Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.501
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan JURNAL SISTEM INFORMASI Kertha Semaya Sosiohumaniora Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Sari Pediatri Jurnal Akta Paediatrica Indonesiana Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Linguistics and Elt Journal Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) Bina Hukum Lingkungan ENGLISH JOURNAL FONDATIA Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Kumparan Fisika Cepalo Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Wellness And Healthy Magazine JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique English Journal Edukasi Lingua Sastra Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Pillar of Physics Education : Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika Jurnal Nasional Holistic Science English Teaching Journal and Research: Journal of English Education, Literature, And Linguistics Jurnal Tadbir Peradaban Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Kajian Branding Indonesia EDULIA: English Education, Linguistic and Art Journal Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bina Hukum Lingkungan Bandung Conference Series : Islamic Broadcast Communication Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Zona Manajerial: Program Studi Manajemen (S1) Universitas Batam Journal of Scientific Research, Education, and Technology Eduvest - Journal of Universal Studies Journal Markcount Finance AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Bulletin of Social Informatics Theory and Application HIKMAH : Jurnal Dakwah dan Sosial Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora RechtIdee LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Journal of Community Empowerment ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Kabuyutan: Jurnal Kajian Iilmu Sosial dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal International Journal of Health and Medicine QOUBA : Jurnal Pendidikan Jurnal Pendidikan MIPA INOVTEK Polbeng - Seri Informatika Jurnal Indonesia Mengabdi Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Bulletin of Science, Technology and Society Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)
Nia Kurniati
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 115 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 115 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Instrumen Pengukuran Kualitas Hidup Anak Terinfeksi HIV Muhaimin, Toha; Utomo, Budi; Utoyo, Dharmayati B.; Kurniati, Nia; Anugrahini, Triyanti; Zuliatie, Enny
Kesmas Vol. 6, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak penderita Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Indonesia memperlihatkan tren yang semakin meningkat karena meningkatnya proporsi perempuan terinfeksi HIV/AIDS. Pertimbangan pada dampak besar yang dihadapi anak penderita HIV mendorong kebutuhan pengembangan instrumen khusus untuk mengukur kualitas hidup mereka. Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen kualitas hidup anak penderita AIDS dengan memodifikasi instrumen yang ada sesuai dengan konteks Indonesia. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa instrumen yang dikembangkan mempunyai reliabilitas yang cukup baik pada balita dan anak usia 5 – 11 tahun. Nilai reliabilitas (Cronbach’s Alpha) balita, domain fungsi fisik, fungsi sosial, dan gejala HIV masing masing adalah 0,71; 0,72; dan 0,88, sedangkan pada anak 5 – 11 tahun, domain fungsi-fungsi fisik, psikologis, sosial, sekolah, dan gejala terkait HIV masing-masing 0,76; 0,89; 0,67; 0,67; dan 0,88. Penelitian ini menunjukkan untuk konteks Indonesia, nilai ambang batas CD4 yang menunjukkan perbedaan kualitas hidup adalah 15%. Pada balita, dari berbagai ketiga domain, hanya domain gejala terkait HIV yang cukup sensitif untuk mendeteksi perbedaan kualitas hidup anak, sementara pada anak 5 – 11 hanya domain fungsi fisik dan fungsi psikologis yang cukup sensitif untuk mendeteksi perbedaan kualitas hidup anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak HIV pada anak masih terkonsentrasi pada gangguan fungsi fisik, fungsi psikologis, dan gejala terkait HIV. Children with HIV/AIDS in Indonesia are increasing due to the increase of woman with HIV. A special instrument for measuring quality of life (QoL) of children with HIV is needed to be developed as the great impact of the infection to children. This study was conducted by modifying the existing QoL instrument of children for Indonesian context. The study indicated that the reliability of the instrument is quite good both for children under 5 and 5 – 11 years old. Reliability values (Cronbach’s Alpha) for under 5, domains of physical function, social function, and HIV-related symptoms are 71, 72, and 88 respectively while for children 5 – 11 years old, domains of physical, psychological, social, and school functions, and HIV-related symptoms are 76, 89, 67, 67, and 88 respectively. The study showed, for Indonesian context, 15% of CD4 is indicated as the threshold to detect the difference of QoL for children with HIV. However, for under 5 years old, only questions of HIV-related symptoms domain which is sensitive to detect difference QoL, whereas for children of 5 – 11 years old, the questions concerning physical and psychological domains which are sensitive to detect difference QoL. The study indicated that the impact of HIV on children is mostly on physical and psychological functions and HIV-related symptoms.
Kelalaian Pengembang Perumahan dan Kesenjangan Penegakan Hukum Atas Fasilitas Sosial dan Umum Rifayandhi, Muhamad Hanif; Kurniati, Nia; Zamil, Yusuf Saepul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12838

