Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.645
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Natural Science: Journal of Science and Technology Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Fakultas Pertanian JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) Jurnal Penelitian Kehutanan Sumatrana JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Al-'Adl TANJUNGPURA LAW JOURNAL AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian SEIKO : Journal of Management & Business Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan Dan Teknologi (JKIKT) ULIN: Jurnal Hutan Tropis Jurnal Vokasi Jurnal Silva Tropika Jurnal Darma Agung Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara KESANS : International Journal of Health and Science AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Al-Qur'an CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Proceeding Applied Business and Engineering Conference Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan Innovative: Journal Of Social Science Research DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Al-Imam : Journal on Islamic Studies, Civilization And Learning Societies Jurnal Konseling Pendidikan Islam AL-SULTHANIYAH Agritechpedia: Journal of Agriculture and Technology eProceeding of TIK AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Lajagoe Journal of Management and Business Nestor Tanjungpura Journal Of Law The International Journal of Studies in Social Sciences and Humanities (IJOSSH) Jurnal Teknologi Rekayasa Informasi dan Komputer JPPM : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tanjungpura Legal Review
Aswandi Aswandi, Aswandi
Graduate School of Gadjah Mada University, Jl. Agro No. 1, Yogyakarta Indonesia 55281
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Belajar dan Mengajar dalam Perspektif Al-Qur’an Aswandi, Aswandi; Alwizar, Alwizar
Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an Vol. 5 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/hq.v5i1.153

Abstract

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan individu. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan panduan yang komprehensif mengenai proses belajar dan mengajar yang tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga spiritual dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep belajar dan mengajar dalam perspektif Al-Qur'an serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, dengan menelaah dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pendidikan. Selain itu, literatur sekunder yang mendukung tema ini juga ditinjau untuk memberikan konteks dan memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang meliputi pengembangan intelektual, spiritual, dan moral. Prinsip-prinsip seperti niat yang ikhlas, ketekunan, dan kesabaran dalam proses belajar diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan menurut perspektif Al-Qur'an.
PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK BERDASARKAN DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Diocto, Pniel Destenesse; Ismawati, Sri; Hertini, Mega Fitri; Siagian, Parulian; Aswandi, Aswandi
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i1.58934

Abstract

Abstract  One form of law enforcement is the imposition of punishment on the defendant which is reflected in the judge's decision. Especially in the trial of corruption crimes since Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes was enacted, most corruption defendants are required to use Article 2 and Article 3 of the Corruption Law concerning acts of enriching/benefiting oneself or another person or a corporation that can detrimental to state finances. The decision of the Corruption Court against the Defendants who violated Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law, there is a very striking disparity. To overcome this disparity, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued Perma Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law which was promulgated in the State Gazette on July 24, 2020. The panel of judges who tried case Number 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk only considered Perma Number 1 of  2020 as a guideline, not seeing the Perma as a procedural law whose existence is a product of legislation that fills legal voids and shortcomings and bind the judge's freedom in imposing a sentence even though the meaning of the judge's freedom is to be free to make decisions without any intervention from internal and external parties and judges in deciding cases are still guided by the applicable laws, so that the freedom of judges is not absolute freedom but must be responsible. Because Perma Number 1 of 2020 is a product of legislation that fills legal voids and deficiencies, the judge in imposing a criminal offense under Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is obliged to follow the Regulation of the Minister of Justice Number 1 of 2020 as a procedural law and needs to be There are strict sanctions from the institutional leadership of the Supreme Court of the Republic of Indonesia against judges who impose criminal penalties on Article 2 and Articles of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which do not comply with the Perma.  Abstrak  Salah satu bentuk penegakan hukum adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang tercermin dalam putusan hakim.   Khusus dalam persidangan tindak pidana korupsi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, kebanyakan terdakwa korupsi dituntut menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.   Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat disparitas yang sangat mencolok. Untuk mengatasi adanya disparitas tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang   Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan   Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal   24 Juli 2020. Majelis hakim yang mengadili perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk hanya menganggap Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman saja bukan melihat Perma tersebut sebagai hukum acara yang keberadaannya merupakan produk perundang-undangan yang mengisi kekosongan dan kekurangan hukum dan mengikat kebebasan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan padahal arti kebebasan hakim tersebut adalah bebas menjatuhkan putusan tanpa ada intervensi dari pihak internal dan eksternal dan hakim dalam memutus perkara tetaplah berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak melainkan harus bertanggungjawab.   Oleh karena Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang keberadaannya merupakan produk perundang-undangan yang mengisi kekosongan dan kekurangan hukum, maka hakim dalam menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wajib mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai hukum acara dan perlu ada sanksi tegas dari pimpinan institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap hakim yang menjatuhkan pidana Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mempedomani Perma tersebut.
Legal Counseling on The Mechanism for Handling Women in Conflict with The Law Aswandi, Aswandi; Supriadi, Moh; Yuliana, Yuliana; Natalia, Kristiani
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 5 Issue 3, November 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v5i3.3428

