This Author published in this journals
All Journal Buletin Peternakan BIMASTER Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Jurnal Sain Peternakan Indonesia Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan The Journal of Educational Development Jurnal Bina Praja Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar ELLITE: Journal of English Language, Literature, and Teaching JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen JURNAL SURYA ENERGY SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Jurnal 'Aisyiyah Medika Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan Jurnal Akuakultura Universitas Teuku Umar Jurnal Ide Bahasa Journal of Sport Coaching and Physical Education Journal Coaching Education Sports Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat WASIS : Jurnal Ilmiah Pendidikan Renjana Pendidikan Dasar Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal Wawasan Pendidikan Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Unnes Journal of Mathematics Education Cakrawala: Jurnal Studi Islam Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Research Journal on Education Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Studi Manajemen Bisnis JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal AFIAT Rainbow : Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies JAIM: Jurnal Aliansi Ilmu Multidisiplin Quality
Claim Missing Document
Check
Articles

Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV Mochamad Nurhestitunggal; M Muhlisin
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v4i1.100

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, sampai dengan roadmap kedua, memang telah mencapai banyak hal. Namun demikian, tidak tercapainya indikator yang mencerminkan kapabilitas birokrasi, menunjukkan masih ada yang kurang dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Masih terdapat permasalahan kelembagaan, budaya organisasi, profesionalisme SDM aparatur, tata laksana dan etika dalam pelayanan publik. Kajian ini sebagai upaya mengisi gap dalam literatur reformasi sektor publik di Indonesia, dari perspektif teoretis dan empiris, mengenai perlunya penyederhanaan struktur birokrasi yang dibahas melalui metode studi pustaka. Penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, di samping karena desentralisasi. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy. Kata kunci: reformasi birokrasi, desentralisasi, paradigma adminsistrasi publik, profesionalitas aparatur ABSTRACT The implementation of the grand design for bureaucratic reform, up to the second roadmap, has indeed achieved many things. However, the failure to achieve indicators that reflect the capabilities of the bureaucracy, shows that there is still something lacking in the implementation of bureaucratic reform in Indonesia. There are still institutional problems, organizational culture, professionalism of human resources, govern ance and ethics in public services. This study is an attempt to fill gaps in the literature on public sector reform in Indonesia, from a theoretical and empirical perspective, regarding the need to simplify the bureaucratic structure discussed through the literature study method. Simplification of the bureaucratic structure, from the theoretical perspectives, is necessary because too bureaucratic characteristics are not in line with the recent paradigm of public administration and the current period of public sector governance reform, in addition to decentralization. Empirically, simplification of the bureaucratic structure is needed because it impedes professionalism of the apparatus indicated by the symptoms of bluffocracy and consultocracy. Keywords: bureaucratic reformation, decentralization, public administration paradigm apparatus professionalism
Peningkatan Output Daya PLTS Menggunakan Sistem Tracker Dan Reflektor Cahaya Matahari Despa, Dikpride; Muhlisin, Muhlisin; Setyawan, FX Arinto
JURNAL SURYA ENERGY Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jse.v6i2.3955

Abstract

Kebutuhan energi listrik tidak dapat dilepaskan pada kehidupan sehari-hari manusia. Hampir pada setiap rumah dapat dipastikan menggunakan atau memiliki peralatan yang memerlukan listrik. Oleh karena itu, konsumsi listrik setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sosial sehingga perlu dilakukan peningkatan suplai energi listrik. Pemanfaatan sumber energi listrik terbarukan seperti cahaya matahari dengan bantuan sel surya adalah salah satu cara untuk mengatasi pemberdayaan energi listrik. Namun dalam praktiknya energi cahaya matahari tidak dapat diserap secara optimal oleh sel surya sehingga perlu adanya inovasi PLTS untuk meningkatkan output daya dari sel surya itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan prototipe PLTS yang dilengkapi dengan sensor LDR sebagai sistem tracker arah matahari dan lensa Fresnel untuk meningkatkan intensitas cahaya matahari yang di serap sel surya. Berdasarkan hasil pengujian prototipe PLTS yang dibuat dalam studi ini terbukti dapat meningkatkan irradiance rata-rata 29%, arus rata-rata 18,94%, tegangan rata-rata 11,57%, dan daya dengan rata-rata 44,32%. Setiap data disimpan berdasarkan waktu pada secure digital card melalui datalogger Pembandingan dilakukan menggunakan  prototipe pembanding yang tidak dilengkapi sistem tracker dan lensa Fresnel.
Analysis of crafts (Kriya) creative industries: a case study of policy development in Banten Indonesia Muhtarom Muhtarom; Moh Sofyan Budiarto; Sugeng Setyadi; Muhlisin Muhlisin; Yunia Rahayuningsih
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 3 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232060

