Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.501
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan JURNAL SISTEM INFORMASI Kertha Semaya Sosiohumaniora Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Sari Pediatri Jurnal Akta Paediatrica Indonesiana Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Linguistics and Elt Journal Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) Bina Hukum Lingkungan ENGLISH JOURNAL FONDATIA Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Kumparan Fisika Cepalo Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Wellness And Healthy Magazine JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique English Journal Edukasi Lingua Sastra Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Pillar of Physics Education : Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika Jurnal Nasional Holistic Science English Teaching Journal and Research: Journal of English Education, Literature, And Linguistics Jurnal Tadbir Peradaban Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah Kajian Branding Indonesia EDULIA: English Education, Linguistic and Art Journal Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bina Hukum Lingkungan Bandung Conference Series : Islamic Broadcast Communication Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Zona Manajerial: Program Studi Manajemen (S1) Universitas Batam Journal of Scientific Research, Education, and Technology Eduvest - Journal of Universal Studies Journal Markcount Finance AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Bulletin of Social Informatics Theory and Application HIKMAH : Jurnal Dakwah dan Sosial Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora RechtIdee LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Journal of Community Empowerment ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Kabuyutan: Jurnal Kajian Iilmu Sosial dan Humaniora Berbasis Kearifan Lokal International Journal of Health and Medicine QOUBA : Jurnal Pendidikan Jurnal Pendidikan MIPA INOVTEK Polbeng - Seri Informatika Jurnal Indonesia Mengabdi Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Bulletin of Science, Technology and Society Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)
Nia Kurniati
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 115 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 115 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
URGENSI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM Kurniati, Nia; Surya, Sherly Meilintan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.248

Abstract

ABSTRAKKelahiran Bank Tanah merupakan implementasi asas “dikuasai negara” atas tanah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pemaknaan asas tersebut dijabarkan dalam UU No.5/1960, dalam fungsi kewenangan mengatur peruntukan tanah. Pembangunan kepentingan umum, memerlukan tanah dengan cara “pengadaan tanah” dipayungi UU No.2/2012. Timbul pertanyaan, apakah urgensi dibentuknya Bank Tanah, sementara telah ada UU No.2/2012. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada norma hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan metode analisis data secara kualitatif, berupaya mengamati dan menghubungkan data-data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian, Bank Tanah adalah badan hukum khusus (sui generis), dalam fungsinya berwenang menjadi manajer, menjamin ketersediaan tanah yang berkepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan kepentingan umum, menyediakan blueprint yang berisi pemetaan situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia, menuangkan blueprint ke dalam action plan yang berisi penataan tanah, dan cara-cara yang akan dilakukannya, menetapkan kebijakan (beleid) dalam bentuk tindakan berdasarkan blueprint dan action plan, koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait (baik di Pusat maupun di daerah); dan pengawasan serta law enforcement antara bank tanah dengan aparat penegak hukum. Maka, “dimilikinya” aset tanah oleh Bank Tanah, Negara akan mudah mendapatkan tanah yang clean and clear mendukung pengadaan tanah untuk Pembangunan kepentingan umum tanpa merugikan kepentingan individu.Kata kunci: bank tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum. ABSTRACTThe birth of the Land Bank is an implementation of the principle of "state control" over land as stated in the 1945 Constitution, Article 33 Paragraph (3). The meaning of this principle is explained in Law No. 5/1960, in the function of the authority to regulate land use. Development of public interests requires land by means of "land acquisition" under the umbrella of Law No.2/2012. The question arises, what is the urgency of establishing a Land Bank, while there is Law No.2/2012.This legal research is normative juridical research, namely research that is guided by legal norms, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Using qualitative data analysis methods, attempts to observe and relate the data obtained to legal provisions and principles related to the problem being studied.The results of the research show that the Land Bank is a special legal entity (sui generis), in its function it has the authority to act as a manager, guarantee the availability of land with legal certainty to carry out development in the public interest, provide a blueprint containing mapping of the land situation and conditions in Indonesia, incorporate the blueprint into an action plan which contains land planning and the methods that will be carried out, establishing policies (beleid) in the form of actions based on blueprints and action plans, integrated coordination with related agencies (both at the Center and in the Regions); and supervision and law enforcement between land banks and law enforcement officials. So, by "owning" land assets by the Land Bank, the State will easily obtain clean and clear land to support land acquisition for development in the public interest without harming individual interests.Keywords: land bank, land acquisition, public interest.
Efektivitas Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris pada Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Yusuf, Siti Yulianah M.; Hermanto, Basuki Sri; Kurniati, Nia; Syaumudinsyah, Syaumudinsyah; Kartini, Fitriah
Jurnal Tadbir Peradaban Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Tadbir Peradaban
Publisher : Prodi Manajemen STIE Hidayatullah Depok

