Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.125
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Jurnal Ners Res Nullius Law Journal Legal Spirit jurnal syntax admiration LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Jurnal EduHealth Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law Development Journal IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Pemuliaan Hukum Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Law and Justice Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Journal Delik Adpertisi Jurnal Hukum Mimbar Justitia J-CEKI Jurnal Abdimas Nusantara
Prayuti, Yuyut
Univeristas Islam Nusantara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Prayuti, Yuyut; Husen, Dede
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i1.933

Abstract

Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. SNI satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Adanya undangundang perlindungan konsumen, maka akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam praktek  erdagangan yang merugikan konsumen yang marak belakangan ini dituntut konsistensi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kebanyakan berperan sebagai konsumen.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Fauziyah, Aliani; Ratnaningsih, Lilis; Prayuti, Yuyut
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v1i2.1003

Abstract

Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Dalam perkembangannya isu mengenai perlakuan diskriminatif, stereotip gender dan overkriminalisasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan semakin marak, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi  perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan  berhadapan dengan Hukum dan untuk mengetahui juga menganalisa hambatan dalam mengimplentasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Data yang telah diperoleh,dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia melalui perangkat hukum yang ada salah satunya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang terjadi di lapangan dan terkadang aparat penegak hukum sendiri yang tidak menerapkan peraturan terkait perlindungan hukum bagi perempuan itu sebagaimana mestinya. Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasinya disertai dengan pengawasan dan evaluasi, jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan dan diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan gender tersebut terlaksana di setiap tahap proses penyelesaian perkara. 
PENGARUH STATUS KEPEGAWAIAN DAN TUNTUTAN PROFESIONALISME TERHADAP PENGUPAHAN TENAGA KESEHATAN Lesmana, Lilis Christine; Dwinijanti, Lenny; Setiawan , Leonathan; Prayuti, Yuyut
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.230

Abstract

In many cases, the wages of health workers are still below the average regional/provincial minimum wage (UMR/UMP). This can have an impact on the motivation and fulfilment of health workers' performance standards. In addition, the high level of risk in the work environment requires physical and spiritual fitness which costs money. Based on these problems, this research tries to examine the influence of employment status and demands for professionalism on the wages of health workers for nursing health workers, who have the largest number in both government and private institutions. This type of research is normative-empirical, the data used is secondary data. Secondary data was obtained from library research sourced from Institute reports, official government statistics, regulations as primary, secondary, and tertiary legal sources. From the results of the study, information was obtained that employment status and professional responsibilities have a significant influence on wage standards in the form of salaries and allowances for ASN/PPPK which are regulated in applicable laws and regulations. Meanwhile, in private institutions, the amount is regulated in the non-employee agreement for state civil servants (private sector), given in accordance with the work agreement or collective work agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Sheilla Priyayi Yantini; Happy Yulia Anggraeni; Rizkita Kurnia Sari; Yuyut Prayuti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61282

Abstract

Abstrak Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan memiliki peranan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional, terutama ketika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan nasabah, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat posisi hukum nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mekanisme perlindungan hukum masih menghadapi hambatan. Kendala yang muncul antara lain rendahnya literasi hukum nasabah, keterbatasan akses terhadap informasi likuidasi, ketidaktepatan data nasabah, serta lambannya proses verifikasi oleh lembaga terkait. Selain itu, kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren memperlemah kepastian hukum dalam pemenuhan hak simpanannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi proses likuidasi, advokasi hukum yang berkelanjutan, serta sinergi antarotoritas perbankan dan lembaga penjamin simpanan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan bagi nasabah.   Kata Kunci: Perlindungan hukum; likuidasi bank; Lembaga Penjamin Simpanan. Abstract Legal protection for customers in the banking system plays a crucial role in maintaining public trust and ensuring national financial stability, particularly in cases of bank liquidation. This study aims to analyze the legal framework governing customer protection, identify obstacles in its implementation, and formulate strategic efforts to strengthen customers’ legal standing. The research employs a normative juridical approach through the study of legislation, legal literature, and relevant secondary data. The findings indicate that although legal protection has been regulated under Law No. 10 of 1998 concerning Banking and Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS), its implementation still encounters challenges. These include customers’ low legal literacy, limited access to liquidation information, inaccurate customer data, and delays in the verification process by related institutions. Moreover, the status of customers as concurrent creditors weakens the certainty of their rights’ fulfillment. Therefore, strategic measures are required, including regulatory strengthening, enhanced transparency in the liquidation process, continuous legal advocacy, and improved synergy among banking authorities and the deposit insurance institution. Such efforts are expected to realize more effective, fair, and equitable legal protection for customers. Keywords: Legal protection; bank liquidation; Deposit Insurance Corporation.
Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jasa Kesehatan: Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional Prayuti, Yuyut; Lany, Arman; Sari, Novia Eka; Sujana, I Kadek Eka; Widya, Widya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i3.15398

