Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN KOMPETENSI PENULISAN ARTIKEL DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH GURU SMPN SATU ATAP 3 PALANGKA RAYA Nugraha, Satriya; Wardani, Theresia Dessy; Juwita, Dewi Ratna; Rosmawiah, Rosmawiah; Tangkasiang, Yos Andy
JURNAL BAKTI UPPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): JURNAL BAKTI UPP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/jbuppr.v1i2.64

Abstract

Kegiatan pengabdian ini diinisiasi sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas intelektual dan kontribusi ilmiah para pendidik dalam memajukan dunia pendidikan. Metode penyuluhan dipilih sebagai pendekatan utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para guru mengenai teknik penulisan artikel dan proses publikasi karya ilmiah. Melalui serangkaian kegiatan interaktif, seperti workshop, pelatihan, dan pembimbingan individu, diharapkan guru-guru dapat meningkatkan keterampilan penulisan dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru mengenai pentingnya penelitian dan publikasi sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama pendidik. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kolaborasi antar guru dalam penyusunan artikel dan publikasi karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dunia pendidikan di SMPN Satu Atap 3 Palangka Raya. Hasil dari pengabdian ini memberikan dampak positif dalam pengembangan literasi ilmiah di kalangan guru, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN Satu Atap 3 Palangka Raya.
BAHAYA PERUNDUNGAN (BULLYING) DAN CARA MENGHADAPINYA DI SMKN 7 KOTA PALANGKA RAYA Nugraha, Satriya; Aprilyansyah, Mahdi Surya; Rahman, Fauzi; Susilowati, Eny; Wulandari, Vicka Prama
JURNAL BAKTI UPPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2025): JURNAL BAKTI UPP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/jbuppr.v3i1.127

Abstract

Perundungan (bullying) di kalangan pelajar merupakan persoalan serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMKN 7 Kota Palangka Raya tentang bentuk-bentuk perundungan, dampaknya, serta strategi pencegahannya. Metode kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun budaya anti-perundungan di lingkungan sekolah.
Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya Mulyawan, Agus; Nugraha, Satriya; Susilowati, Eny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.495

Abstract

Penyuluhan hukum tentang pemenuhan hak-hak anak binaan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada anak-anak yang berada dalam sistem peradilan anak atau anak yang sedang menjalani hukuman penjara. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak-hak mereka yang berada dalam sistem peradilan. Pentingnya hak-hak anak binaan seperti: Perlindungan Hak Asasi Anak, Pemahaman terhadap Proses Hukum, Penghapusan Diskriminasi, Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Rehabilitasi dan Reintegrasi, Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi dan Pemberdayaan Anak-Anak Binaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Metode Service Learning (SL). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan anak-anak daripada hukuman semata
Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 Ali, Nuraliah; januardy, ivans; Farina, Thea; Sibot, Yessiarie Silvany; Nugraha, Satriya
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13634

Abstract

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.
Hospital Bylaws Hospitals in Providing Legal Protection Against Criminal Acts of Medical Personnel Yongky, Yongky; Kristanto, Kiki; Nugraha, Satriya
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 8 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i8.50988

Abstract

Hospitals have a strategic role in providing comprehensive health services and ensuring legal protection for medical personnel in carrying out their professional practices. The existence of Hospital Bylaws or internal hospital regulations is an important instrument in creating good hospital governance and providing legal protection for medical personnel against possible lawsuits due to alleged negligence or malpractice. This study examines the role of Hospital Bylaws in providing legal protection for medical personnel with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that Hospital Bylaws have a role in setting ethical and professional standards, dispute resolution mechanisms, and legal responsibilities of hospitals and medical personnel. Therefore, the optimal implementation of Hospital Bylaws can be a preventive effort in reducing potential medical disputes and improving the quality of health services in hospitals.
Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penangangan Pengungsi Nugraha, Satriya; Bangas, Karlinae D.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10825

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran negara dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui respon terhadap krisis kemanusiaan dan penanganan pengungsi. Fokus utama adalah menganalisis strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia para pengungsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif untuk mendeskripsikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan serta penanganan pengungsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, namun terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti kebijakan imigrasi, respon masyarakat, dan dukungan internasional memengaruhi efektivitas respon negara terhadap krisis kemanusiaan. Kesimpulannya, pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks krisis kemanusiaan dan pengungsi membutuhkan kerjasama antar-negara, kebijakan yang inklusif, serta komitmen yang kuat dari negara-negara dalam menangani tantangan ini secara holistik.
Implikasi Hukum Perdata terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kontrak Komersial Anovanko, Uria Bernandus; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18718

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memunculkan tantangan baru dalam praktik hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum perdata yang masih berlandaskan paradigma klasik. Kontrak berbasis AI, seperti smart contracts, memperlihatkan karakteristik otonomi, otomatisasi, dan ketidakpastian algoritmik yang seringkali bertentangan dengan syarat sah kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya konsensus, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Ketidakcocokan ini diperparah oleh ketiadaan pengaturan hukum yang secara khusus mengakomodasi peran AI dalam hubungan kontraktual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak, terutama konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis benturan antara prinsip hukum kontrak Indonesia dengan karakteristik AI, serta menawarkan model regulasi alternatif yang adaptif dan responsif. Temuan penelitian menunjukkan perlunya pengakuan normatif terhadap AI sebagai proxy kehendak manusia, penerapan prinsip explainable AI (XAI) untuk transparansi algoritma, integrasi prinsip fairness by design dalam desain teknologi, serta penguatan tanggung jawab hukum berbasis pengendalian manusia atas sistem AI. Dengan demikian, hukum kontrak Indonesia dituntut untuk merekonstruksi prinsip-prinsip klasiknya agar tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dalam menghadapi era digital berbasis AI.
Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen Seran, Diego Fernando; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18721

