Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINSMAT Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Humanity Indonesia Prime Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law Jurnal Pemberdayaan Hukum SAINSMAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Journal of Training and Community Service Adpertisi Indonesian Journal Of Law Studies International Journal of Law Analytic
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 152 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 152 Documents
Search

 12   13   14   15   16 
EFEKTIVITAS PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Raden Detty Septiani Aisyah; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sertipikat elektronik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan landasan analisis peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat elektronik dalam Program PTSL tahun 2024 tergolong efektif, yang ditandai dengan capaian penyelesaian target pendaftaran tanah sebesar 100 persen, percepatan alur administrasi, peningkatan keamanan data melalui sistem digital, serta berkurangnya risiko pemalsuan atau duplikasi sertipikat. Meskipun demikian, implementasi program ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, khususnya keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, ketidakpastian teknis pada sistem digital, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem sertipikat fisik ke format elektronik. Hambatan tersebut juga diperkuat oleh ketergantungan pada jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan teknis. Upaya strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi berjenjang, serta penguatan kerangka regulasi yang adaptif diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesempurnaan pelaksanaan sertipikat elektronik. Dengan demikian, penerapan sertipikat elektronik dalam Program PTSL di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum dapat dinilai efektif dan menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of implementing electronic land certificates through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) and to identify the inhibiting factors affecting its implementation in Pangkajene and Kepulauan Regency. The research employs a normative-empirical legal method supported by statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through literature review and interviews with officials of the local Land Office. The findings demonstrate that the implementation of electronic land certificates under the 2024 PTSL Program is considered effective, as evidenced by the completion of 100 percent of registration targets, improved administrative efficiency, enhanced data security through digital systems, and reduced risks of falsification or certificate duplication. However, several challenges persist in its implementation, including limitations in technological infrastructure, limited public understanding of digital systems, uncertainties in system operation, and resistance to shifting from conventional physical certificates to electronic formats. These obstacles are further influenced by dependence on stable internet access, varying levels of human resource competency, and the need for technical and regulatory adjustments. Strategic efforts such as capacity building for government personnel, continuous public dissemination, and strengthening adaptive regulatory frameworks are essential to ensure long-term optimization of the program. Therefore, the implementation of electronic certificates under the PTSL Program in Pangkajene and Kepulauan Regency can be categorized as effective and represents a significant step toward advancing digital transformation in Indonesia's land administration system.
ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN RESOR MAYBRAT DALAM PENANGGULANGAN PEMULANGAN MASYARAKAT PASCA PENYERANGAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PROVINSI PAPUA BARAT Ruben Obed Kbarek; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Kepolisian Resor (Polres) Maybrat dalam penanggulangan dan pemulangan masyarakat pasca penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen yang relevan dengan pelaksanaan tugas Polres Maybrat dalam konteks pemulangan masyarakat korban konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Polres Maybrat tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi strategi keamanan melalui pembangunan pos pengamanan di wilayah rawan dan pelaksanaan patroli rutin terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas keamanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat yang kembali ke tempat asalnya. Pos pengamanan berfungsi ganda sebagai pusat koordinasi aparat sekaligus sarana interaksi sosial antara polisi dan warga, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain, kegiatan patroli yang disertai dengan penyaluran bantuan sosial menunjukkan peran humanis Polri dalam membangun kembali keutuhan sosial pascakonflik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan anggaran operasional, minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, serta kendala komunikasi yang menghambat efektivitas koordinasi dan mobilitas aparat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai agar fungsi Polres Maybrat dalam menjaga keamanan dan memulihkan kehidupan sosial masyarakat pasca penyerangan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. This study aims to analyze the role of the Maybrat Resort Police (Polres) in handling and repatriating the community following the attack by the Armed Criminal Group (KKB) in West Papua Province, and to identify the obstacles encountered in its implementation. This study uses a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, field observations, and document studies relevant to the implementation of the Maybrat Resort Police's duties in the context of repatriating conflict victims. The results of the study indicate that the function of the Maybrat Resort Police is not only oriented towards law enforcement aspects, but also on the functions of protection, guidance, and service to the community. The implementation of security strategies through the construction of security posts in vulnerable areas and the implementation of routine patrols has proven effective in creating security stability and increasing the sense of security of the community returning to their places of origin. The security posts function as a dual coordination center for officers and a means of social interaction between the police and residents, thereby strengthening public trust in the police institution. On the other hand, patrol activities accompanied by the distribution of social assistance demonstrate the humanistic role of the Police in rebuilding social integrity after the conflict. However, this study also identified several major obstacles, including operational budget limitations, a lack of supporting infrastructure such as roads and bridges, and communication constraints that hampered effective coordination and mobility of officers in the field. Therefore, adequate policy support and resource allocation are needed to ensure the Maybrat Police's role in maintaining security and restoring social life in the post-attack community can operate optimally and sustainably.