Abstract

Introduction: Over Capacity: Correctional institutions continue to be a deeply rooted issue in Indonesia's criminal justice system. This poses a challenge for officers in fulfilling basic rights, especially for vulnerable groups such as women. In addition, the mechanisms for handling women who come into conflict with the law remain susceptible to gender injustice, particularly in terms of fulfilling basic rights such as rehabilitation, facilities and infrastructure, as well as access to what is entitled to inmates.Purposes of The Devotion: This legal counseling aims to increase understanding regarding the mechanisms for handling women in conflict with the law at the Class II A Pontianak Women's Correctional Institution.Method of The Devotion: Legal counseling activities are conducted using a lecture method to deliver material, followed by a question-and-answer session between inmates and the presenter. Observations are conducted for evaluation and monitoring after the counseling session.Results Main Findings of the Devotion: The results of this study indicate that the mechanism for handling Women in Conflict with the Law in relation to legal aid is still not optimal due to the lack of socialization and limited access to obtain it. Therefore, this study is expected to contribute as an effort to increase the understanding of officers and inmates about the handling mechanism related to legal aid for inmates by offering access to legal aid through the Legal Aid Institute at the Faculty of Law, Tanjungpura University.
Starbo-AFE Compost and Volcanic Ash Improve Coffea liberica Growth in Tropical Peat Soils Maryani, Anis Tatik; Armando, Yunta Gombang; Aswandi, Aswandi; Sarman, Sarman; Tawakkal, Irfan
Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Vol 23, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/presipitasi.v23i1.321-338

Abstract

Coffee liberica is an economically important yet under-researched coffee species in Indonesia. This study evaluated the individual and combined effects of Starbo-AFE compost and volcanic ash on vegetative growth and physiological performance of C. liberica in Jambi, Indonesia. A two-factor factorial experiment arranged in a randomized complete block design tested three compost rates (0, 250, and 500 g plant⁻¹) and three volcanic ash rates (0, 250, and 500 g plant⁻¹) with three replications. Measured variables included leaf area, primary branch diameter, number of fruiting branches, chlorophyll content, and soil chemical properties. Starbo-AFE compost significantly increased leaf area and branch diameter (p < 0.05), with the highest values at 500 g plant⁻¹, increasing by 54.6% and 17.5%, respectively, compared with the control. Volcanic ash alone showed no short-term effect; however, its combination with compost resulted in the highest chlorophyll content, indicating a synergistic response. Compost improved soil total N and organic carbon, while volcanic ash enhanced potassium availability and potential pH buffering. Overall, applying 500 g Starbo-AFE compost per plant effectively promotes early vegetative growth of C. liberica on peat soils, with volcanic ash contributing to longer-term soil fertility improvement.
PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM Suryadi, M Nur; Azizurrahman, Sy Hasyim; Aswandi, Aswandi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Attorney Office as a law enforcement agency plays a role in supporting the successful implementation of governance and national development at both the central and regional levels. This paper describes and analyzes the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office for the Sekadau Regency Government to prevent legal violations and the factors influencing the implementation of such legal assistance. Using a non-doctrinal legal research approach and collecting primary data through field studies, this study found that the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office was carried out to ensure that the Sekadau Regency Government complied with the legal substance of applicable legal regulations at every stage of strategic physical development implementation, from planning, implementation, and supervision. However, the implementation of this legal assistance was influenced by several internal and external factors. Keywords: Attorney office; Legal assistance; Prevention; Regional government Abstrak Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Tulisan ini memaparkan dan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau terhadap Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal dan mengumpulkan data primer melalui studi lapangan, penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau mematuhi substansi hukum dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan pendampingan hukum tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik bersifat internal maupun eksternal. Kata Kunci: Kejaksaan; Pemerintah daerah; Pencegahan; Pendampingan hukum
BERSAMA MEMBANGUN DESA: PERAN KOLABORATIF MAHASISWA PPM FISIP UNTAN DI DESA BAKAU KAB. SAMBAS Sudirman, Sudirman; Erdi, Erdi; Aswandi, Aswandi; Prakosa, Daffa Putra; Reza, Hangga Taqwa; Akbar, Hijrah; Noviana, Kariana; Masshaumi, Muhammad; Salsabila, Nesya Putri; Putri, Ratih Inri; Lestari, Reni Puji; Mulyono, Tri Teguh; Wulandari, Wulandari
JPPM : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 2 (2026): Maret
Publisher : Compart Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63854/jppm.v2i2.124

