Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.018
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Educational Management Research Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM) Jurnal Intelek Insan Cendikia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Yulia Hanoselina
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kenaikan Pajak dan Implikasinya bagi Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dhea Restu Ramadhani Sopali; Ilmi Okcya Pratami; Vira Astuti; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam konteks reformasi birokrasi fiskal di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah terkait kebijakan fiskal, digitalisasi perpajakan, dan tata kelola publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN hingga 12% memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi melalui peningkatan keterbukaan pelaporan fiskal dan penggunaan sistem digital seperti Coretax dan DJP Online. Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas publik dapat meningkat apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi pengawasan dan memastikan pendapatan pajak yang bertambah dikelola secara adil dan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas hanya dapat tercapai jika pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan, dan mengoptimalkan digitalisasi administrasi perpajakan. Namun demikian, tantangan berupa kesenjangan kapasitas teknologi antarwilayah serta rendahnya literasi fiskal masyarakat perlu diatasi agar kebijakan kenaikan PPN dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap tata kelola keuangan publik.
Pemanfaatan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Allya Sepria Utami; Ghea Septiani Ajiman; Chelsia Turnip; M.Irfan; Yulia Hanoselina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan keuangan negara menuntut sistem yang akurat, transparan, dan akuntabel untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan. Permasalahan utama dalam tata kelola keuangan sebelum hadirnya SAKTI adalah penggunaan banyak aplikasi berbeda, proses manual yang mempunyai risiko tinggi pada kesalahan input, serta keterbatasan transparansi proses transaksi. Studi ini mempunyai tujuan dalam melaksanakan analisis bagaimana pengimplementasian aplikasi SAKTI meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di KPPN Padang. Metode penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pegawai KPPN, observasi langsung terhadap proses layanan, serta analisis dokumen seperti SOP, laporan IKPA, dan materi sosialisasi SAKTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKTI berhasil mengintegrasikan semua proses keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan secara digital dan real-time, yang berdampak pada peningkatan efisiensi, penguatan audit trail, percepatan layanan, serta penurunan risiko fraud. KPPN Padang juga menunjukkan kesiapan organisasi melalui pendampingan intensif satuan kerja, penerapan tanda tangan digital, pemanfaatan log aktivitas, dan keterbukaan informasi publik yang memperkuat kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, pemanfaatan SAKTI terbukti dapat menguatkan tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, transparan, serta akuntabel.
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS: REFLEKSI ATAS MALADMINISTRASI Mutiara Rizkina Aliya Pulungan; Oktazenia Ramadhani; Dwi Aulia Fitri; Alwi Abrar Rusli; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang berintegritas menjadi syarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, fakta di lapangan mengindikasikan jika praktik maladministrasi masih sering terjadi, baik di tingkat desa maupun kota, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak adanya transparansi. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya serta laporan Ombudsman Republik Indonesia. Melalui telaah berbagai kasus, ditemukan bahwa maladministrasi dapat muncul pada layanan administrasi desa, penyelesaian laporan masyarakat, hingga layanan parkir di kawasan wisata. Pembahasan menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam melakukan deteksi, analisis, dan pemberian rekomendasi guna mencegah praktik maladministrasi. Kesimpulan dari refleksi ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga menuntut sinergi antara aparatur, masyarakat, serta lembaga pengawas eksternal.  
