Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.64
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Akta Jurnal Informasi dan Teknologi International Journal of Demos The World of Business Administration Journal Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan International Journal of Engineering, Science and Information Technology Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Information System, Technology and Engineering Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Mandalika Journal of Community Services Jurnal Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi
Kusnadi, Iwan Henri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : International Journal of Demos

 1 
Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang Kusnadi, Iwan Henri
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.735 KB) | DOI: 10.37950/ijd.v1i2.21

Abstract

Jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam pencegahan HIV / AIDS adalah pemanfaatan jaringan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih banyak di setiap tingkat sumber daya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang dalam kaitannya dengan teori menurut Anshell dan Gash, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk regulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan. Kemudian aspek Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya ditetapkan yang merupakan titik awal untuk Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu, aspek Hasil Antara belum sepenuhnya tercapai dari Tata Kelola Kolaboratif. Hal ini perlu dipertimbangkan agar jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV/ AIDS di Kabupaten Subang menjadi optimal. The collaborative Governance Network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in the prevention of HIV/AIDS is the utilization of networks between government agencies and non-governmental organizations aimed at generating more public value at every level of resources. This study discusses matters relating to Collaborative Governance in the Communication, Information, and Education (IEC) Program in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency in relation to theories according to Anshell and Gash, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing. The results showed that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency was not yet in accordance with Anshell and Gash's theory. Evident from the aspect of Face-to-Face Dialogue, has not been fully achieved or established which is the heart of the process of building trust, mutual respect, mutual understanding, and commitment to the process or important elements in the initial steps of Collaborative Governance. Then the Trust Building aspect has not been fully established which is the starting point for Collaborative Governance. In addition, aspects of Intermediate Outcomes have not yet been fully achieved from Collaborative Governance. This needs to be considered so that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV / AIDS Prevention in Subang District is optimal.
Mewujudkan Etika Administrasi Publik dalam Manajemen Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN di Indonesia Baihaqi, Muhammad Rifqi; Jumiati, Ipah Ema; Kusnadi, Iwan Henri
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.463

