Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.373
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Pembaharuan Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Social Science Journal Law of Deli Sumatera Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Jurnal Ilmu Multidisplin Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Hukum Indonesia International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Recht Studiosum Law Review JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Journal of Law & Policy Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Intelek Insan Cendikia Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences ULJLS
Utary Maharany Barus
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt Nurhadi Ahmad Juang; Rosnidar Sembiring; Utary Maharany Barus
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11435

Abstract

Gugatan sederhana yang dilegitimasi sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sedehana beserta perubahannya yang diatur di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, adalah proses penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugat materiil maksimal Rp500.000.000 yang diselesaikan dengan mekanisme persidangan dan pembuktian yang sederhana dalam jangka waktu maksimal 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Sistem yang tergolong baru dikenal dan diberlakukan ini masih menuai beberapa komentar seperti halnya terkait bentuk peraturan, kurangnya penjelasan, hingga tidak adanya pengaturan yang tegas tentunya dapat menjadi celah hukum. Salah satu perkara yang diadili dengan proses gugatan sederhana adalah wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana, kesesuaian putusan dengan hukum acara gugatan sederhana, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Didukung dengan alat dan teknik pengumpul data berupa wawancara informan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan guna memperkuat data penelitian. Penelitian ini berkesimpulan tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, melainkan hanya perkara yang termasuk ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana diatur salam Pasal 3 dan 4 Perma Gugatan Sederhana yang didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan. Adapun proses penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt dinilai telah sesuai dengan hukum acara gugatan sederhana dan putusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat selaku owner arisan wajib untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran uang arisan online.
TANGGUNG JAWAB HUKUM YAYASAN ZIS AL-IKHLAS SEBAGAI NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Elsa Najla; Utary Maharany Barus; Idha Aprilyana Sembiring
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.674

Abstract

Peruntukkan tanah wakaf didorong oleh perkembangan manusia yang semakin maju, juga pengamalan agama yang baik, sebagian umat Islam mengalami kemunduran disebabkan faktor ekonomi dan ilmu yang kurang memadai, dalam hal ini seharusnyalah pihak penyuluh agama, juga pemerintah agar dapat menggalakkan sekaligus dapat memberikan informasi tentang pentingnya mempertahankan aset umat Islam yaitu dalam hal memasyarakatkan dan mempedomani hukum Islam dan UU No. 5/1960 tentang UUPA. Dengan adanya usaha tersebut, maka akan lahir dan muncullah suatu ketentuan Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nadzir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf? Bagaimana tanggung jawab Yayasan ZIS Al-Ikhlas sebagai nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf menurut Undang- Undang No. 41 tentang Wakaf?, dan Bagaimana hambatan Yayasan ZIS Al-Ikhlas sebagai nadzir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh Yayasan ZIS Al-Ikhlas? Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari aspek hukum, pelaksanaan wakaf membutuhkan adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, peran notaris dalam pelaksanaan wakaf menjadi sangat krusial sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik terkait wakaf. Pengelolaan aset wakaf oleh nadzir tidak terlepas dari peran serta notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta, termasuk membuat akta ikrar wakaf (AIW). Peran notaris dalam perwakafan semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini menegaskan bahwa pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda tidak bergerak wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang salah satunya bisa dijabat oleh notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri.
KEABSAHAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SECARA SIRI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERCERAIAN: (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Batg) Muhammad Muchlis; Hasim Purba; Utary Maharany Barus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.729

Abstract

Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Artinya perkawinan yang sah dinilai dari kesesuaian dengan hukum agama dan Undang-Undang selama tidak bertentangan satu sama lain atau tidak ada ketentuan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk menghindari dampak negatif, dapat ditempuh solusi hukum atas perkawinan nikah siri tersebut dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah siri (Itsbat nikah) ke Pengadilan Agama pada wilayah tempat tinggal atau tempat dilaksanakanya perkawinan. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana keabsahan itsbat nikah pada perkawinan poligami secara siri menurut perundang-undangan di indonesia? Bagaimana kedudukan hukum itsbat nikah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami secara siri apabila  terjadi perceraian?, dan Bagaimana pertimbangan Hakim terkait keabsahan itsbat nikah terhadap perkawinan poligami secara siri  sebagai upaya penyelesaian perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 43/PDT.G/2021/PA.BATG? Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari aspek hukum, penolakan Itsbat Nikah dalam perkara ini dianggap keliru karena tidak ada bukti sah pernikahan pertama suami, putusan hakim mengabaikan perlindungan hak istri, dan proses pemeriksaan bukti tidak memenuhi standar keadilan prosedural. Menurut Pasal 71 KHI Itsbat nikah bertujuan mengakui perkawinan yang sah secara agama meski tidak dicatat, bukan membenarkan poligami illegal.
Implikasi Hukum Pasca Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps tentang Perubahan Identitas Gender terhadap Kepastian Hukum Pemohon Penggantian Jenis Kelamin: Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia Rizka Hanum Mendrofa; Rosnidar Sembiring; Utary Maharany Barus
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.4119

