Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.388
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Kesehatan Masyarakat (JKM) CENDEKIA UTAMA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Jatiswara South East Asia Nursing Research Jurnal Kompilasi Hukum ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Innovation Studies Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Jurnal Risalah Kenotariatan International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP) Prosiding University Research Colloquium Jurnal Ilmiah Research Student Journal of Innovative and Creativity Unizar Recht Journal IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan IJP (Indonesia Jurnal Perawat) Indonesia Jurnal Kebidanan Jurnal Abdimas Indonesia Unizar Law Review
Sri Karyati
Universitas Muhammadiyah Kudus
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Hubungan Jenis Luka dan Jenis Jahitan dengan Kesembuhan Luka Post Episiotomi Pada Ibu Post Partum Kusumastuti, Diah Andriani; Indanah, I; Karyati, Sri; Yuliati, Wina
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang MIPA dan Kesehatan
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang : Berdasarkan observasi dan wawancara di Poli Klinik Obsgyn Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati diperoleh bahwa dari 10 responden post episiotomy, 7 (70,0%) mengalami luka episiotomy dan dilaksanakan jahitan jelujur. Sedangkan 3 (30%) ibu yang mengalami rupture spontan dilaksanakan jenis jahitan terputus. Responden yang dilaksanakan jahitan terputus tersebut dikarenakan adanya luka rupture spontan dengan ketudakteraturan luka sehingga apabila terjadi dampak yng tidak diinginkan seperti adanya perdarahan lanjutan, jahitan dapat dibuka lebih mudah. Luka jahit tersebut mendapatkan perawatan dan pengawasan lebih setiap hari untuk menghindari adanya infeksi pada luka bekas episiotomi. Tujuan : Mengetahui hubungan jenis luka dan jenis jahitan dengan kesembuhan luka post episiotomi pada ibu Post Partum di Poli Klinik Obsgyn Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah metode metode analitik korelasi dengan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 92 responden yang dipilih secara purposive sampling. Untuk menganalisis data menggunakan uji chi square. Hasil : Hasil uji analisis didapatkan nilai ? value 0,000 antara jenis luka dengan kesembuhan luka dan nilai ? value 0,000 antara jenis jahitan dengan kesembuhan luka yang artinya ada hubungan jenis luka dan jenis jahitan dengan kesembuhan luka post episiotomi pada ibu post partum di Poli Klinik Obsgyn Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati
Pengaruh Edukasi Teach Back terhadap Tingkat Kemampuan Ibu dalam Melakukan Pemantauan Pertumbuhan Anak di Puskesmas Jati Kabupaten Kudus Jawa Tengah Althofia, Zanadira; Faridah, Umi; Karyati, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh edukasi Teach Back terhadap pemahaman orang tua mengenai pertumbuhan anak di puskesmas jati Kabupaten Kudus. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat untuk mengetahui distribusi dan presentasi dari variabel independen (kemampuan ibu) dan variabel dependen (edukasi menggunakan metode Teach Back). Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test, yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara data pre-test dan post-test. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa metode Teach Back dapat dijadikan sebagai alternatif edukasi kesehatan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman ibu mengenai pemantauan pertumbuhan anak. Namun, agar metode ini lebih optimal, diperlukan pengaplikasian yang tepat di lapangan serta dukungan dari tenaga kesehatan dan pemerintah.
Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Wulandari, Ni Luh Risma Melda; Karyati, Sri; Sukarmo, I Gede
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.52

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi melalui pengamatan langsung yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Hasil penelitian adalah (1) analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai pedoman dan tugas petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, (2) pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Permepuan kelas III Mataram. Peraturan ini berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja petugas pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yaitu keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia di dalam lapas.
Implementasi Tapcash Berdasarkan Surat Edaran Nomor Pas- 09.Hh.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembag Pemasyarakatan : (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Dewi, Yetty Kusuma; Karyati, Sri; Sukarmo , I Gede
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi penggunaan TapCash di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dari penggunaan Tapcash sebagai upaya pencegahan Bebas Peredaran Uang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif dan perundang-undangan. Yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram. Hasil penelitian yaitu 1) implementasi penggunaan tapcash di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah berjalan secara efektif mulai dari alur layanan tapcash, Penggunaan tapcash dapat memudahkan warga binaan untuk bertransaksi dan meminimalisir peredaran uang tunai sebagai upaya mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kriminalitas, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 2) Hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu adanya kegagalan transaksi pengisian saat top-up yang disebabkan oleh sinyal dan sistem yang eror, kurangnya pemahaman terhadap penggunan Tapcash dan juga terdapat adanya keluarga yang tidak memiliki kartu ATM/rekening. Solusi yang dapat dilakukan untuk untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan Tapcash, menghubungi BNI Call jika ada kendala di sistem, dan mengkonfirmasi ke petugas lapas, melakukan pengecekan saldo secara berkala, memastikan nomer rekening sesuai tujuan dan top-up saldo berhasil.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Waarmerking Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan Rinda Rizky Ananda; Sri Karyati; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis kekuatan waarmerking notaris terhadap akta dibawah tangan.  Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan Kewenangan  notaris  dapat  dilihat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  tentang jabatan  notaris  yaitu notaris memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  sesuai  keinginan  para  pihak  yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang dan Tanggung jawab  Notaris  hanya  memberikan  jaminan  kepastian  tanggal  surat tersebut  didaftarkan dan memberikan keterangan bahwa perjanjian tersebut pernah ada, tentang isi dan keaslian tanda tangan  dari  surat  atau  perjanjian  tersebut  Notaris  tidak  memiliki  tanggung  jawab  apapun  karena Notaris tidak melihat langsung kapan surat atau perjanjian itu dibuat dan ditandatangani.
Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Saepul Rahman; Sri Karyati; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi  Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta hambatan dalam implementasinya di Masyarakat. Peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum diterapkan secara maksimal meskipun telah disahkannya peraturan pelaksana di Tingkat desa yakni peraturan desa Sakra Selatan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sakra selatan berupaya untuk meminimalir pernikahan usia anak dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative dari perkawinan usia anak. Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati ABSTRACTThis study aims to find out the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency? And what are the obstacles in the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and How to Overcome These Obstacles? This type of research is empirical legal research that uses qualitative methods. The data sources used are primary and secondary data, as well as data, and the internet related to research in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency. Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the results of the research on the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency have accommodated in the form of a Perdes concerning the Prevention of Child Marriage. However, in terms of the implementation of Perdes, it is still in the socialization stage, and until now the government of South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency based on the results of research shows that Perdes has not been maximally socialized in the community. Obstacles in the Implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage and Solutions to overcome these obstacles. The main cause is because of the lack of understanding of the community about the regulation itself and because in South Sakra village which is mostly ordinary people so that the community only adheres to customary law and religious law that regulates it. and lack of socialization from government agencies related to the impact caused. Then efforts were made by the South Sakra Village Government, Sakra District, East Lombok Regency to minimize child marriage, by collaborating and synergizing with related parties, namely in collaboration with the Office of Religious Affairs, the National Family Planning Population Board (BKKBN), schools, the PKK Mobilization Team to conduct counseling and socialization to the community by involving parents and adolescents with the aim of providing understanding to the Participants in reducing the divorce rate due to early marriage, while emphasizing to participants to prioritize education for children.
Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Darwin Witarsa; Sri Karyati; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan menganalisis kendala dalam implementasi Perda serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum optimal. Tidak semua pengelola akomodasi (hotel) mengimplementasikan Perda Pariwisata halal karena beberapa kendala yaitu tidak ada political will yang dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya, sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industry masih banyak yang awam, kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan perda pariwisata halal. Upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan stakeholder pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel).Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan workshop tentang pariwisata halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Tinjauan Yuridis Pengaturan Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Di Era Digital Di Indonesia Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional Ahlul Nazar; Sri Karyati; Muhammad Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.229

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan dengan indikasi geografis Indonesia menurut hukum nasional dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan (rendang) dengan indikasi geografis Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitattif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian disimpulkan menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum yang positif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum untuk mengatur hak kekayaan intelektual produk makanan dengan informasi geografis Indonesia didasarkan pada perspektif internasional, ketentuan preventif dan represif yang diuraikan dalam Undang-Undang Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menyediakan 5 (lima) pasal untuk mengatur informasi geografis, yaitu Pasal 56-60. Ada hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk melakukan investigasi, dan hak untuk menerima perlindungan. Selain itu, undang-undang ini membuat perbedaan yang jelas antara informasi geografis dan informasi merek, memungkinkan pemerintah untuk mengatur informasi geografis yang mungkin ada di Indonesia. Sistem konstitutif digunakan untuk melindungi, dengan pendaftaran sebagai syarat utama untuk perlindungan dan kepastian hukum lebih mudah untuk dilindungi. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrin prior in filling, pihak yang telah mendaftarkan indikasi geografis memiliki hak atas indikasi geografis, berdasarkan asumsi kepemilikan. Dengan demikian, pendaftaran memberikan hak atas indikasi geografis, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pendaftar sebagai hak mutlak.  