Abstract

Artikel ini menganalisis pelaksanaan program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) mahasiswa FISIP Universitas Tanjungpura di Desa Bakau, Kabupaten Sambas. Program dilaksanakan selama 3 hari dengan melibatkan 11 mahasiswa yang berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Participatory Action Research (PAR). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman. Tiga kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembuatan papan nama desa, pengecatan pagar dan pembersihan Surau Al-Iklas, serta penyuluhan kesehatan produk pada makanan. Hasil menunjukkan pendekatan partisipatif efektif menggerakkan partisipasi masyarakat dengan tingkat keterlibatan mencapai lebih dari 60% di setiap kegiatan. Sosialisasi kesehatan produk makanan meningkatkan skor pengetahuan masyarakat dari 42,8 menjadi 81,3. Program ini berhasil memperkuat identitas wilayah, meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan, dan meningkatkan literasi konsumen tentang keamanan pangan. Kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan serta memberikan dampak pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan modal sosial.
Analisis Hukum Atas Penolakan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri Dan Penetapan Status Anak Sah Dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 129/Pdt.P/2024/PA.Bsk Aswandi, Aswandi; Elimartati, Elimartati; Nofialdi, Nofialdi; Zulkifli, Zulkifli; Yunarti, Sri
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.151

Abstract

This study analyzes Batusangkar Religious Court Decision No. 129/Pdt.P/2024/PA-Bsk, which simultaneously rejected a request for marriage confirmation (isbat nikah) but granted a request to determine the child's status as legitimate. This case is interesting because it reflects the tension between the principle of legal certainty of marriage and the protection of children's rights in religious court practice in Indonesia. This study used a qualitative, analytical, and descriptive approach with field research methods. Primary data were obtained through in-depth interviews with the three judges who heard the case and the applicants. In addition, the researcher analyzed the decision documents and case files. Secondary data came from the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, literature on munakahat fiqh (jurisprudence), and the concept of maqashid sharia. The results indicate that the panel of judges rejected the marriage confirmation request because the applicants' marriage violated the provisions prohibiting marriage as stipulated in Article 40 (a) of the KHI in conjunction with Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. One of the parties is still bound by a previous marriage, potentially leading to the practice of polyandry and undermining the sanctity of the institution of marriage. Nevertheless, the judge granted the child's status as legitimate, primarily considering the child's best interests and the principle of welfare (maslahah). The judge argued that the child should not be held responsible for the parents' mistakes. This granting of the child's status provides legal certainty for the child to obtain a birth certificate, family card, rights to maintenance, guardianship, and inheritance rights. This decision represents a harmony between positive legal certainty and the maqasid sharia, particularly hifz al-nasl (protection of offspring). This study concludes that the judge applied a progressive and humane approach in resolving the conflict between the validity of the marriage and the protection of children's rights.
ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN: PASAL 284 KUHP LAMA (WvS) DAN PASAL 411 KUHP NASIONAL Aswandi, Aswandi; Harefa, Safaruddin
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol. 10 No. 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.104282

