambat perlakuan rehabilitatif yang optimal. Kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus, pemahaman aparat hukum yang bervariasi, dan minimnya pendampingan psikososial menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, optimalisasi penerapan diversi dan keadilan restoratif, pengembangan fasilitas rehabilitasi terpadu, serta peningkatan pendampingan dan pengawasan dalam proses peradilan anak. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Normatif Perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Br. Simanungkalit, Meldasyel; Farina, Thea; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19555

Abstract

Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia menimbulkan berbagai kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, kepastian hukum atas pertanggungjawaban perdata menjadi hal yang sangat krusial, terutama untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta membedah perbedaan pendekatan normatif dari kedua peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata menekankan tanggung jawab berdasarkan asas kesalahan (schuld), yang mewajibkan korban untuk membuktikan unsur kesalahan dan hubungan kausal secara rinci. Sebaliknya, UU LLAJ lebih berorientasi pada sanksi administratif dan pidana, tanpa memberikan kepastian normatif yang jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) dan menghambat realisasi keadilan bagi korban kecelakaan.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Pada E-commerce di Indonesia Karisma, Dian; Kusuma Putra, Rengga; Eko Mardani, Retno; Widhi Nugroho, Aziz; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19660

Abstract

Konsumen dalam transaksi e-commerce mempunyai posisi tawar yang lemah, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pelaku usaha atau penjual yang merugikan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli pada e-commerce di Indonesia. Penulisan ini mengunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Menurut penelitian ini bahwa hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce memerlukan perlindungan dari tindakan pelaku usaha atau penjual, di antaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memberikan jaminan hukum bagi konsumen dan mengatur tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen jika penjual melakukan wanprestasi
Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Etriani, Etriani; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20637

Abstract

Penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah telah menjadi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 untuk menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak sah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perda dalam penanggulangan penambangan emas ilegal dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan kajian dokumen hukum serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala sosial-ekonomi, birokrasi yang kurang efisien, serta pengawasan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam penerapan Perda. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam aparat penegak hukum memperlambat penegakan aturan. Meskipun demikian, Perda ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki pengelolaan pertambangan dan menjaga kelestarian lingkungan jika diimbangi dengan penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih efektif.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Agustin, Rizky Ade Ali, Nuraliah Alpi Emkananta Tarigan Andhyka Triwan Putra Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Andrea Pieresky Anovanko, Uria Bernandus Aprilianto Aden Aprilyansyah, Mahdi Surya As’ad , Ihwana Aurora Maria Sagak Abel Aziz Widhi Nugroho Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bangas, Karlinae D. Br. Simanungkalit, Meldasyel Bulan Tri Hardianty Hasanah Cindi Kristian Mantikei Claudia Yuni Pramita Damanik, Eko Rinaldo Dea Ariesta Dedi Sorongan, Yuliana Mose, Reonaldy A Berikang Dhania , Hanrezi Dhimas Ari Yudha Pratama Dian Karisma Duta Erlangga Eka Siskawati Eko Mardani, Retno Eny Susilowati Erni Dwi Puji Setyowati, Erni Dwi Puji Ervinda Ervinda Etriani, Etriani Farina, Thea Fauzi Rahman Fitria Husnatarina Fransisco, Fransisco Frensius Widi Hartono Fuji Syifa Safari Fuji Syifa Safari Gandik Prasetyo Budi Geofani Milthree Saragih Hermanto, Bagus Ikawati, Linda Indah Widiastuti Indang Sulastri Infa Minggawati Ivans Januardy Jasiah Jasiah Jasiah Juwita, Dewi Ratna Karisma, Dian Karlinae D. Bangas Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kristanto, Kiki Kusuma Putra, Rengga Liberty, Amira Fauziah Lihandri, Yoga Linda Ikawati Mantiqa, Yuka Latieful Mardani, Retno Eko Marolop Alfredo Siregar Marselino, Fernando Martriwati Meru, Agustinus Mikhael Stepanus Putra Mochammad Fabian Athaya Mugopal, Undang Muhamad Rapli Muhammad Izwar Fradiva Muhammad Thaariq Darmawan MULIDA HAYATI Muljo , Ariyani Nawa Angkasa, Nawa Nikmah Fitriah Nugroho, Aziz Widhi Nuraliah Ali Nuraliah Ali Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nuris Kushayati Odi Andanu Oktarindini, Devina Oktaviana Ayuningrum, Clara Pitriani Pratama, Dhimas Ari Yudha Pratama, Diaz Jorge Putra, Rengga Kusuma Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Rensi Rensi Reslawati Reslawati Retno Eko Mardani Retno Saraswasti Retno Saraswati Rizki Setyobowo Sangalang Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah, Rosmawiah SALSABILA, ANNISA Sandra Leoni Prakasa Yakub Saraya, Sitta Sari , Fitri Maulina Sari , Ika Purnama Selvia Nuriasari Seran, Diego Fernando Setiawan , Zunan Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Silvia Arianti Siti Fatimah SITTA SARAYA Sumiatie Susilowati, Eny Tangkasiang, Yos Andy Thea Farina Theresia Dessy Wardani Tiara Tobing, Rudyanti Dorotea Towip, Towip Wardani, Theresia Dessy Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Widhi Nugroho, Aziz Wulandari, Vicka Prama Yessiarie Silvanny Sibot Yolita Elgeriza Agustin Yongky Yongky Yustha, Yulia Zulfikar, Ahmad Arif