Abstract

This study analyzes the legal enforcement gaps in housing developers’ obligations to provide and hand over social and public facilities (fasos/fasum) to local governments. The problem arises from the inconsistency between regulatory provisions and their implementation, which allows developers to neglect their legal duties without effective sanctions. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the alignment between national housing regulations, regional government authority, and the enforcement mechanisms in Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas. The findings show that weak supervision, unclear sanction procedures, and overlapping institutional authority have resulted in the ineffective enforcement of developers’ obligations, leading to losses in public welfare and urban infrastructure quality. The study’s novelty lies in its identification of structural weaknesses in housing law enforcement and the proposal of an integrated regulatory model that strengthens the coordination between central and local governments. This model aims to ensure legal certainty, public accountability, and sustainable urban development through consistent enforcement of developers’ social and public facility obligations.   Penelitian ini menganalisis kesenjangan penegakan hukum terhadap kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan dan menyerahkan fasilitas sosial serta fasilitas umum (fasos/fasum) kepada pemerintah daerah. Permasalahan muncul akibat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan yang menyebabkan banyak pengembang lalai memenuhi kewajibannya tanpa sanksi yang efektif. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah keterkaitan antara peraturan perumahan nasional, kewenangan pemerintah daerah, dan mekanisme penegakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidakjelasan prosedur sanksi, dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi mengakibatkan kewajiban pengembang tidak terlaksana secara efektif, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan kualitas infrastruktur perkotaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum perumahan dan usulan model regulasi terpadu yang memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Model tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap kewajiban pengembang fasos dan fasum.  
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 109/Pk/Pdt/2022 dalam Kasus Dago Elos Ditinjau Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Vidi Siami Mulyanti; Nia Kurniati; Artaji Artaji
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i1.78

Abstract

Agrarian disputes in Indonesia often face challenges in ensuring legal certainly, including the execution of Supreme Court Decision No. 109/PK/Pdt/2022 concerning the Dago Elos land dispute. This study aims to analyze the legal certainly of the execution involving the Muller family’s claim based on the colonial Eigendom Verponding system and the physical control of the land by local communities. Using a normative judicial approach and descriptive qualitative analysis, primary legal documents and legal literature were purposively selected as the main data sources. The study found significant barriers to execution due to local community resistance and conflicts between colonial and national agrarian systems. The main conclusion highlights challenges in implementing the principle of legal certainty, even though the old rights have been recognized. The novelty of this research lies in its analysis of the relationship between colonial and national regulations in agrarian disputes. This study recommends comprehensive agrarian law reform to prevent similar conflicts and strengthen public trust in the national legal system.
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN Kurniati, Nia; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.228 KB)