Abstract

This study analyzes the legal construction and juridical implications of gender identity changes in Indonesia following Court Determination Number 624/Pdt.P/2021/PN.Dps, focusing on medical classification as well as its consequences within civil law, Islamic law and customary law, while also assessing legal certainty. The method employed is normative juridical research supported by empirical data through interviews with the Indonesian Ulema Council (MUI), plastic surgeons and clinical psychologists. The findings indicate a clear distinction between corrective procedures for Disorders of Sex Development (DSD) and psychosocial-based gender transition. Court determinations provide administrative legitimacy but remain unaligned with substantive law, thus requiring the integration of biological validation and psychological assessment in judicial reasoning.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN AKIBAT PERILAKU HYPERSEKS MENURUT KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Farhan Auliya Hasibuan; M. Ekaputra; Utary Maharany Barus
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3122

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of assault driven by hypersexual behavior, from the perspective of positive criminal law in the Indonesian Penal Code (KUHP) and Islamic criminal law. Hypersexuality, as an excessive sexual urge, may influence the motives behind acts of violence, yet this condition remains unregulated in Indonesia’s legal system. This research employs a normative juridical approach, with data collected through literature review. The findings reveal that under the Penal Code, criminal liability applies regardless of psychological factors such as hypersexuality, unless they qualify as legal defenses. In contrast, Islamic criminal law views deviant sexual behavior as a serious moral offense, warranting both legal and ethical sanctions. The study recommends the development of more comprehensive legal frameworks to consider psychological conditions in assessing criminal liability. Keywords: Assault, Hypersexuality, Criminal Liability, Penal Law, Islamic Criminal Law Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh perilaku hiperseksual, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Fenomena hiperseksualitas sebagai dorongan seksual yang berlebihan dapat mempengaruhi motif terjadinya penganiayaan, namun aspek ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana tetap berlaku tanpa mempertimbangkan aspek psikologis seperti hiperseks, kecuali terbukti sebagai alasan pemaaf. Sementara dalam hukum pidana Islam, perilaku menyimpang secara seksual termasuk dalam pelanggaran moral yang serius dan sanksinya mencakup baik aspek hukum maupun etika. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi kondisi psikologis pelaku dalam proses pertanggungjawaban pidana. Kata kunci: Penganiayaan, Hiperseksual, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Hukum Islam 
The Inclusion of Clauses in Motor Vehicle Financing Agreements That Harm Consumers in Medan City Dedi Harianto; Mulhadi; Utary Maharany Barus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.6786

Abstract

Consumer financing agreement clause determined unilaterally by a consumer financing company by eliminating consumer rights to rengotiate the clause. This condition causes the inclusion of a clause more oriented to the interests of consumer finance company and potentially harm consumers. The formulation of the problem in this study is as follows :how is the form of the clause of a motorized vehicle financing agreements that harm consumers in the city of Medan, how is the legal impact caused by the inclusion of a clause on motorized vehicle financing agreements that harm consumers in the city of Medan. The research method used is a normative juridical and empirical juridical research method with, inductive and deductive method of drawing conclusions. There are several consumer financing agreement clauses that have the potential to cause consumer lossesin the city of Medan, including : the inclusion of a payment clause in full if the debtor delays the installment payment, authorizing consumer finance companies to withdraw vechile units without prior notice. The legal impact caused in the form of a dispute between the parties at BPSK and the court and the refusal of the parties to implement the agreement on motor vehicle consumer financing agreements.
Legal Readiness Of Agreements Facing The Digitalization Era Banking In Islamic Banking Financing Transactions Utary Maharany Barus; T. Keizeirina Devi Azwar; Cheryl Patriana Yuswar; Siti Nurahmi Nasution; Hilbertus Sumplisius M. Wau
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 2 No 12 (2023): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v2i12.229

Abstract

Digital developments in the banking system occur not only in conventional banks but also in Islamic banks. The digitalization of Islamic financing transactions is also inseparable from technological developments, especially in the use of electronic contracts. Sharia banks implementation of sharia business activities is regulated in the “Compilation of Sharia Economic Law” (KHES). Electronic Contracts are one of the innovations related to commercial life while navigating the legality of making agreements, even though digitally included by Islamic Banks, thus raising questions about the validity and risks of these electronic contracts. Competence, legal relations, objects, free consent, and jurisdiction are indicators of readiness for treaty legal instruments in the development of the current digitalization era. This study examines the legal readiness of agreements facing the era of digitalization of Islamic banking in financing transactions. This study uses an empirical method to examine the provisions of laws and regulations in detail. This was a normative juridical study. The results of the field study show that the electronic contracts implemented by Bank Mega Syariah and Bank Muamalat through e-contracts meet the legal provisions of the agreements stipulated in positive law in Indonesia. The results of the literature study also show that treaty legal instruments as stipulated in BW, Law 11/2008 juncto PP 71/2019 and KHES have accommodated the development of electronic agreement legal needs as an implication of the digitalization era in banking financing transactions.
THE LEGAL STUDY OF INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN OF SURROGATE MOTHER Idha Aprilyana Sembiring; Zulfi Chairi; Utary Maharany Barus
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.38564

