Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Normative Review of the Execution Mechanism for Civil Cases Outside Java and Madura Based on the Regional Regulations and Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power Melani Indriana; Christina Bagenda; Herwantono; Wira Okta Viana; Liza Utama
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8405

Abstract

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan perdata karena menjadi sarana konkret untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi kehilangan makna yuridis dan sosiologisnya. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, mekanisme eksekusi masih diwarnai oleh dualisme pengaturan berdasarkan wilayah berlakunya hukum acara, yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang berlaku di luar wilayah tersebut. Perbedaan rezim hukum acara ini menimbulkan implikasi normatif dalam praktik eksekusi, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, prosedur pelaksanaan eksekusi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan putusan perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan RBg serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun RBg secara normatif masih memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Jawa dan Madura, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala struktural, prosedural, dan geografis yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan hukum acara perdata nasional guna mewujudkan sistem eksekusi putusan pengadilan yang lebih efektif, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE Bagenda, Christina; Carbonilla, Cicilia Hellena
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4675

Abstract

The principle of the best interest of the child is a fundamental principle universally recognized in the protection of children's rights. This principle is especially relevant in the context of divorce, where decisions regarding child custody must be made with a comprehensive consideration of the child's best interests. The purpose of this research is to analyze the application of the best interest of the child principle and to identify the main factors considered in making custody decisions in divorce cases in Indonesia. This research employs a normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The sources of legal materials in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data analysis technique used is qualitative analysis. The research findings reveal that the principle of the best interest of the child is applied in making child custody decisions in divorce cases in Indonesia by considering various factors related to the child's overall welfare, such as the child's age, the emotional bond between the child and the parents, the living environment, the child's safety and well-being, and the parents' ability to provide proper care. Other main factors considered include the parents' physical and mental health conditions, history of domestic violence, and the child's wishes or opinions if they are mature enough. The court will assess and consider all these factors comprehensively to decide on child custody based on what is most aligned with the best interest of the child in the divorce case.