Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.446
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Unram Law Review DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Jurnal Meta-Yuridis YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Buana Ilmu Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law JHR (Jurnal Hukum Replik) Legal Spirit Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Mendapo: Journal of Administrative Law Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal Equity of Law and Governance Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Legisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Caraka Justitia Journal of Basication (JOB) : Jurnal Pendidikan Dasar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Hukum dan Keadilan Ipso Jure Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Binamulia Hukum Journal of Strafvodering Indonesian
Muhamad Abas
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 170 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 170 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Firman Aji Pamungkas; Muhamad Abas; Anwar Hidayat
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.811

Abstract

Correctional Institution is a place to carry out coaching for prisoners and Correctional Students which is carried out using the correctional system. This study aims to (1) determine the effectiveness of the role of correctional institutions in the efforts to foster convicts in terms of law no. 22 of 2022 concerning correctional (2) determines the implementation of coaching in Class IIA Bekasi Penitentiary for convicts who are sentenced to light crimes. The type of research used in this research is empirical juridical with the nature of descriptive research. This research was conducted at the Bekasi Class IIA Penitentiary. The data collection technique was carried out by using interviews and literature study techniques. The data collection method was processed qualitatively. The results of the research (1) determine the effectiveness of the role of correctional institutions in the efforts to foster convicts in terms of law no. 22 of 2022 concerning correctional facilities is not yet fully effective because in reality there are still convicts who commit repeated crimes. (2) knowing that the implementation of coaching in Class IIA Bekasi Penitentiary for convicts sentenced to light crimes has not been fully implemented properly, as evidenced by the fact that the rights of prisoners have not been fully fulfilled and some activities are not running optimally due to overcapacity of correctional institutions, not in proportion to the number training officers and convicts, as well as the lack of supporting facilities and infrastructure for coaching.
LEGAL PROTECTION OF OUTSOURCING WORKERS FROM TERMINATION OF EMPLOYMENT UNDER LAW NUMBER 6 OF 2023 Rr. Winarti Pudji Lestari; Muhamad Abas
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.4029

Abstract

In the increasingly fierce business competition, the outsourcing system is felt to be more effective for the company. On the other hand, the outsourcing system opens opportunities for employers to carry out Termination of Employment (PHK) actions easily. In the outsourcing system, there are weaknesses, there is no guarantee of continuity of work for workers. Law Number 6 of 2023 of Job Creation has regulated legal protection for outsourcing workers against arbitrary actions by employers in carrying out layoffs, through the principle of Transfer of Undertakings Protection of Employment (TUPE). But in practice, the TUPE principle is still not running effectively. The purpose of this research is to find out and understand the principles of the employment relationship between outsourced workers and employers so that unfair layoffs do not occur and legal protection for outsourced workers from employers' arbitrariness in implementing layoffs. This study uses a normative juridical approach. It is necessary to develop regulations regarding outsourcing in which legal protection for workers is further enhanced, determine sanctions and law enforcement for those who commit violations, and carry out more intensive supervision of the implementation of outsourcing. Keywords: Legal protection, outsourcing, continuity of work
Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 Embang Herlambang; Deny Guntara; Muhamad Abas
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.328

Abstract

Pupuk merupakan kebutuhan yang harus diprioritaskan, namun pupuk pada dasarnya merupakan kebutuhan primer dalam bidang pertanian karena pemanfaatannya masih dapat diperkirakan. Untuk menyuplai pupuk kepada petani, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha-usaha penghasil pupuk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan bagaimana optimalisasi pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian terkait dengan Permen 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pertama, pemerintah telah melakukan upaya nasional untuk menciptakan kepastian hukum atas risiko pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan cara yang harus menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional pada alokasi yang merupakan temuan peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, sistem distribusi pupuk harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani melalui penerapan tujuh hak (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga yang terjangkau oleh petani) guna mencegah terganggunya program peningkatan ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah, serta diperlukan pengawalan/pengawasan yang terkoordinasi dan menyeluruh oleh instansi terkait untuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos Ditinjau dari Perda Karawang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Karawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Ali Abdulah; Anwar Hidayat; Muhamad Abas
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.329

