Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 Wadi, Raines; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37653

Abstract

Status Polri sebagai Komponen Pendukung sebagaimana disebutkan dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan ditegaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 mengalami problematika. Hal tersebut karena pada Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, kedudukan Polri ialah guna melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara adalah sebagai Komponen Utama. Sehingga, penulis ingin menguji secara menyeluruh berkaitan dengan, Pertama kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945. Kedua menganalisis keberadaan Polri dalam Komponen Pendukung pada upaya pertahanan dan keamanan negara. Terdapat dua kesimpulan yaitu Pertama, Kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara berdasarkan original intent perubahan UUD 1945 adalah saling bersinergi dengan TNI, khususnya jika terjadi suatu perang atau sengketa bersenjata. Kedua, mendudukan Polri sebagai Komponen Pendukung telah mempersamakan haknya sebagai warga negara yang memiliki prinsip hak untuk menolak wajib militer, sedangkan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban konstitusional sedangkan warga negara dalam dinas militer ialah hak konstitusional.
Politik Hukum dalam Legislasi Daerah: Tantangan dan Strategi Meningkatkan Kualitas Peraturan di Indonesia Rizkisyah, Renofadli; Triadi, Irwan
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 1 (2024): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i1.2238

Abstract

Regional regulations are written rules that are generally binding and enacted by the Regional People's Representative Council (DPRD) in collaboration with the Regional Head. The formulation of regional regulations through the regional legislative program holds a strategic role in ensuring that these regulations align with societal needs. However, many regional regulations face public rejection or are annulled by the government. This study employs a normative legal approach to analyze these issues. The findings reveal that the lack of public involvement during the drafting process is a significant factor contributing to the unacceptability of these regulations. Furthermore, the absence of political will from regional governments and DPRD to systematically develop regulations based on academic studies exacerbates the problem. It is imperative for regional governments and DPRD to first establish a legislative program grounded in the actual needs of the community, adhering to the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) or the Regional Strategic Plan (Renstra). Collaboration with universities to conduct academic studies can provide a strong scientific basis for drafting academic manuscripts before regulations are legalized. In conclusion, a systematic and collaborative approach is essential to improve the quality of regional legislation, ensuring responsiveness to public needs and supporting regional development.
Implementasi Sikap Bela Negara dalam Menyambut Pemilu 2024: Perspektif dan Tantangan bagi Warga Negara Indonesia Nasir, Tomi Khoyron; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37648

Abstract

  In relation to the ongoing stages of the 2024 General Election contestation in Indonesia, the level of national defense awareness among Indonesian citizens has begun to fade, resulting in negative fanaticism and fragmented community groups. The emergence of excessive fanaticism among the Indonesian people has led to many new conflicts, such as the proliferation of hoax news, divisive politics, fictitious campaigns, black campaigns, defamation, hate speech, and SARA-based politics (ethnicity, religion, race, and intergroup relations), which seriously disrupt the public order of Indonesian society. Therefore, this research will discuss the behavioral patterns of Indonesian citizens in facing the 2024 General Election, as well as examine the Indonesian government's efforts to address the declining spirit of national defense in confronting the 2024 General Election. The research method used by the author is a normative juridical method, which involves collecting various data information from secondary sources, such as books, legal products and legislation, e-books, scientific journals, and previous research. With the various efforts of the Indonesian government to enhance and maintain the spirit of national defense among the Indonesian people in participating in the 2024 General Election, it is expected that the 2024 General Election will produce elected leaders who demonstrate high national integrity and national defense behavior based on the satisfaction of the majority of their constituents.
Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 Wadi, Raines; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37653

Abstract

The status of the National Police as a Supporting Component as stated in the National Resources Management Law for National Defense and confirmed in Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XIX/2021 is problematic. This is because Article 30 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the position of the National Police is to carry out efforts to protect and secure the state as the main component. So, the author wants to examine it thoroughly in relation to, firstly, the position of the National Police in protection and security efforts in terms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, analyze the existence of the National Police in the Supporting Component of state protection and security efforts. There are two conclusions, namely: First, the position of the National Police in national defense and security efforts based on the initial intention of amending the 1945 Constitution is to synergize with the TNI, especially if a war or armed battle occurs. Second, placing the National Police as a Supporting Component has equalized their rights as citizens who have the principle of the right to refuse military service, while the National Police's protection and security efforts are a constitutional obligation while citizens in military service have a constitutional right.
Analisis Kinerja Kejaksaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun Dhaniswara, Puandita; Karimah, Nabila; Aria, Muhammad Gustaf; Triadi, Irwan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Salah satu kasus yang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat adalah kasus korupsi timah senilai 271 triliun yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi di Indonesia. Kejaksaan Agung tentunya memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pembuatan artikel ini bertujuan untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, serta menganalisis kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi timah senilai 271 triliun. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana metode ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan berbagai macam cara seperti meneliti bahan-bahan kepustakaan maupun data sekunder belaka, selain itu menggunakan pendekatan studi kasus dan kajian literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti, website dan beberapa jurnal terdahulu. Kejaksaan Agung telah melakukan upaya yang signifikan dalam mengungkap kasus korupsi timah tersebut, namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Dengan kerja keras dan kerjasama antar lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung berhasil menghukum para pelaku, tetapi kasus tersebut belum juga terselesaikan. Artikel ini dapat memberikan wawasan tentang kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah uang yang besar, serta menyoroti pentingnya upaya untuk bekerja sama antar lembaga penegak hukum untuk membasmi kasus korupsi terutama dalam skala besar.
Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital Triadi, Irwan; Cahyono, Marsha Putri
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 3 No. 1 (2025): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v3i1.1829