Abstract

Pengadaan tanah untuk menyelenggarakan pembangunan prasarana jaringan jalan di kawasan perbatasan darat Negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan memberi kontribusi dukungan pertahanan dan keamanan negara, membuka keterisolasian wilayah, dan memberi aksesibilitas serta mobilitas bagi barang/jasa, dan orang. Pengadaan tanah menghadapi kendala akibat konflik norma diantara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif didasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Hasil Penelitian: Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan meliputi sebagian wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional. Penerapan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, melahirkan konsep perjanjian pinjam pakai sebagai dasar pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara tersebut. Kesimpulan: Penerapan metode penemuan hukum menjadi “benang merah” atas penyelesaian konflik norma antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 melalui penegakkan hukum Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015. Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang meliputi penggunaan bagian wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional bukan suatu keniscayaan.
PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU Afifah, Siti Sarah; Kurniati, Nia; Zamil, Yusuf Saepul
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.081 KB)

Abstract

Bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah luasan/areal lahan (tanah) terbatas, menyebabkan maraknya penggunaan ruang bawah tanah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Bandung, Jakarta, dan Makassar. Hal tersebut didukung pula dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Permasalahan muncul ketika penggunaan tanah dilakukan secara 3 (tiga) dimensi sedangkan dasar obyek pendaftaran tanah merupakan bagian-bagian permukaan bumi tertentu yang berbatas dan berdimensi 2 (dua). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menemukan legalitas bangunan gedung yang dibangun di ruang bawah tanah, dan menemukan akibat hukum penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif mengenai penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung. Penggunaan tanah dengan 3 (tiga) dimensi yang berarti tidak hanya menyangkut ukuran panjang dan lebar tanah saja, melainkan juga menyangkut ukuran tinggi/kedalaman tanah. Sehingga dalam penggunaan ruang bawah tanah harus memperhatikan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait seperti aspek hak atas tanah, penataan ruang, dan perizinan, agar ruang bawah tanah dapat dipergunakan secara legal, dan optimal sesuai dengan tujuan, dengan tetap menjaga aspek penataan ruang dan lingkungan.
PENATAAN PENGUASAAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN LANDREFORM (STUDI KASUS DI KABUPATEN BURU SELATAN) Kurniati, Nia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program landreform meningkatkan kesejahteraan petani adalah amanat UU No. 5 Tahun 1960. Redistribusi tanah salah satu program Landreform (LF) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan secara hukum kedudukan petani atas tanah. Penetapan Tanah sebagai Objek Landreform di wilayah Milik Adat, dipengaruhi oleh dipertahankan atau tidaknya tanah yang bersangkutan sebagai Milik Adat. Penegasan Tanah Objek Landreform (TOL) di atas wilayah Milik Adat di Kabupaten Buru Selatan, menjadi permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan penerapan kebijakan landreform Indonesia di kawasan Milik Adat atas tanah; serta mendeskripsikan pelaksanaan redistribusi tanah kepada petani penggarap di kawasan pertanian yang berada pada wilayah Milik Adat atas tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, (i) Tanah Milik Adat diredistribusikan kepada petani penggarap, setelah dilalui sidang Panitia LF, penegasan TOL, dan pelepasan hak oleh Soa Kepala Adat kepada Negara. (ii) Redistribusi TOL telah dicapai seluas 6.700 ha, diberikan kepada petani penerima Hak Milik sejumlah 1.228 orang. Kesimpulan, kebijakan landreform di Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Milik Adat atas tanah/Tanah Ulayat, seperti pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Buru Selatan yang telah melaksanakan redistribusi TOL dan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya.
URGENSI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM Kurniati, Nia; Surya, Sherly Meilintan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.248

