Articles
PETA MASALAH IPTEK KERAJINAN KAYU BALI DAN PELUANG APLIKASI KAYU SINTETIK BERTEKNOLOGI NANOKOMPOSIT SILIKA-KARBON
I Wayan Karyasa;
I Wayan Muderawan;
I Made Gunamantha
Prosiding Seminar Nasional MIPA 2014: PROSIDING SEMINAR NASIONAL MIPA UNDIKSHA 2014
Publisher : Prosiding Seminar Nasional MIPA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kerajinan kayu Bali saat ini mengalami kemerosotan yang tajam disebabkan oleh banyak faktor seperti yang sering terungkap di berbagai media massa, namun pemetaan masalah IPTEK pendukung kerajinan kayu jarang diungkap secara ilmiah dan komprehensif. Tulisan ini melaporkan hasil focus group discussion dengan analisis masalah-akar masalah (root cause analysis) terhadap peta masalah IPTEK kerajinan Bali dan peluang aplikasi kayu sintetik berteknologi nanokomposit silika-karbon. Masalah IPTEK kerajinan kayu Bali berpangkal dari keterbatasan bahan baku, teknologi produksi, teknologi pendukung pengembangan desain produk, teknologi pewarnaan, dan teknologi pengemasan sertak IPTEK terkait manajemen usaha yang semuanya berujung pada tingginya biaya produksi. Aplikasi kayu sintetik yang dibuat dari biomassa tropis kaya silikon yang diperkuat dengan nanokomposit silikakarbon memiliki prospek sebagai bahan baku pengganti bahan baku utama kayu tropis dan dapat menurunkan biaya produksi karena dapat dicetak sesuai desain yang diinginkan dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat dan limbah yang minimal.Kata-kata kunci: kerajinan, kayu sintetik, nanokomposit
THE USE OF THEMATIC PROGRESSION TO IMPROVE THE COHERENCE OF THE STUDENTS?óÔé¼Ôäó WRITINGS
Sri Mulatsih
ETERNAL (English Teaching Journal) Vol 1, No 2 (2010): Agustus Vol 1 No 2
Publisher : Universitas PGRI Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/eternal.v1i2.179
Abstract To produce good writings, the students need to know how to organize Theme and Rheme in their writings to make their writings coherent. This organization of Theme and Rheme is known as Thematic Progression. This classroom action research was conducted to know whether Thematic Progression really improved the coherence of the students?óÔé¼Ôäó writings. The population in this research consisted of 104 second semester students taking Paragraph-Based Writing course in 2008-2009 academic year at English Department, Faculty of Languages and Letters, Dian Nuswantoro University. They were given a treatment about Thematic Progression. After receiving this treatment, they were asked to write English paragraphs using certain paragraph development, and the results were evaluated. The cycle was iterated for three times. The sample of this research was taken randomly using purposive random sampling. Forty?é?á students were taken as the sample, especially those who had the complete marks for the whole cycles. The result showed the significant improvement on the coherence on the students?óÔé¼Ôäó writings?é?á indicated by the increased mean scores in every cycle. The thematic progression pattern the students mostly employed in developing their paragraphs is theme reiteration. The second preferred is zig-zag pattern, while multiple pattern was rarely employed in their writings. Key words: Coherence, Rheme, Students?óÔé¼Ôäó writings, Thematic Progression patterns, Theme.
STUDI KASUS HUBUNGAN TINGKAT KEHADIRAN SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR BIOLOGI DI SMA NEGERI 2 AIMAS
Imam Supriyadi
Biolearning Journal Vol 5 No 1 (2018): Biolearning Journal (Februari 2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36232/jurnalbiolearning.v5i1.263
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh tingkat kehadiran siswa terhadap prestasi belajar biologi di SMA Negeri 2 Aimas, serta mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa itu absen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara pengambilan sampel secara keputusan (judgemental sampling). Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X yang berjumlah 22 siswa. Dalam pengambilan data digunakan instrumen dokumentasi dan anget. Untuk mengetahui adanya hubungan digunakan analisis korelasi pearson product moment (PPM). Untuk mengetahui adanya pengaruh digunakan analisis regresi sederhana. Sedangkan untuk mengetahui apakah data berpola linier digunakan uji linieritas dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab siwa absen dengan mendeskripsikan hasil anget. Hasil analisis korelasi diperoleh hasil t hitung > t tabel atau 7,04 > 1,725 artinya terdapat hubungan yang signifikan tingkat kehadiran siswa(variabel X) dengan prestasi belajar biologi (variabel Y). Hasil analisis regresi diperoleh F hitung > F tabel atau 53,38 > 4,35 artinya terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kehadiran siswa terhadap prestasi belajar biologi. Sedangkan untuk uji linieritas diperoleh F hitung < F atau 1,72 < 2,85 artinya data berpola linier dengan persamaan regresinya adalah Y = -4,28 + 7,62X. Faktor faktor yang mempengaruhi siswa sering absen di SMA Negeri 2 Aimas sebagian kecil itu beragam, sedangkan sebagian besar karena peraturan sekolah yang masih longgar kurang menidaklanjuti siswa yang alpa/bolos, penyampaian materi oleh guru yang cenderung monoton serta fasilitas laboratorium, perpustakaan yang belum cukup memadai.
PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDA ACEH DALAM MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
Syahrial Syahrial;
Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Abstrak – Pasal 2 Qanun Banda Aceh Nomor 6/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menyebutkan “Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh kerap menganggu ketertiban dan ketentraman umum yakni gelandangan dan pengemis. Pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh memang sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6/2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, akan tetapi belum terlaksanakan secara maksimal seperti dalam hal pembinaan terhadap para gelandangan dan pengemis, tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga penegemis dan gelandangan yang sudah pernah terjaring razia kembali melakukan kegiatan mengemis. Faktor-faktor yang menyebabkan gelandangan dan pengemis masih banyak berkeliaran di kota Banda Aceh antara lain, masalah perekonomian, pendidikan yang rendah, kondisi disabilitas, dan juga dikarenakan sudah terbiasa dan menjadi kegiatan utama untuk memperoleh pemasukan.Kata Kunci: Ketertiban, Kewenangan, Pamong Praja
KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN PIDANA PENJARA TERBATAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM
Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
One of the efforts to tackle crime is to use criminal law with criminal sanctions. The type of criminal sanction that is most often used to tackle crime problems is imprisonment. Meanwhile, in its development, imprisonment is a type of criminal sanction that is currently receiving sharp scrutiny from experts. Many sharp criticisms have been directed at this type of criminal deprivation of independence, both in terms of its effectiveness and in terms of the other negative consequences that accompany it. In the new Penal Code Concept Book I in 1982 proposed a type of "new" criminal in the form of "criminal supervision" as an alternative to imprisonment. Prison convicts and criminal supervision actually are two philosophically contradictory concepts, because on the one hand imprisonment requires the convicted to carry out his crime within the institution, and on the other hand the criminal oversight requires the convicted to undergo his crime outside the institution (in the community), but still under supervision. Keywords: , ,
Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara
I Nyoman Sujana
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2-2 (2019)
Publisher : Jayapangus Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah pasti akan diikuti oleh adanya perubahan sosial dan budaya, termasuk masuknya pengaruh globalisasi yang tidak terkendali. Hal inilah yang menjadi suatu dilema dimana pada satu sisi akan membuka peluang dan pada sisi yang lain akan sekaligus merupakan sebuah tantangan yang dihadapai oleh masyarakat hukum adat seiring dengan realisasi lokasi pemilihan tanah sebagai tempat kedudukan Ibu Kota negara yang baru; untuk itulah penelitian ini menganalisis perlindungan hukum penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta tantangan dan peluang masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur dalam upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikaji dengan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja; yang menyimpulkan bahwa penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai pengaturan yang mengakui penguasaan eksistensi tanah adat oleh masyarakat hukum adat seperti yang tertuang didalam konstitusi, hal ini dilakukan agar penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dengan tanpa menghambat pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan kepentingan yang harus diutamakan. Dan selain itu pula karena Rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim adalah merupakan Tantangan dan sekaligus peluang bagi masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur,maka dalam upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, perlu adanya pengaturan yang menguatkan pengusaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat, khususnya pengaturan penguasan hutan adat untuk mencegah kerusakan lingkungan, sehingga pengaturan ini menjadi alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat hukum adat.
