Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.88
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPTK: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Dinamika Hukum Spektrum Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Anterior Jurnal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai MAGISTRA Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum ADHKI: Journal of Islamic Family Law Masyarakat Berdaya dan Inovasi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Prophetic Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Journal Evidence Of Law Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Indonesian Journal of Community Services Cel Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Progressive Law and Legal Studies MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Focus Journal Law Review Jurnal Medika: Medika Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Ulil Albab Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Indonesia Media Law Review Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Jurnal Bakti UPPR KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science Kertha Patrika Open Access DRIVERset Discourse on Law and Society Journal of Civil Criminal Law Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Satriya Nugraha
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Daring Menurut Perspektif Hukum Perdata Nasional Mikhael Stepanus Putra; Andika Wijaya; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3961

Abstract

Perubahan dalam teknologi informasi telah merevolusi metode transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih praktis melalui platform daring, dengan nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp512 triliun pada 2024. Namun, pesatnya pertumbuhan ini diiringi risiko hukum bagi konsumen, seperti penipuan daring, ketidaksesuaian produk, keterlambatan pengiriman, dan kebocoran data pribadi. Berdasarkan data Kominfo, 1.730 kasus penipuan daring terjadi antara 2018–2023 dengan kerugian Rp 18 triliun. Hukum perdata nasional, melalui KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, menyediakan landasan normatif untuk perlindungan konsumen, namun implementasinya masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital, dan kompleksitas verifikasi identitas dalam transaksi daring. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran hukum dalam menjaga hak-hak konsumen saat melakukan perjanjian jual beli daring dari perspektif hukum perdata, mengidentifikasi celah hukum, dan merekomendasikan pembaruan regulasi yang adaptif serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan solusi praktis untuk mendukung ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan terpercaya.
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Fasilitas Umum dalam Demonstrasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Sosial Cindi Kristian Mantikei; Ivans Januardy; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4203

Abstract

Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia kerap diwarnai dengan tindakan perusakan fasilitas umum yang memunculkan dilema antara perlindungan kebebasan sipil dan pemeliharaan ketertiban sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai perusakan fasilitas umum dalam konteks demonstrasi, mengidentifikasi problematika penegakan hukumnya, serta merumuskan arah reformulasi kebijakan hukum pidana yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan KUHP, UU No. 9 Tahun 1998, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam membedakan peserta demonstrasi damai dan pelaku anarkis, serta kecenderungan aparat dalam melakukan kriminalisasi secara kolektif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana diperlukan dengan menekankan prinsip pertanggungjawaban individual, penerapan restorative justice terhadap kerugian material, serta adopsi praktik internasional yang lebih humanis dan proporsional. Reformulasi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban sosial dalam negara hukum demokratis.
Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Lingkungan dan Tata Ruang Akibat Pendirian Tambak Udang Vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara Duta Erlangga; Ivans Januardy; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4287

Abstract

Pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara, merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas perikanan. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan permasalahan hukum dan lingkungan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko, kesesuaian tata ruang wilayah, serta dampak ekologis berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta evaluasi kritis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian lokasi tambak dengan RTRW Kabupaten Sukamara, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengawasan lingkungan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, konflik sosial, serta ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perizinan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan tambak udang vaname perlu diarahkan pada model pembangunan yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Judicial pardon sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP 2023 Frensius Widi Hartono; Andika Wijaya; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4307

Abstract

Penelitian ini membahas judicial pardon sebagai konsep baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 yang menandai arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar yuridis, makna filosofis, dan implikasi penerapan judicial pardon dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa judicial pardon memberikan kewenangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, keadilan substantif, dan proporsionalitas. Instrumen ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem retributif menuju sistem yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi judicial pardon menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan diskresi, disparitas pemidanaan, dan lemahnya infrastruktur pendukung penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan pedoman pelaksanaan yang rinci, mekanisme kontrol yudisial, serta peningkatan kapasitas hakim agar konsep judicial pardon dapat diimplementasikan secara adil, konsisten, dan akuntabel dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Transformasi Doktrin Unjust Enrichment dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Muhamad Rapli; Andika Wijaya; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5566

