Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.315
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Arsitektur DASENG USU LAW JOURNAL Jurnal Profesi Kependidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum University Of Bengkulu Law Journal Syntax Idea Legalitas: Jurnal Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan) Jurnal Scientia Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan NOMOI Law Review Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Jurnal Al-Hikmah Buletin Konstitusi Law_Jurnal RIO LAW JURNAL Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pencerah Bangsa Outline Journal of Management and Accounting Paryaṭaka : Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Mahadi : Indonesia Journal of Law Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Journal of Environmental and Development Studies Mammiri: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Jurnal NORMATIF J-CEKI
Dedi Harianto
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 109 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 109 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
ANALISIS YURIDIS TITEL EKSEKUTORIAL ATAS HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor 13/PDT.PLW/2016/PN.BKT) Popy Roza; Sunarmi; T. Keizerina Devi Azwar; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.81

Abstract

Titel eksekutorial tertuang pada Pasal 14 ayat (3) UUHT yang berbunyi “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Tetapi kekuatan titel eksekutorial terkesan tidak dapat diaksekusi serta merta, frasa “cidera janji” oleh debitur yang ada di peraturan perundang-undangan masih abstrak dan tidak jelas. Pada putusan 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt pengumuman lelang sudah diumumkan oleh KPKNL tanpa mematuhi tata cara pelelangan yang berlaku. Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data digunakan analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat agar mudah dipahami oleh para pembaca. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa Titel eksekutorial tertuang pada Pasal 14 ayat (3) UUHT yang berbunyi “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Bahwa Keputusan hakim pada perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt dengan membatalkan pengumuman lelang atas objek hak tanggungan jika dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah benar, seperti yang tertera pada Pasal 20 ayat (3) UUHT yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan”. Terkait dengan putusan nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt bahwa debitur mengakui bahwa telah melakukan kemacetan pembayaran angsuran kepada kreditor karena penurunan keuntungan pada usaha dagang yang dilakukan debitur, oleh karena itu kreditor ingin melakukan pelelangan terhadap jaminan hak tanggungan milik dibitur.
AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN Rahman Frija; Utary Maharany Barus; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.207

Abstract

Akibat hukum pasca merger bank tidak hanya terjadi pada penggabungan dan pergantian nama perseroan, tetapi berlanjut pada setiap perbuatan hukum bank sebelum merger. Begitu pula yang ditemui PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani, dimana memiliki dokumen pengikatan jaminan dengan nama bank sebelum merger sehingga diperlukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger? Bagaimana akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.? Bagaimana kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data secara penelitian kepustakaan (Library Research) serta penelitian lapangan (Field Research). Metode analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisi data hasil penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif melalui kerangka normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan merger mengakibatkan pada dokumen pengikatan yang tertera nama penerima jaminan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah atau PT. BRI Syariah, Tbk. maka dilakukan konversi menjadi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal tersebut berdasarkan asas hukum jaminan, dalam dokumen pengikatan jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima. Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. belum melakukan perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan jaminan maka akan menimbulkan potensi dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN PERSAWAHAN DENGAN PENGELOLA WISATA BIDADARI DI DUSUN PAMAH SIMELIR DESA TELAGAH KECAMATAN SEI BINGAI, KABUPATEN LANGKAT Rabiatul Adawiyah; Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.216

Abstract

Perjanjian kerjasama pengusahaan lahan pertanian/sawah sebagai objek wisata memberikan keadilan dan kepastian hukum. Ini memposisikan Dusun Pamah Simelir, Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dalam pengelolaan obyek wisata. Perjanjian ini di luar KUHPerdata, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengaturan Kerjasama pengelolaan Obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat; Bagaimana bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dilihat dari hukum kontrak di Indonesia; Apakah kesepakatan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola Obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Telah Menerapkan Prinsip Keadilan bagi Menjamin Kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu pengaturan kerjasama pengelolaan obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir dalam pelaksanaan pengelolaannya memberikan kuasa kepada pengelola wisata. Pemberian hak pengelolaan ini didasari atas perjanjian tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam akta tertulis antara kedua belah pihak tersebut. Bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir dimana setelah melalui proses perundingan, tercipta kesepakatan mengenai hak dan kewajiban pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari beserta pelaksanaan pembagian hasil dari pengelolaan wisata bidadari. Kesepakatan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir berdasarkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sudah tercermin keadilan walaupun sesungguhnya perlu terdapat perubahan yang harus dilakukan demi tercapainya suatu keadilan secara utuh.
KEDUDUKAN KARTU PEMEGANG HAK SEWA KIOS (KPHSK) SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kota Pematangsiantar Henny Putri Raya Bernice Marpaung; Hasim Purba; Rosnidar Sembiring; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.328

Abstract

Fungsi intermediary lembaga perbankan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kota Pematangsiantar diwujudkan dalam pemberian fasilitas kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satunya dengan objek jaminan Kartu Pemegang Hak Sewa Kios (KPHSK). Mengkaji KPHSK sebagai hak sewa menurut hukum kebendaan dan hukum perorangan yang ada di Indonesia dengan pendapat para ahli juga melalui teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Apa yang menjadi dasar pihak bank dalam menjaminkan hak sewa sebagai objek jaminan kredit dan bagaimana KPHSK tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam perjanjian kredit. Kemudian mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2021: Bukti Mahalnya Keadilan di Indonesia Purba, M Hadyan Yunhas; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Dedi Harianto
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i2.8807

Abstract

Legal remedies for objections to the decision of the Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") submitted to the Commercial Court (formerly the District Court) are the legal rights of the reported business actor who does not accept the decision. This right has been guaranteed in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("UU No. 5/1999") and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("Law No. 11/2020"). The rights guaranteed by the two regulations are human rights as regulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia ("1945 Constitution"), where these rights must, of course, be respected and upheld. This type of research is normative juridical research, which involves taking inventory of laws and regulations, journals, legal principles, encyclopedias, and other literature to be analyzed qualitatively. The results obtained made it known that the norms contained in Article 4 paragraph (1) letter D of Supreme Court Regulation Number 3 of 2021 concerning Procedures for Filing and Examination of Objections to Decisions of the Commission for the Supervision of Business Competition at the Commercial Court ("Perma No.3/2021") became an obstacle for the reported business actor in filing an objection against the KPPU's decision. This is not appropriate and is contrary to the concept of a rule of law.
Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup Ritonga, Joni Sandri; Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 4 (2022): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i4.32

Abstract

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia beberapa tahun lalu, merupakan fakta hukum bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, tidak sesuai dengan harapan dan aturan yang telah ditentukan. Untuk itulah penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebagai pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara khusus membahas mengenai kriteria pertanggungjawaban mutlak berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kreteria pertanggungjwaban mutlak berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2009 dan Pasal 22 angka (33) UU Nomor 11 Tahun 2020. Pentingnya penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan terdapat 7 (tujuh) ide yang ditawarkan sebagai solusi penerapan pertanggungjawaban mutlak bagi korporasi pelaku karhutla yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius. Kata kunci: Korporasi, Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Mutlak. Abstract The phenomenon of forest and land fires that occurred in various parts of Indonesia several years ago is a legal fact that the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, and various laws and regulations others, not in accordance with the expectations and rules that have been determined. For this reason, this study will discuss absolute responsibility for corporations as perpetrators of forest and land fires that result in pollution and/or environmental damage. Specifically discussing the criteria for absolute accountability based on Law Number 32 of 2009 and Law Number 11 of 2020. The results of the analysis show that . The criteria for absolute accountability are based on Article 88 of Law Number 32 of 2009 and Article 22 number (33) of Law Number 11 of 2020. The importance of implementing absolute accountability for corporations that carry out forest and land fires that result in environmental pollution and/or damage, and there are 7 (seven) ideas that offered as a solution to the application of absolute responsibility for corporations that are involved in forest and land fires causing pollution and/or environmental damage that pose a serious threat. Keywords: Absolute Accountability, Corporate, Environment.
Tanggungjawab Produsen Terhadap Kerugian Atas Produk Yang Dijual Melalui Sistem Penjualan Langsung (Direct Selling) Secara Multi Level Hutagalung, Gomgomie Andrew; Sunarmi; Devi, T. Keizerina; Dedi Harianto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i1.37

Abstract

Sejalan dengan bervariasinya barang dan/atau jasa yang ada, kegiatan pemasaran barang dan/atau jasa tersebut menjadi suatu kegiatan yang penting dari keseluruhan kegiatan pelaku usaha. Ada beragam bentuk metode pemasaran barang dan/atau jasa, salah satunya adalah bentuk multi level marketing yang merupakan bentuk pemasaran dengan sistem penjualan langsung (direct selling). Faktanya sistem penjualan multi level marketing dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap kerugian atas barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Untuk itu penelitian ini berujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab produsen terhadap produk yang dijual dengan sistem penjualan langsung secara MLM. Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab produsen terhadap produk yang dijual dengan sistem penjualan langsung secara multi level marketing memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang dan memberi kompensasi berupa ganti rugi, kemudian perusahaan dalam memasarkan produknya mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu peraturan tentang sistem penjualan langsung dan undang-undang perlindungan konsumen. Kata kunci: Kerugian atas produk, multi level marketing, sistem penjualan langsung, Tanggung jawab produsen. Abstract In line with the variety of existing goods and/or services, the marketing of these goods and/or services becomes an important activity of the overall activities of business actors. There are various forms of marketing methods for goods and/or services, one of which is a form of multi-level marketing which is a form of marketing with a direct selling system. In fact, the multi-level marketing sales system can cause legal problems related to consumer protection against losses for goods or services produced by the company. For this reason, this study aims to analyze the producer's responsibility for products sold with an MLM direct selling system. Based on the results of the research, the producer's responsibility for products sold with a direct selling system in multi-level marketing provides a grace period of 7 (seven) working days for business partners and consumers to return goods and provide compensation in the form of compensation, then the company in marketing its products follows the regulations. the applicable laws are regulations on direct sales systems and consumer protection laws. Keywords: direct sales system, multi level marketing, Producer responsibility, Product loss.
Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Putra, Hadian Indrawan; Purba, Hasim; Siregar, Mahmul; Harianto, Dedi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.297

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam pembangunan, baik itu untuk program pemerintah, perusahaan, maupun individu guna mendorong pertumbuhan nasional. Proses ini meliputi tahapan persiapan, penentuan, pelaksanaan tender, dan administrasi yang luas. Sumber dana dapat berasal dari APBN atau non-APBN, dengan regulasi yang berbeda untuk BUMN dan perusahaan swasta seperti PT. X. Kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi kunci dalam proses ini, namun sering terjadi ketidakseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, memberikan masukan bagi pemerintah, BUMN, masyarakat, dan kontraktor agar kontrak yang dibuat dapat mencerminkan keadilan sehingga kontrak tersebut menjadi terjamin keabsahannya.
WANPRESTASI AKTA PERJANJIAN KERJASAMA YANG PIHAK PENJAMIN DALAM PENGAMPUAN : (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 105/Pdt.P/2021/PN.Kis) Irfan Hadi; Hasim Purba; Dedi Harianto; T. Keizerina Devi A.
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 10 (2024): Oktober
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Default is a situation where a party is unable to fulfill its achievements to creditors in accordance with what was previously agreed. There are 3 (three) elements of breach of contract in Article 1243 of the Civil Code, namely the existence of an agreement, a party breaking their promise or violating the agreement, and has been declared negligent but still does not carry out the contents of the agreement. A person can be said to be in default in 4 (four) parts, namely if they do not fulfill the agreed achievements, fulfill the achievements inappropriately, fulfill the achievements not in accordance with the agreed time period and do things that are prohibited according to the agreed contract. The guarantor is a third party in the agreement whose job is to provide guarantees for the creditor's fulfillment of the debtor's achievements in accordance with what was agreed. Pardon is a condition where an adult person, because of his mental and physical condition, is placed under the supervision of another person who is legally competent. Guarantor who is in custody cannot be held accountable directly by the creditor, but can be asked to a third party appointed by the judge. This research method uses a Normative Juridical research type which is descriptive analytical in nature. The data source uses secondary data sources using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using library research data collection techniques (Library Research) and the data collection tools in this research are document studies and interviews. The results of the research show that the debtor was unable to fulfill his achievements to the creditor on time according to what had been previously agreed, and then the debtor died, so the responsibility for fulfilling the achievements shifted to the guarantor. The condition of the guarantor has deteriorated and is no longer cooperative since several months of the transfer of responsibility, so that responsibility is taken over by the guarantor's older brother (substitute guarantor), in which case the fulfillment of the achievement lasts 6 (six) years. The resolution of this case was through non-litigation settlement and litigation settlement. Fulfillment of achievements to creditors can be completed after the guarantor's collateral is sold by a replacement guarantor based on the Kisaran District Court's decision No.105/Pdt.P/2021/PN.Kis.
Efektivitas Media dan Teknologi Berbasis Aplikasi dalam Pembelajaran: Sebuah Tinjauan Literatur Dedi Harianto; Nuraisyiah; Hasyim, Sitti Hajerah; Azis, Fajriani
Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan) Vol 6 No 3 (2024): Jurnal BELAINDIKA
Publisher : Nusa Putra University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/belaindika.v6i3.260

Abstract

The development of information and communication technology, as well as the use of media and application-based technology in learning, has become increasingly important and necessary to facilitate the learning process. Various literature on the use of applications in the learning process and how it impacts learning effectiveness is reviewed in this study. This research employs a qualitative descriptive methodology based on a literature review. The study focuses on previous research regarding the use of learning applications across different educational levels. The review findings indicate that the use of applications can enhance student engagement, supporting independent learning, and improve educators' ability to create more accessible learning materials. However, factors such as educators' readiness to continuously enhance their skills in using technology, the availability of technological infrastructure, and the design of user-friendly learning applications also influence the success of implementation.
Co-Authors Adji Suryapranata Aflah Ahmad Ahmad Ahmad Sirfi Fatoni Aida Nur Hasanah Alfian Alfian Alvi Syahrin Andalan Zalukhu Andini Pratiwi Siregar Andrianti , Syarifah Lisa Andrianti, Syarifah Lisa Asmadi Lubis Azam, Syaiful Azis, Fajriani Badaruddin Anwar Bahri, Nur Alim Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Bridail, Bridail Budiman Ginting BUDIMAN GINTING Cesylia Anggita Fitri Chairuna, Tengku Mita Cheryl Yuswar Cut Nabilla Sarika Dickyhadino Tesa Djodie, Mohammad Effan Donny Mangiring Tua Siburian Dwi Ayu Siti Hartinah Edi Warman Edi Yunara Edi Yunara Erniyani, Erniyani Fahri, Anwar Faisal Akbar Farhan Dwinanda Hanisyahputra Fatimah Islamy Nasution Hamzah, Hajrah Hani Riadho Nasution Hasibuan, Dedean Herawani Hasim Purba Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Hasyim Purba Hasyim, Sitti Hajerah Henny Putri Raya Bernice Marpaung Hidayat, Hayekal Huller Gabe Dimpos Sinaga Hutabarat, Apdal Hutagalung, Gomgomie Andrew Ibnu Kholik Ichsan Aulia Batubara Idha Aprilyana Sembiring Iman Jauhari Indra Kurniawan Intan Nurjannah Lase Irene Putri Kartikasari Siregar Irfan Hadi Isnaeny, Nurul Jelly Leviza Jelly Leviza Joenari Anthony Marpaung Juliani Simalango, Yessica Julieta Santi Simorangkir Jusnizar Sinaga Kartika, Sahnaz Kartina Pakpahan Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kemala Atika Hayati Khoirunnisa, Nabila Lamtiur Imelda P Nababan Lee, Marcella Lestari Victoria Sinaga Lingga, Nimrod Gandatua Liza Bayduri Nasution Lubis, Ikhsan Lubis, Tri Murti M Febriyandri Satria Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Majiding, Nurul Chalisa Manik, Candoro Tua Manik, Toga Manullang, Ganesti Gebryella Maria Kaban Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Mhd Edwin Prananta Surbakti Mubarak, Ridho Muhammad Hamdan Muhammad Iqbal Tarigan Muhammad Yamin Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mustamam Mustamam Nabila Khoirunnisa Nanda Lucya Gultom Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Novanema Duha Noviyanti Wulandari Sitepu Novrilanimisy Novrilanimisy Nugroho, M. Setyo Nur Rahmi Nuraisyiah Nuraisyiah, Nuraisyiah Nurwahida Panggabean, Artha Priscilia Margareth Perangin-angin, Donsisko Pierre H. Gosal Popy Roza Posma Otto Martua Manalu Prawira Kamila Prayogo Hindrawan Purba, M Hadyan Yunhas Putra, Hadian Indrawan Putri, Zelika Annisa Rabiatul Adawiyah Rafiqi Rafiqi, Rafiqi Rafiqoh Lubis Rahman Frija Ramadani, Mutiara Rismawaty Rismawaty Ritonga, Joni Sandri Robert, Robert Rosnidar Sembiring Ruben Tambunan Rudy Haposan Siahaan Runtung Runtung Runtung Sitepu Runtung Sitepu Sahade Saidin Saidin Saidin Salsabila Batubara Saragih, Riahmawati Silfia Agustina Simanjuntak, Surya Ulies Resky Sipayung, Jekson Siti Nurahmi Nasution Sitinjak, Erizal Sitompul, Patartua H. Situmorang, Josua Pebruanto Mangihut Situmorang, Reward Sri Asmira Sri Hartati Br. Nadapdap Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Syafruddin Kalo Syarifah Lisa Andrianti Syarifah Lisa Andriati T Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi A. T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamello Tan Kamelo Tan Kamelo Tarsisius Murwadji Tiffany, Tiffany Tranis Bella H Turnip, Palber Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Utary Maharany Barus Wanda Myra Carissa Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widya Sari Yordinand, Yordinand Yulandari, Mesy Yusrin Zaidar, Zaidar Zam Zam Jamilah Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Zulyadi, Rizkan