p-Index From 2021 - 2026
31.532
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Dalam Hukum Pidana di Indonesia Putu Balik Widiastana; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6127

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang bergeser dari paradigma retributif ke arah keadilan restoratif melalui pembaruan hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Fokus utama penelitian adalah mekanisme ganti rugi bagi korban tindak pidana, yang kini dipandang sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan, bukan sekadar alat bukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, artikel ini menganalisis sinkronisasi antara hukum materiil dan formil dalam melindungi hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru telah memberikan landasan kuat melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan inovasi dana abadi, masih terdapat kendala fundamental berupa kekaburan norma teknis. Permasalahan utama meliputi ketiadaan pedoman baku penghitungan kerugian immateriil, ketidakharmonisan aturan kompensasi antar undang-undang, serta kekosongan regulasi pelaksana terkait pengelolaan dana abadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan aturan turunan yang lebih presisi, transparan, dan operasional guna memastikan pemulihan hak korban dapat terealisasi secara efektif dan tidak hanya berhenti sebagai pengakuan normatif.
HAM sebagai Parameter Legitimasi Kebijakan Publik dalam Negara Hukum Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku; Rina Khairani Pancaningrum; Gede Sariasa; David Greacy Geovanie
Unram Law Review Vol 10 No 1 (2026): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v10i1.488

Abstract

Human rights constitute a fundamental principle in a democratic state governed by the rule of law and function both as a limit and a benchmark for the legitimacy of the exercise of state power in the formulation of public policies. In practice, however, public policies are often driven more by political considerations, security concerns, and administrative efficiency, which may lead to the neglect of human rights protection standards. This study aims to analyze the role of human rights as a parameter for the legitimacy of public policies within the framework of a rule-of-law state and to assess their implications for the protection of citizens’ rights.The research employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and analytical approaches to national and international human rights instruments. The findings indicate that the legitimacy of public policies cannot be determined solely by their legal-formal validity, but must also be assessed based on their conformity with human rights principles, such as legality, proportionality, non-discrimination, and the protection of fundamental rights. Public policies that are not grounded in human rights standards risk producing excessive restrictions on rights and undermining the principles of the rule of law. Furthermore, international human rights instruments, particularly the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), provide an essential normative framework for evaluating the lawfulness of state-imposed limitations on rights. Accordingly, this study emphasizes that human rights must be positioned as the primary parameter in the formulation and implementation of public policies to ensure a balance between public interests and the protection of individual rights in a state governed by the rule of law.
HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI ANALISIS KOMPARATIF PASAL 111 DAN PASAL 114 DALAM PERSPEKTIF CIVIL LAW SYSTEM DAN COMMON LAW SYSTEM Ni Nyoman Ayu Hari Savitri; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku; I Putu Dwika Ariestu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v9i1.120067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) terhadap penerapan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika, serta membandingkannya dengan sistem hukum Common Law (Amerika Serikat) dan Civil Law (Belanda). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa paradigma keseimbangan (monodualistik) yang memengaruhi diskresi hakim dalam penjatuhan sanksi minimum khusus pada UU Narkotika. Perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia masih cenderung punitif dibandingkan Belanda, namun mulai mengadopsi fleksibilitas pemidanaan yang serupa dengan prinsip-prinsip dalam sistem Common Law melalui judicial pardon
Kajian Yuridis Penggunaan Dana Pribadi Presiden dalam Pembiayaan Perjalanan Dinas Ditinjau dari Asas Akuntabilitas Keuangan Negara Komang Arta Jutawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku; Gusti Ayu Apsari Hadi; I Gusti Ngurah Budiyasa
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i3.1804

