p-Index From 2021 - 2026
31.532
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Klausul Pengecualian Sebagai Pembatas Prinsip Non-Refoulment Dalam Konvensi Pengungsi 1951 Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4821

Abstract

Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian yang terbilang baru dalam ranah hukum internassional. Dalam hukum pengungsi internasional terdapat Konvensi Pengungsi 1951 yang memuat terkait definisi, batasan, dan ruang lingkup dari pengungsi itu sendiri (Sakharina dkk., 2016). Prinsip non-refoulment merupakan landasan hukum utama dalam hukum pengungsi internasional. Namun terdapat juga klausul pengecualian dalam hukum pengungsi internasional yaitu Pasal 1F dalam membatasi penerapan asas non-refoulment. Tegasnya keberadaan klausul pengecualian ini menimbulkan dilema antara kewajiban proteksi dan kepentingan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana klausul pengecualian dapat membatasi prinsip non-refoulment dalam hukum pengungsi internasional
Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atas Merek Produk dalam Sengketa Paten Samsung dan Apple Wijaya, I Made Summa Ananta; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4904

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong sector perdagangan menuju persaingan global yang semakin ketat, sehingga menuntut perlindungan hokum terhadap hasil kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, memiliki peranan penting dalam melindungi investasi teknologi agar tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak laindalam jangka waktu tertentu. Pemberian hak paten bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi melalui kewajiban pemegang paten unutk mempublikasikan inventasinya. Dalam Pratik bisnis, kebebasan memproduksi dan memasarkan produk sering kali diiringi dengan persaingan yang tidak sehat, termaksuk UU RI no. 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 1 pelanggran hak paten. Tingginya permintaan pasar terhadap produk inovatif membuka peluang terjadinya peniruan dan pengangguran teknologi tanpa izin oleh pelaku usaha lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi memicu sengketa hukum antara pemilik paten dan pihak yang di duga melakukan pelanggran. Penulis ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, melalui studi kasus dugaan pelanggaran hak paten oleh Samsung terhadap Apple, guna memahami bentuk pelanggaran serta implikasi hukumnya dalam dunia bisnis dan persaingan usaha.
Implementation Of Rehabilitation In Judges’ Decisions Toward Juvenile Offenders Who Abuse Category I Narcotics For Personal Use: (Case Study Of Decision No. 1/Pid-Sus Anak/Pn Sgr) Widiastuti, Kadek Ayu Sri; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5015

Abstract

This study aims to (1) analyze the legal considerations of the panel of judges in imposing a sentence of imprisonment without an order for rehabilitation on a child who abused Category I narcotics for personal use in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr, and (2) examine the legal consequences of the absence of a rehabilitation order in the operative part of the judgment concerning the implementation of rehabilitation for a child who abused Category I narcotics for personal use. The research method employed is empirical legal research with a descriptive nature. The study was conducted at the Singaraja District Court and the National Narcotics Agency of Buleleng Regency. Data collection techniques included interviews, observation, and document study, with subjects determined through purposive sampling. The data processing and analysis were carried out qualitatively. The results of the study indicate that (1) the panel of judges in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr declared the child legally and convincingly guilty of violating Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and imposed a sentence of six (6) months’ imprisonment without ordering medical or social rehabilitation. In fact, based on the facts revealed during trial and the criteria set forth in Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2010, the child met the requirements to be classified as an addict who is legally entitled to mandatory rehabilitation. Therefore, the consideration was deemed inconsistent with Article 54 of the Narcotics Law and the principle of the best interests of the child under the Juvenile Criminal Justice System Law. (2) The omission of a rehabilitation order in the operative part of the judgment creates a legal vacuum for the National Narcotics Agency in executing rehabilitation measures, resulting in the child serving imprisonment without receiving medical and social recovery, potentially increasing the risk of recidivism and hindering the achievement of the educational and restorative objectives of juvenile sentencing.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengancaman Pembayaran Utang Melalui Media Sosial sebagai Bentuk Kejahatan Cybercrime Muhammad Ivan Arta Maulana; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5118

