Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM Collegium Studiosum Journal Jurnal Communitarian Journal Evidence Of Law Begawan Abioso Research Horizon Journal of Progressive Law and Legal Studies Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Batavia Journal Social Sciences and Humanioran Review SIYASI: Jurnal Trias Politica Siber International Journal of Advanced Law LANCAH Jurnal Inovasi dan Tren
Triadi, Irwan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengaruh Film Dokumenter “Dirty Vote” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia: (The Influence of the Documentary Film "Dirty Vote" on the Quiet Period of the 2024 General Election in Indonesia) Nathaniella, Angelica; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2402

Abstract

Film dokumenter berjudul Dirty Vote dijadwalkan tayang perdana pada 11 Februari 2024, hari tenang menjelang pemilu 2024. Jalur pemilu presiden tahun 2024 dan dugaan insiden-insidennya dibahas dalam Dirty Vote. Dalam video yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono inif, tim beranggotakan lima pakar mengkaji situasi terkait pemilu melalui kacamata analisis hukum tata negara. Untuk menjaga keutuhan pemilu dan menjamin masyarakat yang menyaksikannya mengetahui kelebihan dan kekurangannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak film dokumenter Dirty Vote yang diproduksi pada masa pemilu atau masa tenang menjelang pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan film Dirty Vote berpengaruh terhadap pemilu 2024 di Indonesia karena banyak membahas kecurangan yang terjadi di tatanan negara saat ini serta menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin di Indonesia.
Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan: (The Role of Constitutional Law in Forest Area Management) Hudaya, Chintya Rachma; Paradita, Silvi Aryana; Febrian, Fazl Mawla; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2546

Abstract

Hutan merupakan ekosistem yang sangat berharga bagi berbagai jenis kehidupan, termasuk manusia, karena memberikan sejumlah manfaat vital seperti penyediaan oksigen, regulasi iklim, habitat bagi flora dan fauna, serta sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Melalui Hukum Tata Negara, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola hutan dengan baik. Hal ini tercermin dalam penetapan aturan dan norma yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, serta mekanisme pengawasan. Dalam pengelolaan hutan, hukum tata negara memegang peran yang sangat penting dalam menyusun kerangka hukum yang jelas dan efektif, menentukan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, serta menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan hutan. Namun, tantangan seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia serta meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan. Rekomendasi untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara meliputi penguatan implementasi peraturan, peningkatan transparansi dalam pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Peran Hukum Tata Negara sangat kuat dan transparansi pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan serta mengurangi ancaman seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan, sementara partisipasi masyarakat dan program ekonomi alternatif juga digunakan untuk mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia: (Constitutional Law History in Indonesia) Reyhan, Maulana Arfidata; Darsono, Leandra Aurelrio Putra; al anshari, Muhammad Faqih; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2588

Abstract

Hukum Tata Negara di Indonesia Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Jika dilihat ke belakang, HTN di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dari mulai awal kemerdekaan hingga saat ini. Dari waktu ke waktu, HTN tidak selamanya tetap sama dan itu-itu saja tanpa adanya perubahan sama sekali. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana sejarah HTN atau Ketatanegaraan di Indonesia serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan sejarahnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah HTN/Ketatanegaraan di Indonesia tidak lepas dari konstitusi atau Undang-Undang dasar yang digunakan pada setiap periode. Selain itu, gaya pemerintahan di setiap periode Undang-Undang Dasar yang digunakan pada setiap periode juga tidak sepenuhnya sama satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan ketatanegaraan modern.
Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya: (Constitutional Law and its Relationship with Other Sciences) Reyhan, Maulana Arfidata; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2589

Abstract

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika politik, HTN tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan integrasi dengan disiplin ilmu lain seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana hubungan antara HTN dengan bidang hukum lainnya, serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan disiplin ilmu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HTN berfungsi sebagai konkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang diatur dalam Ilmu Politik. Selain itu, HTN dan HAN memiliki hubungan simbiotik dimana HTN menyediakan kerangka hukum dan HAN memastikan operasionalisasi yang efektif dari badan-badan negara. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan kenegaraan modern.
Penuntasan Sengketa Pilkada Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 oleh Mahkama Konstitusi Resolution of the Sabu Raijua Regional Election Dispute in East Nusa Tenggara in 2020 By : Resolution of the Sabu Raijua Regional Election Dispute in East Nusa Tenggara in 2020 By Constitutional Court Triadi, Irwan; Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2610

