Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

25.975

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Aquacoastmarine Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hijri Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Sport Journal MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic & Fisheries Sciences Jurnal Hukum Islam Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dame Journal of Law Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law al Hairy | Journal of Islamic Law Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Yunus, Nur Rohim

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Author-ID : 2497438

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 320 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

6 7 8 9 10

Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa Nur Rohim
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i1.1454

Abstract: The Controversy of Perppu Formation No. 1 in 2013 on the Constitutional Court in The Realm Emergency Force. The Placement of Government Regulation in Lieu of Law in the hierarchy of laws and regulations has the fluctuated time. This is an evident from the history of legislation in Indonesia, which puts Perppu on one side are on equal footing the law. The position change is caused due Perppu materially the same as the Act, and there are not formally Perppu Act but closer to the bill that implemented the Act because like the precarious conditions that force. The controversy also sparked debate later, whether the Court has the right to test Perppu or not, was the Parliament also has the authority to accept or reject the nearest Perppu during the trial. As for Perppu No. 1 of 2013 on the Constitutional Court established by the President to rescue the Court assessed by some not qualified in the realm crunch that forced, and even tended to be unconstitutional. However, some others assess in contrary has Perppu urgency to restore the name of the state agency that became the guardian of the constitution. Abstrak: Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa. Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundangundangan dari masa ke masa bersifat fluktuatif. Terlihat dari sejarah peraturan perundang-undangan yang menempatkan Perppu di satu sisi berada setara dengan undang-undang dan di sisi lain berada di bawah undang-undang. Hal ini disebabkan karena secara materiil Perppu sama dengan undang-undang, dan secara formil Perppu bukanlah undang-undang, tetapi lebih dekat kepada RUU yang dilaksanakan laksana undang-undang karena kondisi genting yang memaksa. Perdebatan yang muncul, apakah MK berhak menguji Perppu atau tidak, sedang DPR juga memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak Perppu pada masa sidang terdekat. Begitu pula halnya Perppu No. 1 tahun 2013 tentang MK yang dibentuk oleh Presiden guna penyelamatan MK dinilai oleh tidak memenuhi syarat dalam ranah kegentingan yang memaksa, bahkan cenderung inkonstitusional. Akan tetapi sebagian menilai sebaliknya, Perppu ini memiliki urgensitas guna memulihkan nama lembaga negara yang menjadi pengawal konstitusi ini DOI: 10.15408/jch.v1i1.1454

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara Federasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 8 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rusia dengan nama resmi Rossiyskaya Federatsiya (Russian Federation) adalah negara terluas di dunia yang wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian Utara. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas planet Pluto yang mencapai 17.075.200 km (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus) kilometer persegi. Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem Sosialis. Pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin membentuk negara Soviet berpaham sosialis komunis yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi, dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara Federal berpaham Demokrasi Republik dan terbentuklah sistem pemerintahan Presidensial. Didalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasan yang terpisah antara kekuasaan Yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda.

Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The Covid-19 Pandemic outbreak must indeed be prevented, confronted, and responded with great vigilance, both from the authorities and from the citizens. Without a synergy together, this test will be difficult to end. Including the Government's legal policies, especially the Minister of Justice and Human Rights must consider and prioritize the aspirations of the wider community. So that the policy of freeing public prisoners is not interfered with Corruptor Prisoners. The community must fully support government policies including the PSBB obligations. If then there is no cohesiveness, the impact will arise dilemmas and chaos on the order of state life.Keywords: Prisoners, Covid-19, Policy Abstrak:Wabah Pandemi Covid-19 memang harus ditanggulangi, dihadapi, dan disikapi dengan penuh kewaspadaan, baik dari penguasa kekuasaan maupun dari warga masyarakat. Tanpa adanya sinergi bersama maka ujian ini sulit akan berakhir. Termasuk kebijakan hukum Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM harus dengan pertimbangan dan mengedepankan aspirasi masyarakat luas. Sehingga kebijakan membebaskan narapidana umum tidak tercampuri dengan Narapidana Koruptor. Masyarakat pun harus mendukung penuh kebijakan pemerintah termasuk adanya kewajiban PSBB. Bila kemudian tidak terjadi kekompakan, maka timbullah dilema dan kekacauan pada tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Narapidana, Covid-19, Kebijakan

Indigenous Monikah Tajio Ethnic of Islamic Cultural Heritage at Kasimbar, Central Sulawesi Hamlan Andi Baso Malla; Khaeruddin Yusuf; Nur Rohim Yunus
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 28 No. 2 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v28i2.3301

