Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
13.559
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Rechtsidee Jurnal Daulat Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial International Journal of Supply Chain Management JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Al-Dustur JUSTISI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review Jurnal Hukum Adigama Jurnal Suara Hukum Jurnal Scientia Jurnal Hukum Lex Generalis SUPREMASI Jurnal Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Devotion: Journal of Research and Community Service Indonesian Journal of International Law JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) Law Development Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal Of Economics Social And Technology Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Business, Management and Social Studies Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Hukum & Pembangunan LamLaj Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Serina Abdimas Tarumanagara Law Review
Ariawan Gunadi
Faculty of Law, Tarumanagara University
Religion Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
THE LAW OF FOREST IN INDONESIA: PREVENTION AND SUPPRESSION OF FOREST FIRES Gunadi, Ariawan; Gunardi, Gunardi; Martono, Martono
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.076 KB)

Abstract

Forests have significant function related biological diversity, habitat protection of flora fauna such as orangutan, tiger, elephant; climate-related functions such as carbon sequestration, air pollution; human settlements, human health, school activities, habitat for people, rural livelihoods; state defense as natural resources such as commercial industrial wood, non-wood forest products, international and national trade; ecotourism, and recreation. However the problem in Indonesia is forest fires. In order to maintain its functions, all the famers, forestry-concession owners, government, local government and private enterprise should prevent and suppress the forest fires through the existing law and regulations such as Constitution Law of 1945, Act Number 5 Year 1990, Act Number 22 Year 1999, Act Number 41 Year 1999, Act Number 1 Year 2009, Act Number 6 Year 1994 and Act Number 17 Year 2004 and aircraft operation conducted by foreign aircraft such as Australia, Canada, Malaysia, Russia and Singapore to assist Indonesian’s forest fires.
Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Objek Harta Bersama Setelah Adanya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel) Panji Ramadhan; Ariawan Gunadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2080

Abstract

This research discusses the validity of rental agreements for joint property objects after divorce, with a case study of the divorce between Yosephin Evylia Dewi (YED) and Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) in Jakarta in 2021. This case illustrates the complexities that arise when joint property , which in this case is a house, is rented by one party without the consent of the other party. Based on Marriage Law Number 1 of 1974, every legal action related to joint property requires approval from both parties. Rental agreements entered into without this approval give rise to several legal consequences, including the potential for the agreement to be null and void and losses for the tenant. This study emphasizes the importance of mutual agreement in managing joint assets to avoid legal disputes and provide legal certainty for all parties involved.
Eksekusi Jaminan Personal Guarantee atas Kredit Macet di Indonesia Frederick Septian Tuwan; Ariawan Gunadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3166

Abstract

Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu cara peran bank sebagai agent of development adalah menyalurkan kredit kepada masyrakat tentunya dalam menyalurkan kredit bank tidak secara cuma-cuma, tetapi harus berdasarkan prinsip berhati-hati (prudence). Sehingga dalam menyalurkan kredit, bank menerapkan syarat 5C dalam pemberian kreditnya yakni: (a) character (karakter); (b) capacity (kemampuan); (c) capital (modal); (d) collateral (jaminan); dan (e) condition (keadaan). Collateral atau jaminan dianggap salah satu hal penting karena berjaga-jaga apabila debitur tidak dapat mengembalikan kredit, ada berbagai macam jaminan dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah jaminan perorangan (borgtocht) dimana pihak ketiga bersedia pribadinya dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit debitur. Namun jaminan perorangan (borgtocht) kurang diminati oleh bank, karena bersifat accecoir sehingga tidak memberikan status privilege kepada bank selaku penerima jaminan dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup memakan waktu. Oleh karenanya Peneliti ingin membahas pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan (borgtocht), berdasarkan secara normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, serta teknik analisa data kualitatif.
Perlindungan Hukum Well Known Mark dari Tindakan Passing Off: Upaya Menjaga Reputasi dan Hak Vivi Heniasy; Ariawan Gunadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3275