Abstract

Pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan keuangan untuk otonomi daerah, yang didasarkan pada pendapatan asli daerah yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan. Bapenda sedang mengupayakan penerapan bisnis rumah kos, dengan menurunkan tarif pajak rumah kos menjadi 5%, sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2018 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Tentu saja, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel untuk rumah kos di Kabupaten Karawang? Kedua, kendala apa saja yang menghambat rumah kos di Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak hotel? Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisis dan mengutamakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel, makalah, kitab undang-undang hukum, dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mekanisme pemungutan pajak rumah kos, sosialisasi, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan merupakan hasil penelitiannya. Pemerintah perlu melakukan survei langsung, pemerintah belum banyak melakukan sosialisasi, dan sumber daya yang kurang. Pemilik rumah kos juga enggan didata. Jumlah pegawai tidak memadai untuk mengelola seluruh pajak rumah kos, dan penegakan hukum masih dalam tahap awal. Selain itu, kantor kelurahan mempekerjakan petugas lapangan dari dinas yang mendata rumah kos.
Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Listiyono; Deny Guntara; Muhamad Abas; Farhan Asyahadi
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.348

Abstract

Jumlah pengguna pinjaman online di Indonesia atau dikenal sebagai pinjaman ilegal mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) menghentikan lebih sedikit pinjaman ilegal bulan September 2019 hingga September 2022. Menurut laporan tersebut, SWI menghentikan operasi 1.493 pinjaman ilegal pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlahnya turun menjadi 1.026 pinjaman ilegal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif studi. Standarisasi yuridis yang berpusat pada eksplorasi hukum atas tulisan melalui kajian informasi pilihan dan sumber tulisan digunakan untuk kajian situasi atau sistem ini. Hasilnya kasus peminjaman online ilegal PT. Barracuda Fintech Indonesia dengan aplikasi dompet kartu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana desk collection staff melakukan penagihan dengan melakukan pengancaman dan penghinaan kepada nasabah. PT. Barracuda Fintech Indonesia juga meretas nomor kontak telepon para nasabah yang sudah diketahui bahwa tindakan tersebut telah melanggar UU ITE bisa digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan elektronik (cyber crime). Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan diktum putusan tersebut yang di mana majelis hakim sangat mempertimbangkan tuntutan terdakwa dengan ketentuan pada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Putusan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.
Kepastian Hukum terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Study Kasus terhadap Puttusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/PDT.G/2013/PN.KRW) Susilawati; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5143

Abstract

Keputusan dianggap dapat diberlakukan jika dapat diberlakukan tanpa para pihak yang bersengketa perlu menunggu keputusan berikutnya atau bentuk upaya hukum lainnya. Ini diizinkan untuk Art. 189(3) Voorde Buitengewesten (RBg) dan Art. 178(3) Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Jelas terlihat bahwa kebebasan hakim terbatas pada kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dibawa oleh para pihak dan kemudian mencapai kesimpulan. Temuan penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan. Secara teoritis, jalur penyelidikan ini berkontribusi pada perluasan pengetahuan hukum seseorang, khususnya pemahaman seseorang tentang hukum acara perdata. Ketidakpastian target eksekusi, transfer ke pihak lain, sertifikat yang baru diterbitkan, perlawanan dari pihak yang kalah, dan faktor lainnya adalah contoh masalah yang mungkin muncul selama proses eksekusi. Pada saat yang sama, kesulitan yang harus diatasi dari segi hukum adalah menentukan apakah pihak yang kalah akan melakukan upaya hukum untuk mempertimbangkan kembali. Pihak ketiga telah menyuarakan penentangannya (derden verzet) Putusan hakim bukanlah penghukuman; sebaliknya, itu bersifat demokratis dan konstitusional karena menyangkal sebagian atau seluruh hak pihak ketiga. Pasal ini mengambil apa yang dikenal dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpijak pada konsep disiplin hukum sebagai seperangkat aturan (norma/dassoleum) yang berlaku bagi masyarakat. Dalam contoh khusus ini, hukum acara perdata digunakan sebagai dasar untuk pendekatan ini. Kata Kunci: Eksekusi; Hambatan; Putusan serta-merta
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI Amarulazhar, Amar; Yuniar Rahmatiar; Muhamad Abas
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.955

