Articles
PENGARUH JARAK ANTARA ELEKTRODA PADA REAKTOR ELEKTROKOAGULASI TERHADAP PENGOLAHAN EFFLUENT LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT
Edy Saputra;
Farida Hanum
Jurnal Teknik Kimia USU Vol. 5 No. 4 (2016): Jurnal Teknik Kimia USU
Publisher : Talenta Publisher (Universitas Sumatera Utara)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.91 KB)
|
DOI: 10.32734/jtk.v5i4.1552
Liquid waste from palm oil mill continues to grow concurrently with the increased production of palm oil in Indonesia. Technical processing of palm oil mill effluent using anaerobic ponds are less efficient because it requires large area besides palm oil mill effluent produce greenhouse gases caused by carbon dioxide gases that are generated. Therefore we need another alternative technology such as electrocoagulation as advanced technology in processing wastewater effluent from an anaerobic column. Electrocoagulation is a wastewater treatment system that is capable of eliminating pollutants and produce hydrogen gas simultaneously as revenue to offset operating costs. This study aims to determine the effect and the best inter electrode distance to reduce pollutant parameters such as chemical oxygen demand, total solids and total suspended solids. The type of electrode material used is aluminum, the reactor dimensions 12 cm x 12 cm x 36 cm with 3 hours of operating time, voltage 10 volts, variations of inter electrode distance 0.5 cm; 1.0 cm; 1.5 cm and 2.0 cm. Samples were taken from palm oil mill PT. PP London Sumatra in Bagerpang, Tanjung Morawa. The results obtained by the percentage reduction in COD, TSS TS and the highest was 72.897% at 1.0 cm; 67.292% at 1.5 cm and 96.429% at 1.5 cm. Best distance between the electrodes was 1.5 cm.
KEMUNDURAN MUTU IKAN BARONANG (Siganus javus) PADA PENYIMPANAN SUHU CHILLING
Mala Nurilmala;
Nurjanah Nurjanah;
Aisyah Fatriani;
Afkar Rona Indarwati;
Rizsa Mustika Pertiwi
Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol 12 No 1 (2021): MEI 2021
Publisher : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2707.123 KB)
|
DOI: 10.24319/jtpk.12.93-101
Rabbitfish lives in waters of the mangrove to the reef at a depth of 6 meters. Rabbitfish usually is sold in a fresh condition. Generally, the low temperature has been used for fish handling technique to maintain its freshness. Thus, this study aimed to determine baronang fish quality deterioration from the Seribu Island using ice. The ratio of ice and fish was 1:1 (w/w). Determination of rabbitfish freshness was conducted by pH, TVB, and TPC measurements. Observation was every 24 hours for 3 days. The pH value decreased significantly at the 2nd day and the 3rd day. TVB value of rabbitfish on the first day was 10.57 mg N/100 g. This value indicated the fish was still fresh. However, the total number of microbes after 3 days of storage increased to 7.48 log CFU/g. Rabbitfish after 3 days storage was still suitable for consumption based on the pH and TVB values.
Potensi Pemanfaatan Daun Suren dan Kipahit dalam Mengendalikan Hama Kutu Putih pada Pepaya Secara In Vitro
Mega Andini;
Kuswandi Kuswandi
Jurnal Pembangunan Nagari Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Badan Penelitian and Pengembangan (Balitbang), Padang, West Sumatra, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30559/jpn.v7i1.300
Kutu putih merupakan salah satu hama penting pada pepaya. Penggunaan pestisida nabati diasumsikan dapat menurunkan serangan kutu putih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis efektif ekstrak daun suren dan daun kipahit dalam mengendalikan kutu putih pada pepaya, dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika pada bulan Januari – Februari 2020. Penelitian disusun menurut Rancangan Acak Lengkap dengan 5 Perlakuan dan 6 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 10 ekor kutu putih. Perlakuan adalah dosis ekstrak daun suren dan ekstrak daun kipahit yaitu : A= 1 ml/l, B=2,5 ml/l, C=5 ml/l, D=10 ml/l dan E=kontrol. Serangga yang diuji adalah kutu putih instar 3 yang dikoleksi dari tanaman pepaya. Peubah yang diamati adalah persentase mortalitas, laju mortalitas, dan LC-50. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi ekstrak daun suren 1 ml/l dapat mengendalikan kutu putih sampai 93.33% pada hari keempat. Sedangkan ekstrak daun kipahit memerlukan dosis aplikasi lebih tinggi. Dosis aplikasi 10 ml/l hanya menyebabkan kematian kutu putih sebesar 51,67% pada hari keempat. Ekstrak daun suren dan daun kipahit berpotensi untuk diaplikasikan di lapangan untuk mengendalikan kutu putih pada pertanaman pepaya masyarakat di Sumatera Barat.