Abstract

Doktrin unjust enrichment merupakan prinsip fundamental dalam berbagai sistem hukum modern, namun belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kekosongan normatif ini menimbulkan persoalan ketika terjadi perpindahan manfaat atau keuntungan tanpa dasar hukum yang sah, sementara kerangka hukum positif hanya menyediakan dua dasar gugatan tradisional, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan perkembangan doktrin unjust enrichment, menilai relevansinya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, serta merumuskan model transformasi yang sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual serta analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa unjust enrichment memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai instrumen pemulihan berbasis keadilan korektif. Analisis komparatif menunjukkan bahwa berbagai negara civil law maupun common law telah menjadikan doktrin ini sebagai mekanisme penting dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dapat ditangani oleh dasar gugatan konvensional. Transformasi dapat dilakukan melalui perluasan interpretasi yurisprudensi, penguatan judge-made law, dan pembaruan legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan unjust enrichment mampu memperkuat kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, serta kemampuan sistem hukum perdata Indonesia menghadapi dinamika transaksi modern
Analisis Politik Hukum terkait Kepentingan Negara dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia Muhammad Izwar Fradiva; Ivans Januardy; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5582

Abstract

Penelitian ini menganalisis politik hukum pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia dengan fokus pada bagaimana kepentingan negara membentuk konstruksi pengaturan maupun praktik ketatanegaraan terkait kedua instrumen tersebut. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan para ahli, penelitian ini mengidentifikasi dinamika evolusi pengaturan kewenangan Presiden sejak UUD 1945 sebelum amandemen hingga pasca reformasi dan menemukan bahwa terdapat pergeseran penting dari kewenangan prerogatif menuju pembatasan konstitusional berbasis checks and balances. Penelitian ini juga mengkaji tantangan implementatif seperti minimnya parameter objektif, kecenderungan politisasi kewenangan, serta absennya standar prosedural yang komprehensif dalam pemberian amnesti dan abolisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum ke depan harus menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia serta keadilan transisional. Selain itu diperlukan regulasi khusus mengenai amnesti dan abolisi yang menetapkan kriteria substantif dan prosedural untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara proporsional dan sejalan dengan kepentingan negara dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori maupun perbaikan praktik ketatanegaraan terkait penggunaan kewenangan amnesti dan abolisi di Indonesia.
Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital Aprilianto Aden; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6280

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak selalu terakomodasi secara memadai dalam hukum pidana positif. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum khususnya terkait metode penafsiran delik pidana. Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah kecenderungan penggunaan Argumentum per Analogiam baik secara eksplisit maupun terselubung dalam menafsirkan norma pidana konvensional untuk menjangkau kejahatan digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi teoretis Argumentum per Analogiam dalam hukum pidana serta menganalisis relevansi dan problematikanya dalam penafsiran tindak pidana di era teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa Argumentum per Analogiam secara prinsipil dilarang dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi menciptakan norma pidana baru di luar kewenangan legislator. Praktik penafsiran luas dalam perkara kejahatan digital kerap mendekati analogi terselubung yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Oleh karena itu penanganan kejahatan digital seharusnya ditempuh melalui pembaruan legislasi pidana yang adaptif bukan melalui perluasan penafsiran yudisial yang berisiko melanggar prinsip negara hukum.
Kedudukan Perjanjian Prenuptial terhadap Harta Perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Ervinda Ervinda; Andika Wijaya; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6281