Abstract

Jasa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang esensial. Di era globalisasi ini, banyak masyarakat yang mencari layanan kesehatan di luar negeri karena berbagai alasan. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan sistem perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di tingkat nasional dan internasional serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data pada peneltian ini yakni dengan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah secara resmi menetapkan hak dan tanggung jawab serta konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan tersebut. Sedangkan dalam tingkat internasional yang dalam hal ini adalah Singapura, perlindungan konsumen diatur oleh Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 (CPFTA). Undang-undang ini telah mengalami sejumlah revisi, yang paling baru terjadi pada tahun 2020. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di Indonesia antara lain meningkatkan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyedia layanan kesehatan, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen dalam jasa kesehatan.
Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata Srigantiny, Fivit; Brilliant, Yusuf; Jayanti, Yeni Eka; Silitonga, Lamria; Santika, Made; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 17 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13896425

Abstract

Pemenuhan hak pasien terhadap privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan telah menjadi fokus utama dalam konteks hukum perdata di lingkungan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum perdata yang terkait dengan perlindungan hak pasien terhadap privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di rumah sakit melalui metode literature review. Melalui penelusuran terhadap berbagai sumber literatur hukum, konsep-konsep kunci terkait hak privasi pasien dan kewajiban rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan dieksplorasi secara komprehensif. Peninjauan menyeluruh terhadap peraturan hukum, panduan etika medis, dan putusan pengadilan mengungkapkan kompleksitas yang terlibat dalam melindungi hak-hak ini. Analisis terhadap kerangka hukum yang ada memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan perspektif yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan pemenuhan yang efektif terhadap hak-hak pasien dalam hal privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di lingkungan rumah sakit. Hasil kajian ini dapat memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan, praktik, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, sehingga mendorong terwujudnya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pasien dalam ranah privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.
Dampak Penggunaan Layanan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Prayuti, Yuyut; Syifa, Hilda Ainis; ZA, Nanang Fahruddin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i1.10620

Abstract

Online loans are financial institutions that provide loans and borrowing of funds through digital technology. This study aims to examine the impact of using online loan services and the legal protection applied to online loan consumers. This study uses a normative legal method with a qualitative approach. The data used are secondary data obtained from laws and regulations, legal doctrine, related literature, and jurisprudence. Data collection techniques are carried out through document studies, while data analysis is carried out qualitatively by interpreting and connecting relevant legal data to examine legal protection for online loan consumers. The results of this study indicate that the use of online loans by consumers has positive and negative impacts. One of the positive impacts is providing significant economic development for the community and the negative impact is high interest rates. Legal protection for online loan consumers is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 2 of 2023 which includes protection of assets, privacy, and consumer data; obligations and prohibitions for consumers and online loan actors; collection mechanisms carried out by online loan actors to consumers; and so on.
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Prayuti, Yuyut; Kusumah, Yuda; Abidin, Zaenal
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i2.11760

Abstract

The current position of patients, which can be said to be equal to healthcare professionals, makes healthcare providers unable to ignore regulations that may conflict with criminal, civil, and administrative law. In cases of malpractice, patients can directly report and demand accountability. The problem in this research is that healthcare providers, healthcare professionals, and medical personnel can face legal consequences if proven to have provided healthcare services that do not comply with existing Professional Standards and Standard Operating Procedures. This research uses a normative juridical research method, relying on primary data sources in the form of laws and regulations related to the problem, namely Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers, and Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. Secondary data sources include books, professional codes of ethics, law journals, theses, and dissertations that provide guidance and explanations regarding primary data sources. In Law Number 17 of 2023 concerning Health, Article 273 provides legal protection for healthcare professionals and medical personnel who perform medical actions in healthcare services as long as they comply with professional standards, professional service standards, Standards operational procedure, and professional ethics. It also seeks to resolve disputes resulting from negligence outside of court. This research is limited to a normative legal analysis, focusing on laws and regulations without empirical validation from case studies or direct interviews with affected professionals and patients. The study also does not explore international comparative law, which may provide broader insights into malpractice accountability.
Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen Prayuti, Yuyut
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.989