Abstract

This study analyzes the development of a leading sector in the creative industry in Banten Province, namely Kriya or Craft. The study used a qualitative descriptive method by conducting a survey of creative industry players in Banten province. Primary data is obtained by interviews and questionnaires while secondary data is obtained from relevant data, literature, and other sources. Data analysis using SWOT to determine the factors of strength, weakness, opportunities, and threats based on the selected indicators. After the measurement of strength, weakness, threat, and opportunity were obtained then entered into the EFAS and IFAS Matrix table by scoring each identified factor. The results of the study showing the position of the Craft Industry based on local potential in Banten Province depend on cell 5a (2.04; 2.47) so that the strategy taken is a stable growth (Growth) strategy, namely concentration through horizontal assistance. Provincial governments can integrate horizontal strategies in the development of the creative economy through 1) Regional policy for sustainable craft creative industry development; 2) Optimizing HR capacity and assets; 3) Improving market access for crafts (kriya) products; 4) Conducting training that focuses on continuity and on target; 5) Improving the mindset of creative industry player; 6) Developing a pattern of partnership cooperation.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI BANTEN: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT BADUY DAN CITOREK Muhlisin Muhlisin; Helmy Faizi Bahrul Ulumi; Ayatullah Humaeni
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.4

Abstract

Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memilikidua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentangMasyarakat Hukum Adat. Selain itu pula belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut, sehingga payung hukum yang ada belum mangokomodir keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai perlindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 15 Mei – 15 Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarkat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif mengawal iplementasi Perda tersebut.
Pengembangan Kapasitas Mushola sebagai Pusat Kegiatan Komunitas Masyarakat Petani Hutan Siswanto, Edhi; Muhlisin, Muhlisin
Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 1 (2024): Mujtama’ Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/mujtama.v4i1.22669

Abstract

Lokasi hutan sebagai tempat tinggal merupakan ciri khas petani hutan, yang mengandalkan sektor pertanian. Sebagai pekerjaan dan penghasilan utama masyarakat di Tancak dusun Tenap Desa Sucopangepok Jember. Keberadaan Mushola“Jabal Nur” yang menjadi pusat kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap ketersediaan fasilitas sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat petani hutan. Fungsi Musholasebagai fasilitas sosial dapat mewadahi kegiatan baik sosial maupun keagamaan, serta pendidikan non formal. Upaya dalam mendorong terwujudnya Musholasebagai pusat kegiatan masyarakat, perlu peningkatan kapasitas, khususnya sarana prasarana sehingga dapat memperlancar pelaksanan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Salah satu kelengkapan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Mushola“Jabal Nur” dalam meningkatkan kualitasnya sebagai fasilitas sosial adalah tempat wudhu dan ketersediaan buku-buku untuk belajar mengaji dan peningkatan literasi bagi anak usia sekolah. Kegiatan pengabdian ini juga menginginkan dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.  Harapan besar, dapat menunjang kemudahan dalam menjembatani komunikasi antar anggota masyarakat dan pelaksanaan kegiatan keagamaan sehingga berdampak pada konstruksi sosial masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai pancasila. Adapun hasil kegiatan ini dapat menjadikan Musholasebagai pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Sebagai fasilitas sosial akan mendorong sinergisitas dan intensitas kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan, sehingga secara eksplisit dapat menjaga kerukunan sosial masyarakat petani hutan.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG Muhlisin, Muhlisin; Khoirin, Khoirin; Pauziah, Arpa
Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan Vol 15, No 1 (2023): Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan
Publisher : STIKES 'Aisyiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36729/bi.v15i1.1202

