Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Perlindungan Data dan Privasi di Era Ekonomi Digital Muhammad Gustryan; Zainal Arifin Hoesein
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 2 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i2.15746

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah meningkatkan intensitas pemanfaatan data pribadi sebagai aset strategis dalam aktivitas ekonomi, layanan publik, dan interaksi sosial berbasis teknologi informasi. Namun, akselerasi digitalisasi tersebut juga diiringi oleh meningkatnya risiko pelanggaran data dan privasi, yang tercermin dalam berbagai kasus kebocoran data pada platform digital dan lembaga publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data dan privasi di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (literature review) terhadap artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan kasus relevan dalam rentang waktu 2018–2025. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa UU ITE berperan sebagai kerangka hukum dasar dalam pengaturan ruang siber dan aktivitas elektronik, sementara UU PDP berfungsi sebagai regulasi substantif yang memperkuat perlindungan data pribadi melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi yang lebih tegas. Analisis terhadap kasus kebocoran data di Indonesia mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi, koordinasi kelembagaan, dan kesiapan teknis penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, sinergi antara UU ITE dan UU PDP menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola data yang aman, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Child Criminality Under Algorithmic Colonization for Digital Existence Beby Savitri; Zainal Arifin Hoesein; Alfin Suherman
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i2.995

Abstract

The rapid development of technology has trapped children within the vortex of social media algorithms that encourage criminal acts in pursuit of digital existence. This study aims to analyze the philosophical roots of the shifting legal awareness of children through a confrontation between Jeremy Bentham’s theory of Utilitarianism and Jean Baudrillard’s theory of Hyperreality. Employing a doctrinal legal research method with conceptual and legal philosophical approaches, this article examines how social media algorithms based on the competition for public attention have created a space of simulacra. Within Baudrillard’s condition of hyperreality, children live in an artificial reality that is perceived as more real than the physical world, causing moral and legal boundaries to become blurred. This condition ultimately distorts Bentham’s hedonistic calculus within children; the desire to seek pleasure in the form of instant validation, likes, and digital recognition surpasses their rational awareness of pain in the form of threats of criminal sanctions. This study concludes that child criminality in the digital era is not merely a violation of conventional legal norms but rather a consequence of the “colonization” of algorithms that weakens children’s normative legal awareness. This philosophical understanding is essential as an initial foundation in formulating future directions for regulatory reform on child protection and legal education.
FILSAFAT HUKUM DI ERA KECERDASAN BUATAN: MENELAAH KEMBALI KONSEP REALITAS, NORMA, DAN KODE DALAM KERANGKA TIGA DUNIA KARL POPPER Rusdi; Muh Rustiawan Ardiansyah; Zainal Arifin Hoesein
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 06 Juni (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif telah mengguncang fondasi-fondasi konseptual filsafat hukum, terutama dalam hal pemahaman tentang realitas, norma, dan subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali konsep-konsep dasar filsafat hukum (realitas, norma, dan kode) melalui lensa kerangka Tiga Dunia Karl Popper, serta merumuskan kerangka filsafat hukum yang responsif terhadap era kecerdasan buatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi, analisis konseptual, dan hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis, AI merupakan entitas lintas-dunia yang eksis di World 1 (fisik) dan mencipta objek di World 3 (produk pikiran), namun tidak memiliki World 2 (kesadaran subjektif), sehingga AI tidak dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum atau agen moral dalam pengertian klasik. Secara normatif, munculnya ”hukum kode” (algoritma) menantang diferensiasi Popper antara hukum alam dan hukum normatif, karena kode bersifat deterministik dan preemtif. Secara aksiologis, penggunaan AI dalam sistem hukum menghadirkan ketegangan antara efisiensi dan nilai-nilai keadilan, dengan risiko diskriminasi algoritmik yang mengancam moralitas internal hukum. Penelitian ini merekomendasikan perluasan ontologi Popperian melalui gagasan ”Dunia Keempat” sebagai ranah digital dan algoritmik, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas, serta reformulasi konsep subjek hukum dan tanggung jawab yang tetap berpusat pada manusia (human-centered AI).
KONSEP MORALITAS INTERNAL LON L. FULLER DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF Muh Rustiawan Ardiansyah; Rusdi; Zainal Arifin Hoesein
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 06 Juni (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep moralitas internal Lon L. Fuller dan relevansinya terhadap pembentukan peraturan daerah yang responsif di Indonesia. Peraturan daerah sebagai instrumen otonomi daerah seringkali menghadapi tantangan berupa minimnya partisipasi publik, inkonsistensi regulasi, dan kecenderungan represif yang menjadikan perda tidak aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan filsafat hukum dengan bahan hukum primer berupa karya utama Fuller The Morality of Law serta bahan hukum sekunder yang membahas pemikiran Fuller dan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedelapan prinsip legalitas Fuller (generality, promulgation, prospectivity, clarity, non-contradiction, possibility of compliance, constancy, dan congruence) menyediakan kerangka prosedural yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya perda yang responsif. Implementasi moralitas internal dalam pembentukan perda di Indonesia diwujudkan melalui naskah akademik yang komprehensif, partisipasi publik yang bermakna, harmonisasi regulasi yang konsisten, serta kesesuaian antara aturan dan implementasinya.
Efficiency, Fairness, and Capability Perspectives in First Aid Policy Aga Kurniawan; Zainal Arifin Hoesein
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v13i2.22531