Abstract

Legal protection for Indonesian citizens, especially consumers, is vital for Indonesia's legal progress. The complexity of consumer protection has grown due to the multitude of products, services, and transaction systems. Globalization has led to increased competition, cross-border investments, international trade, and greater global economic interdependence. Despite consumer rights granted by the GCPL Law, such as the freedom to choose dispute resolution methods, it hasn't ensured easy access or legal certainty. This research proposes a solution, suggesting the creation of a specialized court to address intricate consumer disputes, ensuring access to justice. The research method employed is normative juridical, and it concludes that the GCPL lacks explicit regulations on dispute resolution methods. This is evident through BPSK's inconsistent position, the possibility of objecting to BPSK decisions, and the limitless compensation claims handled by BPSK. Establishing a dedicated consumer court is essential to bolster consumer protection, improve access to legal assistance, and fortify the legal framework for safeguarding consumer rights. Consequently, an amendment to Law No. 8/1999 on consumer protection is needed to establish a Special Consumer Court responsible for deciding consumer disputes through litigation.
Juridical Analysis of Legal Protection for Malpractice Victims by Hospitals in Patients with Brain Stem Death Post Tonsillectomy as Regulated by Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and Law Number 17 of 2023 Concerning Health Prayuti, Yuyut; Sienty Effendy, Meyland Citra Oktri; Wardani, Dita Nur; Harinawantara, Hangga; Asfihani, Nadya Zhafira
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1285

