Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.339

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Humanis : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Phinisi Integration Review Jurnal Office CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Etika Demokrasi JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Kepolisian SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat PAMALI: Pattimura Magister Law Review Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Indonesian Scholars for Social Research Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities Teknovokasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Jurnal Kemitraan Responsif untuk Aksi Inovatif dan Pengabdian Masyarakat SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Joong-Ki Jurnal Aktor International Journal of Education, Vocational and Social Science Joong-Ki Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Pijar Nusantara

HERI TAHIR

Universitas Negeri Makassar

Author-ID : 2599644

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU DIAN EKA SAFITRI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru dan, 2). Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Hakim Pengadilan Negeri Barru dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu berkas-berkas perkara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. Dari barang bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru sebagaimana diatur dalam prosedur penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru setelah melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa.Kata Kunci : Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Pembunuhan This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.Keywords: Evidence, Court Judgment, Killing

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO FIRMANSYAH .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji pengetahuan hukum berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 16.846 orang dan sampelnya mengunakan Random Sampling (sampel acak) jadi jumlahnya disesuaikan dengan keperluan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Pitumpaua Kabupaten Wajo tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karna kurangnya sosialisasi dan perhatian masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Jika di lihat di lapangan masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan peraturan yang ada jika dihadapkan dengan kepentingan pribadinya maupun kepentingan umum. Pada hal di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah banyak mengatur tentang keselamatan berkendara di jalan raya. 2) Faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo, terdapat 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana. 3) Faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo menurut masyarakat ada 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana, 4)Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalulintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyrakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jerah bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan. KATA KUNCI: Pemahaman Hukum Masyarakat, UU No. 22 Tahun 2009

PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MEMBERANTAS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI PELABUHAN TUNON TAKA NUNUKAN Nur Ayuni; Manan Sailan; Heri Tahir
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v6i2.9976

ABSTRACT, This article describes the role of Customs and Excise in Combating Narcotics Smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. This study aims to determine: 1) The role of customs and excise in combating narcotics smuggling in the Tunon Taka Nunukan port. 2) Constraints faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. 3) the solution of the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port The research method used in this thesis is a qualitative descriptive technique with data collection techniques namely interviews and documentation. By using primary data sources from 3 informants from Customs and Excise officers in charge of the investigation and prosecution section. Data obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis techniques. Based on the results of the study, namely: 1) Perana Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by conducting patrols and also carrying out the duties and functions of the Customs and Excise. 2) Constraints faced by Customs and Excise are the lack of personnel so that Customs and Excise work cannot be carried out to the maximum extent possible and the lack of detection devices in several locations that are often found in cases of drug smuggling. 3) The solution to the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by cooperating with the National Narcotics Agency (BNN) and the police in order to facilitate Customs and Excise in combating Narcotics smuggling.ABSTRAK, Artikel ini menguraikan masalah Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1)Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 2) Kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 3) solusi dari kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Metodepenelitian yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.Dengan menggunakan sumber data primer dari 3 informan dari petugas Bea dan Cukai yang bertugas dibagian penyelidikan dan penindakan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian yaitu: 1) Perana Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan patroli dan juga menjalankan tugas dan fungsi dari Bea dan Cukai tersebut. 2) Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai yaitu kurangnya personil sehingga membuat kerja Bea dan Cukai tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin dan kurangnya alat pendeteksi dibeberapa lokasi yang sering didapatkan kasus penyelundupan narkotika. 3) Solusi dari kendala yang dihadapi pihak Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian agar dapat memudahkan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan Narkotika tersebut.

PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA TOLAJUK KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU) MISKAWATI .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.083 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh: (1) Untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh anggota Badan Perwakilan Desa, aparat pemerintah desa dan masyarakat yang semuanya berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa adapun Peranan Badan perwakilan desa dalam pembangunan desa yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dalam melaksanakan peranan tersebut terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tolajuk di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu tingkat pendidikan, ekonomi/gaji, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan.Kata Kunci : Peran BPD, Pembangunan Desa