Abstract

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal (well-known mark) dari tindakan passing off menjadi isu krusial dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Tindakan passing off merujuk pada praktik menipu konsumen dengan cara menyamarkan produk atau layanan agar terlihat seolah-olah berasal dari merek terkenal, sehingga dapat merugikan pemilik merek dan mengganggu reputasi yang telah dibangun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum yang dapat diambil oleh pemilik merek terkenal dalam menghadapi tindakan passing off. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi berbagai instrumen hukum, baik dalam perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) maupun hukum dagang, yang dapat digunakan untuk melindungi merek terkenal. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku bisnis dalam menjaga reputasi dan hak mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif terhadap merek terkenal memerlukan kolaborasi antara pemilik merek, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, langkah-langkah proaktif dalam mengatasi tindakan passing off tidak hanya melindungi hak pemilik merek, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan pasar dan perlindungan konsumen.
Pengembangan Regulasi Penggunaan Artificial Intelligence pada Bidang Kesehatan di Indonesia pada Aspek Hukum dan Etika Mita, Ermita Ekalia; Ariawan Gunadi; Muhammad Abdurrohim
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3548

Abstract

Penelitian ini membahas pengembangan regulasi terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam bidang kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada aspek hukum dan etika. Teknologi AI telah berkembang pesat di seluruh dunia, khususnya di sektor kesehatan, dan menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan sistemik dalam sistem kesehatan Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta dan struktur geografis yang kompleks, Indonesia menghadapi ketimpangan besar dalam akses layanan kesehatan. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya infrastruktur kesehatan di daerah terpencil. Potensi AI untuk mengatasi kesenjangan ini sangat besar, karena dapat membantu dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau. Penelitian ini menggali kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur penggunaan AI dalam sektor kesehatan, memastikan kepatuhan pada standar etika dan perlindungan hak pasien. Studi ini juga mempertimbangkan dampak regulasi AI terhadap sistem hukum Indonesia dan mengusulkan solusi kebijakan untuk mendukung inovasi sambil memastikan keselamatan publik dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
Vicarious Liability in Personal Data Protection: Vicarious Liability dalam Perlindungan Data Pribadi Claudia, Zulian; Gunadi, Ariawan
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.995

Abstract

This study explores the legal responsibility and ideal concepts in compensating victims of personal data misuse, focusing on the ambiguous regulations within Indonesia's Personal Data Protection Act (UU PDP). The research, conducted through a normative-juridical approach employing conceptual and legislative methods, assessed primary legal materials including UUD NRI 1945 and UU PDP, along with secondary legal materials like books, journals, and non-legal materials such as language dictionaries. The results identified an existing lack of clarity in the UU PDP regarding the embraced accountability concept, potentially impairing the optimal filing of compensation claims by personal data subjects. It concluded that adopting the legal accountability concept of vicarious liability could ensure legal certainty for victims and simplify obtaining compensation for personal data misuse. The study implies the necessity for the adoption of vicarious liability, particularly in compensating victims of data misuse, by future institutions involved in personal data protection. Highlights: Ambiguity in Regulation: The UU PDP's lack of clarity concerning legal accountability may lead to suboptimal compensation claims for personal data subjects. Ideal Concept Identified: The vicarious liability concept was determined as an ideal basis for legal accountability in compensating victims of personal data misuse. Implication for Future Institutions: The findings suggest the importance of adopting vicarious liability in future data protection institutions, particularly regarding compensation for data misuse victims. Keywords: Vicarious Liability, Personal Data Protection, Legal Responsibility, Compensation, Normative-Juridical Analysis
Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution: Mendefinisikan Kembali Hukum Kepailitan: Memasukkan Prinsip Kelangsungan Usaha untuk Penyelesaian Utang yang Adil Kiemas, Andre; Matheus, Juan; Gunadi, Ariawan
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.996