Abstract

A surrogate mother is an agreement between a woman who binds herself with a biological parents to instill of the fertilization on her womb. When the baby borned, must be handed over. According to Indonesian law, surrogacy is prohibited, it causes problems such as inheritance rights. The aims of the research are to examine the inheritance rights of children of a surrogate mother, with normative juridical research approach to examine research objects based on positive law, examining secondary data sources such as primary legal materials such as laws, secondary legal materials such as journals and results of previous research, tertiary legal materials are dictionaries and encyclopedia. descriptive analytical is used to describing phenomena and identifying patterns and relationships. This research was supported by interviewed competent informants. The qualitative analysis was used by analyzing information that cannot be measured. The results are the child is the heir of the surrogate mother because she gave birth to him viewed from a sharia perspective but from the lineage, the child is the heirs of their biological parents. The Civil Code regulates that inheritance rights will be determined by the status of the child, whether an illegitimate child or a legitimate child.
Co-Authors Abdullah, Fauzi Achmad Wahid Wibisono Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Angreni Fajrin Dalimunthe Anjani Sipahutar Aprilyana Sembiring, Idha Ardo Sirait Arfandi, Muhammad Arsyad Subhan Purba Artha Sebayang Azwar, Tengku Keizerina Devi Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung Bastari Bastari Bastari, Bastari Bastari Mathon Bismar Nasution Br Lubis, Putri Giofani BR Napitupulu, Maria Br Samura, Margaretha Selia BUDIMAN GINTING Cheryl Patriana Yuswar Cristina Natalia Tarigan Dedi Harianto Dedi Harianto Dejan Gumelar Raja Guk-Guk Delvi Widhia Astuti Edy Ikhsan Ekaputra, M. Elsa Najla Elysabet Sry Devi Bruni Simatupang Empindonta Ramadhaan Tarigan Empindonta Ramadhaan Tarigan Erwintjia Erwintjia Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Farhan Auliya Hasibuan Fauziah Fauziah Finita Serena Hutabarat Handoko, A.D Hasballah Thaib Hashim Purba Hasibuan, Farhan Auliya Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Herlina Hotmadia Sianipar Hilbertus Sumplisius M. Wau Hilbertus Sumplisius M. Wau Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Idha Aprilyana Sembiring Idha Aprilyana Sembiring Idha Aprilyana Sembiring Idha Aprilyana Sembiring Indra Bayu, M. Hasballah Thaib Indra Isnaini Jefri Ardiansyah Jelly Leviza Julianty Siregar, Riana Kaban, Maria Lely Suryani Silalahi Lili Wulandari Lingga, Anggi Salsha Musdalifa M. Ekaputra Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Maria Maria Kaban Mhd Yadi Harahap Mitra Ramadhan Mohammad Eka Putra Mohammad Eka Putra Montayana Meher Muazzul, Muazzul Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Febriansyah Putra Muhammad Hamdan Muhammad Muchlis Muhammad Muchlis Muhammad Yaasir Syauqii Pohan Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Muhammad Yusuf Siregar Muhayminah Muhayminah Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mulia Mulia Nabillah Najla, Elsa Nasution, Mirza Nasution, Muhammad Iqbal Nasution, Siti Nurahmi Nindyo Pramono NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurhadi Ahmad Juang Nurjannah Nurjannah Nurul Amelia Oemar Abdallah Panca Hutagalung Prayogi Prayogi Putri Rumondang Siagian Rahman Frija Rahmat Lubis Ramli Daniel Christian Siregar Rasiyati Rasiyati Rasiyati, Rasiyati Rifany Arbita Lubis Ritonga, Arifin Syahputra Rizka Hanum Mendrofa Rommy Yudistira Lubis Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung Runtung Sitepu S, Sunarmi saidin, saidin Sari Husmaijar Sembiring, Idha Apriliana Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni SINAGA, HENRY Sinaga, Mery Christina Sirait, Ardo Situmorang, Edward Pahala Sri Maini Nst Suhdi Maulana Nst Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sunarmi Sunarmi S Sunarmi, Sunarmi Susi Muliyanti Syaddan Dintara Lubis Syafruddin Kalo Syarifah Lisa Andriati T. Keizeirina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Taufik Siregar Tjipta, Arya Tony Tony Vialli, Vina Wau, Hilbertus Sumplisius M. Yati Sharfina Desiandri Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yefrizawati Yosef Warmanto Panggabean Zaid Alfauza Marpaung Zaisika Khairunnisak Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib Zamakhsyari Zulfi Chairi