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI. NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR MANTASIA .; FIRMAN UMAR; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.073 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, mengetahui upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan Menteri omor 2 Tahun 2015 bagi Nelayan pengguna Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets).untuk mencapai tujuan tersebut maka peeliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kecamatan Galesong Utara sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik masih diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari surat edaran nomor b.1/sj/pl.610/i/2017. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sangsi. (3) Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menururunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.Kata Kunci : Pukat Hela, Pukat TarikABSTRACT: This study aims to find out the Implementation of Regulation of the Minister of Marine and Fishery No. 2 of 2015 on the Use of Fishing Tools of Pukat Hela and Pukat Tarik in North Galesong Sub-district of Takalar Regency, to know the government's efforts in handling the use of trawl net and trawl drag and the impact of the Minister's regulation Omor 2 Year 2015 for the Fishermen users Pukat Hela (Trawls) and Seine Nets. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. Data that have been obtained from the results of research in though by using Qualitative analysis to determine the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 on the Prohibition of the Use of Fishing Tools trawls and seine nets. The results showed that: (1) the implementation of marine and fishery ministerial regulation number 2 of 2015 on the use of fishing gear and trawl pukat can not be applied absolutely in Takalar District North Galesong Subdistrict, it is caused by minister regulation number 2 year 2015 Rejection by fishermen users cantrang because there is no mechanism of dialogue to Fishermen in North Galesong District before the enactment of Ministerial Regulation No. 2 Year 2015, consequently the fishermen can only be prohibited without a solution in addition to experiencing rejection by fishermen. The use of trawl net and trawl net is still extended within 6 months from circular letter number b.1 / sj / pl.610 / i / 2017. This timeframe is given in order to provide opportunities for fishermen in making alternations to alternative tools. The government's efforts in handling the use of trawl net and trawling net are socialization, conducting discussions on alternative fishing tools to be used, switching tools to other tools, monitoring, giving warning, revocation of sailing permits and giving sanctions. (3) The Impact of the Hamlet Parang and Pukat Parik for the Fishermen Community The users of Pukat Hela and Pukat Tarik are the fear in operation, the fishermen economy downturn, the number of unemployment in the coastal area, and some fishermen move to the smaller fishing gear.Keywords : Regulations, Trawls, Seine Nets

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN KEBENDAAN (FIDUSIA) STUDI PADA KANTOR NOTARIS ELVIANI, S.H.,M.Kn KABUPATEN GOWA NOVIA ASMITA; FIRMAN MUIN; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.56 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia). 2) manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data teoritis dan sumber data praktis.. Informan dalam penelitian ini adalah notaris dan 2 orang pegawainya. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) dimana notaris Elviani sudah melakukan peranannya sebagai notaris sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) tentang jabatan notaris yang mengkhusus dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, menyimpan akta, memberi grosse pada akta , memberi salinan dan kutipan akta. 2. Manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris sangatlah bermanfaat karena sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Kata Kunci: Notaris, Fidusia ABSTRACT: This study aims to find out, 1) The role of a notary in making a material guarantee certificate (fiduciary). 2) benefits of ownership of a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary. This research is qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews and documents. Sources of data used are theoretical data sources and practical data sources. The informants in this study were notaries and 2 employees. Data analysis used is describing things based on the results of data collection. The results showed that: 1. The role of the notary in making a material guarantee certificate (fiduciary) in which Elviani's notary had performed his role as a notary in accordance with law number 2 of 2014 article 15 paragraph (1) concerning the position of a notary who specialized in guaranteeing the date of manufacture the deed is in accordance with the existing provisions, save the deed, give a grosse to the deed, give a copy and quote the deed. 2. The benefits of possessing a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary are very useful because they are registered with the Ministry of Law and Human Rights and have strong legal protection. Keywords: Notary, Fiduciary

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBAOPU DEWI ANGRAENI; HERI TAHIR; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.494 KB)