This article objective to examine the monikah indigenous traditions for Kasimbar Tajio ethnic communities in Central Sulawesi. Qualitative method used in this research, data collection techniques of observation, interviews and document tracking non-structure. Technical analysis of data through data reduction, display data, verification data to generate conclusions and findings of the research results. Conclusion The study found that first; monikah custom comes from acculturation Mandar and Tajio ethnic culture in the tradition of marriage, second; monikah custom implementation of social value that affects personality Tajio ethnic communities in maintaining the values of brotherhood, family, respect for elders, unity and cooperation, maintain the pattern of interpersonal communication that is based on mutual respect in maintaining a harmonious relationship between human beings. third; monikah indigenous religious value that affects Islamic personality in performing worship to Allah (God), tawadhu’ attitude, moral education, purity and purification of the soul, ta’aruf and silaturrahmi.

POLITICS OF IDENTITY ON GREAT 212’S REUNION Ida Susilowati; Nur Rohim Yunus; Muhammad Sholeh
Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs Vol 4, No 1 (2019): DAULIYAH (JOURNAL OF ISLAMIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS)
Publisher : UNIDA Gontor

Action 212 and Great 212's reunion were often discussed as a phenomenon of Muslims in Indonesia nowadays. Various labeling arose from Islamic identity politics in Indonesia, the rise of Muslims in Indonesia, even the manifestation of transnationalism in global politics. This paper aims to understand the real phenomenon of the emergence of action 212 that are not static, and continue to take a role in political government in Indonesia which is considered less than optimal in implementing rule of law in legal law in Indonesia. Pancasila democracy was the main foundation in assessing the reunion action that was held several months ago, so that there was relevance between the Grand Reunion movement 212 and the Pancasila ideology as the fundamental basis of Indonesia.

SISTER CITY JAKARTA-YERUSALEM SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-PALESTINA (STUDI KASUS PARADIPLOMACY PEMPROV DKI JAKARTA – YERUSALEM TAHUN 2019) Ida Susilowati; Nur Rohim Yunus
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2019 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.5894

Palestina memiliki tempat tersendiri bagi rakyat Indonesia, baik berdasarkan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia maupun berdasarkan sosial keagamaan antara masyarakat kedua negara. Perkembangan dunia politik di era globalisasi turut mempengaruhi hubungan kerjasama kedua negara. Interdepensi dalam politik global menuntut adanya perubahan kebijakan setiap negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya, termasuk antara Indonesia dengan Palestina melalui paradiplomasi. Paradiplomasi terus ditingkatkan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, salah satunya melalui sister city untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang paradiplomasi melaluisister city kedua negara, khususnya antara pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta masa pemerintahan Gubernur Anis Baswedan dengan pemerintah Palestina sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menerapkan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan metode penelitian kualitatif, maka penelitian melakukan analisis data data melalui tehnik deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka dalam mengumpulkan sumber dan bahan kajian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan bilateral melalui sister city antara kedua pemerintah daerah dari kedua negara, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi di masa pemerintahan Gubernur Anis Baswedan.

Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Politik Terhadap Lembaga DPR RI Nur Rohim Yunus; Trini Diyani
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.8233

Abstrak: Kepercayaan terhadap Kinerja DPR RI merupakan hal penting dalam relasi kehidupan masyarakat dan bernegara. DPR RI bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan berbagai kepentingan rakyat terhadap pemerintah. namun pada kenyataannya kepercayaan itu dibalas dengan tindakan dan kinerja yang tidak jelas. Kinerja DPR tersebut ternyata sangat memprihatinkan, terburuk selama reformasi (10 tahun), dianalisis dari minimnya produk undang-undang, penganggaran yang lebih cendrung mengakomodir kepentingan individu dan kelompok. Buruknya kinerja DPR berdampak pada rendahnya kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pada DPR RI berada di angka 47-52 persen, terendah dari pada lembaga-lembaga kekuasaan lainnya. Rakyat tidak bisa merasakan kinerja yang baik dari DPR. Kepercayaan publik yang rendah berdampak terhadap lambannya jalan demokrasi di Indonesia, selain itu dapat melemahkkan posisi DPR dalam mengontrol eksekutif dan membuat undang-undang. Whistleblowing system dalam hal ini mencoba berperan aktif di dalam kinerja DPR itu sendiri untuk membangun sebuah kepercayaan antara masyarakat dan wakil rakyat untuk memperjuangkan berbagai hak dan kepentingan rakyat. Kata Kunci : Kepercayaan, Kinerja DPR RI, Whistleblowing System