Abstract

This study critically examines the inadequacies of the current Indonesian Bankruptcy Law, highlighting the conflicting nature of its debtors' insolvency declaration mandate, as stated in Article 2, verse (1). The research explores the philosophical basis of incorporating the principle of business continuity into future bankruptcy regulations to ensure fair, rapid, transparent, and efficient debt resolution for both debtors and creditors. Employing a normative legal research methodology, the paper investigates the inherent values of justice, legal certainty, and interests, along with general and bankruptcy principles. The study posits that the essence of bankruptcy law is not merely to protect creditors but also to ensure the survival and continuity of debtor businesses. The findings reveal that existing bankruptcy procedures, including insolvency examinations and financial report analysis, could be refined to better safeguard debtor businesses. This paper argues that an explicit elaboration of the business continuity principle in bankruptcy legislation could promote balanced legal protection in insolvency proceedings. The implications of this research can guide legislative reforms, ensuring a more equitable and efficient debt resolution process in the Indonesian bankruptcy system.Highlights: The current Indonesian Bankruptcy Law struggles with issues of fairness and efficiency in resolving debt problems. The principle of business continuity should be explicitly incorporated into bankruptcy legislation to ensure balanced protection for both debtors and creditors. Legal examination mechanisms, such as insolvency examinations and financial report analysis, could be further refined to safeguard debtor businesses more effectively. Keywords: Indonesian Bankruptcy Law, Debt Resolution, Business Continuity, Normative Legal Research, Legal Protection.
THE LAW OF FOREST IN INDONESIA: PREVENTION AND SUPPRESSION OF FOREST FIRES Gunadi, Ariawan; Gunardi, Gunardi; Martono, Martono
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forests have significant function related biological diversity, habitat protection of flora fauna such as orangutan, tiger, elephant; climate-related functions such as carbon sequestration, air pollution; human settlements, human health, school activities, habitat for people, rural livelihoods; state defense as natural resources such as commercial industrial wood, non-wood forest products, international and national trade; ecotourism, and recreation. However the problem in Indonesia is forest fires. In order to maintain its functions, all the famers, forestry-concession owners, government, local government and private enterprise should prevent and suppress the forest fires through the existing law and regulations such as Constitution Law of 1945, Act Number 5 Year 1990, Act Number 22 Year 1999, Act Number 41 Year 1999, Act Number 1 Year 2009, Act Number 6 Year 1994 and Act Number 17 Year 2004 and aircraft operation conducted by foreign aircraft such as Australia, Canada, Malaysia, Russia and Singapore to assist Indonesian’s forest fires.
Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU Matheus, Juan; Gunadi, Ariawan
JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757

Abstract

In recent years, the advancement of information and communication technology has made the circulation of personal data in Indonesia difficult to control, and cases of personal data breaches that harm consumers have often occurred. As a country that has specific regulations protecting personal data, there is a need for an overseeing institution to monitor the circulation of such personal data. However, up to this day, the government has not established this institution, causing uncertainty regarding the implementation of Law 27/2022. In conducting this research, the Author adopted a normative juridical research method, involving various approaches such as statute approach, conceptual approach, and comparative approach, with the aim of gaining a deeper and more comprehensive understanding of the analyzed issue. Based on the conducted analysis, the Author finds that the establishment of a Personal Data Protection Supervisory Institution would bring about numerous positive benefits, therefore this institution needs to be established promptly for Indonesia to achieve adequacy status. However, the form of this institution is still under debate as attaching it to the Ministry of Communication and Informatics may lead to a conflict of interest. In essence, Indonesia already has several independent state institutions, one of which is the Indonesia Competition Commission. Indonesia Competition Commissionis an independent state institution with a quasi-judicial model that cannot be intervened by any party in its handling, decision-making, or investigation of competition cases. Hence, drawing lessons from Indonesia Competition Commission, the Author's view is that the Personal Data Protection Supervisory Institution should ideally be established as an independent state institution due to the similarities it shares with Indonesia Competition Commission. Keyword : Personal Data Protection Law; Independent Supervisory Commission; Digital Economy
A Case Study on The Abduction of Ukrainian Children within The Ukraine-Russian Conflict under International Law Perspective Nagaria, Christopher David; Gunadi, Ariawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i5.15808