Abstract

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengaturan harta kekayaan pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia serta implikasinya terhadap harta perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan, serta kini dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Secara yuridis, perjanjian ini memberikan perlindungan terhadap harta bawaan dan harta bersama, serta menghindarkan pasangan dari risiko hukum yang timbul akibat utang salah satu pihak. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala administratif dan sosial, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta potensi penyalahgunaan untuk tujuan melawan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan pemahaman publik agar perjanjian perkawinan benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif, adil, dan berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam sistem hukum keluarga Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia atas Eksekusi Jaminan Fidusia yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr) Rensi Rensi; Andika Wijaya; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen masih kerap menimbulkan permasalahan hukum khususnya ketika dilakukan secara sepihak oleh penerima fidusia melalui pihak ketiga tanpa prosedur hukum yang sah. Kondisi ini semakin relevan untuk dikaji setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta merta tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela atau tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul akibat eksekusi yang melampaui kewenangan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi penerima fidusia termasuk tanggung jawab atas tindakan debt collector sebagai perpanjangan tangan kreditur. Putusan a quo memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dan menegaskan bahwa efisiensi pembiayaan tidak dapat mengesampingkan prinsip due process of law dalam hukum perdata.
Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Gandik Prasetyo Budi; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan krusial yang mengancam prinsip kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis fenomena disparitas melalui studi komparatif terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Medan yang memiliki karakteristik serupa namun menghasilkan vonis berbeda secara signifikan, yakni Putusan Nomor 2202/Pid.Sus/2023/PN.Mdn dengan hukuman 6 tahun penjara dan Putusan Nomor 2184/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dengan hukuman 2 tahun penjara. Kedua terdakwa sama-sama didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang tidak jauh berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat, ruang diskresi hakim yang sangat luas, serta perbedaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis seperti kehadiran atau ketiadaan penasihat hukum. Disparitas semacam ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mencederai asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penelitian merekomendasikan pembentukan pedoman pemidanaan nasional yang lebih konkret, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami aspek substantif keadilan, serta penjaminan hak pendampingan hukum bagi setiap terdakwa guna mewujudkan peradilan yang adil dan konsisten.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Agustin, Rizky Ade Ahmad Alsharu Ali, Nuraliah Alpi Emkananta Tarigan Anatasya Christina Pattipeilohy Andhyka Triwan Putra Andika Wijaya Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Andrea Pieresky Anovanko, Uria Bernandus Aprilianto Aden Aprilyansyah, Mahdi Surya Ariyani Muljo Asmawi Aurora Maria Sagak Abel Aziz Widhi Nugroho Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bangas, Karlinae D. Br. Simanungkalit, Meldasyel Bulan Tri Hardianty Hasanah Cindi Kristian Mantikei Claudia Yuni Pramita Damanik, Eko Rinaldo Dea Ariesta Dedi Sorongan, Yuliana Mose, Reonaldy A Berikang Dhimas Ari Yudha Pratama Dhimas Ari Yudha Pratama Dian Karisma Duta Erlangga Eka Siskawati Eko Mardani, Retno Elidar Sari Elin Sudiarti Eny Susilowati Erni Dwi Puji Setyowati, Erni Dwi Puji Ervinda Ervinda Etriani, Etriani Fahrizal S.Siagian Farina, Thea Fauzi Rahman Fitria Husnatarina Fransisco, Fransisco Frensius Widi Hartono Fuji Syifa Safari Fuji Syifa Safari Gandik Prasetyo Budi Geofani Milthree Saragih Hadi Iskandar Hank Mengket, Stephen Hanrezi Dhania Ihwana As’ad Ika Purnama Sari Indah Widiastuti Indang Sulastri Indang Sulastri Infa Minggawati Ivans Januardy Ivans Januardy Jasiah Jasiah Jasiah Jhosef Deniro Tampubolon Juwita, Dewi Ratna Karisma, Dian Karlinae D. Bangas Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kiki Kristanto Kiki Kristanto Kristanto, Kiki Kusuma Putra, Rengga Liberty, Amira Fauziah Lihandri, Yoga Linda Ikawati Linda Ikawati Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Mantiqa, Yuka Latieful Mardani, Retno Eko Marolop Alfredo Siregar Marsela Marsela Marselino, Fernando Martriwati Meru, Agustinus Mikhael Stepanus Putra Mochammad Fabian Athaya Mugopal, Undang Muhamad Rapli Muhammad Izwar Fradiva Muhammad Thaariq Darmawan MULIDA HAYATI Nawa Angkasa, Nawa Nazira Azwa Nikmah Fitriah Nikmah Fitriah Nugroho, Aziz Widhi Nur Hidayah Nur Hidayati Nuraliah Ali Nuraliah Ali Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nurhidayati Nuribadah Nuribadah Nuris Kushayati Odi Andanu Oktarindini, Devina Oktaviana Ayuningrum, Clara Pardomuan Putra Andespa Tambunan Pitriani Pratama, Diaz Jorge Putra, Rengga Kusuma Putri Fransiska Purnama P Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Rengga Kusuma Putra Rensi Rensi Reslawati Reslawati Retno Eko Mardani Retno Eko Mardani Retno Saraswasti Retno Saraswati Rianmahardhika Sahid Budiharseno Rizki Setyobowo Sangalang Rizki Setyobowo Sangalang Rizki Setyobowo Sangalang Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah Rosmawiah, Rosmawiah SALSABILA, ANNISA Sandra Leoni Prakasa Yakub Saraya, Sitta Sari , Fitri Maulina Selvia Nuriasari Seran, Diego Fernando Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Setiawan, Diky Sibot, Yessiarie Silvany Silvia Arianti Siti Fatimah SITTA SARAYA Sofyan Jafar Sumiatie Susilowati, Eny Syariful Anam Tangkasiang, Yos Andy Tanto Satryatama Thea Farina Theresia Dessy Wardani Tiara Tobing, Rudyanti Dorotea Towip, Towip Wardani, Theresia Dessy Widhi Nugroho, Aziz Wulandari, Vicka Prama Yessiarie Silvanny Sibot Yolita Elgeriza Agustin Yongky Yongky Yosa Nikolas Notoe Saleh Yustha, Yulia Zulfikar, Ahmad Arif Zunan Setiawan