Abstract

The digital era has brought inevitable changes to human life, changing the way we communicate, interact, and access information. Digital space has become a new public space where individuals can express themselves, access information, and participate in public life. However, this digital space is also vulnerable to human rights violations, such as mass surveillance, the spread of hate speech, and information manipulation. The rapid development of digital technology has outstripped the ability of international law to regulate it, creating a significant legal gap where human rights in the digital space are not adequately protected. This challenge is further complicated by the cross-border nature of the internet and other digital technologies. This journal discusses international legal issues related to the protection of human rights in the digital era. This research uses a normative legal research method with a case study approach, analyzing international legal documents such as international treaties, UN resolutions, and international court jurisprudence. This journal also analyzes case studies related to human rights violations in the digital era. The results of the study indicate that a more comprehensive international legal framework, clear international standards, and effective law enforcement efforts are needed to protect human rights in the digital space. The proposed recommendations include developing a comprehensive legal framework, enhancing international cooperation, strengthening law enforcement efforts, increasing public awareness, and civil society participation.
Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Triadi, Irwan; Sulaeman, Akhfa Kamilla; Zevanya, Cristella; Audra, Rasyanda; Rangoraja, Amudi Panigori; Harahap, Aura Nasya Madhani
LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren Vol. 2 No. 2 (2024): JUNI-NOVEMBER 2024
Publisher : Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) - Lembaga KITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/ljit.v2i2.2735

Abstract

This research presents a review of the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional legal system. By discussing the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional law system. In the context of constitutional law, democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, as well as accountability and transparency are important foundations in running the government. The research method used is normative juridical, while the type of research is library research, the activities are carried out by collecting data related to the title which is literature. Analysis of the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional law system shows that there are still many challenges faced, such as corruption, weak public participation, and the fulfillment of human rights. To improve the implementation of democratic principles, this research recommends efforts such as strengthening transparency, accountability, public participation, and the protection of human rights. Thus, this research hopes to contribute to the development of a more effective and sustainable democratic system in Indonesia.
Pengawasan Lalu Lintas Udara di Wilayah Perbatasan Negara Triadi, Irwan; Rahman, Naila Kamila; Amanda, Nur Septiana; Elvira, Olga; Oktaviani, Eka Putri; Julius, Tambok; Faidzuddin, Achmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15235825

Abstract

: Air traffic control in border areas is a crucial aspect in maintaining national sovereignty and security. This study aims to assist in the regulation of laws and challenges faced in managing air traffic in border areas. The research method uses a juridical-normative approach by reviewing various national and international laws and regulations related to aviation and airspace sovereignty. The results of the study show that each country has full control over its airspace based on the 1944 Chicago Convention and UNCLOS 1982. Indonesia itself has regulated air traffic control through Law No. 1 of 2009 concerning Aviation, which affirms the state's right to regulate and supervise airspace for national interests. The main challenges in supervision include coordination between countries, security, geographical constraints, differences in regulations, and growth in air traffic volume. The study provides a collaborative approach through strengthening international cooperation, investing in advanced technologies such as AI and satellite systems, and involving all stakeholders. This study emphasizes the importance of a strong and integrated oversight mechanism to protect the airspace ecosystem from external threats and violations of the law.
Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Triadi, Irwan; Sulaeman, Akhfa Kamilla; Zevanya, Cristella; Audra, Rasyanda; Rangoraja, Amudi Panigori; Harahap, Aura Nasya Madhani
LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren Vol. 2 No. 2 (2024): JUNI-NOVEMBER 2024
Publisher : Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) - Lembaga KITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/ljit.v2i2.2735

Abstract

This research presents a review of the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional legal system. By discussing the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional law system. In the context of constitutional law, democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, as well as accountability and transparency are important foundations in running the government. The research method used is normative juridical, while the type of research is library research, the activities are carried out by collecting data related to the title which is literature. Analysis of the implementation of democratic principles in the Indonesian constitutional law system shows that there are still many challenges faced, such as corruption, weak public participation, and the fulfillment of human rights. To improve the implementation of democratic principles, this research recommends efforts such as strengthening transparency, accountability, public participation, and the protection of human rights. Thus, this research hopes to contribute to the development of a more effective and sustainable democratic system in Indonesia.
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Kerja Triadi, Irwan; Maryanto, Maryanto
Begawan Abioso Vol. 15 No. 1 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i1.987