Abstract

Penculikan anak berupa tindakan serius terhadap pelanggaran norma-norma hukum internasional. Hukum internasional sendiri merupakan kumpulan prinsip-prinsip aturan dasar yang wajib ditaati oleh negara-negara dalam hubungan antarnegara. Walaupun itu, berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Human Rights Watch (HRW), telah mendokumentasi dan menyebarkan laporan berupa pers tindakan deportasi ataupun penculikan anak oleh tentara Rusia sejak awal serangan Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini mengharapkan para pembaca untuk menambah wawasan serta memahami hukum internasional dalam konteks penculikan maupun deportasi anak. Permasalahan penulis ketemui merupakan apa saja dasar hukum internasional terhadap penculikan anak serta bagaimana implementasi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian berupa hukum yuridis normative untuk menganalisis hukum positif terhadap penculikan anak menurut hukum internasional. Bahwa dalam kajian penelitian ini terdapat berbagai peraturan dan konvensi yang bersifat preventative dan represif. Konvensi Geneva I mengatur tindakan deportasi dapat diakui sebagai genosida. Konvensi Geneva IV mengatur hak dan kewajiban organisasi humaniter dalam keadaan perang. PBB 1989 mengatur hak-hak anak. Sementara, Statuta Roma mengatur hak dan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menggugat dan memutus hukuman ke pelaku tindak pidana.
Co-Authors Agustin, Dila Wahyu Alberta, Alberta Alexander Arcelino Gunadi Amad Sudiro Amanda Fitriani Eka Putri Ambarita, Dicki Candra Amrie Firmansyah Andre Kiemas Anthony Willyus Wongkar Antonius Ferry Bastian Aprilia, Indah Siti Ardianto Reza Pamungkas Ardyanus Hartony Laos Aulia, Riska Ayu Puspita Sari Aziq Rosdi Baehaqi Bianty, Thisia Bondan Cahyadi Budi Prana Prasetyo Calvita Candra, Marvin Carsnelly, Eileen Cendranita, Ivannia Chandra, Edwin Chandra, Yulius Charomain, Mochammad Imam Christina, Nadya Christopher David Nagaria Claudia, Zulian Clementino Moningka, Yosia Cornelia Alpha Darren Andreas Dave Chrysander Defilania, Oktri Dewi Rahma Dewi Wulandari Dharmasetya, Lani Ekaratri, Azkia Elysia Wilhelmina Rengkung Endison Ravlindo Evelyn Fahri, Achmad Febrianto, Rizky Fionita, Jessica Frederick Septian Tuwan Fredrik Siregar, Aristoteles Gerhard Frisca Delicia, Nadya Frisca Frisca Grace Priskilla Suwanto Graciella, Eunike Gumintang, Galuh Gilang Hakim, M. Rizky Aulia Harjanto, Devy Yulyana Hasan, Laura Kurniadi Herman Joseph Hummerson, Laureen Aurora Irma, Febriana Jennifer Jennifer Jessica Candakentjana Jessica Jessica Joeliant, Hanz Bryan Juan Davis Elhanan Kamil, Renita Kevin Veronica Halim Khanifa Fauziah Khantidevi Lukmadi, Fionna Khutub, Muhammad Kiemas, Andre Kirana Hamonangan, Marcellius Kurniawan, Cicelly Chiesa Lestari, Novianti Lisa Putri Utami Lukita, Hans Made Aubrey Josephine Angelina Mahardhika, Dutasena Mahieu, Feybiola Cecilia Makawowor, Chelsea The Marchel Thobie Maria Cecilia Nugroho Marshella Cenyvesta Martheo, Felicia Martin Edward Awuy Martono Martono Matheus, Juan Mayvians, Tidelstein Melani Harly Melvina Michael Ang Michelle Nathania Michelle Starla Ongko Michelle, Grace Bernadette Mingga, Britney Wilhelmina Berlian Mita, Ermita Ekalia Monica Blazinky Muhammad Abdurrohim Muhammad Awal Alishakur Muhammad Theo Rizki Putra Muzacky, Ahmad Nadhea Tungga Devi Naftalie, Livia Aurelia Nagaria, Christopher David Nugroho, Hizkia Ivan Oping, Timothy Farrel Panji Ramadhan Paramitha, Chintya Lie Pascal Amadeo Yapputro Pasyah, Rabbil Arya Petrosina Matauseja Huka, Christia Prasanti, Nandani Bayu Puspa Hartanto, Adinda Puspita, Lidya Putri, Amelia Natalie Putri, Destia Liana Putri, Pricilia Dwi Anggreni Raymond Kusuma Reyza Julianda Mahabati Ricky Ricky Rimandita, Tiffani Rizki, Muhamad Abdul Jamil Rohaya, Nizla Salim, Gerardus Aldo Samudra, Muhammad Bima Samuel, Maria Gabriela Samuel, Yoel sari, nike kumala Shahan, Akbar Helmie Nur Shasmita, Sylvia Siswahyudianto Stephanie Patricia Prasetyo Suwinto Johan Sylvia, Sylvia Tanera, Lauren Teddy Francis Theresia Wijaya Tsabita, Nabilla Mahva Vanessa Widjaja Vianka, Maria Ibella Vina Octavia Vincent Vincent, Vincent Vivi Heniasy Wanibe, Kenji Dustin Winda Gadis Sukardi Wonohadidjojo, Christopher Howard Yanuar Putra Erwin Yolanda, Maureen Keisha Yudha, Ivan Tirta