Work Engagement Ditinjau dari Psychological Well-being pada Karyawan PT. Sumatera Berlian Motors
Angel Paramitta;
Achmad Irvan Dwi Putra;
Sarinah Sarinah
Philanthropy: Journal of Psychology Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Psychology, Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (570.015 KB)
|
DOI: 10.26623/philanthropy.v4i1.1702
Due to fierce competition between organizations, the relevant organizations need to develop every resource they have, especially Human Resources. Good employee performance may improve the quality of organization. This happens through vigor, dedication and absorption in work, which is called engagement. To improve this, employees need to feel happy and comfortable with their work. This study aims to determine relationship between psychological well-being and work engagement. The subjects in this study were 114 employees of PT. Sumatera Berlian Motors selected with the purposive sampling method. The results of data analysis with the Pearson Product Moment showed coefficient of r = 0.315 and a significance value of 0,000 (p <0.05). This shows that there is positive relationship between psychological well-being and work engagement. Based on the results of this study, it can be concluded that the research hypothesis is accepted, namely there is positive relationship between psychological well-being and work engagement.
Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana
Anak Agung Putu Surya Wiguna;
I Made Sepud;
I Nyoman Sujana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.186 KB)
|
DOI: 10.22225/jkh.1.1.2128.51-56
The protection of the rights of a criminal suspect is very important because after all the suspect is a person whose personal independence has been taken away as a result of arrest, detention, confiscation and so on. Therefore, the law is needed to guarantee the taking of rights from these suspects. The purpose of this research is to find out the arrangements for the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage in the Criminal Code Law and to discuss legal protection of the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage. This research uses a normative legal research method using a statutory approach by examining all laws related to the writing of the rights of suspects (Miranda Rule) at the investigation stage of the Criminal Procedure Code and a conceptual approach by combining expert opinions so that it becomes a researcher's argument. The results of the research show that the regulation of the rights of suspects (Miranda Rule) at the stage of investigation in the Criminal Procedure Code is suspected in Article 1 paragraph (14) of the Criminal Procedure Code for a person who due to his actions or circumstances, based on preliminary evidence, is reasonably suspected of being the perpetrator of a criminal offense, the Miranda Rule regulation applies in law. Criminal Procedure in Indonesia. Suspects. In addition, the legal protection of the suspect at the investigation stage has explicitly tried to provide protection to avoid harsh treatment of the suspect or defendant. Investigators should have followed the rules to explain the rights of suspects. Apart from that, special attention should be paid to law enforcement in Indonesia, and it is hoped that suspects must better understand their rights as suspects so that they can defend themselves.
Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika
I Gede Darmawan Ardika;
I Nyoman Sujana;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.45 KB)
|
DOI: 10.22225/jkh.2.1.2569.286-290
Drug abuse from year to year has always been increasing, not only in adults but also among adolescents and children. The cause of this abuse consists of two factors, namely internal and external factors. With these problems, this study aims to determine the regulation of criminal sanctions against narcotics abuse and to find out the application of criminal sanctions against narcotics abuse. This research uses the normative method. Sources of data used are sources of secondary legal materials obtained through document, and analysis of legal materials using legal arguments. The results of the study show that the sanctions against narcotics abuse are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Articles 111 to 148. Then, criminal sanctions against narcotics abuse are in the form of imprisonment and fines. The criminal system against narcotics abusers uses a double track system, namely implementing criminal sanctions and sanctions for action at once
Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online
Bagus Andi Dwi Prakoso;
I Nyoman Sujana;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.996 KB)
|
DOI: 10.22225/jkh.2.1.2591.266-270
Currently, the internet is often used as a means of trading in Indonesia, which often leads to cybercrime crimes, from fraud in trading to fraudulent objects of buying and selling online, requiring legal preservation. What is the form of legal preservation of the object of fraud in online trading? How do criminal sanctions for fraudsters roll out online? These two questions are the problems examined in this study. This study was designed using a normative legal research design. The results of research and assessment can be concluded that legal protection for victims of online buying and selling fraud is essentially carried out by non-penal and penal channels. Legal protection using the penal line can be realized through repressive measures, and non-penal through preventive measures. In repressive actions, objects can be reported by visiting legal institutions for further processing. In a preventive measure, outreach is held about legislation and legal understanding of the ways and culture of using technology so that there is no response to requests for information via e-mail. Matters that affect legal protection for victims of online bladder selling are aimed at the lack of proper facilities and infrastructure, namely the inadequate extension of statutory regulations related to cybercrime to the public. Quality of law enforcement officers and the culture of the people who are not interested in making reports and testimonies. Fraud in trading with online media within the scope of legal regulations has been regulated using positive law in Indonesia, namely in the Criminal Code and the Electronic Information and Technology Law (UU ITE). Although the Law has not been able to deter all the perpetrators concerned, seeing the Principle of Legality in Article 1 of the Criminal Code and the opinion of criminal experts that online defamation is a crime, and therefore it is definitely against the law. Then it must be held accountable for the actions when it is done.