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WALANAE Mulawarman Mulawarman; Baso Madiong; Yulia A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi aparat Polhut di wilayah UPTD KPH Walanae. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode yuridis empiris, berlokasi di UPTD KPH Walanae Kabupaten Soppeng. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala UPTD, personel Polhut, aparat desa, dan masyarakat sekitar hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Polisi Kehutanan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personel, minimnya pelatihan, sarana prasarana yang tidak memadai, serta luas dan sulitnya akses wilayah kerja. Mayoritas kebakaran disebabkan oleh aktivitas manusia diperparah oleh musim kemarau. Kendala yang dihadapi bersifat struktural dan kultural, termasuk lemahnya sistem pemantauan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tidak konsistennya penegakan hukum. Koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat juga belum berjalan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan efektivitas memerlukan pendekatan integratif melalui penguatan kelembagaan dan SDM, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan dan penanggulangan kebakaran hutan secara berkelanjutan. This study aims to analyze the effectiveness of forest ranger (Polhut) task implementation in forest fire mitigation and to identify the main challenges faced by forestry law enforcement officers in the Walanae Forest Management Unit (UPTD KPH Walanae). A qualitative approach with an empirical juridical method was employed, conducted in UPTD KPH Walanae, Soppeng Regency. Data were collected through interviews with the Head of UPTD, Polhut personnel, village officials, and local communities living near the forest. The findings indicate that the implementation of forestry law enforcement functions has not been optimal. This is attributed to limited personnel, inadequate training, insufficient facilities and infrastructure, as well as the vast and difficult-to-access work area. Most forest fires are caused by human activities, exacerbated by the dry season. The challenges faced are both structural and cultural, including weak monitoring systems, low public legal awareness, and inconsistent law enforcement. Inter-agency coordination and community participation have also not been sustained. Improving effectiveness requires an integrative approach through institutional and human resource strengthening, utilization of technology, and community empowerment in a sustainable forest fire prevention and mitigation system.
TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR PELABUHAN KOTA BARU-BATU LICIN DALAM KESELAMATAN PELAYARAN Muh. Arfan; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7621

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran di Pelabuhan Kotabaru–Batulicin serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Syahbandar memiliki peran sentral dalam memastikan terpenuhinya standar keselamatan pelayaran yang mencakup aspek teknis, administratif, dan operasional sebelum kapal melakukan aktivitas keberangkatan maupun kedatangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Syahbandar Pelabuhan Kotabaru–Batulicin telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun demikian, implementasi pengawasan keselamatan pelayaran masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor internal yang menjadi hambatan meliputi desain konstruksi kapal, kekuatan struktur dan kelayakan teknis, keterlambatan dalam pemeliharaan kapal, serta keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi cuaca ekstrem, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya manajemen keselamatan pelayaran, serta keterbatasan digitalisasi sistem pelayanan pada lingkup Kesyahbandaran. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penerapan prosedur keselamatan pelayaran yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia, modernisasi sistem berbasis digital, serta koordinasi lintas instansi untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran secara berkelanjutan. This study aims to analyze the role and responsibilities of the Harbourmaster in ensuring maritime safety at Kotabaru–Batulicin Port and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The Harbourmaster plays a critical role in enforcing maritime safety standards covering technical, administrative, and operational aspects before vessels are permitted to depart or dock. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach using interviews, field observations, and review of relevant legal documents. The findings indicate that, in principle, the Harbourmaster at Kotabaru–Batulicin Port has carried out its duties and authority in accordance with applicable regulations, particularly Law Number 66 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 on Shipping. However, practical implementation remains hindered by several challenges. Internal constraints include vessel structural design, technical seaworthiness, untimely maintenance, and limited operational facilities. Meanwhile, external factors consist of extreme weather conditions, inadequate human resource competence, suboptimal maritime safety management, and limited digitalization of administrative and operational systems. These conditions affect the overall effectiveness of maritime safety enforcement and operational supervision. Therefore, strengthening regulatory enforcement, improving technical capacity of personnel, accelerating digital transformation, and enhancing inter-agency coordination are essential strategies to optimize the Harbourmaster’s role in achieving sustainable and reliable maritime safety.