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam perjanjian layanan digital yang banyak menggunakan Klausula baku. Klausula ini umumnya disusun sepihak oleh pelaku usaha dan wajib disetujui oleh konsumen tanpa negosiasi. Dalam perspektif KUH Perdata, Klausula baku dinilai sah selama memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun dalam praktiknya sering kali mencederai hak konsumen. Untuk menanggapi hal tersebut, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap kebebasan berkontrak, khususnya dengan melarang pencantuman Klausula yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Klausula baku dalam KUH Perdata, meninjau bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, serta mengkaji problematika dan kedudukan Klausula baku dalam perjanjian layanan digital. Temuan menunjukkan adanya benturan prinsip antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan standar Klausula baku, serta literasi hukum bagi konsumen untuk menciptakan kontrak yang lebih adil dan seimbang di era digital
Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Agustin, Rizky Ade; Wijaya, Andika; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19347

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus utama kajian adalah pengaturan hukum yang mengatur kedudukan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta dualisme pendekatan antara penegakan hukum pidana dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan sistem peradilan pidana anak, khususnya mekanisme diversi dan keadilan restoratif, serta permasalahan yang muncul mulai dari tahap penyidikan hingga pemidanaan. Studi ini juga mengkaji kesesuaian praktik peradilan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi perlindungan khusus bagi anak, terdapat kelemahan regulasi dan kendala dalam praktik yang menghambat perlakuan rehabilitatif yang optimal. Kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus, pemahaman aparat hukum yang bervariasi, dan minimnya pendampingan psikososial menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, optimalisasi penerapan diversi dan keadilan restoratif, pengembangan fasilitas rehabilitasi terpadu, serta peningkatan pendampingan dan pengawasan dalam proses peradilan anak. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Normatif Perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Br. Simanungkalit, Meldasyel; Farina, Thea; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19555

Abstract

Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia menimbulkan berbagai kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, kepastian hukum atas pertanggungjawaban perdata menjadi hal yang sangat krusial, terutama untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta membedah perbedaan pendekatan normatif dari kedua peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata menekankan tanggung jawab berdasarkan asas kesalahan (schuld), yang mewajibkan korban untuk membuktikan unsur kesalahan dan hubungan kausal secara rinci. Sebaliknya, UU LLAJ lebih berorientasi pada sanksi administratif dan pidana, tanpa memberikan kepastian normatif yang jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) dan menghambat realisasi keadilan bagi korban kecelakaan.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Agustin, Rizky Ade Ali, Nuraliah Andika Wijaya, Andika Anovanko, Uria Bernandus Aprilyansyah, Mahdi Surya As’ad , Ihwana Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bangas, Karlinae D. Br. Simanungkalit, Meldasyel Bulan Tri Hardianty Hasanah Claudia Yuni Pramita Damanik, Eko Rinaldo Dea Ariesta Dedi Sorongan, Yuliana Mose, Reonaldy A Berikang Dhania , Hanrezi Dian Karisma Eka Siskawati Eko Mardani, Retno Erlangga, Duta Erni Dwi Puji Setyowati, Erni Dwi Puji Etriani, Etriani Farina, Thea Fauzi Rahman Fitria Husnatarina Fransisco, Fransisco Fuji Syifa Safari Hayati, Mulida Indah Widiastuti Indang Sulastri Infa Minggawati Ivans Januardy Jasiah Jasiah Jasiah Juwita, Dewi Ratna Karisma, Dian Kristanto, Kiki Kusuma Putra, Rengga Liberty, Amira Fauziah Lihandri, Yoga Linda Ikawati Mantikei, Cindi Kristian Mantiqa, Yuka Latieful Mardani, Retno Eko Marselino, Fernando Martriwati Meru, Agustinus Mugopal, Undang Muhammad Thaariq Darmawan Muljo , Ariyani Nawa Angkasa, Nawa Nugroho, Aziz Widhi Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nuris Kushayati Odi Andanu Oktarindini, Devina Oktaviana Ayuningrum, Clara Pieresky, Andrea Pitriani Pratama, Diaz Jorge Putra, Mikhael Stepanus Putra, Rengga Kusuma Rengga Kusuma Putra Reslawati Reslawati Retno Eko Mardani Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah, Rosmawiah SALSABILA, ANNISA Saragih, Geofani Milthree Sari , Fitri Maulina Sari , Ika Purnama Selvia Nuriasari Seran, Diego Fernando Setiawan , Zunan Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Silvia Arianti Siti Fatimah Sumiatie Sumiatie Susilowati, Eny Tangkasiang, Yos Andy Theresia Dessy Wardani Tiara Tobing, Rudyanti Dorotea Towip, Towip Wardani, Theresia Dessy Widhi Nugroho, Aziz Widi Hartono, Frensius Wulandari, Vicka Prama Yessiarie Silvanny Sibot Yolita Elgeriza Agustin Yongky Yongky Yustha, Yulia Zulfikar, Ahmad Arif