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 8 orang informan dan menggunakan teknik penentuan informan yaitu purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Pasal 39 ayat 3 dalam rencana pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) Publik telah terlaksana pada beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Somba Opu telah terealisasi pembangunan ruang terbuka hijau untuk jenis taman kota dan hutan kota pada daerah Taman Sultan Hasanuddin dan Lapangan Syech Yusuf di Kecamatan Somba Opu, (2) Penataan dan pembenahan taman kota di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu memasuki tahap pengerjaan akhir dan memasuki agenda pemeliharaan mulai dari pembuatan batas-batas, pengecatan pagar, pembersihan taman, penanaman tanaman dan pepohonan terus dilakukan, sedangkan untuk pengawasan tetap dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah setempat baik dari kelurahan, kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten sendiri, (3) Dalam merealisasikan penataan ruang terbuka hijau di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam proses pelaksanaannya. Hambatan internalnya yaitu salah satunya sasaran program target pencapaian ruang terbuka hijau publik hutan perkotaan tidak tercapai dengan maksimal karena pemerintah baru merealisasikan penataan di taman kota tetapi belum membenahi secara keseluruhan untuk kawasan hutan perkotaan. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang terbuka hijau secara sadar dan bersama.Kata Kunci: Implementasi, Rencana Tata Ruang ABSTRACT: This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning of Gowa Regency in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of the research processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 8 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling.Results of research indicate that: (1) Implementation of Gowa Regency Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning Area Gowa Regency Article 39 paragraph 3 in the plan to fulfill Public Open Public Open Space (RTH) has been implemented in several districts such as Somba Opu Subdistrict has been realized green open space development for urban park type and city forest at Sultan Hasanuddin Park area and Syech Yusuf Field in Kecamatan Somba Opu, (2) The arrangement and improvement of the city park in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, entering the final stage of work and entering the maintenance agenda starting from the creation of boundaries, fence painting, garden cleaning, planting and trees continue to be done, (3) In realizing the green open space arrangement in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, there are internal constraints and external obstacles in the implementation process. Internal obstacles that is one of the target program target achievement of green open space public urban forest is not achieved maximally because the new government realize the arrangement in the city park but not yet fix overall for urban forest area. While the external obstacle is the lack of awareness of the community to maintain and maintain green open space consciously and together.Keywords: Implementation, Spatial Plan

TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNM) Nurfajri Nurfajri; Heri Tahir; Firman Muin
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT, This article outlines the problem of Legal Review of Online Transactions through Social Media Munurut Civil Code (Study of UNM Faculty of Social Sciences Students). This study aims, (1) To determine the rights and obligations between sellers and buyers in online buying and selling transactions through social media (2) To determine the legal remedies carried out by consumers if harmed in buying and selling transactions through social media. This type of research is qualitative research and uses a qualitative descriptive research approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is 20 students of the Faculty of Social Sciences, namely 10 online sellers and 10 online consumers. While secondary data is literature such as books and laws and other related sources. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Analysis of the data used in this qualitative study is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, namely: (1) The rights and obligations of sellers and online buyers include the seller surrendering the goods and the buyer making payments. In addition, both parties are also entitled to a sense of security and mutual benefit. More fully discussed in the Civil Code and consumer protection laws. (2) Some legal remedies carried out by consumers if harmed in buying and selling through social media, namely by contacting the police, and reporting to the bank. The rest of consumers solve their problems with a peaceful path.ABSTRAK, Artikel ini menguraikan masalah Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media Munurut KUHPerdata (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNM). Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online melalui social media (2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan dalam transaksi jual beli melalui social media. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 20 orang mahasiswa fakultas ilmu sosial yaitu 10 orang penjual online dan 10 orang konsumen online. Sedangkan data sekunder yaitu literature seperti buku dan undang-undang maupun sumber lain yang berkaitan . Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) Hak dan kewajiban penjual dan pembeli online antara lain penjual menyerahkan barangnya dan pembeli melakukan pembayaran. Selain itu, kedua belah pihak juga berhak atas rasa aman dan saling menguntungkan. Lebih lengkap dibahas dalam KUH Perdata serta undang-undang perlindungan konsumen.(2) Beberapa upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan dalam transaksi jual beli melalui social media yaitu dengan menghubungi pihak kepolisisan, dan melaporkan kepada pihak bank. Selebihnya konsumen menyelesaikan masalahnya dengan jalur damai.