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini fokus pada upaya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. RME merupakan sebuah terobosan teknologi dalam pengelolaan data medis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun, untuk berhasil menerapkan RME di lingkungan Rumah Sakit, penting untuk memahami dan mengatasi tantangan sosial dan teknis yang mungkin timbul. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan staf Rumah Sakit, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan RME. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi RME di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang melibatkan pelatihan intensif bagi staf Rumah Sakit, pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan, serta pemberian informasi kepada pasien tentang manfaat RME. Pendampingan teknis dilakukan melalui tim ahli yang memberikan dukungan teknis, perbaikan sistem, dan pemecahan masalah sehari-hari. Hasil dari implementasi ini adalah peningkatan yang nyata dalam efisiensi pengelolaan data medis, pengurangan kesalahan manusia, dan peningkatan pelayanan pasien. Sosialisasi dan pendampingan merupakan komponen penting dalam kesuksesan penerapan RME di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, dan pengalaman ini dapat memberikan panduan bagi Rumah Sakit lain yang berencana untuk mengadopsi teknologi serupa. Kata Kunci : Sosialisasi, Pendampingan, Rekam Medis Elektronik
PERTAUTAN YANG LEGAL DAN YANG ETIS: PEMAKNAAN REGULASI KPU DAN BAWASLU DALAM PUTUSAN DKPP muhlisin, Muhlisin; Luqman Hakim; Rian Adhivira Prabowo
Bahasa Indonesia Vol 4 No 1 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v4i1.546

Abstract

Dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan tersendiri, di sisi lain terdapat peran saling mengimbangi di antara ketiganya. Tulisan ini hendak memotret pertautan antara etika dan hukum yang terkandung dalam Putusan DKPP. Meskipun pandangan umum biasanya memisahkan antara yang legal dengan yang etis, namun penulis hendak mengajukan pendapat sebaliknya. Bahwa berdasarkan pengalaman desain kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, terdapat kaitan yang kuat antara keduanya, yaitu bahwa yang etis mempengaruhi yang legal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal yaitu dengan melacak Putusan-Putusan DKPP yang memberikan pemaknaan terhadap regulasi yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu. Hasil koleksi tersebut kemudian dipilah lebih jauh untuk menemukan pola dan kaidah etis terhadap regulasi. Studi ini menemukan bahwa terdapat irisan antara Putusan DKPP (etis) dan regulasi yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu (hukum) berdasarkan pada dua hal. Pertama, pola yang terdapat dalam Putusan DKPP, baik yang merekomendasikan perbaikan regulasi, maupun yang merupakan pemaknaan etis terhadap bagaimana regulasi seharusnya diimplementasikan. Kedua, sekaligus masih berhubungan dengan yang pertama, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang termaktub dalam Putusan DKPP seharusnya turut digunakan sebagai pedoman implementasi regulasi oleh para penyelenggara pemilu.
The Quality Improvement Assistantship Program for Madrasa Education in Mindanao, the Philippines Muhlisin, Muhlisin; Sofi, Muhammad Jauhari; Shobirin, Ma’as; Deporos, Saprolla Rollie C.
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.2023.231.14950

Abstract

Madrasa education is a compelling issue in a Muslim minority country like the Philippines. Amidst the rapid pace of modernization, secular education enjoys strong government support, while Islamic teaching often remains underemphasized. However, the madrasa education system in the Philippines has begun to make positive strides through mutual learning and exchanging experiences with neighboring countries, such as Indonesia. Likewise, the present intensive and participatory assistantship program aimed to elucidate the efforts to promote religious moderation and enhance the educational quality within selected madrasas in Mindanao, the Philippines. The Participatory Action Research (PAR) method, combined with direct mentoring, was employed in this endeavor. Furthermore, the program was designed to address three key objectives: (1) strengthening religious moderation within madrasa education, (2) preparing professional teachers for madrasa education, and (3) enhancing the management of madrasa education. In summary, the outcomes of this program have the potential to contribute to the adoption of the Indonesian Islamic education model within the Muslim community in the Philippines.
ANALISIS PELAYANAN REKAM MEDIS PADA SISTEM SARANA PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA Muhlisin, Muhlisin; Rosita, Meri; Widodo, Pangestu; Yulianto, Ari
Jurnal 'Aisyiyah Medika Vol 9, No 1: Februari 2024 Jurnal 'Aisyiyah Medika
Publisher : stikes 'aisyiyah palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36729/jam.v9i1.1176