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Arif Mohamad Azhar Annas; Dwi Putri Cahyawati; Nur Rohim Yunus
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i1.11530

Abstract.Problems in dismissing board members by their supporting political parties are still a polemic in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The presumption of council members as an extension of the party is still a heated debate. So that a council member who should be a representative of the people seems to be a party representative. The regulation of dismissal of members of political parties is contained in article 16 of Act No. 2 of 2011 concerning Political Parties which explains that dismissal of party members is based on several factors, such as death, resignation in writing, becoming a member of another political party and violating code of ethics for Political Parties. This discussion uses qualitative research methods with a literature review approach.Keywords: Dismissal, Board Members, Political Parties Abstrak.Problematika pemberhentikan anggota dewan oleh partai politik pengusungnya masih menjadi polemik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Adanya anggapan anggota dewan sebagai kepanjangan tangan partai, masih menjadi perdebatan yang sengit. Sehingga seorang anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat seolah menjadi wakil partai. Akan halnya pengaturan pemberhentian terhadap anggota partai politik tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa pemberhentian terhadap anggota partai didasari oleh beberapa faktor, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain dan melanggar kode etik Partai Politik. Pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review.Kata Kunci: Pemberhentian, Anggota Dewan, Partai Politik

Relation of Religion, Economy, and Constitution in the Structure of State Life Syarifah Gustiawati Mukri; Ahmad Mukri Aji; Nur Rohim Yunus
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i1.13342

Abstract:Religion is the main foundation in the fabric of human life. Without religion, humans do not have guidelines in their lives. However, economic dominance in life often triggers people to forget religion as a guide to their life. As a result, religion is denied, antagonized, even considered as a trigger for poverty of the community. It is not surprising then that several countries in their order of state of life have eliminated aspects of religion in their constitution. In this study using a sociological normative approach and qualitative studies in several literatures. The final conclusion, the authors get a relationship between religion, economics and the constitution in the order of state life.Keywords: Religion, Economy, Constitution Abstrak:Agama merupakan landasan utama dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak memiliki pedoman dalam kehidupannya. Namun, dominasi ekonomi dalam kehidupan sering malah memicu manusia melupakan agama sebagai pedoman hidupnya. Sehingga akibatnya agama dinafikkan, dimusuhi, bahkan dianggap sebagai pemicu kemiskinan warga masyarakat. Tak heran bila kemudian beberapa negara dalam tatanan kehidupan bernegaranya menghilangkan aspek agama dalam konstitusinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan studi kualitatif pada beberapa literatur. Kesimpulan akhir, penulis mendapatkan adanya hubungan antara agama, ekonomi dan konstitusi dalam tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Agama, Ekonomi, Konstitusi

Public Policy Implementation Cycle Impact Organizational Performance and Public Interest At the Education and Culture Office in Indonesia Taryono Taryono; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18547

Perubahan dan perkembangan dalam setiap instansi baik dari sektor Pemerintahan maupun swasta mengalami perubahan atau pembaharuan tentu tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana cara mengoptimalkan agar perubahan tersebut tidak begitu mengagetkan pihak-pihak instansi tertentu juga bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini tentu juga membutuhkan kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi agar semua kepentingan umum semua pihak bisa teroptimalkan.

Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Abbas Sofwan Matlail Fajar Abbas Sofwan Matlail Fajar abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Agustin, Suciati Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah Bambang Ali Kusumo Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Eleven Saputra Faiqatul Husna Fajar, Abbas Sofwan Matlail Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harahap, Putri Ramadayanti Harefa, Meilinda Suriani Harisah, Harisah Havis Arafik Helvis, Helvis Herlina, Ratna Hikmatiar, Erwin Husna, Faiqatul Ida Susilowati Ika Ika Atikah Imam Fachruddin Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Irwan Irwan Karmawan Karmawan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Lubis, Rahmad Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mardhotillah, Ananda Mery Noviyanti Mesraini Mesraini Muhamad Soleh Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Mukhlas, Umlina Mukhlas, Umlina Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Permata Mei Kartika Pramuja, Imam Purnama, Desi Putra, Gilang Rizki Aji Raihani, Fina Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Setiawan, Refly Shapiulayevna, Aliyeva Patimat Shapiulayyevna, Aliyeva Patimat Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siregar, Kamaluddin Sitanggang, Jonatan Pardamean Siti Marwiyah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Waluyo, St Budi Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani

Title

Found 320 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 320 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 320 Documents
Search