INOVASI DIGITAL BERBASIS WEBSITE DALAM LAYANAN PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG Risma Fitri; Safhira Izzatul Rahma; Yola Triana; Anya Larissa; Yulia Hanoselina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi layanan pajak daerah  menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi inovasi digital di Bapenda Kota padang masih menjadi sejumlah permasalahan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur internet, serta regulasi yang masih mensyaratkan dokumen fisik. Permasalahan tersebut menghambat optimalisasi inovasi berbasis website yang telah dikembangkan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan inovasi digital berbasis website dalam layanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pejabat fungsional penilai pajak serta observasi langsung terhadap penerapan sistem digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda mengembangkan tiga sistem utama berbasis website, yakni Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), dan Sistem Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SBPHTB yang terintegrasi dengan payment gateway, layanan data Dukcapil dan BPN, serta tanda tangan elektronik, sehingga mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, meminimalkan kesalahan administrasi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hambatan terkait aspek literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur internet, dan ketentuan administratif masih membatasi efektivitas inovasi ini. Bapenda merespon hambatan ini melalui strategi hybrid, edukasi digital, serta pengembangan fitur layanan seperti e-SPPT dan pembayaran non-tunai (cashless tax payment). Secara keseluruhan, digitalisasi pajak daerah di Kota Padang terbukti memperkuat efisiensi dan prinsip good governance, sekaligus menjadi model transformasi pelayanan publik berbasis website di tingkat daerah
APLIKASI PUSAT LAYANAN KEAGAMAAN (PUSAKA) KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI INOVASI LAYANAN KEAGAMAAN DI ERA TRANFORMASI DIGITAL Angel Tri Anjani; Dini Trimita; Hijri Nurul Ramadhan; Resty Aisyah Nurul Fadilla; Yulia Hanoselina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk sektor keagamaan yang menuntut inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agama menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai layanan keagamaan yang sebelumnya terpisah-pisah dan menimbulkan ketidakefisienan bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi Pusat Layanan Keagamaan (PUSAKA) sebagai bentuk inovasi layanan keagamaan di Kementerian Agama Kota Padang dalam konteks transformasi digital, mencakup konsep inovasi yang diterapkan, strategi implementasi, sumber daya pendukung, serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan Pranata Komputer Ahli Muda Kementerian Agama Kota Padang, serta data sekunder melalui studi literatur dari dokumen resmi dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi PUSAKA berhasil mengintegrasikan seluruh layanan keagamaan dalam satu platform terpadu yang dapat diakses 24 jam, meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Implementasi didukung oleh sumber daya manusia terlatih, infrastruktur digital memadai, dan strategi sosialisasi masif melalui media digital maupun pendekatan grassroot. Meskipun menghadapi tantangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur, upaya berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan pemerataan akses. Pengembangan masa depan difokuskan pada penambahan fitur inovatif dan integrasi sistem eksternal untuk menciptakan ekosistem layanan digital yang lebih komprehensif mendukung visi Indonesia Emas 2045.
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN: TANTANGAN KOORDINASI DALAM KABINET YANG EKSPANSIF Mutia fazilla; Syarfina Salnah; Yolandari Yolandari; Putri Febri Wialdi; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan kabinet ekspansif sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya efektivitas kebijakan publik; penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk serta penyebab masalah tersebut guna merumuskan rekomendasi koordinasi pemerintahan. Metode kepustakaan (library research) diterapkan melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta kajian akademik terkait struktur kelembagaan Indonesia secara kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan akar masalah pada desain kelembagaan lemah, ego sektoral kementerian, dan faktor politik kabinet yang berdampak pada pemborosan anggaran serta akuntabilitas rendah; disarankan reformasi berbasis whole-of-government, Peran Kementerian Koordinator, digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian, serta evaluasi struktur untuk tata kelola yang sinergis serta efektif
Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (SIRANCAK) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Padang Salsabila Yusdiani; Refa Desrina Putri; Wiftada Wiftada; Yulia Hanoselina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan dalam lebih cepatnya pelaksanaan pelayanan publik, transparan, serta efisien melalui implementasi e-government. Salah satu terobosan dari Pemerintah Kota Padang yaitu dengan menciptakan aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (SIRANCAK), dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dasar penelitian ini berakar dari kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah diakses, efisien, serta mampu mengurangi proses birokrasi yang rumit. Tujuan dari penelitian ini salah satunya menganalisa penerapan aplikasi SIRANCAK dalam meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang. Deskriptif kualitatif adalah sebagai metode yang digunakan, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dengan observasi, dan dokumentasi di area Disdukcapil Kota Padang. SIRANCAK sendiri dalam temuan penelitian diketahui bahwa dapat membantu mempermudah masyarakat dalam pengurusan berbasis online untuk dokumen administrasi kependudukan, mempercepat dan meningkatkan transparansi pelayanan, serta meningkatkan keamanan data. Namun, ada tantangan seperti terbatasnya akses internet, tingkat literasi digital yang rendah, dan layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi masih menjadi kendala. Secara keseluruhan, aplikasi SIRANCAK berperan penting dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik menuju pemerintahan dengan tata kelola yang modern, inklusif, dan responsif khususnya dalam kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus memperbarui sistem, meningkatkan kemampuan aparatur, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperbaiki infrastruktur digital.