Abstract

Latar Belakang: Rumah sakit memiliki rekam medis sebagai standar pelayanan bidang kesehatan yang berguna untuk peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan yang optimal. Keberadaan arsip memegang peranan yang cukup besar dalam penentuan kebijakan dan pedoman kerja guna pencapaian visi misi sebuah instansi. Rekam medis mempunyai peranan penting untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan apabila dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi pelayanan rumah sakit, pasien, dokter dan tenaga paramedis lainnya. Tujuan: Diketahuinya sistem pelayanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang tahun 2022. Metode: Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling sebanyak 152 perawat dan 48 dokter. Variabel yang digunakan adalah sistem pelayanan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang bulan April – Juni tahun 2023. Analisa Data secara univarit. Hasil: Sistem pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembangdalam kategori baik sebanyak 64,5%, sarana prasarana pelayanan rekam medis dalam kategori baik (50,5%) dan sumber daya manusia dalam pelayanan rekam medis dalam kategori baik (53,5%). Saran: Diharapkan kepada tenaga rekam medis agar dapat konsisten dalam memberikan sistem pelayanan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia dalam pelayanan rekam medis di Rumah Sakit secara maksimal, terstruktur, rapi dan terdokumentasikan dengan baik sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dalam suatu manajemen Rumah Sakit. Kata Kunci : Sistem pelayanan, infrastruktur, fasilitas, sumber  daya manusia
ANALISIS YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK Muhlisin, Muhlisin; Khoirin, Khoirin; Pauziah, Arpa Anggriani
Jurnal 'Aisyiyah Medika Vol 9, No 2: Agustus 2024 Jurnal 'Aisyiyah Medika
Publisher : stikes 'aisyiyah palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36729/jam.v9i2.1252