Abstract

The aim of this study is to examine and comprehend the legal foundation and implementation of legal protection for victims of malpractice by hospitals in Indonesia. This research seeks to assess the degree to which victims of malpractice receive legal protection and hold hospitals and involved medical personnel accountable. The research methodology employed is a literature study, encompassing secondary data collection through books, law journals, research findings, and pertinent legislative documents. Various legal sources are scrutinized in this research, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 17 of 2023 on Health. The findings reveal that there are legal frameworks providing protection for victims of malpractice, such as Law No. 44 of 2009 on Hospitals and Health Law No. 17 of 2023. Nonetheless, challenges persist in the implementation of legal protection for malpractice victims, particularly concerning the legal procedures that victims must navigate to secure compensation and accountability from hospitals or medical personnel.
Co-Authors Abda Abda Agus Sudarya Agustina, ria Aguswahyudy Jeremy, Danny Ahmad Jamaludin Al Iman, Abi Hakim Alam, Chessa Rahadi Alfira Ulfa Alfiyyah Rahma Alfred Tigor Parulian Aliani Fauziyah Alyani Agustina Amarantha, Dessy Ambarwati, Erna Amelia Agustina Amelia Agustina Ananda Sujati Anas, Kamal Angkasa Ramatuan Hamdan Anindya Putri Permatasari Anindya Putri Permatsari Anisa Fitriyani Apriliani, Hesti Arfiyah, Gemah Arini, Yeni Aristiara, Adiwirya Arman Lany Arman Lany Arman Lany Arman Lany Arman Lany Arman Lany Arman Lany, Arman Asep Sapsudin Asfihani, Nadya Zhafira Astoyo, Libet Aswan Atmaja, Deni Atqia, Daris Yusyfa Auliansyah, Dicky Bayuaji Yudha Prajas Beni Ciptawan Bianda Adeti Patriajaya Bomba, Ignasius Yulianus Jagkson Brilliant, Yusuf Budi Nurjaman, Raden Budi Santosa Budi Santosa Budi Santosa Cahya Dewangga, Ridho Carla Pusparani Chatarina Umbul Wahyuni Cindy Armelia Karunia Ciptawan, Beni Danny Aguswahyudy Jeremy Darma Aprianda, Adi Davin Takaryanto Dede Hermawan Deden Ardiansyah Dessy Ekarini Dewi, Marchelia Fitria Dilaga, Ramadhani Kurnia Dita Annisa Ramadhanti Dita Nur Wardani Dody Hendro Susilo Dwinijanti, Lenny Dwitamma, M. Adib Ekarini, Dessy Elis Herlina Enggar Adi Nugroho Esa Susanthy Meirianna Fachry Abda El Rahman Fahdika, Arnaz Fahrudin, Aziz Faisal Adam, Faisal Fakhri hamdi Farhan, M.Ibnu Fariska, Nurshela Fauzi Rahman Fauziyah, Aliani Fiter, Joni Fitria Fitria Gunawan, Desi Handrian Parikesit, Kiagus Hangga Harinawantara Hangga Harinawantara Hanggono, Ario Bimo Happy Yulia Haryanto, Gladys Hehalatu, Alga Hendri Darma Putra Herjunaidi Hikmah, Wilma Nurul Hutagaol, Roy Richardo Indra Parulian Indra Yutika IRMA DEWI Irma Dewi Dewi Iwan Darmawan Jafar, Faozi Jagkson, Ignasius Yulianus Jayanti, Yeni Eka Johan, Willy Joko Susilo Jollis Joni Fiter Joni Yusufa Junaedi, Nurhadi Katmi, Katmi Katno Katno Korompot, Sitti Nariman Kristianti, Nunul Kusrini, Nita Kusumah, Yuda Laras Budiyani, Laras Lesmana, Lilis Christine Lestari, Ayang Prima Lidiawati, Meri Lilis Ratnaningsih Lorentzon, Elmend Lusiana Pratiwi Sukmajaya Maisyaroh, Sitti Manueke, Sherwin F. Mardianti, Alis Marpaung, Yohan Edward Maya Sari, Vera Meri Indriyani Meyland Citra Oktri Sienty Effendy Mia Rasmiaty Mistunah Mistunah Muhafid Muhammad Abdulhamid Muhammad Rifani Muhammad Rifani, Muhammad Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf Mutaqin, Imam Aulia Nadya Zhafira Asfihani Natalina, Ana Hodia Naungan Harahap Nella Septyani Suade Nirmansyah, Sandy Nobel, Raden Muhammad Novita, Novita Anggraini Nugroho, Enggar Adi Nuri Aslami Nurul Amalia Nuryahyania Daniyati Pangestu, Joni Aji Parulian, Indra Patriajaya, Bianda Adeti Piasti Sopandani Pradita Wuri Safitri Prajany, Joshua Jonah Pratama, Perdana Akbar Puja, Shinta Pujatilusari, Shinta Purawijaya, Handrian Rahman Pusparani, Carla Puspitasari, Ammi Amanda Putri, Junia Putri, Mega Amanda Rahma, Alfiyyah Rahmat, Sandy Marzuqi Rahmawesih, Rahmawesih Ratnaningsih, Lilis Rendy Rahmawan Reni Susanti Risdiana, Yendi Risqi Antoni Rizkita Kurnia Sari Rsika Yulianti Sabrina Nuraini Sari Sadroi, Ado Santi Widiasari Santika, Made Sari, Novia Eka Sari, Sabrina Nuraini Sartono Sartono, Sartono Satyaningrum, Diah Sella Romika Juliantary Setiawan , Leonathan Setiawan, Leonathan Sheilla Priyayi Yantini Shinta Puja Shinta Pujatilusari Sienty Effendy, Meyland Citra Oktri Sihombing, L. Alfies Silitonga, Lamria Siradjz, Derex Anoraga Sitti Nariman Korompot Sopandani, Piasti Srigantiny, Fivit Suade, Nella Septyani Subhan, Mochamad Sujana, I Kadek Eka Sukmajaya, Lusiana Pratiwi Suriyani Mansyur Suriyani Mansyur Syifa, Hilda Ainis Tamon, Oktavian Tigor Parulian, Alfred Tofan Halim Triyana, Yudhan Tuti Alawiyah Ulfa, Alfira Ummul Munawarah Verasonti Dersiana Wardani, Dita Nur Waworuntu, Aprisia N. Westiartika, Dhira Taramadia Widya Widya Widya, Widya Wildan Wildan Wildan Wongso, Erni Suryani Yanuar, Ferdian Yea, Maria Oce Yeni Nuraeni Yeni Nuraeni, Yeni Yuanita, Yuanita Yudhi Hertanto Yudiman, Twody Yulistiawati, Novitri Yusardi, Romi ZA, Nanang Fahruddin Zaenal Abidin Zainal Abidin Zaky, Mohammad Muammar