Abstract

This study aims to determine the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods and the mechanisms for purchasing reconditioned electronic goods as well as legal protection for consumers in purchasing electronic reconditioned goods. The research method used in this study is a normative juridical approach, namely a legal approach that is carried out by examining the rules or rules that relate to the purchase of reconditioned electronic goods, from the perspective of consumer protection law, by studying literature or by reading, quoting and studying theory. related to the problem being studied. Then the main data used is secondary data and supporting data is primary data. The data analysis technique in this study uses the interpretation method, which contains opinions or theoretical views on something, in this case of course the theoretical views refer to applicable laws and regulations, books, journals, decisions and other sources that can be accounted for. By looking at the results and discussion, it can be concluded that the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods is unbalanced, in which case the consumer is in a weak position. The mechanism for buying electronic refurbished goods is the same as buying and selling in general.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMILIHAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAJYA SABHA REPUBLIK INDIA Zaenury, Ahmad Goza; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1073

Abstract

General elections are a feature of a democratic country in which implementation is one of the mandates of the constitution and it is the right of every citizen to determine his attitude and support through general elections. The purpose of this research is to see a comparison between the DPD election system in Indonesia and the Rajya Sabha in India which will then become a lesson about the weaknesses and strengths of the two countries. This study uses a normative juridical research method in which the author examines legal materials and supporting documents in conducting research. With the data collection method, namely literature study and document study related to general elections in Indonesia and India. The results of this study indicate that elections in the two countries in terms of regional representation generally have a lot in common where both are regulated in general in the constitutions of the two countries which are then further regulated in derivative laws and regulations. Meanwhile, with regard to the technical aspects, there are several striking differences, including the term between elections and seats and the electoral system used.
ANALISIS TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 KESEHATAN Iswandi, Erik; Guntara, Deny; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1074

Abstract

Abortion is an act that violates the law because it tries to abort a pregnancy or abort it with various problems and reasons. The reasons for someone having an abortion can be in the form of medical reasons that require an abortion, economic reasons that are not sufficient for the family's needs, social reasons and so on. In (Decision Study Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks), a woman has an abortion on the grounds that if she doesn't have an abortion then she will lose her job while she is the backbone of the family because her husband doesn't work. The purpose of this study is to legally analyze the decision Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks. The research method used is normative juridical with library study data collection methods. The results of this study indicate that the act of abortion is a criminal act regulated in the Health Law and the Criminal Code with several exceptions. The judge decides the case by considering the evidence and facts at trial. The judge in deciding this case was in accordance with the regulations so that the judge's indictment was fair and did not harm the defendant.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH KPR BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK Wakono, Nur; Rahmatiar, Yuniar; Abas, Muhamad
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1079

