Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.41
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Maker: Jurnal Manajemen International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Journal of Innovation Studies
Christina Bagenda
Universitas Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legalitas Monetisasi Data Pengguna Oleh Perusahaan Teknologi: Analisis Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perekonomian Nasional: The Legality of Monetizing User Data by Technology Companies: An Analysis of Consumer Protection and National Economic Law Christina Bagenda; Dwi Anindya Harimurti; Ana Maria Gadi Djou; Rustam; Yohanes Don Bosco Watu
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7939

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perusahaan teknologi untuk menjadikan data pengguna sebagai salah satu aset ekonomi utama melalui praktik monetisasi data. Praktik ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna untuk kepentingan bisnis, seperti periklanan berbasis perilaku, analisis pasar, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas monetisasi data pengguna oleh perusahaan teknologi di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap hukum perekonomian nasional. Pembahasan difokuskan pada kerangka regulasi perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum perusahaan teknologi, serta tantangan penegakan hukum di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian pustaka terhadap jurnal-jurnal nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan. Praktik monetisasi data yang tidak disertai transparansi dan persetujuan yang sah berpotensi melanggar hak konsumen serta menciptakan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, dominasi perusahaan teknologi berbasis data juga dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan melemahkan prinsip keadilan dalam hukum perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi antar-peraturan, serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen guna menciptakan sistem monetisasi data yang legal, beretika, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.
Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Normative Review of the Execution Mechanism for Civil Cases Outside Java and Madura Based on the Regional Regulations and Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power Melani Indriana; Christina Bagenda; Herwantono; Wira Okta Viana; Liza Utama
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8405

Abstract

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan perdata karena menjadi sarana konkret untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi kehilangan makna yuridis dan sosiologisnya. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, mekanisme eksekusi masih diwarnai oleh dualisme pengaturan berdasarkan wilayah berlakunya hukum acara, yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang berlaku di luar wilayah tersebut. Perbedaan rezim hukum acara ini menimbulkan implikasi normatif dalam praktik eksekusi, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, prosedur pelaksanaan eksekusi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan putusan perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan RBg serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun RBg secara normatif masih memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Jawa dan Madura, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala struktural, prosedural, dan geografis yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan hukum acara perdata nasional guna mewujudkan sistem eksekusi putusan pengadilan yang lebih efektif, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Co-Authors Abdul Kholiq Agnes Maria Janni Widyawati Agus Sugiarto Agustini, I Gusti Ayu Ari Ahim Alief Akbar Musaddad Amsari Damanik Ana Maria Gadi Djou Andi Wahyuddin Nur Aniek Tyaswati Wiji Lestari Anindya Bidasari Anna Veronica Pont ANNISA SUSINTA Arif Paria Musta Ayi Ishak Sholih Muchtar Badhe, Fransiskus Bambag Teguh Handoyo Biso, Hernansi Budi Handayani Cahya Andika Carbonilla, Cicilia Helena Carbonilla, Cicilia Hellena Chris Anggi Natalia Berutu Chusnu Syarifa Diah Kusuma Cicilia Hellena Carbonilla Deny Diana Pujiningsih Dwi Anindya Harimurti Edwin Elsarina Ernesta Arita Ari Fajar Rachmad Dwi Miarsa Firmansyah Hamzah Mardiansyah Handayani, Kristin Hanuring Ayu Ardhani Putri Heri Budianto Hernansi Biso Herwantono Johannes Johny Koynja Jusuf Luturmas Kalijunjung Hasibuan Karman Jaya Karolus Charlaes Bego Konstantinus Denny Pareira Meke Liza Utama Lorina Siregar Sudjiman Manggiasih, Trisnia Maria Alberta Liza Quintarti Markus Suryoutomo Melani Indriana Mohammad Solekhan Mohammadong Muchamad Taufiq Muhamad Ilyas Nopiana Mozin Nuri Hidayati Nuril Maghfirah Paulinus Seda Pratiwi Ayu Sri D. Purwanto Riadi Asra Rahmad Richardo Barry Astro Romi, Mochamad Vrans Rosita Rustam Saryana Setiyawami Setiyawami Sri Murni Sri MurniSri Murni Sri Setiawati Stefanus H. Gusti Ma Stelvia W. Noya Sumirahayu Sulaiman Supriadi, Bambang Trisnia Manggiasih Ummi Kalsum Wira Okta Viana Yaheskel Wessy Yohanes Don Bosco Watu Yohanes Pande Yuko Fitrian Zulkarnain S