Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.214
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Jurnal Dinamika UMT Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) International Journal of Social Service and Research Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Minfo Polgan (JMP) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Publica Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vyavahara Duta JURNAL RETENTUM ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research J-CEKI Mizan: Journal of Islamic Law Cognitionis Civitatis et Politicae Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean
Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 121 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 121 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Perbandingan penilaian produk hasil artificial intelligence dalam perspektif positivisme hukum di Indonesia dan Uni Eropa Tiwana Alfianda, Jaka; Arifin Hoesein, Zainal
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.2068

Abstract

Perkembangan AI menimbulkan tantangan hukum baru yang kompleks, khususnya dalam aspek tanggung jawab, perlindungan hak, dan legitimasi hasil produk AI. Penelitian ini berfokus terhadap penilaian suatu produk yang dihasilkan AI di Indonesia maupun di Uni Eropa dilihat dari perspektif positivisme hukum serta membandingkan norma-norma hukum tertulis di Indonesia dan Uni Eropa dalam memfasilitasi kompleksitas produk hasil AI. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU ITE, UU Hak Cipta, UU Perlindungan Data Pribadi, dengan EU AI Act, hasil analisis kualitatif terhadap studi dokumen tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan antisipatif melalui pendekatan berbasis risiko yang mengklasifikasikan sistem AI dalam EU AI Act. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab hukum bagi pengembang dan pengguna, serta mewajibkan transparansi algoritmik dan audit etika. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan norma hukum sektoral yang terfragmentasi, tanpa kerangka hukum tunggal yang mampu mengatur sifat otonom dan adaptif AI. Akibatnya, terjadi potensi legal vacuum dalam hal tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau kesalahan produk AI. Dengan demikian, Indonesia perlu membentuk Undang-Undang Kecerdasan Buatan Nasional berbasis risiko, membangun lembaga pengawas AI independen, serta mengintegrasikan prinsip etika dan hak asasi ke dalam sistem hukum positif.
Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Konstitusi di Kedua Negara Ichsan Maulana; Zainal Arifin Hoesein
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4025

Abstract

Studi ini menganalisis secara komparatif desain konstitusional kewenangan checks and balances antara legislatif Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun kedua negara menganut sistem presidensial, terdapat perbedaan paradigmatik yang tajam. Amerika Serikat menerapkan pemisahan kekuasaan yang tegas (strict separation of powers), sedangkan Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan (distribution of powers). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan (comparative approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di Indonesia cenderung bersifat kolaboratif namun tumpul. Konstruksi “persetujuan bersama” (joint approval) dalam Pasal 20 UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai co-legislator yang dominan, sementara kewenangan anggaran DPR dibatasi oleh klausul jaring pengaman “APBN tahun lalu” yang mereduksi ancaman kelumpuhan pemerintahan. Sebaliknya, Kongres Amerika Serikat memiliki instrumen pengawasan yang agresif melalui hak veto override dan kekuasaan mutlak atas anggaran (absolute power of the purse) yang berisiko menyebabkan government shutdown. Studi ini menyimpulkan bahwa desain Amerika Serikat memprioritaskan akuntabilitas dengan risiko gridlock, sedangkan desain Indonesia memprioritaskan stabilitas dengan risiko executive aggrandizement dan politik kartel. Penelitian ini merekomendasikan redefinisi makna “persetujuan bersama” dan pelembagaan hak oposisi di DPR untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan.
Analisis Relevansi Teori Hukum Responsif pada Fenomena ‘No Viral, No Justice’ di Media Sosial Fathony, Muhamad; Hoesein, Zainal Arifin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1897

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena “No Viral, No Justice” di media sosial dan implikasinya terhadap teori hukum responsif di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian antara prinsip hukum normatif dengan pengaruh viral justice yang semakin memengaruhi praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konsep-konsep hukum, khususnya prinsip due process, kepastian hukum, serta teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick. Analisis menunjukkan bahwa kasus yang mendapatkan perhatian viral cenderung dipercepat penanganannya oleh aparat, namun respons semacam ini tidak selalu mencerminkan keadilan substantif atau konsistensi terhadap norma hukum formal. Penelitian juga menemukan tantangan yang ditimbulkan opini publik digital, termasuk trial by social media dan konten yang diperkuat algoritma, yang dapat mendorong aparat bertindak reaktif daripada berdasarkan prinsip hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun viralitas dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap institusi, ketergantungan pada viralitas sebagai penentu utama prioritas penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses keadilan dan melemahkan integritas institusi. Oleh karena itu, penegakan hukum di era digital harus mampu menyeimbangkan kepekaan terhadap tuntutan publik dengan kepatuhan ketat pada prosedur hukum, sehingga hukum yang responsif tetap berlandaskan prinsip normatif, menjaga due process, dan legitimasi institusi. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami interaksi dinamika viral digital dengan norma hukum serta memberikan wawasan untuk memperkuat kerangka hukum responsif di masyarakat kontemporer.
Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia Chandra, Joemarthine; Hoesein, Zainal Arifin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1898