Abstract

Dalam manifestasi pemilukada terdapat mekanisme dan syarat yang telah disahkan dalam undang – undang BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN Bagian Kesatu Persyaratan Calon Pasal 4 ayat (1). Termuat salah satu syarat pemilukada yaitu setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Dalam artikel ini, dibahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Calon Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020. Orient Patriot Riwu Kore, sebagai calon Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 nomor urut 02 kedapatan secara diam – diam berstatus kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan Amerika Serikat hal ini disampaikan langsung kebenarannya oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa kedutaan Besar dapat mengonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI. Persoalan ini tentulah mewujudkan kewajiban Mahkama Konstitusi sebagai pemutus sengketa dalam pemilu/pilkada. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. (legal research), studi dokumen atau menggali data – data pustaka yang nantinya akan dianalisis, serta dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual/doktrin (Conceptual Approach) yang terakhir pendekatan kasus itu sendiri (Case Approach). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyimpangan terhadap syarat pencalonan diri sebagai Calon Bupati oleh Orient Patriot Riwu Kore sebagai latar belakang putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP-XIX/2021 yang berisi dibatalkannya Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai pemenang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Saburaijua Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pendiskualiikasian Orient Patriot Riwu Kore dalam Pilkada Bupati Saburaijua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai penyelewengan aturan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore hingga dampak hukum yang harus ditanggung.
Peran Hukum Tata Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya: The Role of Constitutional Law in Achieving Sustainable Forest and Ecosystem Management Febrian, Fazl Mawla; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2629

Abstract

Hutan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, namun saat ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ekosistem hutan yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka dengan menelusuri berbagai referensi dalam bentuk artikel ilmiah ataupun buku yang dicari menggunakan gogle scholar. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistemnya.
Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini: (The Role of Constitutional Law in the Current Indonesian Government System) Triadi, Irwan; Rangoraja, Amudi Panigori
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2630

Abstract

Pemerintahan di Indonesia tentu memiliki sejarah dalam pengembangannya melalui sejarah hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Tata Negara yang berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Hukum Tata Negara dalam pembentukan sistem pemerintahan yang berkembang hingga sekarang dan untuk mengetahui sejarah dari Hukum Tata Negara tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan kepustakaan (library research). Peran Hukum Tata Negara memiliki peran yang penting yaitu salah satunya adalah sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara, dalam hal ini Hukum Tata Negara menjadi mediasi atau penengah untuk menyelesaikan masalah yang ada antara pemerintah dan masyarakat, melalui Hukum Tata Negara pemerintah harus beradaptasi terhadap tantangan dan peluang baru yang akan terjadi di Indonesia dengan berdasarkan hukum yang berlaku khususnya hukum tata negara, dengan memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebab itu Hukum Tata Negara memiliki peran yang penting dalam untuk masa depan pemerintah Indonesia.
Hukum Tata Negara Tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Ada di Indonesia Triadi, Irwan; Anshari, Muhammad Faqih Al
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2686

Abstract

: Komponen penting dari sistem hukum ketatanegaraan Indonesia adalah evolusi tatanan hukum negara. Perkembangan sistem hukum, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, perintah eksekutif, perintah presiden, dan peraturan daerah, dibahas secara berkala dalam artikel ini. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana lembaga-lembaga negara seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga peradilan memengaruhi pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Esai ini menggunakan teknik yuridis normatif dengan strategi studi kepustakaan dalam penelitiannya, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang meliputi perjanjian, kaidah, asas, norma, dan ketetapan. Hukum tata negara adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang organisasi umum negara, fungsi, tugas, dan kekuasaan perangkat negara, wilayah negara, status penduduknya, dan hak asasi manusia. Kita tidak hanya dapat memahami apa itu hukum tata negara, namun kita juga dapat mempelajari apa yang diajarkan di dalamnya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari hukum ketatanegaraan adalah perbedaan gagasan dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkannya di berbagai negara. Memahami perubahan tatanan hukum dan peraturan dapat membantu mengidentifikasi pola, permasalahan, dan potensi reformasi yang dapat memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia. Selain itu, hukum tata negara mempunyai beberapa fungsi. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap hukum tata negara dengan mendorong lebih banyak kajian mengenai topik tersebut, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum tata negara.
Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia) Lubis, Rachel; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2687

Abstract

Dalam konteks konstitusi Indonesia, kesetaraan gender menjadi salah satu aspek penting yang tercermin dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjadi fokus utama dalam era kontemporer ini. Namun, stereotip gender masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mencapai keadilan sosial dan masih terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip konstitusi dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok minoritas gender. Dengan fokus pada perlindungan hak-hak dasar dan kesetaraan gender, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi terkait kesetaraan gender serta mengeksplorasi pemahaman mengenai hambatan dan tantangan dalam implementasi konstitusi yang menjamin keadilan gender dan perlindungan HAM di Indonesia. Metode penelitan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui melalui studi kepustakaan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Meskipun kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang penting dalam Konstitusi Indonesia, masih ada hambatan besar yang menghalanginya. Oleh karena itu, upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat, diperlukan untuk memastikan implementasi kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan secara efektif di Indonesia. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender sebagai bagian pokok dari HAM maka dalam hal ini pendidikan perlu ditingkatkan, serta budaya ataupun kebiasaan yang menimbulkan diskriminasi terhadap gender harus segara ditangani dan kebijakan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender perlu diperbaharui supaya hak-hak setiap individu tanpa terkecuali tetap mendapat keadilan dan kepastian dihadapan hukum.
Analisis Yuridis Terkait Peran Tni Sebagai Pertahanan Keamanan Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Nur Pratama, Daya; Triadi, Irwan
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i1.567