Analisis Kriteria Promosi Pegawai Berbasis Meritokrasi dalam Sistem Manajemen ASN di Kantor Wali Kota Padang Wiftada Wiftada; Muhammad Zhafran Alhady; Anisyah Rizki; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kriteria meritokrasi dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk memastikan bahwa proses promosi jabatan berlangsung secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi non-teknis.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria promosi pegawai berbasis meritokrasi di Kantor Wali Kota Padang dan sejauh mana kesesuaian peraturan dan praktik yang berlaku di lapangan.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan staf Administrasi dan Keuangan, serta penelitian literatur.  Data dianalisis dengan menggunakan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang diusulkan oleh model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, kinerja, integritas, dan pengalaman kerja telah digunakan untuk promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena pertimbangan administratif dan kewenangan terakhir kepala daerah.  Selain itu, transparansi proses masih terbatas pada jenjang tertentu, dan pendidikan dan pelatihan belum menjadi faktor utama dalam penentuan promosi.  Kegagalan utama terletak pada kemungkinan intervensi politik dan ketidak konsistenan penerapan prinsip manfaat.  Singkatnya, sistem promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang telah bergerak menuju meritokrasi. Namun demikian, untuk memastikan bahwa promosi jabatan benar-benar mencerminkan kemampuan dan kinerja pegawai, diperlukan penguatan sistem pengawasan, digitalisasi informasi kepegawaian, dan transparansi.
PERANAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PROGRAM ROYALTI LAGU SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN DAN PENGHARGAAN BAGI MUSISI Yola Triana; Tiara Anggraini; Sepvella Zaini Isra; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem distribusi royalti lagu di Indonesia masih menghadapi bebagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan perhitungan royalti, lemahnya penegakan hak cipta, dan kurangnya modernisasi teknologi dalam pengelolaan data. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian imbalan bagi musisi dan belum optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini betujuan menganalisis peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam program royalti lagu sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan penghargaan yang layak bagi musisi di Indonesia. LMKN berfungsi sebagai pusat kliring royalti, pengawas lembaga manajemen kolektif, dan penentu tarif royalti yang adil, sehingga menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi musisi. Metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, fungsi, serta tantangan yang dihadapi LMKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN sangat strategis dalam membangun sistem distribusi royalti yang efisien dan transparan, meningkatkan perlindungan hak ekonomi musisi, serta mendorong penghargaan tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga pengakuan profesional melalui edukasi dan program sosial. Namun, masih diperlukan penguatan regulasi, modernisasi teknologi, dan peningkatan kesadaran publik agar sistem royalti dapat berjalan optimal dan berkeadilan. Studi ini menegaskan bahwa peran LMKN krusial untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung keberlangsungan karir musisi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif nasional.