Abstract

 The President’s use of personal funds to finance official state trips has sparked debate from the perspective of public finance law because it is carried out outside the mechanisms of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), which serves as the basis for the management of state finances. This study aims to analyze the legal implications of the President’s use of personal funds on the fulfillment of the principle of state finansial accountability and to provide an ideal solution in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. This study is a normative legal study employing a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review and analyzed using a descriptive-qualitative methodology based on deductive reasoning. The results of the study indicate that the President’s use of personal funds to finance official travel has the potential to be inconsistent with the principle of accountability and the oversight and audit mechanisms of the State Audit Agency. This practice also has the potential to create legal uncertainty regarding the recording and accountability of state finances. Therefore, the financing of the President’s official travel should continue to be carried out through mechanisms available within the state financial system or by revising the Budget Implementation Form (DIPA), the Revised State Budget (APBN Perubahan), or through legitimate grant mechanisms, so that the principle of accountability in the management of state finances is upheld.
URGENSI VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM AKSES KEADILAN DI INDONESIA Putu Riskha Puspita Dewi; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan mandat konstitusional negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin atas keadilan sebagaimana mandate dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk memastikan layanan diberikan oleh lembaga yang kompeten, pemerintah menerapkan mekanisme verifikasi dan akreditasi sebagaimana diatur dalam Permenkumahm Nomor 3 Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dan akreditasi tidak hanya menentukan kelayakan lembaga dari sisi administrasi dan struktur organisasi, tetapi juga memastikan pemenuhan standar layanan yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, termasuk kualitas sumber daya manusia, prosedur pendampingan, dan akuntabilitas layanan. Melalui proses penilaian ini, akreditasi berkontribusi pada peningkatan profesionalitas LBH, memperluas jangkauan bantuan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, mekanisme verifikasi dan akreditasi merupakan elemen penting dalam menjamin mutu layanan dan mewujudkan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat miskin. Kata kunci: verifikasi dan akreditasi, bantuan hukum, akses keadilan.
Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi Kadek Ayu Widya Arisanthi; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i1.5699

Abstract

Akses keadilan bagi masyarakat desa masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan literasi hukum, minimnya layanan advokat, hingga penyelesaian sengketa yang sering dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut mendorong pentingnya layanan hukum berbasis komunitas, salah satunya melalui Pos Bantuan Hukum Desa yang mengandalkan peran paralegal sebagai pendamping hukum non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah dasar hukum, kewenangan, serta implementasi fungsi paralegal dalam layanan konsultasi dan mediasi di tingkat desa. Bahan hukum terdiri dari regulasi, literatur, dan dokumen akademik yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan paralegal memperoleh legitimasi terutama melalui Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 yang mengatur tugas, standar kompetensi, serta batas kewenangan mereka dalam memberikan layanan hukum non-litigasi. Namun, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur hubungan struktural antara paralegal dan Pos Bantuan Hukum Desa sehingga praktik pelaksanaan di lapangan bersifat variatif. Temuan ini menegaskan bahwa paralegal berperan signifikan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal melalui konsultasi awal dan fasilitasi mediasi, tetapi diperlukan penguatan regulasi dan penataan mekanisme operasional agar layanan hukum desa dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Kata kunci: Paralegal, Pos Bantuan Hukum Desa, Bantuan Hukum Non-Litigasi
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Dian Komang Dian Andayani; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, mengingat tingginya jumlah kasus dan dampak serius yang ditimbulkannya. Meskipun kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi, telah menegaskan hak korban atas restitusi sebagai bentuk pemulihan menyeluruh, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis, seperti kurangnya inisiatif dan perhitungan kerugian yang komprehensif oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk mengkaji pengaturan restitusi dan peran strategis Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi telah komprehensif, mencakup mekanisme sita jaminan harta pelaku dan kompensasi negara, bahkan menetapkan tanggung jawab orang tua/wali apabila pelaku adalah anak. JPU berperan sentral sebagai penggerak utama proses restitusi, mulai dari memverifikasi permohonan, berkoordinasi dengan lembaga layanan untuk menilai kerugian secara objektif, wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan, hingga mengawal pelaksanaan putusan. Kesimpulannya, efektivitas restitusi sangat ditentukan oleh peran aktif JPU yang memperluas fungsi kejaksaan untuk tidak hanya menuntut pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak pemulihan korban. Kata kunci: Restitusi, Jaksa Penuntut Umum, Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Korban.
TINJAUAN YURIDIS KASUS PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL DIKAJI BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP NON- REFOULEMENT (STUDI KASUS PENGUSIRAN PENGUNGSI UYGHUR OLEH PEMERINTAH THAILAND KE TIONGKOK) Kadek Widi Astiniasih; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5742

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan pemulangan paksa pengungsi Uyghur oleh Thailand ke Tiongkok, yang melanggar prinsip non-refoulement sebagai norma jus cogens dalam hukum internasional. Hal ini mempertanyakan tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia pengungsi ketika mereka berada dalam bahaya penyiksaan atau menjadi sasaran perlakuan kejam. Tujuan studi ini guna menganalisis prinsip non-refoulement dalam konteks pengusiran pengungsi Uyghur oleh Thailand serta menelaah bentuk tanggung jawab internasional Thailand melalui perspektif asas erga omnes. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, doktrin, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua negara, termasuk Thailand, yang bukan penanda tangan Konvensi 1951, terikat oleh prinsip non-refoulement. Pengusiran tersebut merupakan pelanggaran berat karena menempatkan pengungsi Uyghur pada risiko penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Pelanggaran ini menimbulkan tanggung jawab internasional bagi Thailand berdasarkan asas erga omnes dan ARSIWA, yang mewajibkan negara mengambil langkah pemulihan berupa kompensasi, satisfaction dan interest.
Pidana Pengawasan sebagai Pidana Pokok dalam Perspektif KUHP Nasional Desak Kadek Era Dewi Susanti; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): April : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i2.1583