Abstract

The recruitment policy of the State Civil Apparatus (ASN) through the Government Employees with Work Agreements (P3K) scheme is a strategic step by the Indonesian government to meet the need for professional personnel in the public sector without increasing the long-term fiscal burden. This article analyzes the P3K policy from the perspective of economic efficiency, social justice, and human capabilities, as well as the pressure of the need for inclusive and sustainable reform. The research uses qualitative methods with a normative approach and public policy analysis. Data were collected through document studies (legislation, technical guidelines, budget and performance reports), analysis of conclusions and academic papers related to ASN, and semi-structured interviews with regional/central personnel management officials, representatives of professional organizations/trade unions, as well as P3K and non-P3K ASN. The analysis was conducted using content and thematic analysis, supported by source triangulation to increase the validity of the findings. The results indicate that the implementation of P3K has the potential to increase efficiency through procurement infrastructure, optimization of human resource allocation, and fiscal discipline, but presents challenges related to equity and capabilities—particularly in aspects of career security, social protection, access to promotion and competency development, and disparities between regions and sectors. The findings also highlight the risks of dual employment status, which can impact motivation, retention, and organizational cohesion. The article recommends integrating the principles of efficiency, fairness, and capability building through: minimum protection standards and contract certainty, merit-based career paths for first responders, harmonization of remuneration and benefits, social security portability, recruitment transparency, and a monitoring and evaluation system based on performance and equality indicators. This approach is expected to encourage a more inclusive, responsive, and sustainable transformation of the Indonesian bureaucracy. Keywords: P3K, Civil Servants; Efficiency; Justice; Capability; Public Policy
Progressive Law in Indonesian Tax Legislation Reform: Balancing Tax Orientation and Substantive Justice Bambang Sujatmiko; Zainal Arifin Hoesein
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v13i2.22534

Abstract

This study examines the legal orientation of Indonesian tax legislation, which has historically emphasized the budgetary function of taxation as the primary instrument of state revenue. Using doctrinal and normative legal analysis, combined with qualitative methods, the study finds that this revenue-centric orientation tends to marginalize the substantive justice dimension of taxpayers' rights, reducing taxation to a bureaucratic obligation rather than a moral and constitutional relationship between citizens and the state. The qualitative component consists of semi-structured interviews with tax officials, legal practitioners, and taxpayer advocates, along with a purposeful analysis of parliamentary debates, ministerial policy papers, and selected court decisions, to capture how fiscal imperatives shape drafting choices, administrative practices, and taxpayer experiences. Drawing on Satjipto Rahardjo's progressive legal philosophy and Eugen Ehrlich's sociological jurisprudence, along with John Rawls's principles of justice and Amartya Sen's capabilities approach, this paper argues for a paradigm shift in tax law reform. The study proposes the integration of progressive legal principles that prioritize human welfare, contextual justice, and the protection of vulnerable groups, while maintaining legal certainty and administrative feasibility. The study concludes that aligning fiscal certainty with distributive justice requires rights-sensitive legal processes, transparent and participatory rulemaking, reasonable proportionality in sanctions and audits, and fairness-oriented design of exemptions, credits, and procedures. By reframing taxation as an instrument of social justice rather than simply a fiscal mechanism, future Indonesian tax legislation can enhance legitimacy, strengthen voluntary compliance, and realize constitutional commitments to equity and public welfare in a sustainable and context-sensitive manner at the national level. Keywords: Tax Law; Fiscal Justice; Progressive Legal Theory; Legal Reform; Substantive Justice
Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum dengan Sistem Common Law Anthony Rahardjo; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1801

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui perspektif perbandingan hukum dengan sistem Common Law. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi Civil Law, menekankan prosedur formal dan kepatuhan administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, namun menghadapi tantangan berupa birokrasi panjang, lama waktu penyelesaian, dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat, termasuk transaksi internasional dan transfer pricing. Sementara itu, sistem Common Law menekankan fleksibilitas hukum melalui preseden, peran hakim yang aktif, dan mekanisme penyelesaian sengketa awal melalui mediasi dan dispute resolution. Penelitian ini membahas perbedaan prinsip dasar hukum, mekanisme administrasi dan peradilan, peran lembaga dan hakim, karakteristik sengketa, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pajak dengan mengadopsi praktik terbaik Common Law, termasuk penerapan preseden, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan kapasitas pengadilan pajak, dan pengembangan mekanisme mediasi, sambil tetap mempertahankan prinsip dasar Civil Law. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pajak nasional.
Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem Civil Law dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Eben Patar Opsunggu; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1802