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Hukum Responsif dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan meninjau berbagai persoalan yang muncul dalam praktik legislasi dan sejauh mana prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas sistem hukum nasional. Fokus penelitian mencakup peningkatan jumlah regulasi, tumpang tindih peraturan, ketidakpastian hukum, serta keterbatasan mekanisme evaluasi dan harmonisasi regulasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta laporan lembaga dianalisis melalui pemikiran deduktif-induktif dan triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah regulasi meningkat signifikan, kualitasnya masih kurang memadai sehingga menimbulkan kompleksitas, inkonsistensi, dan kesulitan implementasi. Partisipasi publik, evaluasi regulasi, dan harmonisasi antarperaturan masih terbatas, sehingga regulasi belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional. Integrasi prinsip Hukum Responsif, seperti keterbukaan, partisipasi publik yang substantif, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan sosial, menjadi penting untuk memastikan regulasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan menawarkan pedoman bagi pembentukan regulasi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia.
Perbandingan Politik Hukum Penegakan Keamanan Nasional antara Indonesia dan Singapura dalam Perspektif Negara Hukum Fernando, Agung; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2030

Abstract

Keamanan nasional merupakan fungsi fundamental negara hukum dalam menjamin keberlangsungan negara, perlindungan warga negara, serta stabilitas sosial dan politik. Namun, implementasi penegakan keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dianut masing-masing negara. Indonesia dan Singapura meskipun berada dalam kawasan geografis yang sama, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan politik hukum penegakan keamanan nasional. Indonesia mengembangkan kebijakan keamanan nasional dalam kerangka negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances sebagai prinsip utama. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan keamanan nasional yang bersifat preventif dan legalistik dengan penekanan kuat pada stabilitas dan ketertiban sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan politik hukum penegakan keamanan nasional antara Indonesia dan Singapura dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan keamanan nasional kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengedepankan model penegakan keamanan nasional yang demokratis-konstitusional dan berorientasi pada hak asasi manusia, sedangkan Singapura mengadopsi model keamanan nasional yang bersifat preventif, security-oriented, dan memberikan ruang dominan bagi kekuasaan eksekutif. Perbedaan politik hukum tersebut mencerminkan variasi implementasi konsep negara hukum modern dalam merespons tantangan keamanan nasional.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Marwa, Soffa; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2031

Abstract

Perbedaan karakter kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat merupakan isu penting dalam kajian hukum tata negara, terutama terkait pengaruhnya terhadap proses dan arah pembentukan kebijakan hukum nasional. Meskipun sama-sama menganut sistem presidensial, kedua negara memiliki konstruksi konstitusional, tradisi hukum, serta relasi kekuasaan yang berbeda antara presiden dan lembaga legislatif, yang berdampak langsung pada dinamika politik hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan model kepemimpinan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konstitusional, melalui kajian terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presiden di Indonesia memiliki peran yang relatif lebih dominan dalam proses legislasi melalui mekanisme persetujuan bersama dengan legislatif, sementara presiden Amerika Serikat menjalankan kepemimpinan yang lebih dibatasi oleh prinsip checks and balances dengan Congress. Perbedaan tersebut tercermin dalam pola relasi eksekutif-legislatif serta mekanisme pembentukan kebijakan hukum. Artikel ini berkontribusi secara ilmiah dalam memperkuat pemahaman politik hukum nasional berbasis kepemimpinan konstitusional serta memberikan perspektif komparatif bagi pengembangan sistem presidensial yang demokratis dan berkeadilan.
Perbandingan Model Kepemimpinan Presiden dalam Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Saleh, Abdurrahman; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2032

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan instrumen strategis negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya pembangunan sering menimbulkan ketegangan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak atas tanah, lingkungan hidup, partisipasi publik, dan keadilan sosial. Ketegangan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan penghormatan terhadap HAM dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum Indonesia dan Jerman dalam menjamin perlindungan HAM pada kebijakan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach), melalui analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik kelembagaan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan dengan perlindungan HAM yang bersifat prosedural dan administratif, sementara Jerman mengedepankan pendekatan rights-oriented melalui prinsip negara hukum sosial, pengawasan yudisial yang kuat, dan partisipasi publik yang substansial. Perbedaan ini mencerminkan variasi orientasi negara dalam memaknai hubungan antara pembangunan dan HAM. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan refleksi normatif bagi pembaruan politik hukum pembangunan di Indonesia agar lebih berperspektif HAM dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.
URGENSI PENGATURAN MENGENAI PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNJUK RASA Amstono, Indra Lutrianto; Hoesein, Zainal Arifin
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.112

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, yang sering kali menimbulkan perdebatan terkait batasan kewenangan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis dasar hukum diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repubik Indonesia serta kaitannya dengan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batasan yang jelas dalam penerapan diskresi dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, sehingga diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci serta mekanisme pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan perumusan pedoman diskresi yang lebih spesifik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tetap profesional, proporsional, dan tidak menghambat kebebasan berekspresi masyarakat.
The Idea of The Right To Recall Constituents’ Vs The Principle Of Secrecy In The Election Law: The Death Of The Right of Constituents In Positive Law Novelino, Romadu; Hoesein, Zainal Arifin
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2684