Abstract

This research aims to examine the provisions and status of probation as a principal punishment in the National Criminal Code, as well as its relevance to achieving the objectives of reforming the penal system in Indonesia. The research design employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach. The data utilized consists of secondary data obtained through a literature review, analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the research show that probation under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has been established as one of the principal penalties that can be directly imposed by a judge, thus no longer merely a component of conditional sentences as in the old Criminal Code. This regulation reflects a paradigm shift in sentencing from a retributive approach toward a rehabilitative and restorative approach by providing offenders with the opportunity to remain within the community under supervision. However, its implementation still faces challenges, including the absence of comprehensive technical regulations, potential conflicts of norms, and institutional limitations in carrying out supervision. Therefore, supervised probation holds significant relevance as a more humane sentencing alternative, although it requires strengthened regulations and a supervision system to ensure its effective and consistent application.
Fenomena Speeding serta Ancamannya dalam Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng Ketut Suryawan; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): April : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i2.1601

Abstract

This research aims to examine and analyze the phenomenon of speeding and illegal racing, which poses a significant threat to traffic safety within the legal jurisdiction of the Buleleng Resort Police (Polres Buleleng). The study employs empirical legal research methods, gathering primary data through observations and interviews with traffic police officers, alongside secondary data from legal literature and previous studies. The findings indicate that the speeding phenomenon in Buleleng is predominantly carried out by teenagers and young adults, often motivated by social media trends, peer pressure, and the search for identity. This reckless behavior leads to a high rate of traffic accidents, frequently resulting in severe injuries or fatalities. Furthermore, law enforcement efforts by Polres Buleleng face several challenges, including the high mobility of the perpetrators, lack of personnel during specific hours, and low legal awareness among the public. Preventive measures such as counseling in schools and repressive measures like electronic traffic law enforcement (E-TLE) and routine patrols need to be optimized. This study concludes that an integrated approach involving the police, educational institutions, and parents is crucial to mitigating the speeding phenomenon and ensuring traffic safety.
Co-Authors A. A. Gd Prawira Negara A.A.I. Damar Permata Hati Adelia Anggraeni, Luh Putu Afri Levisa Bibina Br Sebayang Alit Putra, Ketut Andini Nurlisa Putri Sawaki Andreano Preayogi, Gede Angga Adi Utama, I Gede Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Ari Swandewi, Ni Putu Ari Wiratmaja, I Gusti Ngurah Arianta, Ketut Ariawan, I Wayan Astri Asmarandani Adjani Ayu Tiara Ananta Fitriana Ayu Tina Toon, Komang Putri Dinda Bagus Adi Putra, Salit Ngurah Baptista Ferreira, Jessica Carina Brahmanta Awatara, Nyoman Genta Cahya Palasari Charel Benindra Manurung Christina G.W, Risca Ciptantri, Sri Bayu Citra Pardani, Ni Kadek Damma Vijananda, I Gede Darma Santosa, I Kadek David Greacy Geovanie David Greacy Geovanie Desak Kadek Era Dewi Susanti Desak Kadek Era Dewi Susanti Desak