Abstract

Abstract The regulation of the criminal offense of adultery in Indonesian criminal law has undergone significant changes following the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. Previously, adultery was governed under Article 284 of the old Criminal Code (KUHP), a legacy of Dutch colonial law based on the Continental European legal tradition. This provision narrowly defined adultery as a violation of marital fidelity and classified it as an absolute complaint-based offense. However, shifts in social, cultural, and religious values within Indonesian society have created a need for legal reform that better reflects the nation’s identity. This study aims to compare the regulation of adultery under Article 284 of the old Criminal Code and Article 411 of the new Criminal Code, as well as to examine its implications for the development of Indonesia’s national criminal law system. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach through library research of relevant legislation and legal literature. The findings indicate that Article 411 of the new Criminal Code expands the concept of adultery by no longer limiting it to marital status, but defining it as a violation of social morality. Nevertheless, it maintains the complaint-based offense mechanism to balance public moral protection and individual privacy rights. The novelty of this study lies in its clear emphasis on the paradigm shift from a colonial, individualistic criminal law approach to a national criminal law system grounded in Pancasila values, analyzed through a comparative and integrated framework. The study implies that this reform strengthens the transformation of Indonesian criminal law toward a more contextual and nationally rooted legal system, while striving to balance legal certainty, justice, and prevailing social values.   Abstrak Pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Selama ini, perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP lama yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda dengan pendekatan sempit, yaitu sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan dan bersifat delik aduan absolut. Perubahan sosial, budaya, dan nilai keagamaan masyarakat Indonesia menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakter bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan ketentuan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP Nasional serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pembangunan hukum pidana nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 411 KUHP Nasional memperluas konsep perzinaan dengan tidak lagi membatasi pada status perkawinan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan sosial. Meskipun demikian, KUHP Nasional tetap mempertahankan mekanisme delik aduan sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan moral publik dan penghormatan terhadap hak privat individu. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan pergeseran paradigma perzinaan dari hukum kolonial yang individualistik menuju hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai Pancasila secara komparatif dan terintegrasi. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pembaruan ini memperkuat arah transformasi hukum pidana Indonesia menuju sistem hukum yang lebih kontekstual, berkarakter nasional, serta berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan nilai sosial masyarakat. 
Efek antibakteri formulasi sediaan serum wajah berbasis minyak atsiri sebagai bahan aktif dari rimpang bangle (Zingiber purpureum) Ruga, Ritbey; Putri, Agmi Sinta; Paramita, Swandari; Kiswanto, Kiswanto; Aswandi, Aswandi; Meliana, Yenny; Kuspradini, Harlinda
ULIN: Jurnal Hutan Tropis Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32522/ujht.v10i1.19659

Abstract

Bangle (Zingiber purpureum) merupakan salah satu tanaman rimpang yang digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan memperoleh minyak atsiri rimpang bangle dan menguji kualitas fisik serta aktivitas antibakterinya dalam sediaan serum wajah dengan variasi konsentrasi minyak atsiri 0% (F0); 2,5% (F1); 5% (F2) dan 10% (F3). Minyak atsiri diperoleh melalui destilasi uap dan air dengan rendemen 0,345%. Formula sediaan serum wajah berbasis minyak atisiri berbentuk gel yang tercampur sempurna, berwarna kuning pucat (warna minyak atsiri) serta memiliki bau khas aroma rimpang bangle, sementara F0 tidak berbau. Uji pH menunjukkan F0 berada pH 6, sementara F1 dan F2 stabil pada pH 5 selama 4 minggu. F3 menunjukkan penurunan pH dari 5 menjadi 4 pada minggu keempat. Uji antibakteri menunjukkan serum wajah dengan kandungan minyak atsiri memiliki aktivitas terhadap Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes masing-masing dengan diameter pada rentang 10-13,7 dan 8,7-11,7 mm. Aktivitas antibakteri dari serum wajah meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri murni tanpa formulasi dengan variasi konsentrasi 100; 50; 25; 12,5 dan 6,25% juga menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap kedua bakteri tersebut dengan rentang nilai daya hambat yaitu 10-16 mm terhadap S. aureus, sementara terhadap P. acnes pada rentang 9-13,3 mm.
Pemanfaatan Kotoran Domba Menjadi Pupuk Bokashi Terhadap Produktivitas Rumput Odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) : The Effect of Sheep Manure on the Productivity of Odot Grass (Pennisetum purpureum cv. Mott) as Bokashi Fertilizer Hidayat, Rahmat; Junaidi, Efri; Aswandi, Aswandi; Yusuf, Dwiky Andryawan; Fatkhrurrozi, Fatkhrurrozi
Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan Vol 29 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Fakultas Peternakan Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jiiip.v29i1.52388