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55182/jtp.v4i1.366

Abstract

Setiap upaya peningkatan perekonomian tersebut tidak luput dari adanya peranan jasa notaris karena dalam pendiriannya butuh kepastian hukum, guna memberikan perlindungan hukum dalam setiap tindakannya. Kemampuan profesional Notaris berkaitan erat dengan mutu pelayanan jasa hukum notaris kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya notaris ada kemungkinan terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut bisa terjadi karena adanya permintaan khusus dari klien untuk melakukan penyimpangan tersebut. Sehingga perlu adanya pengawasan khususnya dari sisi kode etik. Sebagai langkah nyata untuk pengawasan tersebut maka dibentuklah majelis pengawas, mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Dalam hal ini setiap dewan pengawas tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk melakukan pengawasan di tingkat daerah, maka dibentuklah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Keanggotan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari unsur pemerintah (kumham, pemda) dan akademisi. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berperan sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIDUDUKI OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI DITINJAU DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERTANAHAN INDONESIA Khaerunnisa, Hasna; Kurniati, Nia; Artaji, Artaji
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10871

Abstract

ABSTRAK             Tanah-tanah yang tidak didayagunakan seringkali dijumpai diduduki oleh masyarakat secara begitu saja dan dalam jangka waktu lama. Dalam kenyataanya, diatas lahan tersebut terdapat subjek pemegang hak nya yaitu Pemerintah,  masih banyak kasus-kasus dalam bidang pertanahan mengenai penguasaan aset Pemerintah oleh masyarakat dan telah menempati dalam kurun waktu cukup lama dan berpuluh-puluh tahun dan secara fisik sudah dikuasai oleh masyarakat sejak lama tanpa kejelasan status hak nya di atas lahan milik aset Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis aset tanah Pemerintah Daerah yang dididuduki oleh masyarakat ditinjau dari persfektif Hukum Pertanahan dan penyelesaian sengketa atas tanah Pemerintah Daerah yang dididuduki oleh masyarakat ditinjau dari persfektif Hukum Pertanahan. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku  dikaitkan dengan teori hukum dan praktek mengenai hukum agraria nasional. Tahap penelitian dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, aset Pemerintah yang diduduki oleh masyarakat ditinjau dari persfektif Hukum Pertanahan bahwa masyarakat belum mempunyai status hak terhadap tanah aset pemerintah yang diduduki oleh Masyarakat. Maka dalam hal ini, masyarakat tidak dapat menguasai, menggunakan, memanfaatkan tanah di atas aset Pemerintah. Pembiaran terhadap aset oleh Pemerintah disebabkan kurangnya pengawasan dan pengelolaan serta anggaran dan sumber daya manusia yang dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mengelola aset secara efektif. Kedua, Penyelesaian sengketa atas tanah aset Pemerintah yang didiuduki oleh masyarakat melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya dan para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. BPN sebagai mediator yang netral yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah melalui mediasi kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.  Kata Kunci: Sengketa Tanah, Aset Pemerintah dan Masyakat ABSTRACT  Regulations regarding unused land are often fulfilled by the community casually and over a long period of time. In fact, on this land the subject holder of the rights is the Government, there are still many cases in the land sector regarding control of Government assets by the community and have been occupied for quite a long period of time and for decades and have been physically controlled by the community for a long time. . without clarity regarding the status of their rights to land belonging to Government assets. This research aims to determine and analyze Regional Government land assets occupied by the community from a Land Law perspective and complete settlement of Regional Government land occupied by the community from a Land Law perspective. The author conducted research using normative research methods which are descriptive analytical in nature, namely collecting existing facts and analyzing applicable regulations related to legal theory and practice regarding national agrarian law. The research stage was carried out through library research and field research. The research results show that, firstly, government assets controlled by the community are viewed from a Land Law perspective, meaning that the community does not yet have rights to government land assets controlled by the community. So in this case, the community cannot control, use or exploit land on Government assets. The government's neglect of assets is caused by a lack of supervision and management as well as budget and human resources which can hamper the government's ability to manage assets effectively. Second, the settlement of government land assets occupied by the community through mediation has been very beneficial and the parties have reached an agreement that ends the dispute in a fair and mutually beneficial manner. BPN as a neutral mediator who does not have the authority to make decisions in resolving land rights through mediation, the authority is completely transferred to the parties based on the agreement.  Keywords: Land Disputes, Government and Community Assets
Settlement Of Land Acquisition Disputes For Komodo Super Priority Tourism Development Maudya, Fatma Namira; Kurniati, Nia; Zamil, Yusuf Saepul
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11410

Abstract

ABSTRAK Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hak atas tanah memiliki fungsi sosial dan dapat dicabut untuk kepentingan umum. Pembangunan pariwisata Super Prioritas Komodo menimbulkan konflik dan sengketa, serta merugikan masyarakat asli pulau Komodo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, dilakukan dengan cara kepustakaan atau disebut juga “Legal Research”. Metode pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, yang di analitis untuk mendapatkan jawaban permasalahan hukum yang dibahas. Sebelum tahun 1980, mayoritas warga Kampung Komodo adalah petani dan nelayan. Namun, seiring hadirnya Balai Taman Nasional Komodo sesudah penetapan Pulau Komodo dan sekitarnya menjadi taman nasional, kehidupan warga setempat berubah. Proses pengadaan tanah dilakukan tanpa melibatkan masyarakat terdampak, sehingga memunculkan berbagai kasus perampasan tanah. Proses penyelesaian sengketa ini memerlukan waktu yang panjang dan membutuhkan proses yang rumit. Proses mediasi dapat dilakukan untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan untuk semua pihak. Hal ini merupakan salah satu langkah penyelesaian yang paling tepat dalam kasus ini. Kata Kunci: Tanah, Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa. ABSTRACT Land has an important role in human life because it cannot be separated from human life. Land rights have a social function and can be revoked for the public interest. The development of Komodo Super Priority tourism has led to conflicts and disputes, as well as harming the indigenous people of Komodo Island. This research is a normative legal research, conducted by means of literature or also called “Legal Research”. The method of approach is a statutory approach, conceptual approach, which is analyzed to get answers to the legal problems discussed. Before 1980, the majority of Komodo villagers were farmers and fishermen. However, with the presence of the Komodo National Park Center after the establishment of Komodo Island and its surroundings into a national park, the lives of local residents changed. The land acquisition process was conducted without involving the affected communities, resulting in various cases of land grabbing. The process of resolving these disputes takes a long time and requires a complicated process. A mediation process can be used to find a solution that is favorable to all parties. This is one of the most appropriate resolution steps in this case. Keywords: Land, Land Acquisition, Dispute Resolution.
Minimarket Sales Optimization: Implementation of  FP-Growth dan MongoDB  With Python kurniati, Nia; Rukhviyanti, Novi
INOVTEK Polbeng - Seri Informatika Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : P3M Politeknik Negeri Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35314/2qh79f26

Abstract

This study applies an integrated FP-Growth algorithm with MongoDB and Python to analyze 150,000 minimarket transaction records over a one-year period. The dataset includes transaction numbers, product names, quantities sold, transaction dates, purchase prices, and selling prices. The parameters of a minimum support of 0.001, a confidence of 0.01, and a lift above 1.0 are used to ensure relevant association rules. The analysis indicates that the discovered product association patterns can increase operational efficiency by up to 15%, particularly in instant food and ready-to-drink beverage categories. These data-driven strategies also boost sales volume by 12.3% and reduce dead stock by 8.7%. Beras MCS 5KG stands out as the most profitable product, with a margin of IDR 1,066,724,400. The main strength of this study lies in the integration of FP-Growth with MongoDB, enabling large-scale real-time analysis without generating candidate itemsets. This approach enhances data processing efficiency, allowing minimarkets to optimise inventory and promotional strategies more accurately.
Comparative Analysis of Growth Models for Lettuce (Lactuca sativa) in a Plant Factory under Red-Blue LED Treatment Putra, Guyup Mahardhian Dwi; De Side, Gagassage Nanaluih; Setiawati, Diah Ajeng; Kurniati, Nia
Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) Vol. 14 No. 4 (2025): August 2025
Publisher : The University of Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jtepl.v14i4.1452-1464

Abstract

The growth of lettuce (Lactuca sativa) in controlled environments such as Plant Factories is highly influenced by lighting, particularly under red-blue (RB) LED treatment. Accurate growth prediction models are essential for optimizing yield. This study compared four models linear, polynomial, logistic, and Gompertz to determine the best predictor of leaf area expansion. Leaf area measurements over 30 days were analyzed using Easy Leaf Area software. Results showed that the Gompertz model consistently outperformed others with the lowest Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 14.55% (slow), 39.51% (medium), and 29.13% (high), and the highest R² values of 0.99 across all growth categories. In contrast, linear and polynomial models exhibited extremely high MAPE values, exceeding 300% in most cases. The study concludes that the Gompertz model is the most accurate and biologically realistic for modeling lettuce growth in Plant Factory systems, offering robust predictive capability for sustainable precision agriculture.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK: PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK K.A. Gafur, Tri Baginda; Kurniati, Nia
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i2.32

Abstract

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membuka ruang bagi penegakan kasus kebakaran hutan dengan menggunakan pertanggungjawaban mutlak. Melalui metode yuridis normatif dengan analisis data bersifat yuridis kualitatif, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Dalam praktik ditemukan beberapa putusan yang mengabulkan gugatan dengan menggunakan dasar pertanggungjawaban mutlak dan sebagian lagi menggunakan dasar pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.
EKSISTENSI BANK TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PERTANAHAN Kurniati, Nia; Milda, Milda
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2024
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v6i2.253

Abstract

Peningkatan pertumbuhan penduduk menyebabkan pembangunan juga turut meningkat. Akan tetapi hal tersebut tidak diikuti oleh ketersediaan tanah untuk pembangunan ikut meningkat yang menyebabkan ketersediaan tanah menjadi tidak memadai. Lahirlah Badan Bank Tanah yang merupakan badan hukum khusus untuk mengelola tanah. Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi Badan Bank Tanah ditinjau dari perspektif politik hukum pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis data bersifat yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan Badan Bank Tanah dalam perspektif politik hukum pertanahan merupakan pilihan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga Badan Bank tanah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dan penataan tanah untuk pembangungan bagi kepentingan umum serta sebagai penjaga suplai kebutuhan pemerintah akan tanah.
Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Akhlak Karimah siswa kelas IX MTs Raudlatul Jannah Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Kurniati, Nia; Edy
Dakwatussifa: Journal of Da'wah and Communication Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Da'wah and Comucation
Publisher : STIT Sirojul Falah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56146/dakwatussifa.v3i1.173

Abstract

The development of science and technology is currently very rapid, marked by the emergence of AI (Artificial Intelligence) and IoT (Internet of Things), apart from being able to improve human welfare, it will also have a negative impact. As a bulwark for students' self-defense in facing various challenges of the times, students need to receive religious education so that they do not fall into bad things. Learning moral beliefs is one part of the field of Islamic religious education that can provide knowledge, appreciation and a strong will to practice good morals and avoid bad morals. The aim of this research is to determine the effect of learning moral beliefs on the morals of class IX students at MTs Raudlatul Jannah Cijujung, Sukaraja District, Bogor Regency. This research uses quantitative research methods to determine the effect of variable X on variable Y. The population in this research is class IX students at MTs Raudlatul Jannah Cijujung. This research sample was taken using non-probability sampling techniques with total sampling or saturated sampling. Samples were taken from the entire population, namely 25 respondents. The data collection techniques used in this research are library and field methods. The instrument in this research uses a Likert scale in checklist form. The research results show that calculating the person coefficient using the Product Moment formula obtained a correlation value of 0.824 at a significance level of 5% from the r table of 0.413. Meanwhile, based on the t test, the tcount value is 12.274 > ttable is 1.717, meaning tcount is greater than ttable, so it can be concluded that in this study Ha is accepted and H0 is rejected. This means that there is an influence of learning moral beliefs on students' morals.
KAJIAN HUKUM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH WAKAF UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TINGGAL BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH: KAJIAN HUKUM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH WAKAF UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TINGGAL BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Kurniati, Nia
KABUYUTAN Vol 1 No 2 (2022): Kabuyutan, Juli 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/kabuyutan.v1i2.36

Abstract

Pengadaan tempat tinggal yang layak bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban Negara, demikian menurut bunyi Pasal 28 h Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan tanah Negara sangat terbatas, sehingga Negara belum mampu menyediakan lahan untuk mendirikan tempat tinggal yang layak, bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa lembaga wakaf tanah menjadi alternatif pengadaan tanah untuk membangun tempat tinggal secara vertikal dalam bentuk rumah susun. Secara yuridis formal peraturan perundang-undangan telah mendukung pemberdayaan tanah wakaf untuk didirikan bangunan secara vertikal yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kesimpulan, pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di atas tanah wakaf tidak mengurangi kewenangan Nazhir sebagai pemilik hak atas tanah wakaf.
Co-Authors - Sutrisno Abd. Hafizh, Ramdani Ade Bastian Adi Prayoga, Dimas Afidah, Ida Afifah, Siti Sarah Agnia Karimah Ahmad Muttaqin Ajat, Ajat Amaliah, Khusnatul Anggatama, Rizki Anisatur Rofiqah, Siti Anna Fitriawati Anwar, Choiril Apriliani, Anik Apriyana, Della Ariansyah, Rio Tegar Arief Hadziq Fikri Artaji Artaji Artaji, Artaji Arwin AP Akib Aryono Hendarto Asep Ahmad Sidiq Bambang Saiful Ma’arif BENI SETIAWAN Betty Rubiati Budi Utomo Cahya Dewi Satria, Cahya Dewi Chairiawaty D Lababan, Muhamad Oscario Dadang Epi Sukarsa Dantia, Nanda Aprilia Cahya Darwis, Herdianti De Side, Gagassage Nanaluih Dewi Kania Sugiharti Dharmayati B. Utoyo Diah Ajeng Setiawati, Diah Ajeng Dina Muktiarti, Dina Djajadiman Gatot Djuara P Lubis Dzela Kartika Ayuningtyas edy Eka Agustina, Eka Eko Swistoro El-Yunusi, Muhammad Yusron Maulana Emelia, Wa Ode Nadya Emelya Chow Enny Zuliatie Ere Mardella Arbiani fili, mantri kromo fandith Fitra insani Fitra Fitriani, Fidha Fujia Mesarina Sasmita Gulianti, Lia Guyup Mahardhian Dwi Putra Hani Mysha Putri Hanifah Ramadhani Nasution Hastuti Retno Kuspiyah, Hastuti Retno Hellena Deli Helza Nova Lita Hendi Suhendi Hendra, Zul Hermanto, Basuki Sri Ibnu Fakhir Ida Afidah Idham Amir Imas Sukaesih Sitanggang Iqbal Nur Muhammad Irawati Irawati Irman Hermadi Isma, Atika Faizatul Iswan jovanka, Novalizcitra K.A. Gafur, Tri Baginda Kartini, Fitriah Kemas Firman Khadijah, Dinda Nur Khaerunnisa, Hasna Kharawan, Athifah Arsa Khatimah, Nur Khusnul Khusnah, Anisa Ul Komarudin Shaleh Lailatul Fitriyah Lestari, Lilia Putri lilis nurhayati Lokapitasari Belluano, Poetri Lestari Lulu Alawiyah Nurillah M Nur hidayat, Dayad Magdalena, Silvia Malki Ahmad Nasir Maret Priyanta Marsa, Shela Septina Marsubrin, Putri Maharani Tristanita Maslena, Mega Maudya, Fatma Namira Mey Susanti AS Milatun khasanah Milda Milda, Milda Mildasari, Mildasari Mordekhai, Jordan Mubarak, Syahrul Muhammad Agung Purnama Muhammad Farhan Muhammad Nabil Muhammad Nurramadhan Muhammad Raihan Muhammad Rifqi Rosyaddin Mulya Rahma Karyanti, Mulya Rahma Mulya Safri Mustari, Muhid N. Sausan M. Sholeh Nabila, Azzah Nafilia Nesafitri Nasruddin Nazirah, Aliyah Novie Amelia Chozie Nurbella Nurhayati, Elis Nurwahidah P, Kharisma Jayak Pentatito Gunowibowo Pramadytha Maharani Putri Irmansyah Pramita Gayatri Prasetyo, Windu Gandung Puji Adi Pertiwi Purnawansyah Purnawansyah Putri, Desy Hanisa Rahman, Miftakhul Rahmatia Tajudin Raihanam Zulfahri Ramdaniah Ramdaniah Raudhah, Putri Reginawanti Hindersah Reni Reni, Reni Retno Damayanti Reyes, Maria Clara Reynata Alya Hartono Rheny Asri Chandra Putri Ridho Riandi Rifayandhi, Muhamad Hanif Rilus Kinseng Riqkiyah, Diyana Fauziya Riska Hediya Putri Riska Mauliana Rismiati, Della Ritonga, Ivan Teguh Saputra Rohmatul Mahfiroh Rukhviyanti, Novi Rumengan, Tommy Arby Sabilah, Dina Sakna, Sabilinnisa' Salim, Yulita Santos, Luis Santoso, Dara Ninggar Septiani, Ni Kadek Ely Septiani, Nita Setiawan Asri, Nur Aslam Setyo Riyanto Shaleh, Komarudin Sherly Meilintan Surya Shofa, Ghefira Zahira Silvi Yulia Sari Siska Anraeni Sondi Kuswaryan Sri Hastuti Noer Sri Hermanto, Basuki SRI RAHMAYANTI Sri Utami Sudigdo Sastroasmoro Sugeng Sutiarso Sutisari, Werdi Syaumudinsyah Syaumudinsyah, Syaumudinsyah Syukur, Amalia Nurfitria T Nilamsari Tezsa Arbainatasya Tian Sopyan Abdullah Toha Muhaimin Tri Ferga Prasetyo Tripandi Silaban Triyanti Anugrahini Ulfia Hasanah Ulwiyah, Fina Uswatun Layina Maya Vidi Siami Mulyanti Wahyu Wijaya Widiyanto Widia Ningsih, Widia Widyani, Julia Wisnu Probo Wijayanto Yani Pujiwati Yessi Yuniarti Yogi Prawira, Yogi Yuliana Yuliana Yulianah M. Yusuf, Siti Yulinda Adharani, Yulinda Yusuf Saepul Zamil YUSUF, DIANA Yusuf, Siti Yulianah M. Zahirah, Dinna Zakiudin Munasir Zulaikah