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
Kuswandi Kuswandi;
Mohammad Nasichin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.302 KB)
|
DOI: 10.55129/jph.v8i2.956
Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claimcourt merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Kata kunci : Gugatan Sederhana; Pembuktian; Sengketa. ABSTRACTCivil procedure law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of theprinciples in civil procedural law in Indonesia is one that is simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implementedeffectively because in practice civil dispute resolution always takes a long time and costs a lot. In 2015 new ideas emerged to simplify theprocess of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum in the form of Supreme Court RegulationNumber 2 of 2015 concerning Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. A simple claim settlement process or commonlyreferred to as a small claim court is a procedure for examining the trial of a civil suit with a maximum value of material claim of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) which is settled by a simple verification procedure. Key words : Simple Suit, Proof, Dispute
NILAI SUFISTIK PADA BIOGRAFI AYAH… : KISAH BUYA HAMKA KARYA IRFAN HAMKA
Abdul Latif
Journal of Language Learning and Research (JOLLAR) Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Department of Indonesian Language Education, Graduate School, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.1 KB)
|
DOI: 10.22236/jollar.v3i2.5770
Penelitian ini berkenaan dengan apresiasi sastra dalam bentuk biografi implikasinya terhadap pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini berkenaan dengan nilai-nilai sufistik Kisah Buya Hamka pada Biografi berjudul Ayah karya Irfan Hamka. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data. Peneliti menganalisis unsur ekstrinsik pada aspek penokohan untuk mengetahui nilai sufistik. Hasil penelitian menyimpulkan berdasarkan nilai-nilai sufistik yang diteliti yaitu sebanyak 71 nilai dengan rincian yaitu nilai tobat sebanyak 48 nilai dengan pengertian mendekatkan diri hanya kepada Allah swt; zuhud 3 nilai, sesuai dengan kebutuhannya; sabar 10 nilai dengan pengertian menghindarkan diri dan menahan diri ketika mendapatkan ujian; tawakal 6 nilai dengan pengertian bersikap menyerahkan diri dari segala perkara serta berikhtiar hanya kepada Allah Swt; dan kerelaan/qanaah 3 nilai dengan pengertian bersikap kepuasan diri/cukup.
SELAMAT DATANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Permasalahan, Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Birokrasi
Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v11i3.58
Keberadaan dan peranan birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dinilai sangat strategis bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh birokrasi tidak saja bersifat internal juga eksternal. Berdasarkan pengalaman dari pemerintahan era sebelumnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan untuk itu telah digariskan untuk lahirnya birokrasi pemerintah yang sesuai harapan publik. KASN memiliki peranan besar untuk memastikan upaya terlahirnya aparatur sipil negara yang profesional, netral dan berintegritas.
NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015
Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v12i3.48
Pilkada serentak tahap pertama akan digelar tahun 2015. Terkait dengan itu, netralitas PNSsebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkandan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadipenopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan danpermasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparaturbirokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawabuntuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DOSEN DAN PROFESIONALITAS BIROKRASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v11i2.44
Upaya pemberdayaan dosen merupakan suatu langkah yang sangat strategis, mengingat peran sentralnya dalamupaya pembangunan bidang pendidikan. Berbagai kebijakan publik terkait dengan pemberdayaan dosen telah digariskanyang tentunya harus diikuti oleh lahirnya berbagai kebijakan institusional oleh masing-masing perguruan tinggi,termasuk perguruan tinggi swasta. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan pemberdayaan dosenini dapat tercapai secara efektif. Terkait dengan itu implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi akan menjadifaktor penentu bagi tampilnya dosen yang berkompeten melaksanakan tugas sebagai pelaku utama misi perguruantinggi. Dosen yang telah diberdayakan akan sangat menentukan profesionalitas birokrasi perguruan tinggi secarakeseluruhan. Oleh karena itu implementasi kebijakan pemberdayaan dosen yang efektif akan sangat menentukanpelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK PARTAI POLITIK PADA ERA DEMOKRATISASI: TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN PROSPEK
Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i2.96
Keberadaan parpol pada negara demokrasi dan bagi demokratisasi dipandang sangat penting. Demikian pula di Indonesia yang saat ini tengah menapaki era konsolidasi demokrasi sangat bertumpu kepada kinerjanya yang semakin andal sebagai pilar demokrasi. Dengan metode penelitian deskriptifeksploratif, pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumenter dan kepustakaan terungkap bahwakeberadaan strategi yang tepat sebagai respon terhadap perkembangan lingkungan dipandang sangat menentukan bagi pelaksanaan fungsinya guna mendorong lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif. Penerapan manajemen strategik dalam setiap gerak langkah parpol masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan permasalahan, baik internal maupun eksternal. Rekomendasinya antara lain agar parpol selalu responsif dan adaptif terhadap setiap gerak perkembangan lingkungan; revisi terhadap visi dan misi organisasi yang tergambar pada tujuan, fungsi atau program serta aspek organisasi lainnya yang termuat dalam anggaran dasarnya perlu terus dilakukan;peningkatan kualitas anggota atau kader parpol, termasuk yang dipersiapkan menempati jabatan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan; serta evaluasi terhadap berbagai langkah organisasi dalam kerangka manajemen strategik harus terus menerus dilakukan.
KONTEKS POLITIK PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA
Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i1.70
Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya. Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.