Abstract

Background: Sheep farming as a sector that produces food as a source of animal protein, also produces a rarely used waste product, namely waste in the form of solid and liquid waste, providing a significant opportunity for use as an organic fertilizer, one of which is bokashi. Bokashi fertilizer is a fermented product of organic materials such as straw, husks, sawdust, animal manure, and more. Odot grass is a nutrient-rich grass that can grow in various locations. The need for green fodder can be met by planting green plants on fertile land. Planting odot grass using bokashi can increase soil productivity and increase the nutrient content of the grass. Purpose: This study aims to determine the nutrients (organic C, N, P, K),  contained in bokashi and to analyze the productivity of odot grass in the form of plant height, number of tillers and fresh dry weight. Methods: The research was structured using a Completely Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 3 replications. The treatments given were P0: Bokasihi 0 gr + odot grass, P1: Bokashi 3840 g/2,56 m2 + Odot grass, P2: Bokashi 7680 g/2,56 m2 + Odot grass. Results: The test results on bokashi fertilizer still comply with the established SNI standards. The treatment of bokashi and odot grass had a significant effect (P<0.05) on plant height, number of tillers and fresh weight. Conclusion: Bokashi fertilizer contains high levels of macronutrients (N, P, K) and organic carbon,. A dose of 7680 g/2,56 m2 yielded the best results for odot grass productivity.
Co-Authors A Halim A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abunawas, Abunawas Adriadi Novawan Agus Rianto Agustina, Sri Endang Akbar, Hijrah Akbar, Syarfani Alvarez-Tosalem, Susan Mila ALWIZAR ALWIZAR, ALWIZAR Alyadi, Muhammad Amanda, Dias Amin, Gazali Amri Amri Anis Tatik Maryani Annawaty Annawaty, Annawaty Anugrah, Adipar Aryunis, Aryunis Asih Pratiwi Asmara, Urai Husna Asrori Asrori Atiqah, Alya Aulya, Nur Ayu, Ari Azizurrahman, Sy Hasyim Azizurrahman4, Hasyim Bangkit Lutfiaji Syaefullah Basir, Zulkarnain Budiman, Moch Ricky Adha Christanto Syam Dewi Fortuna Diah Wulandari Rousdy Diana Pebriani Daulay Diocto, Pniel Destenesse Diyatmoko, Andhika Dwi Gusmalawati Dwilaksono Aji, Aan E. Marhaeniyanto Eka Fitasari Elimartati Elimartati Erawati, Eka Erdi, Erdi Fajira, Hilda Fatkhrurrozi, Fatkhrurrozi Fatkhul Rohman Firayanti, Yuni Fitria, Rafika Fitria, Shilmina Guntur Syahputra, Guntur Hartono Hartono Haryono Supriyo Heri Junedi Hermansyah Hermansyah Hidayat, Hari Toha HIDRIYA, HAJRAH Hilalliyah, Nur Hutwan Syarifuddin Idhami, Rahmat Igef Rasinta Ikha Safitri Ilham safar Ilmi, Madinatul Indrawati Indrawati Indriyani Indriyani Jamilah Jamilah Jasri Akadol, Nina Septiana Jumakir Jumakir Junaidi, Efri Kholibrina, Cut Rizlani Kiswanto Kiswanto Kusairi, David Lumbantobing, Selamat M Chiar M. Chiar M. Ikhsan M. Syarif Hidayatullah Malinda, Sy. Sari Mappigau, Ernawati Masshaumi, Muhammad Mega Fitri Hertini Mega Sari Juane Sofiana Meliana, Yenny Melvi Viyona Muhammad Farhan Muhammad Indra Gunawan Muhammad Nasir muhammad rizky, muhammad Muhammad Zikri Muklis Kanto Muklis Kanto Mulyono, Tri Teguh Murita, Murita Mursyidah Mursyidah Nanda Saputri Nasir*, Muhammad Natalia, Kristiani NIM. A1011141008, YULIANA Nofialdi, Nofialdi noviana, kariana Parulian Siagian Prakosa, Daffa Putra Putra, Halim Dwi Putri, Agmi Sinta Putri, Ratih Inri Rahman Pura, Rahman Rahmat Hidayat Ramli, M Noor Ramzi, Muhammad Reni Puji Lestari Reza, Hangga Taqwa Ridho Saputra, Ridho Rijal, Afzalur Ripani, Ahmad Ritbey Ruga Ronggo Sadono Rosadi rosadi Rosyulianty, Kania Rudi F, Fachri Yanuar Rusli MS Harahap, Rusli MS Saad, Asmadi Safaruddin Harefa Safriana Safriana Salsabila, Nesya Putri Saputra, Rido Sarman Sarman Sjahruddin, Herman Sri Ismawati Sudirman Sudirman Sukmawati Sukmawati Sunarti Supartini, Sri Supriadi, Moh. Suryadi, M Nur Suwananda, Erik Swandari Paramita Syarif Syarif Tawakkal, Irfan Titik Ismailia, Titik Usman Radiana Usman Usman Wahab Wahab Wahyudi Wahyudi Wahyudy, Dzulmy Wardini, Wardini Warsidah, Warsidah Wulandari Wulandari Y. G. Armando Yanuar, Fachri Yulianto, Dedi Yunarti, Sri Yusuf, Dwiky Andryawan Zahri, Andri Irwan Zede, Muhammad Ferryandi Zuhro, Cholimatus Zulkifli Zulkifli