ANALISIS DESKRIPTIF TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI POLRES BONE KABUPATEN BONE EDRIN .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian in bertujuan untuk (1) mengetahui faktor terjadinya pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone, (2) mengetahui upaya preemtif, preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone. (3) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Bone. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitan ini adalah penyidik unit resum Polres Bone Kabupaten Bone yang berjumlah 14 orang, penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 2 orang penyidik unit resum Polres Bone Kabupaten Bone. Data penelitian ini dikumpulkan dengan pengumpulan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor yang mempengaruhi pelaku pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Bone kabupaten Bone karena faktor ekonomi yang mendesak dan pengaruh lingkungan. (2) upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Bone kabupaten Bone yaitu: (a) upaya preemtif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan patroli ke daerah yang rawan terjadi pencurian hewan ternak dan mengaktifkan ronda malam. (b) preventif atau pencegahan (1) melakukan patroli ke daerah yang waran terjadi pencurian hewan ternak dan mengaktifkan ronda malam. Upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pindana pencurian hewan ternak harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni dalam hal ini harus berdasar pada KUHP dan KUHAP. (3) kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk mengjangkau TKP dengan cepat.KATA KUNCI : Tindak pidana, pencurian hewan ternakABSTRACT: The study in aim to (1) determine the theft of cattle that occurred in the jurisdiction of Police Bone, (2) know the effort pre-emptive, preventive and repressive efforts made by the police to minimize the occurrence of the crime of theft of livestock that occurred in Bone Police jurisdiction. (3) to identify the constraints faced by the police in minimizing the occurrence of the crime of theft of livestock in the jurisdiction of Police Bone. This research is a qualitative descriptive study, the population in this research is investigating unit resum Police Bone Bone regency totaling 14 people, sampling in this study using purposive sampling technique that is as much as 2 units resum Police investigators Bone Bone regency. The research data was collected by the collection of interview techniques and documentation are further processed and analyzed using qualitative descriptive analysis technique. The results showed that (1) factors affecting the perpetrators of the theft of livestock in the jurisdiction of the district police station Bone Bone urgent because of economic factors and environmental influences. (2) the efforts made by the police to the crime of theft of livestock in the jurisdiction of Police Bone districts Bone namely: (a) attempts a preemptive to do outreach to the community, conduct a patrol to the area that is prone to theft of livestock and activate the night guard. (b) preventive (1) to patrol the area to warrant the case of theft of livestock and activate the night guard. Efforts repressive or prosecution conducted by the police in minimizing the occurrence of an offense of theft of livestock must be in accordance with the applicable legislation in this regard should be based on the Criminal Code and Criminal Procedure Code. (3) the constraints faced is the lack of public participation and road conditions do not allow for reach scene quickly.KEYWORDS : criminal offenses , theft of livestock

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MAKASSAR) A. FATIR LUKMAN; HERI TAHIR; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai (1) mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Makassar. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Makassar. (3) kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bemotor di SAMSAT Kota Makassar, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor telah berjalan sesui dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan telah memenuhi semua unsur yang ada dalam UU No.5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor pada pasal 7 dan PP RI No. 60 tahun 2016 tentang Administrasi STNK/TNKB. (2) besaran capaian pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 54% dari total realisasi pendapatan asli daerah. Tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 50 % dari total realisasi PAD kota Makassar. Tahun 2015 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 49 % dari total realisai PAD kota Makassar. Tahun 2016 realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 47 % dari total PAD kota Makassar. Tahun 2017, realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar 33,93 % dari total PAD kota Makassar. (3) kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh SAMSAT kota Makassar adalah masih kurangnya kesadarn masyarakat dalam membeyar pajak kendaraan, banyak masyarakat yang melakukan kredit motor sehingga lebih memprioritaskan membayar kredit kendaraan dari pada pajak kendaraannya sendiri, ketidak tahuan masyarakat tentang tempat-tempat pembayaran pajak kendaraan selain di kantor UPT SAMSAT dan terjadinya jual beli kendaraan yang sangat cepat dari dalam kota ke-luar kota. Kata Kunci: Pajak, Kendaraan Bermotor , Pendapatan Daerah ABSTRACT: This study aims to find out (1) the mechanism of taxation of motor vehicles on the SAMSAT of Makassar City. (2) the amount of motor vehicle tax achievements on the PAD of Makassar city. (3) the constraints faced in the motorized vehicle tax revenue in SAMSAT Makassar City, this study used a qualitative descriptive analysis method .. The results showed that: (1) the mechanism of tax collection of motorized vehicles has been running in accordance with the established Standard Operating Procedure and has been fulfilling all the elements contained in Law No.5 of 2015 concerning the implementation of the One-Stop Motorized Manunggal Administration System in article 7 and PP RI No. 60 of 2016 concerning Administration of STNK / TNKB. (2) the amount of motorized vehicle tax achievements on local revenue in 2013 amounted to 54% of the total realization of regional revenues. In 2014 the contribution of motor vehicle tax to PAD was 50% of the total realization of the Makassar PAD. In 2015 the realization of motorized vehicle tax on PAD amounted to 49% of the total realization of the PAD in the city of Makassar. In 2016 the realization of motor vehicle tax on PAD was 47% of the total PAD of Makassar city. In 2017, the realization of motor vehicle tax was 33.93% of the total PAD of Makassar city. (3) the obstacles faced in the collection of motor vehicle tax by SAMSAT Makassar city are still lack of awareness of the public in paying vehicle taxes, many people who do motorbike credit so that they prioritize paying vehicle loans rather than their own vehicle taxes, public ignorance about places payment of vehicle taxes other than in the office of the UPT SAMSAT and the occurrence of the sale and purchase of vehicles that are very fast from inside the city out of town. Keywords: Taxes, Motor Vehicles, Regional Revenues