Abstract

ABSTRAKKelahiran Bank Tanah merupakan implementasi asas “dikuasai negara” atas tanah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pemaknaan asas tersebut dijabarkan dalam UU No.5/1960, dalam fungsi kewenangan mengatur peruntukan tanah. Pembangunan kepentingan umum, memerlukan tanah dengan cara “pengadaan tanah” dipayungi UU No.2/2012. Timbul pertanyaan, apakah urgensi dibentuknya Bank Tanah, sementara telah ada UU No.2/2012. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada norma hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan metode analisis data secara kualitatif, berupaya mengamati dan menghubungkan data-data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian, Bank Tanah adalah badan hukum khusus (sui generis), dalam fungsinya berwenang menjadi manajer, menjamin ketersediaan tanah yang berkepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan kepentingan umum, menyediakan blueprint yang berisi pemetaan situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia, menuangkan blueprint ke dalam action plan yang berisi penataan tanah, dan cara-cara yang akan dilakukannya, menetapkan kebijakan (beleid) dalam bentuk tindakan berdasarkan blueprint dan action plan, koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait (baik di Pusat maupun di daerah); dan pengawasan serta law enforcement antara bank tanah dengan aparat penegak hukum. Maka, “dimilikinya” aset tanah oleh Bank Tanah, Negara akan mudah mendapatkan tanah yang clean and clear mendukung pengadaan tanah untuk Pembangunan kepentingan umum tanpa merugikan kepentingan individu.Kata kunci: bank tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum. ABSTRACTThe birth of the Land Bank is an implementation of the principle of "state control" over land as stated in the 1945 Constitution, Article 33 Paragraph (3). The meaning of this principle is explained in Law No. 5/1960, in the function of the authority to regulate land use. Development of public interests requires land by means of "land acquisition" under the umbrella of Law No.2/2012. The question arises, what is the urgency of establishing a Land Bank, while there is Law No.2/2012.This legal research is normative juridical research, namely research that is guided by legal norms, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Using qualitative data analysis methods, attempts to observe and relate the data obtained to legal provisions and principles related to the problem being studied.The results of the research show that the Land Bank is a special legal entity (sui generis), in its function it has the authority to act as a manager, guarantee the availability of land with legal certainty to carry out development in the public interest, provide a blueprint containing mapping of the land situation and conditions in Indonesia, incorporate the blueprint into an action plan which contains land planning and the methods that will be carried out, establishing policies (beleid) in the form of actions based on blueprints and action plans, integrated coordination with related agencies (both at the Center and in the Regions); and supervision and law enforcement between land banks and law enforcement officials. So, by "owning" land assets by the Land Bank, the State will easily obtain clean and clear land to support land acquisition for development in the public interest without harming individual interests.Keywords: land bank, land acquisition, public interest.
Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Santri PPNH Melalui E-Modul Interaktif Kurniati, Nia; Kuspiyah, Hastuti Retno; Dantia, Nanda Aprilia Cahya
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.705

Abstract

Pendampingan peningkatan kemampuan berbicara Bahasa Inggris santri Pondok Pesantren Nurul Huda melalui e-modul interaktif merupakan sebuah solusi dan upaya mengimplementasikan e-modul interaktif yang sudah disusun bagi santri Pondok Pesantren Nurul Huda. Pendampingan ini selaras dengan salah satu program wajib santri Pondok Pesantren Nurul Huda yaitu santri mampu menggunakan bahasa asing (Bahasa Inggris) dalam proses komunikasi sehari-hari di pondok. Tujuan pendampingan ini adalah memberikan pendampingan berupa praktik berbicara Bahasa Inggris santri Pondok Pesantren Nurul Huda melalui e-modul interaktif. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah seluruh santri Pondok Pesantren Nurul Huda dengan mengaplikasikan metode edukasi serta pelatihan, diskusi sekaligus ceramah, serta pendampingan praktik berbicara Bahasa Inggris oleh santri. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada kemampuan awal dan akhir santri dalam berbicara Bahasa inggris.
Pendampingan Tutor Bahasa Inggris YPPNH Dalam Menggunakan Media Pembelajaran Berupa E-Modul Interaktif Kurniati, Nia; Kuspiyah, Hastuti Retno; Fitriyah, Lailatul; Isma, Atika Faizatul
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1836