Komang Budiarsini Desak Komang Putri Adnyani Desak Komang Tria Swandewi Desak Paramita Brata Desy Pramita, Kadek Devi Selvian, Kadek Dewa Ayu Diah Ambarawati Dewa Ayu Mita Anjani Dewa Ayu Sudarmini Dewa Gede Sudika Dewa Gede Sudika Mangku Dewa Gede Sudika Mangku Dewa Gede Sudika Mangku Dewi, Anak Agung Istri Atu Dewi, Maisinta Dian Komang Dian Andayani Dita Yulianti Dos Santos, Martinha Edy Febriana, Nyoman Efvi Rahmawati Elly Kristiani Purwendah Endah Rantau Itasari, Endah Era Daniati, Ni Putu Erman Triardana, I Gusti Ngurah Ewik Lindasari, Luh Fajar Adi Pranata, I Gede Fitriana, Ayu Tiara Ananta Galang Mahendra Ardiansyah Galang Mahendra Ardiansyah Galih Riana Putra Intaran Gayatri, Ayu Nadya Gede Andreano Preayogi Gede Ari Sastrawan Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra Gede Dendi Teguh Wahyudi Gede Genni Nanda Mahardika Gede Jeje Vijanathananda Sara Gede Marhendra Wija Atmaja Gede Marhendra Wija Atmaja Gede Sariasa Gede Yudi Sutrisna Geovanie, David Greacy Gusti Agus Made Dwi Juliananta Gusti Ayu Apsari Hadi Gusti Ayu Dyah Gayatri Gusti Ayu Novira Santi Gusti Kadek Ardi Wira Utama Harry Sanjaya, Putu Agus Hartana I Gede Angga Adi Utama I Gede Angga Aditya Putra I Gede Damma Vijananda I Gede Engga Suandita I Gede Fajar Adi Pranata I Gede Ferary Aditya Dharma I Gede Partama I Gede Susila Yuda Putra I Gusti Ayu Agung Tri Wijayanthi I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M. I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi I Gusti Ayu Sintiya Widayanti I Gusti Kade Agung Arka Yoga I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja I Gusti Ngurah Budiyasa I Gusti Ngurah Erman Triardana I Kadek Adi Wira Utama I Kadek Darma Santosa I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya I Kadek Subadra I Komang Andi Antara Putra I Komang Angga Adi Setiawan I Komang Seri Pande Wahyu I Komang Seri Pande Wahyu I Komang Surya Wibawa I Komang Yudik Kresna Putra I Komang Yudik Kresna Putra I Made Lanang Sudarmayana I Nyoman Pursika I Nyoman Tegar Seputra I Putu Dwika Ariestu I Putu Dwika Ariestu I Putu Merta Suadi I Putu Rio Wijaya I Putu Surya Wicaksana Putra I Wayan Ariawan I Wayan Budha Yasa I Wayan Lasmawan Ida Ayu Dita Safitri Cahyani Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni Ida Ayu Parami Cintiya Ida Ayu Putu Monika Dewi Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Wyasa Putra Indah Pratiwi, Luh Putu Putri Intan Rahayu, Kadek Irene Olivia Siregar Ita Ariani, Ni Made Ivan Putra Lesmana Jericho Owen Geraldo Manalu Jessica Carina Baptista Ferreira Kadek Ayu Tiara Vina Viranica Kadek Ayu Widya Arisanthi Kadek Bayu Sukrisnawan Kadek Boby Reza Arya Dana Kadek Desy Pramita Kadek Desy Pramita Kadek Devi Selvian Kadek Diah Karuni Kadek Diva Hendrayana Kadek Dwi Siva Juliani Kadek Indra Adi Pranata Kadek Intan Rahayu Kadek Karini Kadek Kresna Dwipayana Kadek Okta Riawan Kadek Oldy Rosy Kadek Prya Pradnyandari Kadek Putra Yasa Kadek Radhitya Vidianditha Kadek Rosiana Dewi Kadek Sumarni Kadek Teguh Werdi Kadek Widi Astiniasih Kadek Yopi Sri Wahyuni Kbarek, Lukas Norman Ketut Agus Oktariawan Ketut Alit Putra Ketut Anjaya Wilansa Wisna Ketut Arianta Ketut Awet Putra Karyawan Ketut Awet Putra Karyawan Ketut Budi Kurniawan Ketut Jodi Mahendra Ketut Krisna Yudha Jaya Ketut Sedana Arta Ketut Suryawan KM Ayu Triandari Purwanto Komang Ari Yuni Lestari Komang Arta Jutawan Komang Dea Febriantini Komang Dian Judita Komang Diky Sukma Trijaya Komang Erlan Budana Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Martha Seniasi Komang Sukaniasa Komang Tri Saniartini Komang Tri Sundari Dewi Komang Trisuci Nirmala Wandhani Laksmi C.D.M., I Gusti Ayu Devi Luh Ewik Lindasari Luh Gde Citra Sundari Laksmi Luh Putu Adelia Anggraeni Luh Putu Putri