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital, termasuk tindak pidana pengancaman yang berkaitan dengan pembayaran utang. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penagihan utang tidak jarang dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum dan menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan pembayaran utang serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dalam perspektif cybercrime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban pengancaman melalui media sosial dapat diberikan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai ancaman, intimidasi, dan penyalahgunaan teknologi informasi. Selain itu, tindakan pengancaman dalam penagihan utang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana cybercrime apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang menimbulkan rasa takut atau kerugian bagi korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kejahatan di ruang digital.
RECOGNITION OF SOCIETY RIGHTS IN TRADITION SPECIALLY IN TOURISM REGULATION BASED ON ARTICLE 18B PARAGRAPH (2) OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC INDONESIA Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Ketut Sari Adnyani
Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.1.1.3242.25-36

Abstract

This research is focused on the normative problem of the vacuum of recognition norms by customary law communities which causes injustice in tourism development. This research is a normative legal research with a socio legal approach. This research approach uses a statutory approach, a legal approach with a policy orientation. The absence of norms at the level of the Law, plus contradictory interpretations regarding the conditions in Article 18B paragraph (2). At the local government level, the province of Bali has actually made a number of legal products that recognize indigenous peoples in the tourism sector. It is not sufficient to prove the recognition of indigenous peoples in one area. East Java Provincial Regulation as a comparative study. The results show that the recognition of customary law communities is still included in the product of tourism regulations. It affects ± 60% minimum operational funds, ± 15% low sharing funds, ± 10% local government contributions, and ± 5% sourced from sponsors. Regarding this fact, the alternative solution is through the reconstruction of the ideal legal model for the recognition of customary law communities in the tourism sector as a legal input for drafters.
Batas Perlindungan Hukum Bagi Civilian Combatants dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Putu Fairnanda Sastra Devi; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 2 (2026): April : Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i2.1651

Abstract

The development of modern armed conflicts shows the increasing involvement of civilians in hostilities, which has given rise to the phenomenon of civilian combatants and created ambiguity in the classification of subjects in International Humanitarian Law. This study aims to analyze the legal status of civilians involved in armed conflicts and the limits of legal protection inherent to them. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, through an analysis of international legal instruments and relevant doctrines. The results show that civilian combatants are not explicitly recognized in international humanitarian law, thus creating uncertainty in determining their legal status. Furthermore, protection for civilians is conditional and can be temporarily lost when individuals engage in direct participation in hostilities, with limits determined by the principles of distinction and proportionality. These findings confirm that the limits of legal protection are dynamic and depend on individual actions in conflict. The implications of this study indicate the need for strengthened legal interpretation and more consistent implementation to ensure legal certainty and protection for civilians in modern armed conflicts.
Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalamPerspektif Hukum Pidana Internasiona Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 1 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.c23fzw44

Abstract

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadapetnis rohingnya sudah memenuhi unsur bahwa tindakan tersebut dapatdikatagorikan sebagai tindakan kejahatan genosida. Syarat dari sebuahtindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan genosida, apabilasudah memenuhi unsur-unsur seperti pembunuhan masal, dilakukansecara sistematis, diskriminasi terhadap suatu agama, dan bertujuanmelenyapkan suatu etnis atau golongan tertentu yang jumlahnya minoritas. Maka dari itu bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tersebut sudah memenuhi unsur-unsur diatas, sehinggadapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahMyan-mar terhadap etnis muslim rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida.
Keadilan Restoratif di Persimpangan Jalan : Analisis Implementasi dan Masa Depan dalam Sistem Pidana Kita Sebastian Yordan Pa; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v4i1.6015