Abstract

Permasalahan utama pengabdian ini adalah 1) Pembelajaran Bahasa Inggris menjadi program wajib di Asrama, 2) Praktik penggunaan E-Modul Interaktif belum bisa dilakukan dengan maksimal karena kurangnya kompetensi tutor dalam pengaplikasian media pembelajaran berbasis teknologi pada setiap proses pembelajaran, 3) Minimnya kompetensi tutor Bahasa Inggris Asrama Putri Pusat Pondok Pesantren Nurul Huda, 4) Rendahnya motivasi tutor dalam pengembangan kompetensi diri mereka, dan 5) Metode pembelajaran yang digunakan masih metode konvensional sehingga proses pembelajaran belum menarik dan hal ini menimbulkan rendahnya motivasi santri untuk belajar Bahasa Inggris. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan berupa praktik penggunaan Media Pembelajaran berbasis teknologi berupa E-Modul Interaktif kepada Tutor Bahasa Inggris YPPNH. Metode Pelaksanaan yang diaplikasikan pada pengabdian ini adalah Edukasi dan Pelatihan, Diskusi dan Ceramah, dan Pendampingan Tutor Bahasa Inggris dalam menggunakan Media Pembelajaran berbasis teknologi berupa E-Modul Interaktif. Hasil dari Kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Tutor Bahasa Inggris YPPNH dalam mengimplementasikan e-modul interaktif dalam proses pembelajaran.
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah didasarkan oleh Bukti Eigendom Verponding di Tinjau dari Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia Muhammad Agung Purnama; Nia Kurniati; Betty Rubiati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4127

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap masyarakat yang kepemilikan hak atas tanahnya dibatalkan oleh dasar bukti eigendom verponding, dengan mengambil contoh pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 3/G/2021/PTUN yang membatalkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini menganalisis aspek hukum yang terkait dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang sah dan masyarakat yang membeli tanah dengan itikad baik. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa bukti eigendom verponding tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena tanah tersebut sudah berstatus tanah negara setelah konversi hak Barat. Selain itu, menurut Pasal 32 Ayat 2 PP Pendaftaran Tanah, jika sertifikat tanah telah diterbitkan selama 5 tahun tanpa gugatan atau keberatan, maka sertifikat tersebut tidak dapat dibatalkan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, yang berhak untuk mempertahankan hak atas tanah mereka meskipun terjadi pembatalan sertifikat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembatalan sertifikat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut.
Co-Authors - Sutrisno Abd. Hafizh, Ramdani Ade Bastian Adi Prayoga, Dimas Afidah, Ida Afifah, Siti Sarah Agnia Karimah Ahmad Muttaqin Ajat, Ajat Amaliah, Khusnatul Anggatama, Rizki Anisatur Rofiqah, Siti Anna Fitriawati Anwar, Choiril Apriliani, Anik Apriyana, Della Ariansyah, Rio Tegar Arief Hadziq Fikri Artaji Artaji Artaji, Artaji Arwin AP Akib Aryono Hendarto Asep Ahmad Sidiq Bambang Saiful Ma’arif BENI SETIAWAN Betty Rubiati Budi Utomo Cahya Dewi Satria, Cahya Dewi Chairiawaty D Lababan, Muhamad Oscario Dadang Epi Sukarsa Dantia, Nanda Aprilia Cahya Darwis, Herdianti De Side, Gagassage Nanaluih Dewi Kania Sugiharti Dharmayati B. Utoyo Diah Ajeng Setiawati, Diah Ajeng Dina Muktiarti, Dina Djajadiman Gatot Djuara P Lubis Dzela Kartika Ayuningtyas edy Eka Agustina, Eka Eko Swistoro El-Yunusi, Muhammad Yusron Maulana Emelia, Wa Ode Nadya Emelya Chow Enny Zuliatie Ere Mardella Arbiani fili, mantri kromo fandith Fitra insani Fitra Fitriani, Fidha Fujia Mesarina Sasmita Gulianti, Lia Guyup Mahardhian Dwi Putra Hani Mysha Putri Hanifah Ramadhani Nasution Hastuti Retno Kuspiyah, Hastuti Retno Hellena Deli Helza Nova Lita Hendi Suhendi Hendra, Zul Hermanto, Basuki Sri Ibnu Fakhir Ida Afidah Idham Amir Imas Sukaesih Sitanggang Iqbal Nur Muhammad Irawati Irawati Irman Hermadi Isma, Atika Faizatul Iswan jovanka, Novalizcitra K.A. Gafur, Tri Baginda Kartini, Fitriah Kemas Firman Khadijah, Dinda Nur Khaerunnisa, Hasna Kharawan, Athifah Arsa Khatimah, Nur Khusnul Khusnah, Anisa Ul Komarudin Shaleh Lailatul Fitriyah Lestari, Lilia Putri lilis nurhayati Lokapitasari Belluano, Poetri Lestari Lulu Alawiyah Nurillah M Nur hidayat, Dayad Magdalena, Silvia Malki Ahmad Nasir Maret Priyanta Marsa, Shela Septina Marsubrin, Putri Maharani Tristanita Maslena, Mega Maudya, Fatma Namira Mey Susanti AS Milatun khasanah Milda Milda, Milda Mildasari, Mildasari Mordekhai, Jordan Mubarak, Syahrul Muhammad Agung Purnama Muhammad Farhan Muhammad Nabil Muhammad Nurramadhan Muhammad Raihan Muhammad Rifqi Rosyaddin Mulya Rahma Karyanti, Mulya Rahma Mulya Safri Mustari, Muhid N. Sausan M. Sholeh Nabila, Azzah Nafilia Nesafitri Nasruddin Nazirah, Aliyah Novie Amelia Chozie Nurbella Nurhayati, Elis Nurwahidah P, Kharisma Jayak Pentatito Gunowibowo Pramadytha Maharani Putri Irmansyah Pramita Gayatri Prasetyo, Windu Gandung Puji Adi Pertiwi Purnawansyah Purnawansyah Putri, Desy Hanisa Rahman, Miftakhul Rahmatia Tajudin Raihanam Zulfahri Ramdaniah Ramdaniah Raudhah, Putri Reginawanti Hindersah Reni Reni, Reni Retno Damayanti Reyes, Maria Clara Reynata Alya Hartono Rheny Asri Chandra Putri Ridho Riandi Rifayandhi, Muhamad Hanif Rilus Kinseng Riqkiyah, Diyana Fauziya Riska Hediya Putri Riska Mauliana Rismiati, Della Ritonga, Ivan Teguh Saputra Rohmatul Mahfiroh Rukhviyanti, Novi Rumengan, Tommy Arby Sabilah, Dina Sakna, Sabilinnisa' Salim, Yulita Santos, Luis Santoso, Dara Ninggar Septiani, Ni Kadek Ely Septiani, Nita Setiawan Asri, Nur Aslam Setyo Riyanto Shaleh, Komarudin Sherly Meilintan Surya Shofa, Ghefira Zahira Silvi Yulia Sari Siska Anraeni Sondi Kuswaryan Sri Hastuti Noer Sri Hermanto, Basuki SRI RAHMAYANTI Sri Utami Sudigdo Sastroasmoro Sugeng Sutiarso Sutisari, Werdi Syaumudinsyah Syaumudinsyah, Syaumudinsyah Syukur, Amalia Nurfitria T Nilamsari Tezsa Arbainatasya Tian Sopyan Abdullah Toha Muhaimin Tri Ferga Prasetyo Tripandi Silaban Triyanti Anugrahini Ulfia Hasanah Ulwiyah, Fina Uswatun Layina Maya Vidi Siami Mulyanti Wahyu Wijaya Widiyanto Widia Ningsih, Widia Widyani, Julia Wisnu Probo Wijayanto Yani Pujiwati Yessi Yuniarti Yogi Prawira, Yogi Yuliana Yuliana Yulianah M. Yusuf, Siti Yulinda Adharani, Yulinda Yusuf Saepul Zamil YUSUF, DIANA Yusuf, Siti Yulianah M. Zahirah, Dinna Zakiudin Munasir Zulaikah