Abstract

Abstract Public Administration Ethics as an effort to prevent the emergence of Corruption, Collusion, and Nepotism. Acts of corruption, collusion and nepotism can appear whenever and wherever along the way there is a meeting between intention and opportunity, as has been stated previously. Acts of corruption, collusion and nepotism can occur in both high, middle and low level public bureaucracies. Therefore, to prevent or overcome acts of corruption, collusion, and nepotism in the public bureaucracy, efforts must be made not to reconcile the intentions and opportunities. One of the efforts to prevent the meeting between intentions and opportunities is to uphold and enforce the ethics of Public Administration in the ranks of the public bureaucracy or government. The ethical values of the bureaucracy, as described above, if they really have become a "norm" that must be followed and obeyed by the public bureaucracy in carrying out their duties and authorities, will be able to prevent acts of corruption, collusion, and nepotism in the public bureaucracy. although there is no supervisory agency as mentioned above. However, it is recognized that bureaucratic ethics are not sufficient to ensure that there is no corruption, collusion and nepotism in the bureaucracy. There is the most important thing and the most important thing is to return to the personality of each actor (human). In other words, internal control in the form of faith and religion inherent in humans. They will not commit acts of corruption, collusion, and nepotism when they know and believe that the act is an act that is not good, despicable and not commendable, especially when viewed from the beliefs and religious values they profess. Because all of their attitudes, actions, and behavior must be accounted for later to Allah SWT.Keywords: Public Administration, Ethics, Good Governance AbstrakEtika Administrasi Publik sebagai upaya mencegah timbulnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tindakan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme bisa muncul kapan dan dimanapun sepanjang jalan terjadi pertemuan antara niat dan kesempatan, seperti apa yang telah dikemukakan terdahulu. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa terjadi baik pada birokrasi publik tingkat tinggi, menengah maupun rendahan. Oleh karenanya untuk mencegah atau mengatasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tubuh birokrasi publik harus berupaya untuk tidak mempertemukan antara niat dan kesempatan tadi. Salah satu upaya untuk mencegah tidak bertemunya antara niat dan kesempatan tadi adalah menjunjung tinggi dan menegakkan etika Administrasi Publik pada jajaran birokrasi public atau Pemerintahan. Nilai-nilai etika birokrasi tadi sebagaimana digambarkan diatas, jika betul-betul sudah menjadi suatu “norm” yang harus diikuti dan dipatuhi bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka akan dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh birokrasi publik kendatipun tidak ada lembaga pengawasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun diakui, bahwa etika birokrasi tersebut belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku korup, kolusi dan nepotisme pada tubuh birokrasi. Terdapat hal yang paling penting dan yang terpenting adalah kembali kepada kepribadian dari masing-masing pelaku (manusianya). Dengan kata lain kontrol internal dalam bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada diri manusianya. Mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme manakala mereka mengetahui dan menyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela dan tidak terpuji terutama jika dilihat dari nilai keyakinan dan keagamaan yang mereka anut. Karena segala dari suatu sikap, perbuatan, dan tingkah laku mereka harus dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah SWT.Kata kunci:  Etika, Administrasi Publik, Good Governance
Co-Authors Aep Saefullah Ahmadun, Ahmadun Amruddin, Amruddin Anantadjaya, Samuel PD Anita Anita Ardiyanto Maksimilianus Gai Aryanti, Rina Baihaqi, Muhammad Rifqi Chairul Anwar Chatun, Sri Citra Arta, Deddy Novie Damanik, Fritz Hotman Syahmahita desi kristanti, desi Diah Astuti, Enny Didit Hadayanti, Didit Dina Fahma Sari, Dina Fahma Dinarwati, Sri Djunaedi Djunaedi Ekobelawati, Fransiska Faizah, Ana Frans Sudirjo Galih Nugraha Handayani, Sri Hendra Hendra Hendrawan, Henky Hendriyanto, Donny Hendy Tannady Herni Utami Rahmawati Ifadhila Imron Natsir, Imron Indrapraja, Rachmadi Indriani, Lely Indriastiningsih, Erna Ipah Ema Jumiati Iwan Harsono Jamaluddin Majid Jamaludin, Maun Jenny Nancy Kaligis Joko Ariawan Judijanto, Loso Julistyono Widodo Jusatria Karnawi Kamar, Karnawi Khalik, Agung Noor Kushariyadi Lamboy Sinaga, Victor Leuwol, Natasya Virginia Magdalena Magdalena Mariane, Ine Mozart Malik Ibrahim Muhamad Akbar Muhamad Risal Tawil Muhammad Reza Aulia Muhammad, Aziz Muliyani, Nani Mustafa, Fahrina Natika, Luki Nawawi, Ade Nugroho Djati Satmoko Nurani, Atat Siti Nurdiani, Tanti Widia Nuryana, Arief Osman, Isnawati Parida, Parida Prakoso , Rizky Primadi Candra Susanto Rahayu, Diah Afrianti Rasyiddin, Ahmad Riesna Apramilda Rini Nuraini, Rini Riyanti, Anti Rusman, Hedar Saeful Rohman Safari, Apay Salehan, Salehan Sari, Ade Risna Setyawati, Kiki Sihombing, Dina Agnesia Suardi Bakri, Suardi Subagja, Agus Dedi Sugiarti Sugiarti Supriatna, Dasep Susatyo Adhi Pramono, Susatyo Adhi Syefriani syefriani Syeh Assery Tahapary, Grace Hobertina Tri Yusnanto Tyahya Whisnu Hendratni W. A. N, Ayi Krisnha Wandanaya, Anita Bawaiqki Wheny Khristianto Yayat Suharyat Yohanes Totok Suyoto Zakhra, Aminatus