Abstract

Penelitian ini menganalisis penanganan korupsi dalam konteks sistem Civil Law, dengan fokus komparatif antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, yang mengadopsi prinsip Civil Law dari warisan kolonial Belanda melalui KUHP dan UU Tipikor, menghadapi tantangan dalam penerapan hukum tertulis akibat koordinasi antar-lembaga yang terbatas, tekanan politik, dan variabilitas kepatuhan aparat publik. Sebaliknya, Belanda menerapkan mekanisme formal yang sistematis, termasuk KUHP Belanda, Dutch Public Administration Act, audit internal oleh Algemene Rekenkamer, mekanisme transparansi, dan whistleblowing, yang memastikan penegakan hukum dan pencegahan korupsi efektif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, menelaah dasar hukum, prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta mekanisme pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Civil Law tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada integritas lembaga, efektivitas prosedur, dan adaptasi terhadap konteks sosial-politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum positif serta rekomendasi praktis untuk reformasi hukum anti-korupsi di Indonesia
Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Fajar Ronal Harry Pasaribu; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dua sistem hukum yang berlaku berdampingan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menelaah perbedaan prinsip, dasar hukum, serta implikasi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pengaturan harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, kebersamaan, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85–97 KHI. Sementara itu, KUH Perdata mengatur harta bersama berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, di mana percampuran harta terjadi otomatis sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119–128 KUH Perdata. Perbedaan mendasar ini menimbulkan permasalahan dalam praktik, antara lain ketidakkonsistenan putusan antarperadilan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan unifikasi hukum perkawinan melalui pembaruan peraturan dan pedoman teknis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam dengan kepastian hukum formal dari hukum perdata, guna mewujudkan sistem hukum keluarga nasional yang adil, seimbang, dan berkeadaban sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Implementasi Prinsip Hukum Responsive pada Kepolisian Indonesia dalam Rangka Menyesuaikan Sistem Civil Law dengan Kebutuhan Masyarakat sonny wibisono; Zainal Arifin Hoesein
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1804

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip hukum responsive dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia sebagai upaya menjembatani sistem Civil Law yang formal dan kaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptasi terhadap konteks sosial, dan keadilan kontekstual, hukum responsive memungkinkan aparat kepolisian menyeimbangkan kepatuhan terhadap KUHAP Pasal 1 ayat (1), KUHPerdata Pasal 1339, dan UU Kepolisian Pasal 13 dengan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan diterima masyarakat. Studi ini mengkaji mekanisme mediasi, musyawarah, dan penyelesaian ad hoc, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum, legitimasi institusi, dan reformasi internal kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum responsive tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung modernisasi SOP, pelatihan aparat, dan akuntabilitas institusi. Dengan demikian, hukum responsive berperan penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adaptif, relevan, dan berkeadilan substantif di Indonesia
Co-Authors Abdul Kadir Abdurrahman Saleh Adillah Yuswanti Aga Kurniawan Agung Fernando Agus Dastam Albert Prasetya Alfin Suherman Amrizal Siagian Amstono, Indra Lutrianto Andin Wisnu Sudibyo Andri Darmawan Anthony Rahardjo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Badra Fahrizal Bahrul Ulum Bambang Sujatmiko Beby Savitri Biem Triani Benjamin Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chandra, Joemarthine Dedy Syahputra, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Eben Patar Opsunggu EDI SARWONO Effendi, Lutfi Eka Widadi Endro Satoto Erikha, Annisa Erni Herdiani Eva Nurlaelisa Christianty Fajar Ronal Harry Pasaribu Fathony, Muhamad Ferianasari, Ineke Winda Fernando, Agung Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Hendro Widodo Hermawan, Didy Herni zubir Ichsan Maulana Irsyad Noeri Iwansyah, Iwansyah Jaka Tiwana Alfianda Kartika, Ade Netra Karyono Karyono Kristofer Oscar Lindri Purbowati M. Irwan Susanto M. Saleh Makkamadin Aras Nai Mangunsong, Togi Maruhum Marcika Rizky Hidayah Putri Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Marwa, Soffa Megawati Barthos Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Meni Apriani Mochamad Fazri Rafli Pratama Moh Zakky Muchtarom, Achmad Muh Rustiawan Ardiansyah Muhamad Hasyim Muhamad Rizki Muhammad Gustryan Muhammad Halim, Muhammad Muhidin Muhidin Mustopa Mustopa Nasution, Izhar Zahri Noval, Cepi Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Ramlan Ramlan Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Riyadi Eko Prasetyo Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Rosando Rosando Rusdi Safira Widya Attidhira Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saleh, Abdurrahman Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Soffa Marwa Sonny Wibisono Sujoko Bagus Sumartono Sumartono sunardi sunardi Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Tricho Dike Fierrera Tuti Trihastuti Sukardi Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Widya Wahyu Utami Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zulkarnain, Hadi