Articles
Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini;
I Wayan Lasmawan
Unnes Law Journal Vol. 8 No. 2 (2022): October, 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v8i2.37283
Respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities are the obligations of the state. This is also confirmed in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, so that society has the responsibility to respect the rights of Persons with Disabilities. During this time, Persons with Disabilities have experienced a lot of discrimination which results in not fulfilling the implementation of the rights of persons with disabilities. The passing of Law Number 19 of 2011 concerning the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on November 10, 2011, showed that the commitment and seriousness of the Indonesian Government to respect, protect and fulfill the rights of persons with disabilities which in turn are expected to improve the welfare of persons with disabilities. This study confirmed and highlighted that legal protection for people with disabilities has been provided in several laws and regulation both national and international legal system. The implementation and fulfillment of the rights of persons with disabilities is aimed at realizing a higher quality, fairer, physically and mentally prosperous, and dignified standard of life for persons with disabilities. In addition, the implementation and fulfillment of rights are also aimed at protecting persons with disabilities from neglect and exploitation, harassment and all discriminatory acts, as well as human rights violations.
Indonesia's Role in Combating Terrorism in Southeast Asia
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Unnes Law Journal Vol. 7 No. 1 (2021): April, 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v7i1.38746
Terrorism is not a new issue but is an increasingly important issue for ASEAN countries, including Indonesia. Indonesia's involvement in the fight against terrorism is not only to fulfill its obligations as part of the international community to jointly fight terrorism, but also to fulfill its national interests. Indonesia's foreign policy in handling this issue puts forward cooperation with other countries, especially in ASEAN. Where in this study aims to know more about Indonesia's role in combating terrorism in the Southeast Asian region and to better understand the obstacles faced by Indonesia in combating terrorism in the Southeast Asian region. To achieve these objectives, this study uses a type of normative research with descriptive qualitative research methods. The data collection technique was carried out using the library research technique. Where the data comes from books, articles, journals and other documents. The results of the research show that terrorism is a security problem and a cross-border problem so that cooperation between ASEAN countries is needed to eradicate terrorism in Southeast Asia through the ASEAN Convention on Counter Terrorism. Indonesia's role in eradicating terrorism by internal and external efforts carried out bilaterally and multilaterally. Given that terrorism is a transnational crime, in Indonesia's role in eradicating terrorism there are several obstacles and challenges. This challenge relates to the principles of consensus and non-intervention, domestic conflicts as well as differences in commitments and perceptions among ASEAN countries.
KETERBATASAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 DALAM PELAKSANAAN DIVERSI KETIKA KORBAN TIDAK DAPAT HADIR SECARA FISIK
Made Arsia Luna Tantra;
Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Diversi diartikan sebagai suatu mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpijak pada prinsip keadilan restoratif, yang berfungsi mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal menuju proses penyelesaian di luar pengadilan. PERMA No. 4 Tahun 2014 dibuat untuk menangani kekurangan aturan yang terdapat dalam UU SPPA, khususnya terkait perluasan syarat diversi pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun, peraturan ini masih menyisakan kekosongan norma, terutama ketika korban tidak dapat hadir secara fisik dalam musyawarah diversi. Penelitian hukum ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan, dengan hasil penelitian yakni PERMA tersebut tidak mengatur penggunaan sarana elektronik atau partisipasi jarak jauh dalam musyawarah diversi. Akibatnya, diversi gagal dilaksanakan ketika korban berada di luar negeri atau berhalangan hadir, sehingga tujuan keadilan restoratif tidak tercapai dan anak kehilangan kesempatan memperoleh penyelesaian yang lebih edukatif. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan terhadap PERMA No. 4 Tahun 2014 agar mengakomodasi mekanisme musyawarah diversi secara elektronik dengan tujuan memaksimalkan penyelesaian perkara melalui upaya diversi.
Pemenuhan Hak Atas Makanan Bergizi Bagi Narapidana Dengan Penyakit Kronis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
Wahyuningsih, Ketut Ratri;
Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3532
Pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis merupakan bagian penting dari perlindungan hak atas kesehatan dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana sebagai subjek hukum tetap memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemenuhan hak atas makanan bergizi telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Namun dalam praktiknya, pemenuhan makanan bagi narapidana pengidap penyakit kronis masih disamaratakan dengan warga binaan lainnya tanpa adanya menu khusus maupun makanan tambahan sesuai kebutuhan medis. Selain itu, terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah tenaga dapur, ketiadaan tenaga ahli gizi, kondisi overkapasitas, serta belum dilaksanakannya survei kepuasan makanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia dan mekanisme evaluasi agar pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.