Abstract

This article explores the concept and implementation of restorative justice in Indonesia, an approach currently at a crucial crossroads within the criminal justice system. Rather than solely focusing on punishment, restorative justice offers a path towards repairing relationships between victims, offenders, and the community, seeking solutions oriented around conflict resolution. Through comprehensive analysis, this paper identifies the philosophical foundations and regulations supporting the adoption of restorative justice, while dissecting the dynamics of its application across various levels of legal processes in Indonesia. However, this noble endeavor is not without its challenges, ranging from institutional resistance and uneven understanding to harmonization with the conventional criminal law framework. Behind every case lies a human story yearning for more substantive justice. Therefore, this article argues that the success of restorative justice does not merely lie in its legal umbrella, but in our ability to understand and embrace the human dimension in every dispute resolution process. Consequently, this paper recommends adaptive and collaborative strategies to strengthen the role of restorative justice, ensuring it can guide our criminal justice system towards a more just and dignified future for all parties.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik Artificial Intelligence Atas Manipulasi Data Biometrik Orang Lain Dalam Penipuan Transaksi Elektronik Desak Kadek Era Dewi Susanti; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Artificial Intelligence atas manipulasi data biometrik dalam penipuan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait manipulasi data biometrik masih tersebar dalam beberapa regulasi, seperti UU ITE, UU PDP, dan KUHP, serta belum adanya lex specialis yang secara khusus mengatur Artificial Intelligence. Pertanggungjawaban pidana PSE dapat didasarkan pada doktrin kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala akibat belum adanya pengaturan khusus yang mengikat, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum.
Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karangasem Nabila; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian Resor Karangasem dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karangasem, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penanggulangan, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung di lokasi terdampak, studi dokumen di Polres dan Lapas Karangasem, serta wawancara mendalam dengan informan kunci dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem dan Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Polres Karangasem dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu program pre-emptive melalui sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah; program preventif berupa razia dan patroli di titik rawan (vulnerable point); serta program represif melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. (2) Hambatan utama mencakup karakteristik geografis Karangasem sebagai jalur penyeberangan lintas wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut, serta sistem jaringan peredaran narkotika yang terputus (cell system). (3) Upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan fasilitas pendukung seperti alat tes urine dan penyadap, serta inovasi kebijakan menggandeng desa adat untuk membentuk awig-awig (peraturan adat) guna memberikan sanksi sosial yang lebih tegas. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, disimpulkan bahwa meskipun upaya kepolisian telah mencakup berbagai aspek, angka residivisme masih fluktuatif sehingga diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat desa adat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkotika
Co-Authors A. A. Gd Prawira Negara A.A.I. Damar Permata Hati Adelia Anggraeni, Luh Putu Afri Levisa Bibina Br Sebayang Alit Putra, Ketut Andini Nurlisa Putri Sawaki Andreano Preayogi, Gede Angga Adi Utama, I Gede Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Ari Swandewi, Ni Putu Ari Wiratmaja, I Gusti Ngurah Arianta, Ketut Ariawan, I Wayan Astri Asmarandani Adjani Ayu Tiara Ananta Fitriana Ayu Tina Toon, Komang Putri Dinda Bagus Adi Putra, Salit Ngurah Baptista Ferreira, Jessica Carina Brahmanta Awatara, Nyoman Genta Cahya Palasari Charel Benindra Manurung Christina G.W, Risca Ciptantri, Sri Bayu Citra Pardani, Ni Kadek Damma Vijananda, I Gede Darma Santosa, I Kadek David Greacy Geovanie David Greacy Geovanie Desak Kadek Era Dewi Susanti Desak Kadek Era Dewi Susanti Desak Komang Budiarsini Desak Komang Putri Adnyani Desak Komang Tria Swandewi Desak Paramita Brata Desy Pramita, Kadek Devi Selvian, Kadek Dewa Ayu Diah Ambarawati Dewa Ayu Mita Anjani Dewa Ayu Sudarmini Dewa Gede Sudika Dewa Gede Sudika Mangku Dewa Gede Sudika Mangku Dewa Gede Sudika Mangku Dewi, Anak Agung Istri Atu Dewi, Maisinta Dian Komang Dian Andayani Dita Yulianti Dos Santos, Martinha Edy Febriana, Nyoman Efvi Rahmawati Elly Kristiani Purwendah Endah Rantau Itasari, Endah Era Daniati, Ni Putu Erman Triardana, I Gusti Ngurah Ewik Lindasari, Luh Fajar Adi Pranata, I Gede Fitriana, Ayu Tiara Ananta Galang Mahendra Ardiansyah Galang Mahendra Ardiansyah Galih Riana Putra Intaran Gayatri, Ayu Nadya Gede Andreano Preayogi Gede Ari Sastrawan Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra Gede Dendi Teguh Wahyudi Gede Genni Nanda Mahardika Gede Jeje Vijanathananda Sara Gede Marhendra Wija Atmaja Gede Marhendra Wija Atmaja Gede Sariasa Gede Yudi Sutrisna Geovanie, David Greacy Gusti Agus Made Dwi Juliananta Gusti Ayu Apsari Hadi Gusti Ayu Dyah Gayatri Gusti Ayu Novira Santi Gusti Kadek Ardi Wira Utama Harry Sanjaya, Putu Agus Hartana I Gede Angga Adi Utama I Gede Angga Aditya Putra I Gede Damma Vijananda I Gede Engga Suandita I Gede Fajar Adi Pranata I Gede Ferary Aditya Dharma I Gede Partama I Gede Susila Yuda Putra I Gusti Ayu Agung Tri Wijayanthi I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M. I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi I Gusti Ayu Sintiya Widayanti I Gusti Kade Agung Arka Yoga I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja I Gusti Ngurah Budiyasa I Gusti Ngurah Erman Triardana I Kadek Adi Wira Utama I Kadek Darma Santosa I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya I Kadek Subadra I Komang Andi Antara Putra I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Seri Pande Wahyu I Komang Seri Pande Wahyu I Komang Surya Wibawa I Komang Yudik Kresna Putra I Komang Yudik Kresna Putra I Made Lanang Sudarmayana I Nyoman Pursika I Nyoman Tegar Seputra I Putu Dwika Ariestu I Putu Dwika Ariestu I Putu Merta Suadi I Putu Rio Wijaya I Putu Surya Wicaksana Putra I Wayan Ariawan I Wayan Budha Yasa I Wayan Lasmawan Ida Ayu Dita Safitri Cahyani Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni Ida Ayu Parami Cintiya Ida Ayu Putu Monika Dewi Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Wyasa Putra Indah Pratiwi, Luh Putu Putri Intan Rahayu, Kadek Irene Olivia Siregar Ita Ariani, Ni Made Ivan Putra Lesmana Jericho Owen Geraldo Manalu Jessica Carina Baptista Ferreira Kadek Ayu Tiara Vina Viranica Kadek Ayu Widya Arisanthi Kadek Bayu Sukrisnawan Kadek Boby Reza Arya Dana Kadek Desy Pramita Kadek Desy Pramita Kadek Devi Selvian Kadek Diah Karuni Kadek Diva Hendrayana Kadek Dwi Siva Juliani Kadek Indra Adi Pranata Kadek Intan Rahayu Kadek Karini Kadek Kresna Dwipayana Kadek Okta Riawan Kadek Oldy Rosy Kadek Prya Pradnyandari Kadek Putra Yasa Kadek Radhitya Vidianditha Kadek Rosiana Dewi Kadek Sumarni Kadek Teguh Werdi Kadek Widi Astiniasih Kadek Yopi Sri Wahyuni Kbarek, Lukas Norman Ketut Agus Oktariawan Ketut Alit Putra Ketut Anjaya Wilansa Wisna Ketut Arianta Ketut Awet Putra Karyawan Ketut Awet Putra Karyawan Ketut Budi Kurniawan Ketut Jodi Mahendra Ketut Krisna Yudha Jaya Ketut Sedana Arta Ketut Suryawan KM Ayu Triandari Purwanto Komang Ari Yuni Lestari Komang Arta Jutawan Komang Dea Febriantini Komang Dian Judita Komang Diky Sukma Trijaya Komang Erlan