Co-Authors Abdul Hakim Adam Permana Yudha Adrianus Tafoguna Hia Afrina Welni Agel Efendi Agung Ramadhan Ahmad Fauzi Aisyah Humairah Aksel April Yanda Alfisha Putri Alisa Sani Mardia Allya Sepria Utami Alvin Alkhaira Alvito Nikola Melindryan Alwi Abrar Rusli Alya Yusi Apriliani Amirah Sakinah Angel Tri Anjani Angelina Safitri Anggun Natasya Anggun Patricia Anisyah Rizki Annisa Noviyani Annisa Raudah Anya Larissa Apriyana Rahayu Aqila Zakira Ariyan Pagera Athifah Syaidah Atia Gea Audrey Amanda Audri Putri Zalino Aulia Bunga Adri Elisa Aura Fadhilah Aziza Ramayanti Azzahra Ulhusna Belinda Yulianti Bisis Manita Bunga Febrilla Putri Bunga Frenandes Cattleya Selma Concetta Pardede Chelsia Turnip Clara Auliana Daniel Arief Hendrawan Dea Salsabilla Deffano Yunico Delvian Narendra Deti Rahmah Hidayati Dhea Restu Ramadhani Sopali Dhea Syafira Dhiva Nadya Maharani Diana Mareta Dina Atika Hesti Dini Trimita Diva Meirista Dwi Aulia Fitri Dyra Delfira Dzakiyah Aflah Elga Frichila Yalsika Fadilah Permata Yora Fadilah Zikri Fadillah Aulia Fahira Syailindri Faizah Laila Hanum Fariska Wina Utari Alwi Fazwa Maura Zacky Febrian Mukharromah Febrina Dwi Daniati Ferdiansyah Fitri Fitri fitri Hayani Ghea Septiani Ajiman Grimonia Ozora Haikal Efendi Hanum, Nurfadillah Harpi Ibranaldi Hazella Vioma Rizka Hijri Nurul Ramadhan Hirva Yonanda Ilmi Okcya Pratami Indah Oktavia Intan Nurdiatna Putri Irma Cahyani Ismi Rahmadani Izuya Khairani Islamy Jumiati Jumiati Kencana Firjatullah Kusuma Latifa Hannum Laurra Acsa Liani Lilis Weldayenti Lisa Safitri M. Thfeil Arabbi M.Irfan Maulani Azizah Melani Putri Melani Yunanda Meliani, Meliani Melisa Diah Melvi Chania Michael Brian Bhayu Nainggolan Miken Wulandari muhammad irfan Muhammad Surya Imam Muhammad Zamzami Muhammad Zhafran Alhady Muthia Fadhilla Muthia Julian Zahra Mutia fazilla Mutiara Diva Efendi Mutiara Nurul Amalia Mutiara Rizkina Aliya Pulungan Nabila Coti Nanda Aulia Pratama Noffitri Yetti Nofriadi Eka Putra Nursuci Aryana Belpani Nurul Suci Rahmadhani Nurul Zahra Andini Oktazenia Ramadhani Permata Saria, Novita Pitri Andini Puja Enjelika Sefitri Putri Andalusia Putri Febri Wialdi Putri, Navasha Hadiya Rafli Dwi Putra Rahadhatul Aisyi Rahma Fitri Azzahra Rahmadani Rahmadani Rahmadhona Fitri Rahmadhona Fitri Helmi Rahmadona Fitri Helmi Rahmi Wahyuni Raisa Adilla Ramadhani, Nurul Suci Randi Kurniawan Randy Wilyan Putra Ranti Sania Rahmi Raudhatul Jannah Raudhatul Natasya Annur Rayhana Clarisa Refa Desrina Putri Resmi Ririn Resti Melani Resty Aisyah Nurul Fadilla Retna Pebrianti Reysa Yuliandarini Ridhatul Khairunnisa Rido Ilahi Riki Fernando Helmi Rindu Oktavia Rini Azuri Risma Fitri Rizky Syafril Rosa Afriyani Sabhena Binta Hadira Safhira Izzatul Rahma Safira Dinna Armadan Salaisya Amani Fatiha Salsabila Yusdiani Sari Zaman Wulandari Sayidah Nurul Zikri Septa Adri Fania Sepvella Zaini Isra Serli Marshanda Shabira Ramadhani Shelvi Arma Yudha Shifa Aishahila Sindi Rahma Sari Sisca Ramadhani Siska Siska Sisri Nauratul Ilmi Siti Nurhaliza Suci Rahmadini Syafril, Rizki Syahda Revolis Syahrul Waldi Syahrunisya Salsabila Putri Syarfina Salnah Syifa Sabilillah Syukri Ananda Dwi Zulfa Tahani Haura Novari Tefani Yelzah Putri Tegar Gustianda Putra Tiara Anggraini Ulfa Zahara Vania Moza Khalila Vanny Vadilla Mendra Venti Mayranda Silalahi Vika Fania Ayu Melani Viola Desmita Viqy Andrian Ningsih Vira Astuti Vira Cahayani Karmila Widya Oktarina Wiftada Wiftada Wilda Handayani Winni Ahatri Wireziyan Fadhilla Yohanna Maharani Jelita Yola Triana Yolandari Yolandari Yudistira Ananda Yunita Yunita Zahara Erita Zakila Henjel Mizia Zaky Almer Rizal