Implikasi Pemidanaan Terhadap Hak Asasi Terdakwa Dengan Gangguan Jiwa
Gusti Ayu Dyah Gayatri;
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3785
Penelitian ini bertujuan menganalisis impidanaan tanpa rehabilitasi terhadap perlindungan hak asasi manusia terdakwa yang menyebabkan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat masih dominannya pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi medis dan psikososial bagi penyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang dijelaskan meliputi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyayang Disabilitas, serta doktrin dan konsep hukum terkait pemidanaan dan perlindungan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap penipuan dengan gangguan jiwa tanpa disertai rehabilitasi medis yang berpotensi berpotensi melanggar hak atas kesehatan, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan aspek rehabilitasi dan pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pidana Indonesia perlu melakukan reorientasi paradigma dari pendekatan keadilan hukuman menuju keadilan terapeutik, dengan mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemidanaan guna mewujudkan keadilan yang berperikemanusiaan bagi penyandang disabilitas mental.
Kendala Pelaksanaan Asset Recovery Oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Ni Nyoman Trisna Pradewi;
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3839
Asset recovery merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, pelaksanaan asset recovery tidak selalu berjalan optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Badung. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung telah dilakukan sesuai kewenangan hukum melalui penyitaan, perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti, namun pemulihan kerugian negara belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kendala normatif berupa keterbatasan pengaturan hukum, kendala struktural dalam koordinasi antarlembaga dan keterlibatan pihak ketiga, serta kendala teknis-operasional dalam penelusuran, pengelolaan, dan eksekusi aset, sehingga diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan sistem pengelolaan aset.
Cyberporn sebagai Bentuk Cybercrime: Analisis Kriminologi terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Ruang Digital
Mellyuana, Amanda;
Rai Yuliartini, Ni Putu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.3884
Penyebaran konten pornografi di ruang digital merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, meskipun telah diatur dan dilarang melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang kompleks di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penyebaran konten pornografi secara online masih terus terjadi meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang tegas, serta bagaimana perspektif kriminologi menjelaskan peluang kejahatan dan motif pelaku dalam praktik cyberporn sebagai bentuk cybercrime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ruang digital, seperti anonimitas, kemudahan distribusi, dan lemahnya pengawasan, menciptakan peluang kejahatan yang besar bagi pelaku. Dari perspektif kriminologi, khususnya Teori Kesempatan, cyberporn dipahami sebagai kejahatan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan digital yang kondusif serta rendahnya risiko hukum yang dirasakan pelaku. Pendekatan hukum yang berfokus pada pemidanaan dinilai belum cukup efektif tanpa disertai upaya pencegahan yang mampu mengurangi peluang kejahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan cyberporn memerlukan integrasi antara hukum positif dan pendekatan kriminologis yang berorientasi pada pencegahan dan penguatan kontrol sosial di ruang digital
Analisis Kendala Kejaksaan Negeri Gianyar Dalam Eksekusi Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Umum Melalui Program Suksma
Winda, Ni Putu Winda Astuti;
Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.4001
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum melalui Program SUKSMA (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat) di Kejaksaan Negeri Gianyar serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Program SUKSMA merupakan inovasi pelayanan publik yang diluncurkan sebagai bentuk implementasi kebijakan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kembali barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti melalui Program SUKSMA serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program SUKSMA menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), tingginya beban kerja jaksa, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Gianyar telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui penataan mekanisme kerja internal dan penguatan peran Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program SUKSMA masih memerlukan penguatan dukungan sumber daya, konsistensi pelaksanaan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.
Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi Dari Penyelidikan Ke Penyidikan Berdasarkan Persepktif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Jericho Owen Geraldo Manalu;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.4020
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai batas waktu peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permasalahan yang dikaji berfokus pada belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur jangka waktu penyelidikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu penyelidikan menyebabkan proses penanganan laporan pidana sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan asas due process of law. Selain berdampak yuridis, kondisi ini juga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mengatur secara tegas batas waktu penyelidikan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Analisis Yuridis Pengaturan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Ketut Anjaya Wilansa Wisna;
Dewa Gede Sudika Mangku;
Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.4170
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (2) mengkaji serta menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kekosongan norma dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit memasukkan ojek online sebagai angkutan umum; dan (2) ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap pengemudi dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur ojek online sebagai angkutan umum agar tercipta kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.