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Suhardiman; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan Usaha Pariwisata Di Tinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dan Apakah sanksi yang diatur dalam Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 sudah memadai untuk menanggulangi pelanggaran dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat, Adapun hasil penelitian yaitu Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Peran ini mencakup fasilitasi proses perizinan berbasis risiko secara elektronik, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan, termasuk promosi, perlindungan wisatawan, pelatihan SDM, pengembangan UMKM, dan pelestarian aset pariwisata. Namun, dalam implementasinya, Pemerintah Kota Mataram menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, kurangnya fasilitas penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi terpadu, penguatan penegakan hukum, edukasi kepada pelaku usaha, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan koordinasi antar instansi dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif.  
Co-Authors Ahlul Nazar Ainuddin -, Ainuddin Ali Solikin Althofia, Zanadira Ammar Surya Sorimuda Lubis Andriyani, A Ani, Putri Anny Rosiana M Anny Rosiana Masithoh Anny Rosiana Masithoh Anny Rosiana Masithoh Arham, Zawil Ary Wahyudi Aswadi, Khairul Aulia, Qurrotu A'yuni Bidara, Tanaya Trustha Darwin Witarsa Della Puspita, Dwi Dewi Hartinah Dewi, Yetty Kusuma Dhina Megayati Diah Andriani Kusumastuti Diah Andriani Kusumastuti, Diah Andriani Diana Lestari Diana Lestari, Diana Diana Tri Lestari Dwi Astuti Dwi Astuti Dwi ASTUTI Dzulfania, Rishma Edi Wibowo Suwandi Edi Wibowo Suwandi Edi Wibowo Suwandi Effendi, Raden Gunawan Eka Nihayatur Rohmah Endang Sulandari Estetika Putri Eswanti, Noor Eva Untar Fadhilah Sekar Aji Widyawati Fauziyah, Aulia Fera Wardana Fuji Nurul Hidayah Gusti Ayu Ratih Damayanti Hadi Sabdo Haerani, Ruslan Hafizatul Ulum Hanifah, Sirli Heny Siswanti Hidayah, Fuji Nurul Ika Ristiyaningsih IKA RISTIYANINGSIH Ika Widyawati Ika Yuliana Susilawati Ikhsan Kamil, Muhammad Indah Risnawati Indanah Irma Istihara Zain Islami Islami Islami, Islami Ismiyati Haniah Itrawadi, Itrawadi Junariah Junariah Kamil, M. Ikhsan Kusuma, Jauhari Dewi Kusumaningrum, Rafika Putri Ayu L, Nur Rochma Hestu Listyaninsih, Siti Luluk Ulya Lulut Yatmiatun M. Octaviano Eka Mahendra M. Sukarno Maryani, Wiwin Miftahul Jannah Muhamad Jauhar Muhammad Hanafi Muhammad Hanafi Muhammad Kamil Muhammad Purnomo Muhammad Purnomo Noor Azizah Noor Azizah Noor Azizah Noor Cholifah Noor Cholifah Noor Cholifah Noor Hidayah Noor Hidayah Novie Afif Mauludin Nugraheni, Sofiana Dewi Nur Astu Dwi Rahma Nur Rochma Hestu L Nurfaiz Najunda Sari Nurfajri Lutfiana Pranata, Vicky Riyan Pri Astuti pri Astuti Puji Krisbiantoro Purnomo, M. Putri, Estetika Qurrotu A'yuni Aulia R Rusnoto Rahmasari, Lutfir Fitri Rina Yuliana Rinda Rizky Ananda Riyan, Vicky Rizka Himawan Rochmawati, Lia Rohmah, Eka Nihayatur Rokhani, Siti rusnoto rusnoto Rusnoto, R S Sukarmin S. Januar Ashadi Saepul Rahman Safitri, Adinda Anisa Salis Nur Hidayah Saparudin, Muhammad Maulana Sari, Nurfaiz Najunda Septiningsih, Yuni Setyowati Setyowati Setyowati Setyowati Setyowati, Ety Retno Shofanida, Nabila Adisty Sholihah - Sholihah Sholihah SHOLIHAH SHOLIHAH, SHOLIHAH Sigit Yuliardi Cahyo Siti Listyaninsih Siti Rokhani Sri Handayani Dwi Astuti Sridamayanti, Kardina Putri Subiwati Subiwati Suhardiman Sukarmin Sukarmin Sukarmin Sukarmin, S Sukarmo , I Gede Sukarmo, I Gede Sukesih Sukesih Sukesih Sukesih, Sukesih Suranto - Suranto Suranto Suranto Suranto Tukiyo Tukiyo Ulum, Hafizatululum Umi Faridah Vicky Riyan Vicky Riyan Pranata Wahana, Haryo Srijaya Wardana, Fera Widaningsih Widaningsih Wina Yuliati Wiwin Maryani Wulandari, Ni Luh Risma Melda Y Yusminah Yuliati, Wina Yulisetyaningrum Yuni Rustianawati Yuni Septiningsih Yusminah, Y Z Zuliana Zuliana Zuliana Zuliana, Z