Budana Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Martha Seniasi Komang Sukaniasa Komang Tri Saniartini Komang Tri Sundari Dewi Komang Trisuci Nirmala Wandhani Laksmi C.D.M., I Gusti Ayu Devi Luh Ewik Lindasari Luh Gde Citra Sundari Laksmi Luh Putu Adelia Anggraeni Luh Putu Putri Indah Pratiwi Luh Putu Risma Vicantari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Ananda Dwiprasetya Made Arsia Luna Tantra Made Chintya Sastri Udiani Made Desi Ratna Dewi Made Desi Ratna Dewi Made Dwi Wahyuni Made Jody Januarta Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Rio Satya Paramarta Sidharta Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Mahadita Dimaswari, Ni Putu Maisinta Dewi Mangku, I Dewa Gede Sudika Martinha Dos Santos Mellyuana, Amanda Merta Suadi, I Putu Michael Ranto Situmeang Monica Monica Monica Monica, Monica Monteiro, Seguito Muhamad Jodi Setianto Muhammad Ivan Arta Maulana Muhammad Reza Saputra Nabila Nadia Aurelia Tasya Putu Nanda Mahardika, Gede Genni Nasip, Nasip Nathalia Christie, Sally Negara, A. A. Gd Prawira Ngurah Anggreni, Ida Ayu Kade Ni Kadek Citra Pardani Ni Kadek Citra Pardani Ni Kadek Elsa Pusparini Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Srimasih Ristiyani Ni Ketut Anik Virgayanti Ni Ketut Nunuk Astuti Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Ketut Suriati Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Komang Marsena Yanis Cristiana Ni Luh Indah Rosediana Putri Ni Luh Made Madhusodani Ni Luh Putu Intan Mega Sari Ni Luh Putu Trisna Yuliartini Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Darmakanti Ni Made Ita Ariani Ni Made Nita Prihartanty Ni Nyoman Ayu Hari Savitri Ni Nyoman Trisna Pradewi Ni Putu Ari Swandewi Ni Putu Cempaka Sintya Dewi Ni Putu Era Daniati Ni Putu Evi Nirmala Sari Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Mahadita Dimaswari Ni Putu Mahaditha Dimaswari Ni Putu Wulan Noviarini Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri Nirwikara .R., Tjok Istri Novi Setiawati Novi Setiawati Novira Santi, Gusti Ayu Nunuk Astuti, Ni Ketut Nyoman Berdy Mas Sanjaya Nyoman Budiarta Nyoman Edy Febriana Nyoman Genta Brahmanta Awatara Nyoman Karina Wedhanti Nyoman Wiwin Tri Devi Okta Riawan, Kadek Oldy Rosy, Kadek Parami Cintiya, Ida Ayu Paramita Brata, Desak Permata Hati, A.A.I. Damar Pramita, Kadek Desy Pranata, Kadek Indra Adi Putra Intaran, Galih Riana Putri, Putu Pipit Pricellia Eka Putu Agus Harry Sanjaya Putu Agus Rio Krisnawan Putu Balik Widiastana Putu Bangli Suri Artani Putu Chandra Sumerta Putra Putu Darmika Putu Fairnanda Sastra Devi Putu Gita Sunia Sari Putu Marta Putu Monika Dewi, Ida Ayu Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Riskha Puspita Dewi Putu Ryanniva Karenina Putu Tya Diliana Rahayu Subekti Rahmat Dwi Pangestu Rahmat Dwi Pangestu Rahmawati, Efvi Ratna Artha Windari Rezha Fitriansyah Rianitapril Putri Nababan Rimah Afsari Rina Khairani Pancaningrum Risca Christina G.W Rosalina Putri Robin Ruthy Kezia Anastasia Sabrina Witri Afifah Safira Shizuoka Suardana Salit Ngurah Bagus Adi Putra Sally Nathalia Christie Salsabila, Annisa Dwi Salwa Shafira Saputra, I Gede Baskara Amerta Sariasa, Gede Sebastian Yordan Pa Sella Marsellena Mercury Sesilyani, Ni Wayan Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande Singid Adnyana, Wayan Agus Sintiya Widayanti, I Gusti Ayu Sintya Dewi, Ni Putu Cempaka Sri Bayu Ciptantri Sudarmini, Dewa Ayu Sugiadnyana, Putu Radyati Sukaniasa, Komang Sumarni, Kadek Tegar Bagus Satria Teguh Wahyudi, Gede Dendi Tjok Istri Nirwikara .R. Tri Sundari Dewi, Komang Tri Wijayanthi, I Gusti Ayu Agung Trisna Yuliartini, Ni Luh Putu Virgayanti, Ni Ketut Anik Wahyuni, Kadek Yopi Sri Wahyuningsih, Ketut Ratri Wayan Agus Singid Adnyana Wicaksana Putra, I Putu Surya Widiastuti, Kadek Ayu Sri Widya Setiyawati Ningrum Wijaya, I Made Summa Ananta Winda, Ni Putu Winda Astuti Wita Setyaningrum Witama Mahardipa, Made Wulan Noviarini, Ni Putu Yanis Cristiana, Ni Komang Marsena Yasa, I Wayan Budha Yeni Nur Arifin Yoga Budiman Yusuf Hofni Junior Kilikily