ANALISIS YURIDIS ATAS SURAT PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI) NO: 01002/PB/E.9/04/2019 TENTANG PEMBERITAHUAN PELAYANAN KEDOKTERAN ESTETIK Alwi Andi Mappiasse; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.7624

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik kedokteran estetik mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap estetika dan penampilan fisik. Permintaan terhadap prosedur seperti botoks, filler, laser, dan tindakan estetika lain terus meningkat, namun lonjakan ini tidak diimbangi dengan kejelasan regulasi serta standar kompetensi yang memadai. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan, termasuk praktik tindakan estetika oleh dokter umum maupun tenaga kesehatan tanpa pelatihan tersertifikasi, yang berpotensi menimbulkan risiko etik, keselamatan pasien, serta sengketa hukum. Sebagai respons, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menerbitkan Surat No: 01002/PB/E.9/04/2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk imbauan moral dan etik agar tindakan estetika hanya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan pelatihan formal sesuai standar. Surat tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai norma hukum mengikat, melainkan berfungsi sebagai pedoman etik profesi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa surat ini sering dijadikan rujukan dalam konteks pemeriksaan etik dan bahkan dalam proses penegakan hukum ketika terjadi sengketa medis. Kajian ini menegaskan perlunya pembentukan regulasi formal yang lebih komprehensif dan berkeadilan guna mengisi kekosongan hukum dalam praktik kedokteran estetik serta untuk mempertegas batas kewenangan organisasi profesi dalam menetapkan dan menegakkan standar kompetensi anggotanya. In recent years, aesthetic medical services in Indonesia have experienced rapid growth, driven by increasing public awareness of physical appearance and rising demand for procedures such as Botox, fillers, laser treatments, and other cosmetic interventions. However, this development has not been accompanied by clear legal frameworks or standardized professional competency requirements, raising concerns about patient safety, ethical violations, and legal disputes. General practitioners and other health professionals are performing a growing number of aesthetic procedures without certified training or recognized competency pathways. In response to this situation, the Indonesian Medical Association (PB IDI) issued Letter No. 01002/PB/E.9/04/2019, addressed to the Chief of the Indonesian National Police, as a moral and ethical advisory, urging that aesthetic procedures be performed only by qualified and properly trained medical professionals. Although the letter does not constitute a binding legal regulation, research indicates it is frequently cited in ethical forums and even referenced in legal proceedings involving aesthetic malpractice. This study highlights the need for more explicit, formalized, and equitable regulation to prevent legal ambiguity in aesthetic medical practice and to clearly define the scope of authority of professional organizations in establishing and enforcing competency standards for their members.
ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE NOMOR: 166/PID.SUS/2024/PN PRE Muhammad Hasyim; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada kematian, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data lapangan terhadap aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pre dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor manusia seperti kelalaian pengemudi, pelanggaran rambu lalu lintas, serta kurangnya kepatuhan terhadap prinsip keselamatan berkendara. Selain itu, kondisi kendaraan yang tidak layak serta faktor jalan dan lingkungan juga turut berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pembuktian unsur kealpaan, dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga korban, sikap terdakwa selama proses persidangan, serta nilai kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pertimbangan hakim juga mencerminkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, mencegah terulangnya pelanggaran serupa, dan mewujudkan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, putusan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan implementatif dalam penanganan perkara serupa sekaligus mendorong peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas di masa mendatang. This study aims to analyze the contributing factors to fatal traffic accidents and to examine the legal considerations judges apply in determining criminal verdicts against offenders. The research employs a mixed method combining normative and empirical approaches. The normative approach is conducted through a review of relevant legislation, legal doctrines, and judicial decisions, while the empirical approach involves field data collection through interviews, observations, and documentation with law enforcement officials and stakeholders involved in the case settlement process. The research findings indicate that the fatal traffic accident in Decision Number 166/Pid.Sus/2024/PN Pre of the Parepare District Court was influenced by multiple factors, particularly human error, including driver negligence, traffic regulation violations, and non-compliance with road safety principles. Mechanical vehicle conditions, environmental factors, and infrastructure limitations also contributed to the incident. In determining the verdict, the judge considered the proven elements of negligence, the consequences suffered by the victim and their family, the defendant's attitude during the trial, and the broader legal benefit for society. The judicial reasoning aligns with the objectives of sentencing, including deterrence, preventing recurring violations, and achieving a balance among legal certainty, substantive justice, and social utility. Therefore, the decision is expected to serve as a useful reference for similar cases and to strengthen public awareness of traffic safety in the future.
PERAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI-TEROR POLRI DALAM MENJALANKAN PROGRAM DERADIKALISASI TERHADAP KELOMPOK PELAKU TEROR BOM GEREJA KATEDRAL MAKASSAR Adri Hiswanto Hasanuddin; Baso Madiong; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tahapan pelaksanaan program deradikalisasi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror terhadap pelaku Bom Gereja Katedral Makassar serta mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dalam mendukung perubahan pemahaman radikal dan proses reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Densus 88 Anti-Teror, penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, mantan narapidana terorisme, dan keluarga mantan narapidana terorisme, serta didukung oleh studi kepustakaan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu asesmen dan identifikasi, intervensi awal pada masa penahanan, pembinaan intensif di lembaga pemasyarakatan, reintegrasi sosial, dan evaluasi berkelanjutan. Pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan psikolog, tokoh agama, keluarga, dan berbagai instansi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi berkontribusi terhadap perubahan sikap, peningkatan keterbukaan mantan narapidana terorisme terhadap lingkungan sosial, serta mendukung proses reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi. Namun demikian, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan keberlanjutan pendampingan pasca-pembebasan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Densus 88 Anti-Teror telah dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan serta berperan dalam mendukung upaya pencegahan radikalisme berulang dan reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme di Sulawesi Selatan. This study aims to analyze the procedures and stages of the deradicalization program implemented by Densus 88 Anti-Terror for the perpetrators of the Makassar Cathedral Church bombing and to evaluate the role of the program in supporting ideological change and the social reintegration of former terrorism convicts. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with Densus 88 Anti-Terror personnel, investigators from the South Sulawesi Regional Police, former terrorism convicts, and their family members, supported by a literature review. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the deradicalization program is implemented through five main stages: assessment and profiling, early intervention during detention, intensive rehabilitation in correctional institutions, social reintegration, and continuous evaluation. The program is carried out through a collaborative approach involving psychologists, religious leaders, family members, and relevant government institutions. The results further demonstrate that the program contributes to positive behavioral changes, increased openness of former terrorism convicts toward their social environment, and improved opportunities for social reintegration and economic self-reliance. However, the effectiveness of the program is influenced by family support, social acceptance, and the sustainability of post-release assistance. This study concludes that the deradicalization program implemented by Densus 88 Anti-Terror has been conducted in a structured and sustainable manner and plays an important role in supporting the prevention of re-radicalization and facilitating the social reintegration of former terrorism convicts in South Sulawesi.