Abstract

Isu kesetaraan gender di dunia kerja masih menjadi tantangan besar, baik secara global maupun di Indonesia. Perempuan menghadapi hambatan dalam akses ke posisi strategis, kesenjangan upah, dan tanggung jawab domestik yang membatasi partisipasi mereka. Data dari World Economic Forum tahun 2023 menunjukkan perempuan rata-rata memperoleh 23% lebih rendah dari laki-laki, sedangkan di Indonesia, perempuan hanya menerima 78% dari upah laki-laki. Di sektor kepemimpinan, perempuan Indonesia hanya memegang 30% posisi manajerial. Indonesia telah mengadopsi regulasi seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk mengurangi diskriminasi berbasis gender. Namun, implementasi regulasi ini sering terhambat oleh lemahnya pengawasan, budaya patriarki, dan minimnya komitmen politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. Politik hukum memainkan peran penting dalam menghapus diskriminasi dan mendorong pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi, seperti merevisi kebijakan cuti orang tua dan melakukan audit kesetaraan upah. Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan implementasi prinsip anti-diskriminasi, serta partai politik dan legislatif meningkatkan efektivitas kuota representasi perempuan.
Co-Authors Adam, Chelsea Kairadinda Adilla Putri, Sefrina Linda Afdhali, Dino Rizka Aini, Hanifah Qurrotu al anshari, Muhammad Faqih Amanda, Nur Septiana Anshari, Muhammad Faqih Al Arafah, Rasya Arfah, Azizah Aria, Muhammad Gustaf Ariapramuda, Cassis Athallah, Rafli Akmal Audra, Rasyanda Az Zanubiya, Siti Syafa Azzahra, Novita Fitria Butar Butar, Frans Samuel Junero C, Chatrine Cahyono, Marsha Putri Damareka, Muhammad Darrell Danardono Darmawan, Abqary Faraz Darsono Darsono Darsono, Leandra Aurelrio Putra Dhaniswara, Puandita Douglas, Jaury Elvira, Olga Fadhila, Rasya Aika Faidzuddin, Achmad Fattah, Akhmad Kautsar Febrian, Fazl Mawla Fiandie, Ursula Jacqueline Firda Amalia Fitriani, Maulida Hafizar, Achmad Haikal, Raka Hantoro, Charissa Aulia Harahap, Aura Nasya Madhani Hariati, Retno Hudaya, Chintya Rachma Ikwanto, Mahia Albar Ilyas, Levi Christopher Indah, Reviana Mutiara Julius, Tambok Justicyo, Rifky Kaban, Divany Harbina Emzilena Karimah, Nabila Kasih, Osihanna Meita Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth Kumor, Muhammad Setyo Damar Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel Lewerissa, Samuel Suiq Lidowati, Alvina Maretia Limbong, Albert S. Lubis, Rachel Lubis, William Haposan Lufthi, Al Daffa Naufal Maaruf, Nefrisa Maharani, Aulia Cantika Manggala, Bayu Suryadi Maryanto - Mawene, Marcha Jeanne Melati, Sekar Nafis, Abdul Haris Nasir, Tomi Khoyron Nathaniella, Angelica Nur Pratama, Daya Oktaviani, Eka Putri Paksi, Arif Pujawangsa Pangaribuan, Kevin Angelo Panjaitan, Rachel Netanya Paradita, Silvi Aryana Parulian, Hendra Pradana, David Pratama, Daya Nur Pratistita, Made Wipra Prihantono, Pradipta Priyantoro, Lucky Pujo Widodo, Pujo Purba, Diana Febri Nauli Puspitasari, Isti Putri, Keshia Annisa Rahardi, Andriyan Rahayu, Cantika Tresna Rahmadhany, Vania Zachra Rahman, Hafizh Aulia Rahman, Naila Kamila Ramadhan, Nawal Athaillah Ramelan, Michael Sanrio Rangoraja, Amudi Panigori Rasya, Harlin Sabrinda Reyhan, Maulana Arfidata Rizka Afdhali, Dino Rizkisyah, Renofadli Roring, Edward Benedictus Rosmaida, Erviyanti Ruli Agustin, Ruli Safira, Ishma Salsabila, Marsha Isnaini Sianturi, Catherine Rosalina Siregar, Adhito Martogi Natanael Situmorang, Christian Immanuel Sofyan Sauri, Sofyan Sukendro, Achmed Sukrisno, Adi Sulaeman, Akhfa Kamilla Supadmo, Darto Suwarno, Panji Suwarsoyo, Namira Azzahra Syahputra, Rifky Justicyo Syahuri, Taufiqqrohman Syahuri Syaid, Ishma Safira Tampubolon , Imagrace Triamorita Tampubolon, Vernandito Sudharta Raftua Taufiqurrohman Syahuri Wadi, Raines Wicaksono Adi, Satrio Zahra, Devyta Ardiyaning Azz Zahratu, Nazwa Salsabila Zevanya, Cristella