Indah Pratiwi Luh Putu Risma Vicantari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Ananda Dwiprasetya Made Arsia Luna Tantra Made Chintya Sastri Udiani Made Desi Ratna Dewi Made Desi Ratna Dewi Made Dwi Wahyuni Made Jody Januarta Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Rio Satya Paramarta Sidharta Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Mahadita Dimaswari, Ni Putu Maisinta Dewi Mangku, I Dewa Gede Sudika Martinha Dos Santos Mellyuana, Amanda Merta Suadi, I Putu Michael Ranto Situmeang Monica Monica Monica Monica, Monica Monteiro, Seguito Muhamad Jodi Setianto Muhammad Ivan Arta Maulana Muhammad Reza Saputra Nabila Nadia Aurelia Tasya Putu Nanda Mahardika, Gede Genni Nasip, Nasip Nathalia Christie, Sally Negara, A. A. Gd Prawira Ngurah Anggreni, Ida Ayu Kade Ni Kadek Citra Pardani Ni Kadek Citra Pardani Ni Kadek Elsa Pusparini Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Srimasih Ristiyani Ni Ketut Anik Virgayanti Ni Ketut Nunuk Astuti Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Ketut Suriati Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Komang Marsena Yanis Cristiana Ni Luh Indah Rosediana Putri Ni Luh Made Madhusodani Ni Luh Putu Intan Mega Sari Ni Luh Putu Trisna Yuliartini Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Darmakanti Ni Made Ita Ariani Ni Made Nita Prihartanty Ni Nyoman Ayu Hari Savitri Ni Nyoman Trisna Pradewi Ni Putu Ari Swandewi Ni Putu Cempaka Sintya Dewi Ni Putu Era Daniati Ni Putu Evi Nirmala Sari Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Mahadita Dimaswari Ni Putu Mahaditha Dimaswari Ni Putu Wulan Noviarini Ni Wayan Eka Pramanik Widya Puri Nirwikara .R., Tjok Istri Novi Setiawati Novi Setiawati Novira Santi, Gusti Ayu Nunuk Astuti, Ni Ketut Nyoman Berdy Mas Sanjaya Nyoman Budiarta Nyoman Edy Febriana Nyoman Genta Brahmanta Awatara Nyoman Karina Wedhanti Nyoman Wiwin Tri Devi Okta Riawan, Kadek Oldy Rosy, Kadek Parami Cintiya, Ida Ayu Paramita Brata, Desak Permata Hati, A.A.I. Damar Pramita, Kadek Desy Pranata, Kadek Indra Adi Putra Intaran, Galih Riana Putri, Putu Pipit Pricellia Eka Putu Agus Harry Sanjaya Putu Agus Rio Krisnawan Putu Balik Widiastana Putu Bangli Suri Artani Putu Chandra Sumerta Putra Putu Darmika Putu Fairnanda Sastra Devi Putu Gita Sunia Sari Putu Marta Putu Monika Dewi, Ida Ayu Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Riskha Puspita Dewi Putu Ryanniva Karenina Putu Tya Diliana Rahayu Subekti Rahmat Dwi Pangestu Rahmat Dwi Pangestu Rahmawati, Efvi Ratna Artha Windari Rezha Fitriansyah Rianitapril Putri Nababan Rimah Afsari Rina Khairani Pancaningrum Risca Christina G.W Rosalina Putri Robin Ruthy Kezia Anastasia Sabrina Witri Afifah Safira Shizuoka Suardana Salit Ngurah Bagus Adi Putra Sally Nathalia Christie Salsabila, Annisa Dwi Salwa Shafira Saputra, I Gede Baskara Amerta Sariasa, Gede Sebastian Yordan Pa Sella Marsellena Mercury Sesilyani, Ni Wayan Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande Singid Adnyana, Wayan Agus Sintiya Widayanti, I Gusti Ayu Sintya Dewi, Ni Putu Cempaka Sri Bayu Ciptantri Sudarmini, Dewa Ayu Sugiadnyana, Putu Radyati Sukaniasa, Komang Sumarni, Kadek Tegar Bagus Satria Teguh Wahyudi, Gede Dendi Tjok Istri Nirwikara .R. Tri Sundari Dewi, Komang Tri Wijayanthi, I Gusti Ayu Agung Trisna Yuliartini, Ni Luh Putu Virgayanti, Ni Ketut Anik Wahyuni, Kadek Yopi Sri Wahyuningsih, Ketut Ratri Wayan Agus Singid Adnyana Wicaksana Putra, I Putu Surya Widiastuti, Kadek Ayu Sri Widya Setiyawati Ningrum Wijaya, I Made Summa Ananta Winda, Ni Putu Winda Astuti Wita Setyaningrum Witama Mahardipa, Made Wulan Noviarini, Ni Putu Yanis Cristiana, Ni Komang Marsena Yasa, I Wayan Budha Yeni Nur Arifin Yoga Budiman Yusuf Hofni Junior Kilikily