Articles
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara
Khoirul Yahya;
Juliana Nasution
Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi) Vol 10, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/je.v10i1.7300
Pemerintah telah menetapkan putusan mengenai reformasi bidang akuntansi pemerintahan dimana pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti dari PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa dalam jangka paling lama empat tahun SAP menuju kas berbasis akrual berlaku bagi entitas yang belum memiliki kesiapan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan Kanwil BPN Sumut khususnya penyusun laporan keuangan telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual dengan baik. Dalam pengelolaan SDM telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi walaupun tidak dilakukan secara berkala. Disamping itu jumlah SDM dan latar belakang pendidikan serta kompetensi penyusun laporan keuangan juga sudah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Dari sudut pandang pengelolaan teknologi dan informasi, Kanwil BPN Sumut menggunakan aplikasi yang merupakan produk dari KPPN yaitu aplikasi SAIBA,SIMAK BMN, E-Rekon, Aplikasi Persediaan yang sangat membantu dalam penyusunan aplikasi berbasis akrual.
Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 terhadap Belanja Penanganan Covid-19
Suci Ardilla Ramadhani Haharap;
Juliana Nasution
Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi) Vol 10, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/je.v10i1.7403
Penyebaran serta peningkatan jumlah kasus Covid-19 terjadi sangat cepat dan telah menyebar di Negara seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi covid-19 sangat berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam hal tersebut, salah satunya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara berdasarkan surat edaran sekertaris jendral ATR/BPN 2/SE-100.3/II/2021 membuat keputusan mengenai belanja penangan covid-19 di bagi menjadi empat akun baru. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintahan tentang belanja peangan covid-19 di masa pandemi covid-19 pada kantor wilayah badan pertanahan nasional sumatera utara dengan PP 71 tahun 2010. Penelitian ini di lakukan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dengan metode pendakatan deskriptif dan dianalisis secara deskriptif. Penerapan SAP pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pelaporan keuangan pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara telah mengikuti kaidah-kaidah pada PP Nomor 71 Tahun 2010. pengalokasian kembali anggaran kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara sesuai dengan surat edaran edaran Menteri Keuangan SE-6/MK.02/2020. Beberapa kegiatan penanganan Covid-19 mengalami beberapa kendala berupa anggaran yang belum di cairkan dan kelangkaan pada barang tertentu. Diharapkan pada anggaran dalam priode selanjutnya, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara untuk tetap merujuk pada peraturan yang ditetapkan, agar terwujud Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dan laporan keuangan yang disusun dengan tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN LABUHANBATU
Jefri Mardan;
Juliana Nasution
Jurnal Akuntansi AKTIVA Vol 3 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24127/akuntansi.v3i1.2041
Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap intansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja Pemerintah yang telah ditetapkan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan Barang Mililk Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan optimal dikarenakan semua kegiatan pemanfaatan belum dilaksanakan
ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BPKD KOTA PEMATANGSIANTAR
Majalipa Awalia;
Juliana Nasution
Jurnal Akuntansi AKTIVA Vol 3 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24127/akuntansi.v3i1.2045
Sistem Pengendalian internal diatur oleh peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Dengan adaya sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuagan akan menghasilkan laporan keungan yang berkualitas, sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan laproan keuangan. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menilai dampak pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BPKD kota PematangSiantar. Lembaga ini telah membangun sistem pengendalian internal pelaporan keuangan yang efisien dan efektif. Sistem pencatatan pada BPKD Kota Pematangsiantar telah merapkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010.
Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangaan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar
Ajeng Manjana;
Juliana Nasution
Jurnal Akuntansi AKTIVA Vol 3 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24127/akuntansi.v3i1.2046
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan badan atau unit pelaksana dalam membantu pemerintah dalam pengelola keuangan. BPKD mempunyai tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pelaksanaan APBD. BPKD di bentuk agar dalam mengelola keuangan daerah tertata dengan baik sehingga prosedur operasi standar pengelolaan pendapatan dapat membantu menungkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah. Di Indonesia SAP yang berlaku hingga sekarang yaitu standar akuntansi pemerintah basis akrual yang kemudian diatur dalam “PP Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan sistem akuntansi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil daripada penelitian bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar secara umum telah menerapkan sistem akuntnasi seseuai dengan “PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah”.
EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DALAM SISTEM WORK FROM HOME MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANWIL DJKN MEDAN
Maria Santia Siregar;
Juliana Nasution
Jurnal Akuntansi AKTIVA Vol 3 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24127/akuntansi.v3i1.2047
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem (WFH) Work From Home berpengaruh terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai selama Pandemi Covid-19 di Kanwil Djkn Sumatera Medan Utara, serta apa sebenarnya yang menjadi penghambat Efektivitas Kinerja Karyawan dalam Sistem WFH. Teknik penelitian kualitatif. Informasi dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi teknisi dengan pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS menjadi informan. Berdasarkan temuan kajian efektivitas dan kinerja pegawai dalam sistem WFH selama pandemi Covid 19 di Kanwil Djkn Sumut Medan, sistem tersebut masih belum efektif karena penurunan kinerja pegawai. serta ketidak mampuan untuk memaksimalkan pekerjaan secara keseluruhan pegawai tidak menyukai bekerja dari rumah dan percaya bahwa aturan bekerja dari rumah tidak efektif.
Pengelolaan Sarana Prasarana Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor BNNP Sumut
Nusroh Afifah;
Juliana Nasution
ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Postgraduate, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/alexandria.v3i1.171
Management of facilities and infrastructure is not the main focus in the efficiency of the work of employees in the Office of the National Narcotics Agency of North Sumatra Province, infrastructure only acts as a means of assisting employees to carry out all activities and work in the office. The management of facilities and infrastructure at the North Sumatra BNNP Office is quite optimal. The existence of office facilities and infrastructure as a form of effort in increasing employee motivation and as a means of supporting employee work activities, it is very necessary to manage good office structures and infrastructure. In the management of office structures and infrastructures, it is not only the duty of General Affairs (GA), but includes all existing employees, so that the facilities and infrastructure that will be used will operate effectively and efficiently in accordance with the implementation procedures
Penerapan Aplikasi Sakti Dalam Pengelolaan Keuangan Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera
Rizki Nur Amalia Nasution;
Juliana Nasution
ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Postgraduate, University of Mataram
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/alexandria.v3i1.172
A recording system using an application is very much needed by agencies in carrying out financial management. A good recording system can produce well-structured financial reports so that the reporting is also structured. The purpose of this study was to find out about how the application of the SAKTI application in financial management at the BNNP of North Sumatra. The research method used in this research is a qualitative approach. Data were collected by using observation, interview, and literature study techniques. The results show that the application of the SAKTI at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province began in early 2022, although it is still very new in its application, it is quite effective and optimal, but employees still need more knowledge so that its implementation can be more optimal
EVALUASI PENERAPAN PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN PSAK 72 PADA PT PRIMA MULTI TERMINAL: Evaluation Of Accounting Application Recognition And Measurement Of Revenue Of PSAK 72 At PT Prima Multi Terminal
Ayu Sukmawati;
Juliana Nasution
JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 1 No. 4: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Revenue recognition needs to be recognized promptly, so as not to cause errors in presenting information or data in company reports when making decisions. When viewed based on the five-step model of IFRS, it is not by the revenue recognition principle. The purpose of this study was to determine how the application of PSAK 72 to the recognition of contract revenue with customers at PT Prima Multi Terminal. The analytical method used in this research is descriptive qualitative which aims to describe the data that has been collected as it is obtained from the results of interviews and data collected from the company. The results of the study indicate that PT Prima Multi Terminal has complied in recognizing revenue with PSAK 72.
Analisis Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Medan Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Medan
Nanda Aulia;
Juliana Nasution
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Vol 5, No 1 (2022): November 2021 - Mei 2022
Publisher : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/jakk.v5i1.9842
The Cooperative Service is one of the government's extensions to be able to develop MSMEs and improve MSME business development which originally had the characteristics of an informal business to a formal business. The method used in this research is qualitative method. However, some of the main problems that are very often faced by MSME entrepreneurs are the lack of capital so that the lack of business development for MSME entrepreneurs requires the role of the Small and Medium Business Cooperative Service. Several alternative financing encourage MSMEs to be able to access financial institutions in particular so that it is hoped that business actors will no longer experience difficulties in carrying out their business activities. One of the financing sectors that can be the answer to problematic financing for MSMEs, one of which is the role of cooperatives that contribute to the continuity of MSME businesses so that cooperatives can support the MSME financing sector and are able to synergize so that they can support the national economy and support the economy of each region.Keyword : The Role of the Cooperative Service, Small and Medium Enterprises, MSME Development, Medan City