Abstract

This article examines the paradox of democracy in the Indonesian electoral system through the conflict between the right of recall by constituents and the principle of secrecy regulated in the Election Law. Normatively, the principle of secrecy is intended to protect the political freedom of voters from pressure and intimidation. However, in practice, this principle has lost its substantive meaning when people's political choices become public consumption and are even used as a tool for political transactions. At the same time, the people as constituents do not have the constitutional right to withdraw the mandate against the people's representatives who are not trustworthy, because the power of recall is entirely in the hands of political parties. This study uses a juridical-normative approach with conceptual analysis and case studies to examine the principle of secrecy that is no longer appropriate in the legislative election system and the mechanism of recall of the principle of people's sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Using the perspective of legal positivism, this study found a gap between the formal legality of the electoral system and the morality of democratic justice. The positivization of election law that places the party as the owner of the people's representative seat has shifted the sovereignty of the people to the sovereignty of the party. The results of the study show that the death of constituent sovereignty is the result of political party dominance over the representation mechanism and weak protection of people's political rights after the election. The right of recall should be returned to the people (constituents) as the owners of the legitimate political mandate through a constituency-based recall (people's recall right/constituency recall) with the mechanism of 1) recall petition; 2) public ethics and fact testing by independent institutions; and 3) political parties cannot reject or hinder the submission of recall if they have met the constitutional and administrative requirements. Political parties should only play a role, as facilitators, not executors.
Efficiency, Fairness, and Capability Perspectives in First Aid Policy Aga Kurniawan; Zainal Arifin Hoesein
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v13i2.22531

Abstract

The recruitment policy of the State Civil Apparatus (ASN) through the Government Employees with Work Agreements (P3K) scheme is a strategic step by the Indonesian government to meet the need for professional personnel in the public sector without increasing the long-term fiscal burden. This article analyzes the P3K policy from the perspective of economic efficiency, social justice, and human capabilities, as well as the pressure of the need for inclusive and sustainable reform. The research uses qualitative methods with a normative approach and public policy analysis. Data were collected through document studies (legislation, technical guidelines, budget and performance reports), analysis of conclusions and academic papers related to ASN, and semi-structured interviews with regional/central personnel management officials, representatives of professional organizations/trade unions, as well as P3K and non-P3K ASN. The analysis was conducted using content and thematic analysis, supported by source triangulation to increase the validity of the findings. The results indicate that the implementation of P3K has the potential to increase efficiency through procurement infrastructure, optimization of human resource allocation, and fiscal discipline, but presents challenges related to equity and capabilities—particularly in aspects of career security, social protection, access to promotion and competency development, and disparities between regions and sectors. The findings also highlight the risks of dual employment status, which can impact motivation, retention, and organizational cohesion. The article recommends integrating the principles of efficiency, fairness, and capability building through: minimum protection standards and contract certainty, merit-based career paths for first responders, harmonization of remuneration and benefits, social security portability, recruitment transparency, and a monitoring and evaluation system based on performance and equality indicators. This approach is expected to encourage a more inclusive, responsive, and sustainable transformation of the Indonesian bureaucracy. Keywords: P3K, Civil Servants; Efficiency; Justice; Capability; Public Policy
Co-Authors Abdul Kadir Adillah Yuswanti Aga Kurniawan Agus Dastam Ahmad Redi, Ahmad Amstono, Indra Lutrianto Andin Wisnu Sudibyo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Apriani, Meni Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Attidhira, Safira Widya Bagus, Sujoko Bahrul Ulum BAMBANG SUJATMIKO Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chaeruddin, Dannie Chandra, Joemarthine Christianty, Eva Nurlaelisa Darmawan, Andri Dedy Cahyadi, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto EDI SARWONO Effendi, Lutfi Endro Satoto Erikha, Annisa Fahrizal, Badra Fathony, Muhamad Ferianasari, Ineke Winda Fernando, Agung Fikri, Abidin Fonda, Hanif Gustryan, Muhammad Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Herdiani, Erni Hermawan, Didy Herni zubir Ichsan Maulana Iwansyah, Iwansyah Kartika, Ade Netra Karyono Karyono M. Saleh Mangunsong, Togi Maruhum Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Soffa Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Muchtarom, Achmad Muhamad Rizki Muhammad Halim, Muhammad Muhidin Muhidin Mustopa Mustopa Nai, Makkamadin Aras Nasution, Izhar Zahri Noeri, Irsyad Noval, Cepi Novelino, Romadu Noviantini, Rika Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Oscar, Kristofer Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Putri, Marcika Rizky Hidayah Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Ridwan Syaidi Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saleh, Abdurrahman Santoso, Adi Purnomo Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Simanjuntak, Adolf Theodore B. Sukardi, Tuti Trihastuti Sumartono Sumartono Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Tiwana Alfianda, Jaka Utami, Widya Wahyu Wahyu Widodo Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zakky, Moh Zulkarnain, Hadi