TINDAK PIDANA PENGUASAAN NARKOTIKA GOLONGAN I: Studi Putusan Nomor 15/ Pid.Sus/2025/Pn.Blk Andi Muh. Amin AR; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8505

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan mengenai penguasaan narkotika golongan I sering menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam membedakan antara penguasaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK terkait tindak pidana penguasaan narkotika golongan I serta menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN BLK didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk pembuktian unsur penguasaan narkotika golongan I tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, pidana yang dijatuhkan dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan kebijakan pemberantasan narkotika karena mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta fungsi preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Narcotics-related crimes remain one of the most serious criminal offenses in Indonesia due to their detrimental impact on public health, security, and social order. In judicial practice, the application of legal provisions concerning the possession of Category I narcotics often raises interpretative challenges, particularly in distinguishing between possession, abuse, and trafficking offenses. This study aims to analyze the judicial considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK concerning the criminal offense of unlawful possession of Category I narcotics and to examine whether the sentence imposed is consistent with national efforts to combat narcotics crimes. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research involving legislation, legal doctrines, scholarly literature, and relevant court decisions. The data were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the judges’ considerations in Decision Number 15/Pid.Sus/2025/PN BLK were based on philosophical, sociological, and juridical aspects, including the fulfillment of the elements of unlawful possession of Category I narcotics as stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge also found that there were no justifying or exculpatory grounds that could negate the defendant’s criminal liability. Furthermore, the sentence imposed was deemed consistent with the objectives of criminal punishment and narcotics eradication policies, as it reflects legal certainty, justice, and the preventive and repressive functions in combating narcotics-related crimes.
IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH PERTAMBANGAN Andika Andika; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di area pertambangan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Pendekatan ini mampu mempercepat penyelesaian perkara, memulihkan hubungan sosial para pihak, serta mengurangi potensi kriminalisasi masyarakat yang terlibat dalam konflik di area pertambangan. Penerimaan para pihak terhadap mekanisme keadilan restoratif juga tergolong baik karena penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan berorientasi pada pemulihan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme keadilan restoratif dan regulasi pertambangan, belum tersedianya pedoman operasional yang memadai, kompleksitas proses penyidikan, serta potensi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas guna mendukung efektivitas penerapan keadilan restoratif. This research aims to analyze the application of restorative justice principles in resolving criminal cases of assault in mining areas within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with officials of the West Sulawesi Regional Police and a documentary study of laws and regulations as well as related documents. The results of the research indicate that restorative justice has been implemented through dialogue and mediation involving perpetrators, victims, families, and law enforcement officials. This approach has been effective in expediting case resolution, restoring social relationships among the parties involved, and reducing the potential for criminalization of communities involved in conflicts within mining areas. The parties’ acceptance of the restorative justice mechanism is also generally positive, as resolutions are based on mutual agreement and focused on restoration. The challenges faced include limited capacity among law enforcement officials to understand restorative justice mechanisms and mining regulations, the lack of adequate operational guidelines, the complexity of the investigative process, and the potential for intervention by parties with vested interests in mining activities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officials and develop clearer technical guidelines to support the effective implementation of restorative justice.
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GOWA Alamsyah Alamsyah; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.8507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan diskresi kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan personel Satuan Lalu Lintas Polres Gowa serta didukung oleh studi kepustakaan dan observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui pemberian teguran, mediasi pada kasus tertentu, serta penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Pelaksanaan diskresi didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kepentingan umum, dan kondisi faktual di lapangan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diskresi belum optimal karena masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi diskresi kepolisian dan aturan lalu lintas. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan diskresi, yaitu faktor internal berupa keterbatasan personel, sarana dan prasarana, anggaran, serta kendala pembuktian, dan faktor eksternal berupa persepsi negatif masyarakat terhadap kepolisian, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung tertib berlalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gowa telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dukungan kelembagaan serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat. This research aims to analyze the implementation of police discretion in resolving traffic violations and to identify the factors that hinder the application of police discretion within the jurisdiction of the Gowa Resort Police. This research employed a normative-empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with personnel of the Traffic Unit of the Gowa Resort Police, supported by literature review and field observations. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that police discretion in resolving traffic violations is implemented through verbal warnings, mediation in certain cases, and the imposition of sanctions according to the severity of the violation. The exercise of discretion is based on legal authority granted by statutory regulations while taking into account public interest, utility, and factual conditions in the field. However, the implementation of police discretion has not yet been fully effective due to the limited public understanding of both traffic regulations and the function of police discretion. In addition, several obstacles were identified, including internal factors such as limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, budget constraints, and difficulties in obtaining evidence. External factors include negative public perceptions of police performance, low levels of legal awareness, and socio-cultural attitudes that do not fully support traffic compliance. This study concludes that the implementation of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Resort Police has been carried out in accordance with the applicable legal framework. This research concludes that the exercise of police discretion in resolving traffic violations within the jurisdiction of the Gowa Police has been carried out in accordance with applicable legal authority; however, its effectiveness still requires strengthened institutional support and improved public legal awareness.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Malik Iskandar Abdul Salam Siku Abdurrifai Abdurrifai Abdurrifai, Abdurrifai Achmad Aridha Wirawan Achyar Arafat Muchlies Adri Hiswanto Hasanuddin Afrisal, Afrisal Ahmad Makkaraeng Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Akbar, A. Ardiansyah Al Mujarra, Tri Eka Alamsyah Alamsyah Alif Masselomo, Andi Akhmad Almaherani, Riski Almusawir, Almusawir Alwi Alwi Alwi Andi Mappiasse Amsa, Albertus Andi Abrinawaty Andi Aprasing Andi Muh. Amin AR Andi Rijal Bangsawan Andi Sofyan Andi Tira, Andi ANDI WIJAYA Andika Andika Anggristiyani Meilinda Manasa Arfah Pattenreng, Andi Muhammad Ari Siam Yotefa Arif Arif Arjunasat Dariatno Arman Arman Arnoldus, Arnoldus Aryanto, Hendry Asriani Hasan Asrul Asrul AZUZ, FAIDAH Bagus Ramadian Permana Basri Oner Bobi Erianto Chaerullah, Chaerullah Chakti C., Muh. Chikal Darwis, Indriani Deddy Randa Didik Yusianto Dzalim, Emil Eka Risma Rissing Fahri, Ashar Fahryansyah, Yan Fauzi Iskandar Firman Manne Fredy Fredy Halwan, Muhammad Hamid A. Cennu Hamid, Abd. Haris Hardianti Hajrah Syamsuddin Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Hasdi, Cipta Anugrah Hengki Prima Hodding Herman Pelani Hijra Hijra, Hijra I Made Suarma Ichsan, Muhammad Nur Idris, A Muhammad Arham Indrat Moko Ipdulkipli, Iip Jamaluddin Jamaluddin Jemmi, Jemmi Jumadi, Muhammad Iqbal Jumanto Agung Junardi, Anto Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kasmawati Kasmawati Krowin, Pontianus Apa Rume Kusuma, Andi Irna Purnama Makkawaru , Zulkifli Marwan Mas Marwan Mas Masdin Masdin Masri Masri Masykur, Fadhilah Azhilah Ma’dika, Drones Moh. Fathur Rizki Mudassir Hasri Gani Muh Awalul Mukhtadir Muh Zainal Muttaqin Muh. Arfan Muh. Farhan Ramadhan Muh. Hasbi A. Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Adryan Muhammad Halwan Muhammad Hasyim Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan Muhammad Rizal Ismail Muhammad Taufiq Muhammadi Mukhtari Muhammmad Rusli Mukarramah Mukarramah Mulawarman Mulawarman Mustafa, Firman Mustafa, Muchlis Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Jufri Nur Asril Jadidah Anshari Nur ‘Azah Nurdin, Nuryuli Pelani, Herman Purba, Arnold Raden Detty Septiani Aisyah Rahmadan, Rahmat Rahman, Abdurrahman Rahman, Alfia Ratu Rahman, Muh. Pajrin Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah REJEKI, ANGGI SRI Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Riyandi, Ahmad Riyandi S Ronaldi T. Pala'langan Rosady Prawira Putra Rosmania Rosmania Ruben Obed Kbarek Ruslan Renggong Sahrul Gunawan Saifullah Waspada Salim, Desy Natalia Salim, Muhammad Aznur Awal Salsabila, Sabrina Santing , Waspada Saputro, Reynaldi Eko Sariati Sariati Setiawati, Intan Shadiq, M. Amil Siahaya, Franssiscus Patrick Sikati, Syarief Sirajudin, Jamaluddin Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy St. Lisdawati Juddah Steven Steven Syamsir -, Syamsir Syamsuar, Muh Sabirin Syamsul Bahri Syamsur, Syamsur Syarifuddin Syarifuddin Tahir, Abd. Azis Tandilese, Duwisno Ipang Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara TATI NURHAYATI Wahyu P. Manik Wardana, Putri Waspada, Waspada Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulia, Y. Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zainal, Ertifah Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli