Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

25.826

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hijri Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Sport Journal Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies Jurnal Hukum Islam Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dame Journal of Law Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law al Hairy | Journal of Islamic Law Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)

Yunus, Nur Rohim

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Author-ID : 2497438

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 315 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

6 7 8 9 10

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 8 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rusia dengan nama resmi Rossiyskaya Federatsiya (Russian Federation) adalah negara terluas di dunia yang wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian Utara. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas planet Pluto yang mencapai 17.075.200 km (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus) kilometer persegi. Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem Sosialis. Pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin membentuk negara Soviet berpaham sosialis komunis yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi, dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara Federal berpaham Demokrasi Republik dan terbentuklah sistem pemerintahan Presidensial. Didalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasan yang terpisah antara kekuasaan Yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda.

Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The Covid-19 Pandemic outbreak must indeed be prevented, confronted, and responded with great vigilance, both from the authorities and from the citizens. Without a synergy together, this test will be difficult to end. Including the Government's legal policies, especially the Minister of Justice and Human Rights must consider and prioritize the aspirations of the wider community. So that the policy of freeing public prisoners is not interfered with Corruptor Prisoners. The community must fully support government policies including the PSBB obligations. If then there is no cohesiveness, the impact will arise dilemmas and chaos on the order of state life.Keywords: Prisoners, Covid-19, Policy Abstrak:Wabah Pandemi Covid-19 memang harus ditanggulangi, dihadapi, dan disikapi dengan penuh kewaspadaan, baik dari penguasa kekuasaan maupun dari warga masyarakat. Tanpa adanya sinergi bersama maka ujian ini sulit akan berakhir. Termasuk kebijakan hukum Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM harus dengan pertimbangan dan mengedepankan aspirasi masyarakat luas. Sehingga kebijakan membebaskan narapidana umum tidak tercampuri dengan Narapidana Koruptor. Masyarakat pun harus mendukung penuh kebijakan pemerintah termasuk adanya kewajiban PSBB. Bila kemudian tidak terjadi kekompakan, maka timbullah dilema dan kekacauan pada tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Narapidana, Covid-19, Kebijakan

POLITICS OF IDENTITY ON GREAT 212’S REUNION Ida Susilowati; Nur Rohim Yunus; Muhammad Sholeh
Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs Vol 4, No 1 (2019): DAULIYAH (JOURNAL OF ISLAMIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS)
Publisher : UNIDA Gontor

Action 212 and Great 212's reunion were often discussed as a phenomenon of Muslims in Indonesia nowadays. Various labeling arose from Islamic identity politics in Indonesia, the rise of Muslims in Indonesia, even the manifestation of transnationalism in global politics. This paper aims to understand the real phenomenon of the emergence of action 212 that are not static, and continue to take a role in political government in Indonesia which is considered less than optimal in implementing rule of law in legal law in Indonesia. Pancasila democracy was the main foundation in assessing the reunion action that was held several months ago, so that there was relevance between the Grand Reunion movement 212 and the Pancasila ideology as the fundamental basis of Indonesia.

SISTER CITY JAKARTA-YERUSALEM SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PALESTINA (STUDI KASUS PARADIPLOMACY PEMPROV DKI JAKARTA – YERUSALEM TAHUN 2019) Ida Susilowati; Nur Rohim Yunus
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2019 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.5894

Palestina memiliki tempat tersendiri bagi rakyat Indonesia, baik berdasarkan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia maupun berdasarkan sosial keagamaan antara masyarakat kedua negara. Perkembangan dunia politik di era globalisasi turut mempengaruhi hubungan kerjasama kedua negara. Interdepensi dalam politik global menuntut adanya perubahan kebijakan setiap negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya, termasuk antara Indonesia dengan Palestina melalui paradiplomasi. Paradiplomasi terus ditingkatkan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, salah satunya melalui sister city untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang paradiplomasi melaluisister city kedua negara, khususnya antara pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta masa pemerintahan Gubernur Anis Baswedan dengan pemerintah Palestina sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menerapkan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan metode penelitian kualitatif, maka penelitian melakukan analisis data data melalui tehnik deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka dalam mengumpulkan sumber dan bahan kajian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan bilateral melalui sister city antara kedua pemerintah daerah dari kedua negara, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi di masa pemerintahan Gubernur Anis Baswedan.

Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Politik Terhadap Lembaga DPR RI Nur Rohim Yunus; Trini Diyani
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.8233

Abstrak: Kepercayaan terhadap Kinerja DPR RI merupakan hal penting dalam relasi kehidupan masyarakat dan bernegara. DPR RI bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan berbagai kepentingan rakyat terhadap pemerintah. namun pada kenyataannya kepercayaan itu dibalas dengan tindakan dan kinerja yang tidak jelas. Kinerja DPR tersebut ternyata sangat memprihatinkan, terburuk selama reformasi (10 tahun), dianalisis dari minimnya produk undang-undang, penganggaran yang lebih cendrung mengakomodir kepentingan individu dan kelompok. Buruknya kinerja DPR berdampak pada rendahnya kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pada DPR RI berada di angka 47-52 persen, terendah dari pada lembaga-lembaga kekuasaan lainnya. Rakyat tidak bisa merasakan kinerja yang baik dari DPR. Kepercayaan publik yang rendah berdampak terhadap lambannya jalan demokrasi di Indonesia, selain itu dapat melemahkkan posisi DPR dalam mengontrol eksekutif dan membuat undang-undang. Whistleblowing system dalam hal ini mencoba berperan aktif di dalam kinerja DPR itu sendiri untuk membangun sebuah kepercayaan antara masyarakat dan wakil rakyat untuk memperjuangkan berbagai hak dan kepentingan rakyat. Kata Kunci : Kepercayaan, Kinerja DPR RI, Whistleblowing System

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Arif Mohamad Azhar Annas; Dwi Putri Cahyawati; Nur Rohim Yunus
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i1.11530

Abstract.Problems in dismissing board members by their supporting political parties are still a polemic in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The presumption of council members as an extension of the party is still a heated debate. So that a council member who should be a representative of the people seems to be a party representative. The regulation of dismissal of members of political parties is contained in article 16 of Act No. 2 of 2011 concerning Political Parties which explains that dismissal of party members is based on several factors, such as death, resignation in writing, becoming a member of another political party and violating code of ethics for Political Parties. This discussion uses qualitative research methods with a literature review approach.Keywords: Dismissal, Board Members, Political Parties Abstrak.Problematika pemberhentikan anggota dewan oleh partai politik pengusungnya masih menjadi polemik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Adanya anggapan anggota dewan sebagai kepanjangan tangan partai, masih menjadi perdebatan yang sengit. Sehingga seorang anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat seolah menjadi wakil partai. Akan halnya pengaturan pemberhentian terhadap anggota partai politik tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa pemberhentian terhadap anggota partai didasari oleh beberapa faktor, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain dan melanggar kode etik Partai Politik. Pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review.Kata Kunci: Pemberhentian, Anggota Dewan, Partai Politik

Relation of Religion, Economy, and Constitution in the Structure of State Life Syarifah Gustiawati Mukri; Ahmad Mukri Aji; Nur Rohim Yunus
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i1.13342

Abstract:Religion is the main foundation in the fabric of human life. Without religion, humans do not have guidelines in their lives. However, economic dominance in life often triggers people to forget religion as a guide to their life. As a result, religion is denied, antagonized, even considered as a trigger for poverty of the community. It is not surprising then that several countries in their order of state of life have eliminated aspects of religion in their constitution. In this study using a sociological normative approach and qualitative studies in several literatures. The final conclusion, the authors get a relationship between religion, economics and the constitution in the order of state life.Keywords: Religion, Economy, Constitution Abstrak:Agama merupakan landasan utama dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak memiliki pedoman dalam kehidupannya. Namun, dominasi ekonomi dalam kehidupan sering malah memicu manusia melupakan agama sebagai pedoman hidupnya. Sehingga akibatnya agama dinafikkan, dimusuhi, bahkan dianggap sebagai pemicu kemiskinan warga masyarakat. Tak heran bila kemudian beberapa negara dalam tatanan kehidupan bernegaranya menghilangkan aspek agama dalam konstitusinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan studi kualitatif pada beberapa literatur. Kesimpulan akhir, penulis mendapatkan adanya hubungan antara agama, ekonomi dan konstitusi dalam tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Agama, Ekonomi, Konstitusi

Public Policy Implementation Cycle Impact Organizational Performance and Public Interest At the Education and Culture Office in Indonesia Taryono Taryono; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18547

Perubahan dan perkembangan dalam setiap instansi baik dari sektor Pemerintahan maupun swasta mengalami perubahan atau pembaharuan tentu tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana cara mengoptimalkan agar perubahan tersebut tidak begitu mengagetkan pihak-pihak instansi tertentu juga bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini tentu juga membutuhkan kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi agar semua kepentingan umum semua pihak bisa teroptimalkan.

Pemakzulan Presiden di Korea Selatan Frida Aprillia Wahjudi; Nur Rohim Yunus
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v3i2.13867

Abstract:Impeachment can occur in every country, even it must be accommodated in the state administration system in a country based on a democratic system, including in this case the State of South Korea. The implementation of dismissal from the highest executive power is due to violations of the provisions of the applicable laws and regulations. This research method uses a normative juridical legal research approach, while the type of research used is descriptive qualitative analytical, and data collection techniques are library research. From this research it is known that the country of South Korea also provides opportunities in the country's constitution to impeach a president who is considered to have violated the laws and regulations. Although the implementation mechanism is slightly different from the mechanism of impeachment in Indonesia.Keywords: Impeachment, President, South Korea

Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik Zahrotunnimah Zahrotunnimah; Nur Rohim Yunus; Ida Susilowati
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i2.11186

Abstract:Presidential elections are part of the democratic party event. However, the presidential elections in 2014 and 2019 were unique elections and took a lot of public attention. In addition to only being followed by two candidates, they also formed two big camps of supporters who shared high fanatics with each candidate. In this study, the extent to which political communication theory was built by the two candidates was examined, so as to convince potential voters. In various ways carried out to attract public sympathy for the feasibility of each candidate to become the leader of the country. Some people provide positive perceptions by giving appreciation, but others provide negative perceptions and consider their acts of political communication to be limited to mere imaging. Therefore, this study wants to answer these problems.Keywords: Political Communication, Public Perception, Presidential Election Abstrak:Pemilihan umum presiden merupakan bagian dari ajang pesta demokrasi. Akan tetapi pemilihan umum presiden di tahun 2014 dan 2019 merupakan ajang pemilu yang unik dan menyita banyak perhatian publik. Selain hanya diikuti oleh dua kandidat, juga membentuk dua kubu besar pendukung yang sama-sama memiliki fanatik yang tinggi kepada masing-masing kandidat. Dalam penelitian ini, dikaji sejauhmana teori komunikasi politik dibangun oleh kedua kandidat, sehingga dapat meyakinkan calon pemilihnya. Dengan berbagai cara dilakukan guna menarik simpati publik akan kelayakan masing-masing kandidat untuk menjadi pemimpin negeri. Sebagian masyarakat memberikan persepsi positif dengan memberikan apresiasi, akan tetapi sebagian lain memberikan persepsi negatif dan menganggap tindakan komunikasi politiknya hanya sebatas pencitraan belaka. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab permasalahan tersebut.Kata Kunci: Komunikasi Politik, Persepsi public, Pemilu Presiden

Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Abbas Sofwan Matlail Fajar abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Ahmad Fadli Fathurrohman Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Aliyeva Patimat Shapiulayevna Aliyeva Patimat Shapiulayyevna Ananda Mardhotillah Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah BAMBANG ALI KUSUMO Desi Purnama Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Faiqatul Husna Faiqatul Husna Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fina Raihani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harisah, Harisah Havis Arafik Helvis, Helvis Hikmatiar, Erwin Ida Susilowati Ika Ika Atikah Imam Fachruddin Imam Fachruddin Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Karmawan Karmawan Karmawan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mesraini Mesraini Muhamad Soleh Muhamad Soleh Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Mukhlas, Umlina Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Putra, Gilang Rizki Aji Rahmad Lubis Rahmad Lubis Rahmi Agustin Raihani, Fina Ratna Herlina Refly Setiawan Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siti Marwiyah Siti Ngainnur Rohmah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Sofwan, Abbas Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Umlina Mukhlas Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani

Title

Found 315 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 315 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 315 Documents
Search