Abstract

One of the issues that often arises in the implementation of home ownership loans (KPR) is the transfer of rights to the house carried out by the debtor to another party before the mortgage period ends without the knowledge of the bank and without the correct procedure. This phenomenon is known as transfer of rights or take over credit. This paper aims to evaluate the legal certainty for good faith buyers and the judge's consideration in decision No. 49/Pdt.G /2022/PN.Kwg. This research uses a Normative approach by analyzing legal materials. The results showed that the judge had decided that a good faith buyer could change the data of home ownership in accordance with legal certainty and the judge's consideration was correct in accordance with legal certainty where the plaintiff was a good faith buyer who could change the data of home ownership.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abdul Kholik Abdul Majid, Luky Ade Ahmad Fauzan Adimu, Siva Rizkia Adinda Silvia Febrianty Adyan Lubis Adyan Lubis Adyan Lubis Agusra Agustian, Muhammad Ryo Ahmad Sopian Sauri Ahmad Sopian Sauri ahmad yunianto Aidina, Fitria Akbar, Muhammad Gary Gagarin Akup, Apriliyanto Juwan Sukmana Al Naupal, Raden Hisyam Ali Abdulah Alvian Ramdhani Amarulazhar, Amar Amri, Qoonitah Ana Ximenes Sousa Andini Putri Andri Susanto Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Anwar Hidayat Arafat, Zarisnov Ardiansyah, Ata Ariani, Taufiqoh Bina Arif Wicaksono Arihi, La Ode Safiun Arma Sentia Putri, Renalda Asnanda, Anggraeni Astri Safitri Nurdin Aulia, Salvia Nur Budi Santoso, Imam Cindya Putri Paembonan Dahrul Manalu Darsono, Ahmad Bagas Dwi Delvira Ayu Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara Deny Guntara deny guntara Destia Ayuning Thias Deswita, Wa Ode Awalia Desyifa Nurhidayah Dewi Putri Wibowo, Sabrina Dewi, Merliana Dewi, Yogita Dhiafajaazka, Siti Dian Widyaningrum, Dian Didiek Kurnia Dwi Permata, Sagita Embang Herlambang Erathon , Pascal Azka Erathon Ethan Lim kong Farhan Asyahadi Farhan Asyahadi Farhan Asyhadi Farhan, Zatmika Nur Fatonah Fatonah Fauzan, Rafli Akmal Fauzi, Muhammad Iqbal Fazri Editiya Mahardika Fiqrie, Okky Faitzal Firman Aji Pamungkas Gagarin Akbar, M. Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhammad - Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gary Gagarin Akbar Gary Gagarin Akbar, Muhamad Gunawan, Edwin Guntara, Denny - Guntara, Deny Guntara, Deny - Haetami, Vikri Hariri, Mochammad Sofyan Hendiko Siregar, Piki Hendri Gunawan Hidayat, Anwar Himim, Aldora Ananda Putra I Ketut Suardika Indah Nurhayati Indra Sibagariang Insan Supriyatin Intan Alpidoh Irawan, Surya Irma Garwan Irma Yuningsih Ismail Ismail, Naufal Ismayanti, Eli Iswandi, Erik Izdihar, Naufal Jannus Manurung Jihan Alfadia Kasnianti Khoirul Ummam Leonardo Norandi Sitorus Leonardo Sitorus Lestari, Nopita Lia - Listiana LIA AMALIA Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lia Amaliya Lidya Nuraeni Lidya Nuraeni Lilis Setiani Listiono listiono Listiyono Lubis, Adyan Lubis, Desi Lestari Luwih Damar Luluk Sugiyarto M. Gary Gagarin Akbar Maharani, Raden Bella Bintang Mahmudi, Afrizal Manurung, Jetro - Mardias, Deni Maryam, Zulfa Nurul Mega Agrianty, Firly Michael Putra Panjaitan Minetha, Adelli Ritza Mochammad Adi Alamsyach Fadillah Moh. Shofi Anan Monica Dian Ekasari Muhamad Jiia Fauzi Muhammad Fakhrurrozi Muhammad Gary Gagarin Akbar Nanik Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Suryadi Narya Narya, Narya Suryadi Naufal, Raden Hisyam Al Nawawi, Ahmad - Nopianti, Wike Nova Desi Ratnasari Nuraeni, Rini Nurahmad, Silvi Nurbaliza, Violita Nurdin Nurdin Nurfadilah, Intan Elga Padilah, Muhamad Patul Mudin, Arip Pebriyani, Pebriyani Pratama, Raka Indra Pratiwi, Dwi Nuraeni Purwana, Dalih Putra, Affian Fandi Putri, Dinni Rizky Amalia R Hisyam Al Naupal Raden Lita Nur Elita Rahmatiar , Yuniar Rahmatiar, Yuniar Ramdhani, Alvian Ranisya Hadi, Vira Rende, Alimulya Rifky Alfarez, Dewa Robby Setiawan Rosdiana Dewi, Elvira Rr. Winarti Pudji Lestari Rr. Winarti Pudji Lestari S.A, Rd.N.Sayyidatussa'adah Sadjat, Rizki Safitri Mudriyani, Ajeng Sakum, Sakum Sanih, Sanih Sanjaya, Suyono Santoso, Imam Budi Sarnely Uge Sartika Dewi Sartika Dewi Sartika Dewi Septian, Fazrian Siahaan, Holmen Sidabutar, Octaviana Sihabillah, Ahlan Siska Mariza Sopian, Singgih Sopyan Sopyan Sopyan Sopyan Suhirnan Supriatna, Yayat Susanti, Depi Susi Susilawati Suyono Sanjaya Syarif, Soultan Tanti Alfareza Herdianti Targana, Tatang Tatang Targana Tatang Targana Taufik Caniago Tianing, Ebeng Tri Setiady, Tri Uge, Sarnely Ulandari, Mega Ummam, Khoirul Vironika, Tiyas Wa Ode Riyan Ridayanti Wahyu Danang Setiadi Wahyu Hidayat Wahyu Koswara Wahyu Mulyandaru Wakono, Nur Wawan Indra R. Widasari, Widasari Wike Nopianti Wike Nopianti Wulan Cahya Ningrum Yuniar - Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yuniar Rahmatiar Yustya Laraswati Yusuf Rizki Zaenury, Ahmad Goza Zarisnov Arafat Zarisnov Arafat Zatmika Nur Farhan