Abstract

ABSTRAKLatar Belakang: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dokumentasi proses pelayanan tercatat dalam dokumen rekam medis. Perkembangan teknologi digital masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik. Tujuan: Mengetahui kesiapan penerapan RME di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang tahun 2023. Jenis penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Metode: Penelitian dilakukan bulan Juli-Agustus 2023. Subyek penelitian 6 informan, yaitu Direktur, Kepala Bidang Program, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Rekam Medis, Tenaga Informasi Teknologi (IT), dan Kepala Seksi Perencanaan. Pengumpulan data metode wawancara, telaah dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Adanya dukungan dari aspek manajemen dan pemangku kepentingan, aspek analisa pemangku kepentingan, aspek peRumah Sakitiapan operasional, dan aspek teknologi, terdapat satu aspek yang belum mendukung kesiapan penerapan RME, yaitu aspek pelatihan. RUMAH SAKIT belum melakukan pelatihan bagi tenaga operasional dan pengguna akhir. Saran: Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang perlu melakukan percepatan mengadakan pelatihan bagi pegawai penggunaan RME agar RUMAH SAKIT sepenuhnya siap menerapkan RME. Kata Kunci: Rekam Medis Elektronik; Rumah Sakit; Teknologi Informasi
Co-Authors Adinda Mutia Gani Aenun Mutoharoh Agustin, Amelya Ahmad Daffaa Husni Labib Ahmad Takrifin Ainil Mahbubah Akbari, Tauny Akhsani, Wigati Alfiatur Rahmah Amilatussolekha, Mufida Amirullah, Arul Andini, Pratiwi Puspitho Anis Masyruroh Aprilia, Sasi ARDYANTO, SOFYAN Aryaningtyas, Uyuni Asih Kurniawati Aulia, Nazwa Intan Awaliyah, Suci Ayatullah Humaeni Ayatullah Humaeni Azahra, Izza Aulia Aziiz, Qowiyyun Azis, Diachi Azli Anisah Baehaqi Bayu Dwi Anggono Budi Handrianto Catur Wahyu Priyanto Chasanah, Faiqotul Damayani, Febiana Eka Deporos, Saprolla Rollie C. Devi Triady Bahrudin, Devi Triady Dewi Yuliana Fitri Dikpride Despa Dini Sukmalara Dita Oktavia, Dita Dwi Rizqi, Mufid Fa'izatul Fuadah, Lia Fadil, Bani Ikhwanul Fahmi, Muhammad Nurul Fahrudin, Nuzul Fatah Syukur, Fatah Fauyan, Muchamad Fernanto, Guntur Fibri, Dwi Larasatie Nur Fitri Arniati Fitriani, Resti Fuad Zaka, Muhammad Hakam Mahsun, Muhammad Hasan, Talitha Helmy Faizi Bahrul Ulumi Helmy Faizi Bahrul Ulumi Hendri Hermawan Adinugraha Ilfana, Asya Iva Faulina, Cantika Janet Azahara Juwita Rini Kardiyono Kardiyono, Kardiyono Kartono , Kertati Sumekar Khoirin, Khoirin Lailatun Nadhifah, Shinta Listiyariny, Dian Luqman Hakim M. Sulthoni Mafaakhir, Abul Maharani, Aulia Raziva Mahdani, Mahdani Maman Rahman, Maman Maryani Maryani Maskhur, Maskhur Maslahat, Gina Maulana, Amir Maulidah, Aqilla Sekar Mauzaniah, Haliza Miftahul Huda Miftahul Ula Minatika, Naelum Mochamad Nurhestitunggal Moh Sofyan Budiarto Moh. Nasrudin Mohamad Siroj Mohammad Asikin Mohammad Ziad Anwar Mufid, Muhammad Mufrodah, Nur Muhammad Jaeni MUHAMMAD ULIN NUHA Muhlisin Muhtarom Muhyani, Muhyani Mustofa, Makmur Sofyan Mutho'in, Mutho'in Nafi’a, Zidni Ilman Nafisah Arini, Bilqis Nailil Muna Naufal Ubaidillah, Muhamad Ni Ketut Putri Nila Sudewi Ni Nyoman Widani, Ni Nyoman Nugraha, Widitya Tri Nur Kholis Nurhendriawati, Naela Nurliyani Nurliyani Pangestu Widodo, Pangestu Pasaribu, Ahmad Muchlisin Natas Patmiati, Tutik Pauziah, Arpa Pauziah, Arpa Anggriani Permana, Jaka Prasetyo, Tommy Rizki Pursitawati, Lia Putri Ayyu Asmarallaun Rahmawati, Alviani Dyah Rasdi Ekosiswoyo Rian Adhivira Prabowo Rif'iy Qomarrullah Rizqi Prasetyo , Muhammad Rizqiyana, Naila Rolly Afrinaldi Rosita, Meri Rosyida, Diyana S.Pd. M Kes I Ketut Sudiana . Safitri, Hani Hasnah Safitri, Maiya Sahrowiyah, Titin Saputro, Riki Edo Sawir, Lestari Wulandari Setyawan, FX Arinto Shobihah, Anisah Shobirin, Ma’as Sholikhatun, Sholikhatun Sidik, Halik Siswanto, Edhi Siti Fatimah Sofi, Muhammad Jauhari Sugeng Setyadi Sugiana Sugiana, Sugiana Sugiyo Sugiyo, Sugiyo Sukma Anum Suroso Mukti Leksono Syamsurrijal Syamsurrijal, Syamsurrijal SYARIFAH ZAHRA Tri Anggraeni Kusumastuti Tridjoko Wisnu Murti Widhi, Bidari Andaru Widhia Ningrum, Putri Widya Safitri Wiya Suktiningsih Yasin, Muhammad Noor Yasminasari, Dwi Yos Wandik Yudhi Purnama Yulianto, Ari Yunia Rahayuningsih Yuny Erwanto Yustina Yuni Surandiyah Zahidah, Baiq Sulis Eka Zahro, Aulia Zahroh, Umniyah Zainuddin Abdussamad Zainuri Zainuri, Zainuri Zidan, Alaika Akmal Zuhairina, Ikrima Aulia Zulfitri Aima