Abstract

This journal writing discusses the role of the TNI as a security defense and national defense in dealing with cyber crime in the digital era. This research aims to understand and analyze juridical analysis regarding the role of the TNI as a security defense and state defense in dealing with cyber crime. In writing this journal, we used a library approach research method which took as its basis the legislation in force in Indonesia and used a descriptive analysis method, namely by analyzing existing problems and the role of the Indonesian National Army as a security defense and state defense. The role of the Indonesian National Army (TNI) as a security defense and state defense in the face of cyber crime is emphasized in Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army in chapter VI concerning the deployment and use of TNI forces. The TNI as a component of defense and security and state defense is correct in implementing existing regulations in Indonesia. However, the existence of cyber crimes that occurred in Indonesia has become an evaluation material to further improve military strategy in this case so that this conflict can be resolved quickly.
Co-Authors Adam, Chelsea Kairadinda Adilla Putri, Sefrina Linda Afdhali, Dino Rizka Aini, Hanifah Qurrotu al anshari, Muhammad Faqih Amanda, Nur Septiana Anshari, Muhammad Faqih Al Arafah, Rasya Arfah, Azizah Aria, Muhammad Gustaf Ariapramuda, Cassis Athallah, Rafli Akmal Audra, Rasyanda Az Zanubiya, Siti Syafa Azzahra, Novita Fitria Butar Butar, Frans Samuel Junero C, Chatrine Cahyono, Marsha Putri Damareka, Muhammad Darrell Danardono Darmawan, Abqary Faraz Darsono Darsono Darsono, Leandra Aurelrio Putra Dhaniswara, Puandita Douglas, Jaury Elvira, Olga Fadhila, Rasya Aika Faidzuddin, Achmad Fattah, Akhmad Kautsar Febrian, Fazl Mawla Fiandie, Ursula Jacqueline Firda Amalia Fitriani, Maulida Hafizar, Achmad Haikal, Raka Hantoro, Charissa Aulia Harahap, Aura Nasya Madhani Hariati, Retno Hudaya, Chintya Rachma Ikwanto, Mahia Albar Ilyas, Levi Christopher Indah, Reviana Mutiara Julius, Tambok Justicyo, Rifky Kaban, Divany Harbina Emzilena Karimah, Nabila Kasih, Osihanna Meita Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth Kumor, Muhammad Setyo Damar Ledewedjo, Jessica Leonita Anabel Lewerissa, Samuel Suiq Lidowati, Alvina Maretia Limbong, Albert S. Lubis, Rachel Lubis, William Haposan Lufthi, Al Daffa Naufal Maaruf, Nefrisa Maharani, Aulia Cantika Manggala, Bayu Suryadi Maryanto - Mawene, Marcha Jeanne Melati, Sekar Nafis, Abdul Haris Nasir, Tomi Khoyron Nathaniella, Angelica Nur Pratama, Daya Oktaviani, Eka Putri Paksi, Arif Pujawangsa Pangaribuan, Kevin Angelo Panjaitan, Rachel Netanya Paradita, Silvi Aryana Parulian, Hendra Pradana, David Pratama, Daya Nur Pratistita, Made Wipra Prihantono, Pradipta Priyantoro, Lucky Pujo Widodo, Pujo Purba, Diana Febri Nauli Puspitasari, Isti Putri, Keshia Annisa Rahardi, Andriyan Rahayu, Cantika Tresna Rahmadhany, Vania Zachra Rahman, Hafizh Aulia Rahman, Naila Kamila Ramadhan, Nawal Athaillah Ramelan, Michael Sanrio Rangoraja, Amudi Panigori Rasya, Harlin Sabrinda Reyhan, Maulana Arfidata Rizka Afdhali, Dino Rizkisyah, Renofadli Roring, Edward Benedictus Rosmaida, Erviyanti Ruli Agustin, Ruli Safira, Ishma Salsabila, Marsha Isnaini Sianturi, Catherine Rosalina Siregar, Adhito Martogi Natanael Situmorang, Christian Immanuel Sofyan Sauri, Sofyan Sukendro, Achmed Sukrisno, Adi Sulaeman, Akhfa Kamilla Supadmo, Darto Suwarno, Panji Suwarsoyo, Namira Azzahra Syahputra, Rifky Justicyo Syahuri, Taufiqqrohman Syahuri Syaid, Ishma Safira Tampubolon , Imagrace Triamorita Tampubolon, Vernandito Sudharta Raftua Taufiqurrohman Syahuri Wadi, Raines Wicaksono Adi, Satrio Zahra, Devyta Ardiyaning Azz Zahratu, Nazwa Salsabila Zevanya, Cristella