Co-Authors . MUSTARING . NURDALIA . RISALDI A. FATIR LUKMAN A. Rizal A. Rizal AA Sudharmawan, AA Abdul Rahman Abdul Sakban Ahmad Jamalong, Ahmad AINUN HIDAYATULLAH Amaliyah, Amaliyah Ana Annisa Andi Aco Agus Andi Aco Agus, Andi Aco Andi Dewi Riang Tati Andi Fachruddin Andi Ihsan Andi Kasmawati Andi Kasmawati ANDI SUYUTI, ANDI Aprisal, Wahyu Ardani, Aulia Raihanah Salwa Ashari Ismail Asmunandar, Asmunandar Asnawi Ojen Asri Ainun Bakhtiar Asri Ismail Aulia Raihanah Salwa Ardani Azhari, Yudhistira Bahri bahri Bakhtiar, Bakhtiar. Darman Manda Manda DENNI DAHLAN DEWI ANGRAENI DIAN EKA SAFITRI Dian Novita Sari, Dian Novita EDRIN . Ernawati . Ernawati S.K Fadhilah, Arwina Fediyatun Muntazarah FIRMAN MUIN Firman Muin FIRMAN UMAR Firman Umar FIRMAN UMAR, FIRMAN Firmansyah . Firmansyah Firmansyah Fitriani Fitriani Fitriwati Djam'an G, Andika Wahyudi H, Rahma H, Ririn Nurfaathirany H., Ririn Nurfaathirany Haedar Akib Hairul Saleh Satrul HASNAWI HARIS, HASNAWI HERI, RIRIN NURFAATHIRANY Heri, Ririn Nurfaathirany Heri, Ririn Nurfaathyrani Herman Herman Husain, Raja I Gusti Bagus Wiksuana Ihsan, Rifkah Auliah Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Irsyad Dhahri Samad Iswatul Haerad Jumadi Sahabuddin, Jumadi Junaeda, Siti Junaeda, St Junaeda, St. KARMILA . Manan Sailan Manan Sailan Manan Sailan MANTASIA . Marwah Marwah Maya Kasmita MISKAWATI . Muh. Rizal Muh. Rizal Muhammad Akbal MUHAMMAD AKBAL Muhammad Amri Muhammad Aswan Muhammad Aswan Muhammad Jihad Firman Muhammad Rusdi MUHAMMAD SAYADI Muhammad Syukur Muntazarah, Fediyatun Mustari Mustari Mustaring Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Nanang Rahmadani Nasihin Nasihin Nasihin Ni’matul Aliyah Fajri Utari NOVIA ASMITA Nur Ayuni Nur Nashri Rahman Nurfaathirani Heri, Ririn Nurfaathirany, Ririn Nurfajri Nurfajri Nurharsyah Khaer Hanafie NURUL LATIFAH KURNIA PUTRI Nurwati Djam'an Pabali, Adeni Muhan Daeng PATMAWATI, SUSI ANITA putri nurfadilla nurfadilla Rahmi, Muthiah Realizhar Adillah Kharisma RESKI AMELIAH KASBA Rifdan . Ririn Nuraathirany Heri Ririn Nurfaathirany Ririn Nurfaathirany Heri RIRIN NURFAATHIRANY HERI Ririn Nurfaathirany Heri Ririn Nurfaatirany Heri Ririn Nutfaathirany Heri Riskawati ., Riskawati Riskawati Riskawati, Riskawati Rohmah Rifani Romansyah Sahabuddin ROSNAH RIDWAN Rusdi, Puspitasari S, Hairul Saleh Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul Sakka, Abdul Rahman Salim, Nurlela Salmiah Salmiah Salwa, Aulia Raihana Sari, Erlika Siti Syarifah Wafiqah Wardah Sitti Junaeda St Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda Suarlin, Suarlin SUDIRMANTO . Suliana, Andi Syafar, Irfan Syarif, Kurnia Ali Syarifuddin H M Syarifuddin Syarifuddin Tahmir, Suradi Tati, Andi Dewi Riang UMYATUL UMRAH .B Wahid, Abdhika Salafi Wahyudi Gani, Andika Wiwik Handayani

Title

Found 83 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 83 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 83 Documents
Search